Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN industri pertambangan MIND ID dipastikan mengantongi guyuran dana ratusan miliar rupiah seiring keputusan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) membagikan dividen tunai tahun buku 2025.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Vale Indonesia menyetujui pembagian dividen tunai total sebesar US$45,63 juta atau mewakili rasio pembayaran sebesar 60% dari total laba bersih perseroan sepanjang 2025.

Jika menggunakan asumsi kurs JISDOR Rp17.863 per dolar Amerika Serikat (AS), Selasa (2/6/2026), total nilai dividen itu setara dengan Rp815,08 miliar.

Alhasil, sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 3.583.533.690 (3,58 miliar) saham atau setara 34% dari total saham beredar Vale Indonesia, MIND ID diproyeksikan menerima jatah dividen sekitar Rp277,17 miliar.

Adapun keputusan dividen tersebut diambil setelah emiten tambang nikel ini mencatatkan pertumbuhan kinerja solid pada 2025. Sepanjang tahun lalu, INCO membukukan kenaikan laba bersih sebesar 32% secara tahunan.

Pertumbuhan bottom line ditopang kenaikan pendapatan sebesar 4% secara year on year (YoY) menjadi US$990 juta, perolehan EBITDA sebesar US$228 juta, serta efisiensi biaya tunai nikel matte yang relatif terjaga di tengah volatilitas.

Presiden Direktur Vale Indonesia, Bernardus Irmanto mengatakan bahwa di tengah tantangan industri global, perseroan mampu menjaga kinerja operasional yang solid, memperkuat profitabilitas, serta melanjutkan transformasi menuju emiten tambang mineral kritis yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Dividen yang kami tetapkan hari ini dan kemajuan proyek-proyek HPAL [High-Pressure Acid Leach] kami mencerminkan keyakinan perseroan terhadap posisi jangka panjang Indonesia sebagai sumber nikel rendah karbon dan bertanggung jawab bagi transisi energi global,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (2/6/2026).

Manajemen juga mengumumkan bahwa dividen tunai akan didistribusikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada tanggal 12 Juni mendatang. Sementara untuk proses pembayarannya dijadwalkan rampung pada 26 Juni 2026.

Di samping itu, sisa dari keuntungan bersih perseroan pada 2025 disepakati untuk dialokasikan sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan dan mendukung agenda ekspansi serta proyek strategis masa depan.

Selain menetapkan porsi dividen, agenda RUPST juga meratifikasi perubahan pada jajaran kepengurusan perseroan, khususnya di struktur Dewan Komisaris.

Pemegang saham menerima pengunduran diri Emily Olson dari jabatan Wakil Presiden Komisaris dan Christopher McCleave selaku Komisaris. Sebagai gantinya, rapat memutuskan Kristina Gauthier sebagai Wakil Presiden Komisaris, serta Patricia Renee Pegues dan Adam MacMillan menjadi Komisaris.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Grup Merdeka dihadapkan oleh ironi ekspansi besar-besaran di sisi penghiliran mineral dengan volatilitas harga dan kebutuhan pendanaan tinggi tahun ini. Namun demikian, perseroan melihat ada potensi titik balik yang dapat mengerek kinerja tahun ini.

Adapun, performa Grup Merdeka sepanjang 2025 tampil tertekan di tengah upaya ekspansi. Tahun lalu, perseroan dapat meningkatkan produksi dan memperkuat fondasi jangka panjang.

Berdasarkan laporan keuangan 2025, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) mencatatkan pembengkakan rugi bersih yang diatribusikan kepada entitas induk menjadi US$62,06 juta, naik dari US$55,76 juta pada 2024.

Sementara itu, pendapatan perseroan juga mengalami koreksi sebesar 15,4% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$1,89 miliar sepanjang 2025.

Sebaliknya, anak usaha perseroan yakni PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) mencetak pertumbuhan laba bersih sebesar 29,77% menjadi US$29,56 juta pada 2025, meskipun pendapatannya turun 22,23% YoY ke US$1,43 miliar.

Kendati kinerja tertekan, manajemen MDKA meyakini adanya titik balik pada tahun ini. Pasalnya, dua tulang punggung pertumbuhan grup yakni Tambang Emas Pani dan proyek HPAL mulai memasuki fase produksi massal.

Presiden Direktur MDKA, Albert Saputro, memberikan sinyal kuat bahwa operasional Tambang Emas Pani yang dimulai sejak 14 Februari 2026 akan menjadi pendorong utama pemulihan arus kas grup. Proyek tersebut ditargetkan memproduksi 100.000 – 115.000 ounce emas pada 2026.

“Dengan kemajuan di seluruh proyek kami dan kontribusi yang semakin kuat dari entitas anak usaha, kami optimistis dapat melanjutkan momentum pertumbuhan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Di sektor nikel, MBMA diketahui tengah memacu efisiensi melalui integrasi vertikal. Proyeksi produksi bijih saprolit ditargetkan naik menjadi 8 juta – 10 juta wmt, sementara limonit melonjak ke kisaran 20 juta – 25 juta wmt.

Adapun target besar MBMA pada tahun ini adalah mencapai swasembada bijih saprolit 100% untuk memasok ketiga pabrik Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) miliknya guna mempertebal margin keuntungan perseroan.

Selain itu, ada juga commissioning lini produksi pertama proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) Sulawesi Nickel Cobalt pada semester II/2026. Proyek berkapasitas 90.000 ton nikel per tahun ini disebut akan memperkuat posisi MBMA dalam rantai pasok bahan baku baterai kendaraan listrik global.

Direktur Utama MBMA, Teddy Oetomo, menambahkan bahwa perseroan akan tetap menjaga kinerja yang tangguh di tengah tekanan harga nikel global.

"Kami akan terus mempercepat pengembangan ekosistem hilir terintegrasi untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjang perseroan," ucap Teddy.

Dengan dimulainya monetisasi proyek emas dan efisiensi di lini nikel, Grup Merdeka optimistis dapat memulihkan kondisi rugi bersih MDKA menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan mulai tahun fiskal 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) membukukan laba bersih US$76,1 juta atau setara Rp1,27 triliun pada 2025. Capaian ini naik 32% dari dengan tahun sebelumnya di tengah tantangan tekanan harga nikel global.

Analis Riset MNC Sekuritas Raka Junico menilai bahwa kinerja emiten tambang nikel pelat merah ini berada di atas ekspektasi. Menurutnya, pertumbuhan laba bersih yang mencapai double digittersebut merupakan hasil dari strategi operasional yang solid dan pengendalian biaya secara efektif.

"INCO sukses mengimbangi penurunan harga nikel dunia dengan menjual bijih nikel mentah senilai US$102 juta. Strategi ini terbukti efektif menjaga pendapatan tetap tumbuh," ujar Raka dalam risetnya, Selasa (17/3/2026).

Berdasarkan laporan kinerja, INCO memperluas portofolio bisnisnya melalui penjualan bijih nikel saprolit dari blok Pomalaa dan Bahodopi yang mencapai 2,31 juta wet metric tons (wmt) sepanjang 2025. Inisiatif tersebut menjadi sumber pendapatan baru perseroan selain nikel dalam matte.

Meski harga realisasi rata-rata nikel matte turun 7% menjadi US$12.157 per ton, pendapatan INCO tetap naik 4% menjadi US$990,2 juta karena didorong kenaikan volume pengiriman dan tingkat payability lebih baik sejak Juli 2025.

Dari sisi pengeluaran, INCO mencatatkan biaya kas penjualan (cash cost) sebesar US$9.339 per ton, level terendah dalam empat tahun terakhir.

“Meskipun ada perbaikan fasilitas pabrik pada Furnace 3, perusahaan tetap mampu menjaga efisiensi biaya operasionalnya dengan baik,” ucap Raka.

Memasuki tahun 2026, MNC Sekuritas melihat prospek INCO akan semakin optimis. Perusahaan diprediksi akan memaksimalkan kuota penjualan bijih nikel dan berpotensi diuntungkan oleh pemulihan harga jual rata-rata nikel dunia.

Selain itu, INCO tengah mengakselerasi proyek strategis di Pomalaa dan Bahodopi untuk menggandakan kapasitas produksi dengan target jangka panjang pada 2029. Belanja modal tercatat melonjak sebesar 46% menjadi US$485,9 juta untuk mendukung proyek hilirisasi tersebut.

Per 31 Desember 2025, INCO memiliki saldo kas sebesar US$376,3 juta, yang dinilai cukup solid untuk mendukung kelanjutan proyek HPAL Pomalaa yang saat ini telah mencapai 50% tahap konstruksi.

Di sisi lain, manajemen INCO memastikan akan mengajukan revisi kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun buku 2026.

Langkah itu menyusul keputusan pemerintah yang memberikan persetujuan produksi bijih nikel hanya 30% dari angka yang direncanakan perseroan.

Direktur dan Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer (CSCAO) Vale Indonesia, Budiawansyah, menjelaskan revisi RKAB bertujuan memenuhi komitmen perseroan kepada pemegang saham serta proyek strategis hilirisasi.

“Dengan alokasi 30% saat ini, itu tidak cukup untuk menopang kegiatan bisnis dalam jangka waktu satu tahun. Ada komitmen yang memang harus dilakukan seperti kepada shareholder dan juga komitmen proyek hilirisasi,” ujar Budiawansyah dalam media briefing di Jakarta, dikutip Senin (7/3/2026).

Sebagai informasi, INCO saat ini tengah memacu pembangunan dua smelter baru, yakni pabrik High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, serta proyek di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

Khusus untuk proyek HPAL Pomalaa, perseroan memproyeksikan pabrik siap beroperasi pada Agustus mendatang. Kondisi ini menuntut kesiapan pasokan bijih nikel setidaknya tiga bulan sebelum operasional dimulai.

“Kalau kita hitung Agustus siap produksi, jadi sekitar 2-3 bulan sebelumnya pasokan bijih untuk mendukung itu juga harus tersedia,” tambahnya.

Budiawansyah menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta DPR RI terkait rencana revisi ini. Menurutnya, pemerintah memberikan sinyal positif mengingat adanya mekanisme evaluasi RKAB secara berkala setiap kuartal.

Pemerintah dinilai akan memberikan kuota produksi berdasarkan kepentingan nasional dan optimalisasi produksi bagi perusahaan yang benar-benar melakukan kegiatan penambangan secara aktif.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk (INCO) waswas kekurangan pasokan nikel untuk sejumlah proyek hilirisasi perusahaan pada tahun ini.

Kekhawatiran itu muncul tak lepas dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang hanya disetujui 30% dari pengajuan awal. Kendati demikian, perusahaan pelat merah itu tak merinci berapa kuota produksi nikel yang telah disetujui tersebut.

Presiden Direktur INCO Bernardus Irmanto menuturkan, persetujuan RKAB 2026 jumlahnya jauh di bawah volume yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pabrik pengolahan alias smelter di masa depan.

Padahal, INCO tengah membutuhkan pasokan yang besar untuk tiga proyek hilirisasi utama yang sedang berjalan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Adapun ketiga proyek itu yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Sulawesi Tenggara, IGP Sorowako di Sulawesi Selatan, dan IGP Morowali di Sulawesi Tengah.

“Kuota [RKAB] yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30% dari apa yang kami minta. Kemungkinan besar tidak akan bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik yang tadi saya jelaskan,” ujar Bernardus dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (19/1/2026).

Adapun kebutuhan bahan baku untuk proyek HPAL yang tengah dikerjakan tergolong besar. Dia merinci, proyek HPAL di Pomalaa berkapasitas 120.000 ton membutuhkan suplai bijih limonit mencapai 21 juta ton per tahun.

Kemudian, kebutuhan pasokan bijih nikel untuk proyek IGP Morowali mencapai sekitar 10,4 juta ton limonit dan 5,5 juta ton saprolit per tahun.

Sementara itu, proyek HPAL Sorowako diproyeksikan membutuhkan suplai nikel limonit sekitar 11,5 juta ton per tahun.

“Jadi mudah-mudahan kami PT Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan revisi RKAB dan juga mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi komitmen terhadap mitra serta komitmen terhadap pemegang saham kami,” imbuh Bernardus.

Sebelumnya, INCO mengumumkan RKAB 2026 telah disetujui Kementerian ESDM pada Kamis (15/1/2026). Saat itu, Bernardus menuturkan bahwa persetujuan ini menegaskan kembali kepastian operasional perusahaan dan kelanjutan investasi jangka panjang.

Dia menegaskan, operasional segera dijalankan secara optimal guna mengejar ketertinggalan akibat penghentian sementara yang sebelumnya dilakukan. Pihaknya pun menyambut baik kepastian ini sebagai fondasi penting untuk menjaga disiplin produksi, tata kelola yang baik, serta keberlanjutan industri nikel nasional.

“Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan,” ujar Bernardus melalui keterangan resmi.

Adapun persetujuan RKAB 2026 merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang kembali menerapkan mekanisme persetujuan RKAB tahunan. Ketentuan ini menggantikan skema sebelumnya yang berbasis tiga tahunan secara terintegrasi dengan perizinan dasar lainnya.

Bernardus menyebut, dengan berlakunya RKAB 2026, perusahaan akan melanjutkan rencana operasional dan produksi sesuai dengan persetujuan yang diberikan, serta memastikan kesinambungan pasokan bagi industri pengolahan dan pemurnian nasional.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto meminta dukungan Komisi XII DPR RI terkait kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) karena porsi yang disetujui dinilai berisiko mengganggu pemenuhan pasokan bijih untuk tiga proyek Teknologi Pelindian Asam Bertekanan Tinggi (HPAL).

Ia mengatakan PT Vale telah mengantongi persetujuan RKAB, namun volume yang diberikan belum sebanding dengan kebutuhan untuk memenuhi komitmen suplai ke proyek hilirisasi yang sedang berjalan di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.

“Saat ini kami sudah memperoleh persetujuan RKAB. Namun demikian kuota yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30 persen dari apa yang kami minta,” kata Bernardus dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.

Menurut dia, PT Vale perlu memastikan kecukupan bijih untuk memenuhi kewajiban pasokan ke pabrik-pabrik HPAL yang dibangun bersama mitra, termasuk kebutuhan stok awal sebelum operasi.

Bernardus menjelaskan proyek HPAL Pomalaa di Sulawesi Tenggara yang digarap bersama Huayou dan Ford menargetkan mechanical completion pada Agustus 2026, sehingga pasokan bijih untuk tahap awal perlu dipastikan sejak jauh hari.

“Di bulan Agustus 2026 itu bijih untuk memasukkan HPAL sudah harus siap. Paling tidak sudah ada stockpile untuk memasukkan tiga bulan,” ujar dia.

Ia menyebutkan kebutuhan tahunan pabrik HPAL Pomalaa berkapasitas 120 ribu ton mencapai sekitar 21 juta ton limonit, serta menghasilkan sekitar 7 juta metrik ton saprolit yang juga perlu dikelola dalam rencana penambangan.

Selain Pomalaa, PT Vale juga mengembangkan proyek HPAL Morowali di Bahodopi, Sulawesi Tengah, bersama GEM dan EcoPro, dengan target mechanical completion pada kuartal IV 2026.

Bernardus menyebut kebutuhan bijih untuk pabrik HPAL Morowali mencakup sekitar 10,4 juta ton limonit dan 5,5 juta ton saprolit, termasuk kewajiban menyediakan stok minimal tiga bulan sebelum pabrik beroperasi.

Adapun proyek Sorowako Limonite di Sulawesi Selatan dikerjakan melalui joint venture antara Vale dan Huayou, dengan calon mitra ketiga yang masih dalam proses asesmen, serta target penyelesaian pada 2027.

Ia menambahkan proyek Sorowako akan membangun fasilitas HPAL di Malili, sekitar 60 kilometer dari Sorowako, dengan kebutuhan limonit tahunan sekitar 11,5 juta ton untuk kapasitas produksi 60 kiloton.

Menurut Bernardus, kecukupan kuota penambangan menjadi kunci agar perusahaan dapat memenuhi komitmen pasokan ke mitra dan pelaksanaan mandat hilirisasi yang melekat pada IUPK.

“Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan revisi RKAB dan mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi komitmen,” kata dia.

Dalam kesimpulan RDP tersebut, Komisi XII DPR RI menyatakan dapat memahami permohonan Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk untuk mengajukan revisi RKAB 2026 kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebutuhan pabrik pengolahan, rencana produksi, serta komitmen hilirisasi yang sedang dijalankan perusahaan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 emiten tambang nikel grup MIND ID, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) telah resmi mendapatkan persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (15/1/2026).

Dengan persetujuan tersebut, Vale memastikan keberlanjutan operasional perseroan dalam ekosistem nikel nasional. Chief Financial Officer Vale Indonesia Rizky Putra mengatakan, kepastian RKAB menjadi dasar bagi kelangsungan kegiatan usaha perusahaan ke depan.

“Persetujuan ini menegaskan kembali kepastian operasional perusahaan dan kelanjutan investasi jangka panjang PT Vale sebagai bagian dari ekosistem nikel nasional Indonesia dan rantai pasok global,” katanya dalam keterbukaan informasi, Kamis (15/1/2026).

Selepas mengantongi persetujuan RKAB 2026, perseroan memfokuskan langkah pada pemulihan seluruh kegiatan operasional dan konstruksi di wilayah kerja perusahaan, antara lain Sorowako, Pomala, dan Bahodopi. Manajemen berharap dapat mengejar ketertinggalan akibat penghentian sementara operasional yang sebelumnya diberlakukan.

Berlakunya RKAB 2026 juga memastikan arah Vale untuk melanjutkan produksi sesuai persetujuan pemerintah, khususnya dalam menjaga kesinambungan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri. Selain itu, perusahaan disebut terus melanjutkan investasi pada teknologi rendah emisi serta pengembangan kapasitas pengolahan lanjutan, termasuk proyek High Pressure Acid Leach (HPAL), guna meningkatkan daya saing industri nikel nasional di pasar global.

“Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan,” ujar Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto dalam rilis perseroan.

Bisnis menghubungi Irmanto untuk detail target kerja INCO pada 2026 setelah RKAB disetujui. Namun, hingga berita ini diturunkan, pertanyaan yang diajukan belum direspons.

Sebelumnya diberitakan, Vale sempat menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional pertambangan di wilayah IUPK perseroan. Langkah itu diambil karena persetujuan RKAB tahun buku 2026 dari Kementerian ESDM belum terbit.

Corporate Secretary Vale Indonesia Anggun Karya Nataya menjelaskan, secara hukum perseroan belum diperkenankan melakukan aktivitas penambangan sebelum mengantongi izin RKAB. “Kondisi ini mengakibatkan perseroan secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan saat ini,” ujar Anggun dalam keterbukaan informasi, Jumat (2/1/2025).

Penghentian sementara tersebut berlaku di seluruh wilayah IUPK perseroan untuk memastikan kegiatan usaha tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan. Anggun mengakui keterlambatan persetujuan RKAB berdampak pada penundaan agenda operasional di lapangan. Meski demikian, emiten anggota holding MIND ID itu menegaskan kondisi tersebut tidak menimbulkan dampak material langsung terhadap kinerja keuangan Vale Indonesia.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) mencatat kinerja operasional yang solid sepanjang kuartal III/2025. Seiring dengan hal itu, harga saham perseroan turut mencatatkan reli di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tambang PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) milik MBMA meraih kenaikan produksi nikel jenis saprolit 89% year on year (YoY) menjadi 2 juta ton metrik basah (wet metric ton/wmt), sedangkan limonit tumbuh 51% YoY menjadi 5,6 juta wmt. Peningkatan ini sejalan dengan ekspansi kapasitas tambang dan efisiensi operasional.

Sementara itu, biaya tunai saprolit tercatat US$23,3/wmt, turun dari US$23,8/wmt tahun lalu. Adapun margin kas saprolit turun 70% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu seiring penurunan harga jual rata-rata (ASP) 14%.

Untuk limonit, MBMA mencatat biaya tunai atau cash cost mencapai US$7,9/wmt dengan margin kas US$6,5/wmt atau naik 20% YoY, meski terjadi penurunan ASP sekitar 6% baik secara kuartalan maupun tahunan.

Presiden Direktur MBMA Teddy Oetomo mengatakan bahwa kinerja kuartal III/2025 mencerminkan peningkatan struktural di seluruh rantai nilai.

Entitas anak PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) ini juga terus memperbaiki efisiensi biaya per unit, memperluas kapasitas produksi bijih, serta mendorong proyek hilirisasi smelter High Pressure Acid Leach (HPAL) dan Acid Iron Metal (AIM) untuk memperkuat posisi sebagai pemasok global bahan baku baterai.

“Perseroan tetap berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target volume bijih dan panduan biaya tahun 2025, didukung oleh ekspansi armada tambang dan penyelesaian infrastruktur pipa slurry,” ucapnya, Selasa (11/10/2025).

Proyek HPAL PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC) diketahui telah mencapai 54% progres pembangunan pabrik dan 29% untuk fasilitas Feed Preparation Plant (FPP), dengan commissioning tahap pertama ditargetkan pertengahan 2026.

Di fasilitas AIM yang dikelola PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI), produksi asam sulfat perseroan stabil di level 251.715 ton. Pabrik klorida dan katoda tembaga juga masuk tahap commisioning dengan produksi awal pelat tembaga katoda memenuhi standar London Metal Exchange (LME).

MBMA juga meneken perjanjian penjualan nickel matte, yang mendasari kelanjutan produksi High-Grade Nickel Matte (HGNM) pada kuartal IV/2025.

Namun, di hilir, produksi Nickel Pig Iron (NPI) turun menjadi 19.819 ton meski margin tumbuh menjadi US$2.215 per ton nikel berkat penurunan biaya tunai 16% YoY menjadi US$9.059 per ton. Peningkatan margin diperoleh melalui optimalisasi pasokan bijih internal dan disiplin biaya di seluruh rantai operasi.

MBMA lantas membukukan pendapatan belum diaudit US$935 juta pada kuartal III/2025, turun 32% YoY. Hal ini diakibatkan penurunan kontribusi NPI dan HGNM yang sebagian tertutupi kenaikan pendapatan limonit dan segmen lain.

Di lantai Bursa Efek Indonesia, saham MBMA tercatat menguat 4,38% ke level Rp715 per saham pada hari ini hingga pukul 10.35 WIB. Sehari sebelumnya, saham perseroan juga ditutup naik 6,20%. Jika ditarik lebih jauh, saham MBMA telah melonjak 122,05% selama 6 bulan terakhir dan tumbuh 56,11% sejak awal tahun.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek emiten produsen nikel PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menguat seiring harga komoditas yang terangkat. Analis dan lembaga pemeringkat juga mengerek naik proyeksi harga nikel untuk tahun ini.

Perusahaan riset BMI, sebuah perusahaan Fitch Solutions, merevisi perkiraan harga nikel 2026 menjadi US$16.600 per ton dari sebelumnya US$15.800 per ton. Hal itu mencerminkan lingkungan harga yang secara strukturan lebih kuat meskipun ada ekspektasi bahwa harga akan terus moderat.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) diproyeksikan atraktif pada tahun ini, sejalan dengan potensi pertumbuhan yang kuat, salah satunya dipicu oleh sejumlah proyek smelter baru perseroan.

Sejauh ini, progres pembangunan proyek smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) Vale Indonesia di Pomalaa-Sulawesi Tenggara, Bahodopi-Sulawesi Tengah, dan Sorowako-Sulawesi Selatan sudah semakin positif.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Battery MaterialsTbk. (MBMA) dinilai menjadi emiten yang berada pada posisi paling siap untuk memetik keuntungan di tengah rencana pengetatan pasokan nikel nasional pada 2026 dan reli harga komoditas tersebut secara global.

Kans emiten kongsi Garibaldi ‘Boy’ ThohirdanGrup Saratogaitu ditopang oleh kombinasi faktor makro yang mendukung dan perbaikan fundamental internal melalui efisiensi biaya, penguatan hilirisasi, serta proyekhigh pressure acid leach(HPAL) yang mulai memasuki fase krusial.