Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6/2026), untuk membahas perkembangan investasi nasional dan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis yang diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Minggu (14/6/2026).

Dalam pertemuan itu hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.

Menurut Teddy, Presiden menerima laporan dari Rosan Roeslani terkait hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.

"Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional," ujar Teddy dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Teddy menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan positif tersebut dan meminta agar informasi yang diperoleh pemerintah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

"Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka," katanya.

Dia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi informasi kepada publik.

"Penyampaian data tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat," ujar Teddy.

Pemaparan yang akan dilakukan di Istana Merdeka pada Senin siang itu diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan investasi nasional dan respons positif investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, untuk menyampaikan kepada masyarakat data perkembangan investasi di Indonesia.

Perintah itu disampaikan Presiden saat menerima sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6/2026). Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis yang diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet.

Pemaparan tersebut dijadwalkan berlangsung di Istana Merdeka pada Senin (15/6/2026).

"Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat," ujar Teddy dalam keterangannya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan dari Rosan mengenai hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Laporan itu memuat perkembangan terbaru terkait minat investasi global terhadap Indonesia.

Menurut Teddy, laporan yang disampaikan Rosan menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

"Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional," katanya.

Pertemuan di Kertanegara itu turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.

Pemerintah menilai masuknya investasi ke berbagai sektor strategis menjadi indikator positif terhadap prospek perekonomian nasional. Karena itu, Presiden meminta agar informasi terkait capaian investasi tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan ekonomi dan investasi Indonesia.

Pemaparan yang akan disampaikan Rosan di Istana Merdeka pada Senin siang diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai data investasi serta hasil komunikasi pemerintah dengan para investor internasional selama kunjungan kerja di sejumlah negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan di balik penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan BBM bersubsidi yang hingga kini masih dipertahankan pemerintah.

Melalui keterangan tertulis yang diunggah akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Sabtu (13/6/2026), Teddy menegaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi sehingga mekanisme penetapan harganya mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

"Pertamax adalah BBM Non-Subsidi, artinya harga Pertamax harus mengikuti harga minyak dunia," tulis Teddy.

Dia menjelaskan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat. Dua jenis BBM yang masih mendapatkan subsidi adalah Pertalite dan Solar.

Dalam keterangannya, Teddy menyebut harga Pertalite tetap dipatok sebesar Rp10.000 per liter, sedangkan Solar subsidi tetap berada di level Rp6.800 per liter.

"Harga BBM Subsidi tidak naik," ujarnya.

Menurut Teddy, lonjakan harga minyak dunia sebenarnya telah terjadi sejak Maret 2026. Namun demikian, pemerintah memilih menahan penyesuaian harga BBM non-subsidi selama beberapa bulan guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Harga minyak dunia naik drastis sejak Maret, tetapi Pemerintah sudah menahan kenaikan selama berbulan-bulan," katanya.

Selain itu, Teddy menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan harga bahan bakar dengan spesifikasi setara, yakni RON 92 hingga RON 95, di sejumlah negara kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan data yang dikutip dari Petrol Price, GasWatch, dan Global Petrol Prices per 11 Juni 2026, harga Pertamax di Indonesia tercatat sebesar Rp16.260 per liter. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan harga BBM sejenis di sejumlah negara tetangga.

Di Filipina, harga BBM RON 92/95 mencapai Rp22.158 per liter. Sementara itu di Thailand tercatat Rp28.910 per liter, Laos Rp31.945 per liter, Myanmar Rp25.085 per liter, dan Singapura mencapai Rp42.971 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengunggah dokumentasi proses pembersihan jalanan usai aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan pusat pemerintahan Jakarta.

Melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Sabtu (13/6/2026), Teddy menyampaikan apresiasi kepada aparat yang tidak hanya mengawal jalannya penyampaian aspirasi masyarakat, tetapi juga terlibat dalam upaya pemulihan kondisi kawasan setelah aksi berakhir.

"Setelah mengawal jalannya penyampaian aspirasi di jalanan umum. Mari sama-sama kita siapkan kembali untuk dipakai warga esok pagi," tulis Teddy dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Dalam video yang diunggah, terlihat sejumlah aparat turun langsung ke jalan untuk membersihkan sampah dan berbagai sisa material yang tertinggal setelah demonstrasi. Kegiatan tersebut dilakukan pada malam hingga dini hari guna memastikan fasilitas publik dapat kembali digunakan masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang menyertai unggahan tersebut, proses pembersihan dimulai pada Jumat (12/6/2026) pukul 23.40 WIB dan berlangsung hingga Sabtu (13/6/2026) pukul 02.30 WIB.

Sejumlah petugas tampak menyapu jalan, mengumpulkan sampah, serta membersihkan area yang sebelumnya menjadi lokasi berkumpulnya massa aksi. Upaya itu dilakukan agar aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas dapat kembali berjalan normal pada pagi hari.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, telah meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Seskab Teddy, permintaan pertemuan tersebut disampaikan beberapa hari lalu dan direncanakan akan dihadiri langsung oleh Jusuf Kalla bersama putranya yang juga berkiprah di dunia usaha.

“Oh iya.., Pak Wapres Jusuf Kalla beberapa hari lalu meminta waktu bertemu kepada Presiden Prabowo. Beliau akan datang bersama putra beliau yang juga seorang pebisnis,” ujar Seskab Teddy.

Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo senantiasa membuka ruang komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai tokoh nasional, termasuk para pelaku usaha, sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan serta membangun kolaborasi untuk kemajuan bangsa.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mempercepat transformasi kesehatan nasional, memperluas Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga perkuat penanggulangan TBC (Tuberkulosis). Menkes Budi telah melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait hasil nyata perkembangan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau quick win, serta program unggulan lainnya di bidang kesehatan yang sudah dapat diakses oleh masyarakat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 10 Juni 2026 mengatakan bahwa PHTC pertama terkait dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dilaksanakan pemeriksaan kepada lebih dari 70 juta penduduk di tahun 2025. Sementara itu, di 2026 ini telah menjangkau lebih dari 42.3 juta peserta di 38 provinsi di Tanah Air.

“Tidak hanya berhenti pada deteksi dini, program CKG mulai tahun ini memprioritaskan upaya pengobatan dan penyembuhan oleh petugas Puskesmas dengan pemberian obat dan monitoring secara gratis kepada masyarakat yang mengalami hipertensi dan diabetes,” ujar Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan untuk PHTC kedua mencakup penanggulangan TBC. Menurut keterangan Seskab Teddy, sejak diluncurkan tahun lalu, program ini berhasil menekan estimasi jumlah kasus TBC di tahun ini menjadi 1.08 juta kasus atau turun dari 10.9 juta kasus seiring dengan semakin agresifnya pendeteksian kasus di masyarakat.

“Semakin banyak yang terdeteksi maka semakin mudah dan cepat pula untuk diobati. Inovasi penanggulangan TBC tahun ini terdiri dari integrasi deteksi dengan CKG, layanan one-stop service atau OSS di mana pelayanan skrining, diagnosis, dan pengobatan TBC dilakukan di satu Puskesmas pada hari yang sama,” imbuh Seskab Teddy.

Lihat juga: Kena OTT KPK, Edison Jadi Bupati Keempat yang Tersandung Korupsi dalam 6 Tahun

Selain itu, Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa PHTC ketiga mengenai peningkatan kualitas layanan di 66 RSUD di daerah tertinggal, terluar dan terpencil, atau RSUD naik kelas dari Kelas D ke Kelas C dengan layanan yang lebih lengkap. Seskab Teddy menyebut di tahun 2025, 20 dari 22 RSUD sudah selesai dibangun, 10 di antaranya telah operasional.

“Di tahun 2026, 14 dari 20 sudah mulai dibangun, dan di tahun 2027, masih ada 24 RSUD dalam perencanaan,” lanjut Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga mengatakan bahwa selain PHTC, Menkes Budi juga melaporkan program unggulan lainnya yang mencakup pendistribusian 905 alat kesehatan utama ke 258 Kabupaten/Kota. “Alat utama tersebut terdiri dari Cathlab, CT Scan, Mamografi, MRI dan Linac,” ujar Seskab Teddy.

Menutup keterangannya, Seskab Teddy mengatakan bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura di Papua yang telah selesai dan siap diresmikan oleh Presiden Prabowo juga turut dilaporkan. Rumah sakit ini nantinya tidak hanya menjadi hub untuk kawasan timur Indonesia, tapi juga untuk kawasan Pacific dan Oceania.

Selain itu, Menkes Budi juga melaporkan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Riau yang sudah mencapai 85 persen dan ditargetkan dapat diresmikan di Desember 2026. Rumah Sakit ini diharapkan dapat mengurangi masyarakat di Riau dan sekitarnya berobat ke luar negeri.

“Untuk rencana ke depan, Menkes juga melaporkan upaya untuk merevitalisasi RSUD di 514 Kabupaten/Kota beserta tata kelolanya dan juga program revitalisasi 10.000 Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di seluruh kecamatan & kelurahan,” pungkas Seskab Teddy.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk membangun sistem kesehatan nasional yang lebih kuat, merata, modern, dan mudah diakses seluruh rakyat Indonesia, sehingga pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya tersedia di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau hingga pelosok Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait dengan program Sekolah Rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali pada Minggu (7/6/2026).

Prabowo mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat mesti digenjot. Sebab, peminatnya tinggi. Dari proses penjangkauan di Bali, terdapat sebanyak 400 calon siswa pendaftar, padahal alokasi 270 siswa.

Alhasil, Prabowo meminta untuk dilakukan penambahan pembangunan Sekolah Rakyat di Bali. Terlebih, Prabowo menginstruksikan Teddy untuk mengambil langkah-langkah taktis.

"Seskab nanti koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Cari fasilitas mereka yang ada dan kurang dimanfaatkan. Itu dipinjam, sampai sekolah [Sekolah Rakyat] yang permanen jadi," ujarnya.

Sebelumnya, Seskab Teddy menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat bulan lalu (22/4/2026).

Dia menyoroti masih adanya anak-anak yang putus sekolah bahkan di wilayah dekat pusat pemerintahan.

“Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada ada-ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama, makanya kita ingin perbaiki, secara bertahap dan berkala tapi dengan cara secepat mungkin,” kata Teddy.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah mengusung pendekatan terpadu dengan menjamin kebutuhan dasar siswa agar dapat belajar secara optimal. Fasilitas yang disiapkan meliputi tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.

"Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak,” tegasnya.

Sementara itu, pada tahun ajaran 2025 sampai 2026, telah terdapat lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat di Indonesia. Kemudian, pada 2026 sampai 2027 terdapat alokasi tambahan 32.000 siswa Sekolah Rakyat.

Sampai saat ini, sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang merupakan rintisan. Pemerintah tengah membangun gedung untuk Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia. Kemudian, 93 Sekolah Rakyat permanen tengah berproses, dengan pembangunan hampir 80%.

JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (TIW) memiliki kapasitas untuk dipercaya Presiden Prabowo Subianto. Teddy dianggapnya mampu menjawab keraguan dan tuduhan-tuduhan negatif terhadap dirinya dengan kerja cerdas yang berkualitas.

“Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), tentu Teddy berhak untuk dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya,” kata Fernando Emas, Minggu (7/6/2026).

Selain itu, kata dia, Teddy juga mampu membangun kedekatan dengan semua kalangan sehingga dapat menjadi penghubung antarberbagai pihak sehingga sangat memberikan manfaat bagi Pemerintahan Prabowo Subianto. “Sehingga Teddy sangat memiliki potensi untuk kemudian menjadi sosok yang tepat pemimpin masa depan,” ujarnya.



Fernando Emas

Menurut Fernando, pengalaman pendidikan formal dari lembaga berkualitas dari dalam dan luar negeri serta didikan dari tokoh-tokoh hebat dalam politik seperti Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) tentu membuat Teddy Indra Wijaya lebih siap mengemban tugas yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo. Dia menambahkan, dengan berbekal itu dan pengalaman yang cukup tentu akan membuat Teddy semakin matang dan siap kalau Prabowo kelak memberikan kepercayaan yang lebih terhadap dirinya.

“Sangat salah kalau ada yang menganggap kalau Teddy kariernya dikarbit karena kedekatannya dengan Prabowo tetapi ia memang layak mendapatkannya karena didasarkan pada kemampuan akademis, prestasi, dedikasi yang sangat dibutuhkan dari seseorang untuk dilibatkan membangun negeri ini,” imbuhnya.

Fernando pun mengapresiasi cara Teddy Indra Wijaya (TIW) merespons dan tidak mengambil sikap berlebihan atas serangan personal yang diarahkan kepada dirinya. Pernyataan yang dilontarkan baik oleh elite politik, pengguna media sosial, atau pengamat tidak dijawab dengan reaktif tidak dijawab dengan kata-kata tetapi dengan kerja, kerja dan kerja.

“Wajar, karena ada yang tidak perlu dijawab dengan kata-kata karena dianggap mengurangi waktu untuk berkarya yang bermanfaat untuk rakyat. Begitu juga dalam menghadapi tudingan yang ditujukan kepada Pemerintahan Prabowo Subianto, Teddy menjawab dengan selektif dan mampu menjawab dengan cerdas yang berbasiskan pada data yang akurat,” kata dia.

Fernando melanjutkan, walaupun usianya masih muda, Teddy sudah mampu menjalankan tugas Sekretaris Kabinet yang dipercayakan Prabowo Subianto kepada dirinya. “Kemampuannya mempersiapkan, mengoordinasikan, dan menindaklanjuti arahan Presiden kepada para menteri sangat membantu Prabowo Subianto dan para pembantunya yang ada di Kabinet Merah Putih (KMP) agar program-program serta agenda-agenda penting dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden Prabowo Subianto memakai uang pribadi untuk menutupi sebagian biaya kunjungan luar negeri yang belakangan kerap dilakukan.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pernyataan Teddy menimbulkan pertanyaan, terutama berkaitan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan.

Peneliti dan Program Manager Policy and Strategic Litigation CELIOS Muhamad Saleh mengatakan, kunjungan luar negeri Prabowo merupakan kegiatan resmi sebagai kepala negara yang tengah menjalankan tugas konstitusional. Ini artinya Prabowo bukan berangkat sebagai individu.

“Karena itu, pembiayaan kegiatan tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme APBN yang jelas, tercatat, dan dapat diawasi publik,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Ia menegaskan, publik berhak mengetahui biaya apa yang dibayar Presiden, seberapa besar nilainya, bagaimana mekanisme pencatatannya, dan apakah pengeluaran tersebut masuk dalam sistem pertanggungjawaban keuangan negara. Pernyataan bahwa sebagian biaya ditanggung secara pribadi dari sudut hukum administrasi negara, menurut dia, menimbulkan pertanyaan serius.

“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Saleh.

Adapun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurut dia, menempatkan asas akuntabilitas dan keterbukaan sebagai prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ia berpandangan, jika terdapat pembiayaan kegiatan resmi negara di luar mekanisme anggaran yang semestinya, hal tersebut dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip yang diperintahkan oleh undang-undang.

CELIOS menilai, negara tidak boleh dikelola dengan mekanisme yang bergantung pada kemampuan finansial pejabat yang sedang berkuasa. Ini karena hal yang sedang dijalankan Prabowo merupakan fungsi negara, bukan urusan pribadi.

Selain itu, CELIOS juga mempertanyakan hasil kunjungan tersebut. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, publik berhak mempertanyakan hasil dari konteks teranyar kunjungan Prabowo. Ia menyoroti hubungan dagang Indonesia-Prancis yang masuk minim. Prancis belum masuk dalam tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia di kawasan Uni Eropa.

“Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan secara konkret hasil yang diperoleh dari kunjungan tersebut, baik dalam bentuk peningkatan perdagangan, investasi, maupun kerja sama strategis lainnya.” kata Bhima.

JAKARTA - Dino Patti Djalal saat ini menjadi sorotan karena mengkritik kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Berikut ini profil pendidikan Dino yang pernah jadi kuliah di Kanada dan Inggris.

"Sebagai sahabat bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional, dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri, dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," ujar Dino melalui akun Instagramnya @dinopattidjalal, dikutip Selasa (2/6/2026).

Dino menilai, perjalanan seorang kepala negara memakan biaya yang besar, ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya protokoler, dan lainnya.

Dino pun memberikan 5 saran Presiden untuk menghemat biaya dan waktu perjalanan luar negeri dengan lebih mengandalkan video call, zoom call, atau telepon untuk menjalin komunikasi dengan negara lain.

Ia juga menyarankan Presiden untuk memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional. Lalu perencanaan secara profesional perjalanan Presiden ke luar negeri.

Dino juga menyarankan, untuk satu tahun ke depan Presiden lebih banyak menerima tamu negara ketimbangan kunjungan ke luar negeri. Terakhir, ia mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik diserahkan ke Menlu Sugiono.

Respons Seskab Teddy Indra Wijaya

Merespons kritikan Dino, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang melampaui anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden.

Selain itu, Teddy turut menjelaskan masalah jumlah rombongan yang menyertai Prabowo dalam kunjungan luar negeri. Ia menegaskan jumlah delegasi pada masa pemerintahan Prabowo telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Tedy menambahkan, alasan Presiden Prabowo Subianto kerap melakukan kunjungan ke luar negeri selama 1,5 tahun terakhir. Teddy menerangkan, ketika Prabowo menjadi Presiden Indonesia, dunia tengah dilanda krisis.

Menurut Teddy, Kepala Negara harus membangun hubungan dengan pemimpin negara lainnya. "Masalah protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis,” kata Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026)

Teddy menegaskan, salah besar jika kunjungan Prabowo ke luar negeri dianggap sebagai gagah-gagahan dan seremonial. Ia meminta masyarakat untuk melihat capaian yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir.

Profil Pendidikan Dino Patti Djalal

Mengutip laman resmi dinopattidjalal.com, Founder & Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini lahir di Beograd, Yugoslavia, pada 10 September 1965 dari keluarga diplomat Indonesia.

Sejak kecil, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional di era Presiden Susilo Banbang Yudhoyono (SBY) ini telah terbiasa hidup berpindah-pindah negara mengikuti penugasan orang tuanya.

Pendidikan dasar Dino ditempuh di Sekolah Dasar Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke SMP Al-Azhar. Ia menyelesaikan pendidikan menengah atas di McLean, Virginia, Amerika Serikat.

Untuk pendidikan tinggi, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (2010–2013) menempuh studi di sejumlah universitas ternama dunia.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI pada 2014 ini meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Politik di Simon Fraser University, Vancouver, Kanada.

Tak berhenti di situ, Dino kemudian menyelesaikan gelar Doktor (Ph.D) Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Science (LSE), London, Inggris—salah satu kampus terbaik dunia dalam bidang ilmu sosial dan politik.

Atas kiprahnya di dunia diplomasi Dinno pun menerima Bintang Jasa Utama di tahun 2010 dan menerima Bintang Mahaputra Adipradana pada 2014.

Selain itu ia juga menjadi anggota Komite Eksekutif Forum Perdamaian Paris, Ketua Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) pada 2018, dan ia tercatat telah menulis 11 buku tentang kepemimpinan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi atas sejumlah masukan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait aktivitas diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Melalui keterangan yang disampaikan lewat akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Senin (1/6/2026), Teddy mengapresiasi kritik yang diberikan Dino, namun menilai ada beberapa hal yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.

"Mohon izin menjawab masukan dari Bapak Dino. Saya mau luruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri," ujar Teddy.

Salah satu poin yang disoroti Teddy adalah mengenai biaya kunjungan luar negeri Presiden. Menurutnya, pemerintah telah berulang kali menjelaskan bahwa setiap biaya yang melebihi anggaran resmi negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.

"Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," katanya.

Selain itu, Teddy membantah anggapan bahwa rombongan Presiden dalam lawatan luar negeri terlalu besar. Ia menegaskan jumlah delegasi yang menyertai Presiden saat ini justru telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Menurut Teddy, pada pemerintahan terdahulu jumlah rombongan dalam satu kunjungan luar negeri dapat mencapai lebih dari 120 orang. Sementara pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, jumlah peserta delegasi dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang.

"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal," ujarnya.

Teddy juga menanggapi pandangan mengenai pentingnya penjadwalan agenda diplomatik jauh hari sebelumnya. Menurut dia, kondisi geopolitik dan ekonomi global yang terus berubah membuat tidak semua agenda kenegaraan dapat direncanakan 1 tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa selain agenda yang telah disusun secara tahunan, terdapat pula kunjungan dan pertemuan yang harus dilakukan secara cepat untuk merespons kebutuhan nasional maupun perkembangan internasional.

"Perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Jadi ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," kata Teddy.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal memberikan 5 saran terkait frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri yang menjadi sorotan publik.

Dino menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan luar negeri, mulai dari tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi.

Salah satu sarannya adalah agar Presiden Prabowo menyerahkan sebagian besar misi diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Presiden lebih banyak menerima kunjungan pejabat luar negeri di dalam negeri, mencontoh pola Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di China.

"Saya juga menganjurkan untuk 1 tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri," ujar Dino dalam unggahannya di X, Sabtu (30/5/2026).

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto kerap melakukan kunjungan ke luar negeri selama 1,5 tahun terakhir. Teddy menerangkan, ketika Prabowo menjadi Presiden Indonesia, dunia tengah dilanda krisis.

Menurut Teddy, Kepala Negara harus membangun hubungan dengan pemimpin negara lainnya. "Masalah protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis,” kata Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026)

Menurut Teddy, sebelumnya ada konflik di Ukraina, di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah, itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, dan lain sebagainya. "Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia," katanya.

Teddy menyebutkan, Indonesia tidak bisa hanya meminta bantuan kepada negara lain ketika sudah terjadi krisis. Presiden, kata dia, harus menjalin hubungan yang baik. Dengan begitu, ketika ada kondisi mendesak, Indonesia bisa meminta bantuan.

"Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin, baik secara langsung diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi," katanya.

Teddy menegaskan, salah besar jika kunjungan Prabowo ke luar negeri dianggap sebagai gagah-gagahan dan seremonial. Ia meminta masyarakat untuk melihat capaian yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir.

Teddy turut memaparkan sejumlah capaian dari hasil nyata diplomasi Presiden Prabowo. Pertama, kata Teddy, Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah konflik krisis dunia.

"Manfaatnya apa? Ya sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman. Kemudian yang kedua, tarif nol persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu," ujarnya.

Ketiga, masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun dalam 1,5 tahun terakhir. Teddy juga menyoroti hasil kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang menghasilkan komitmen bisnis mencapai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun.

Kemudian yang keempat, penguatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) melalui kerja sama dengan sejumlah negara. Mulai dari Prancis, Amerika, Rusia, China, Inggris, dan negara Eropa lainnya.

Kelima, program ibadah haji tahun 2025 lalu dan tahun 2026. Teddy mengatakan, Indonesia adalah negara satu-satunya yang punya perkampungan haji di Arab Saudi. "Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jemaah haji," katanya.

Selanjutnya, keterlibatan aktif Indonesia dalam isu Palestina melalui pengiriman bantuan logistik udara, pengoperasian kapal rumah sakit, hingga pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia.

Ketujuh, keberhasilan diplomasi pemerintah dalam memulangkan warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas beberapa waktu lalu.

"Dan ingat, yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan, maupun tidak dipublikasikan. Karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Djalal menyarankan Presiden Prabowo Subianto agar dapat mengurangi perjalanan ke luar negeri. Dino turut memberikan lima saran untuk Presiden Prabowo.

"Saya ada 5 saran. Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau zoom call atau telepon," kata Dino dalam akun X-nya, Minggu (31/5/2026).

Menurut Dino, suatu kunjungan bilateral hanya berpusat pada pembicaraan yang berlangsung selama 1-2 jam. Selebihnya, kata dia, waktu pertemuan diisi oleh jamuan hingga seremonial.

"Jadi dengan 1 video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri, dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," ujar dia.

Dino mengatakan, aksi penghematan melalui zoom call ini, dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan.

Dino turut mencontohkan, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sudah 17 kali menghubungi Presiden AS Donald Trump tanpa melakukan pertemuan bilateral. "Dan dalam kunjungan suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan tauladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi Presiden di tingkat tertinggi," ujar dia.

Untuk menghemat biaya dan waktu, Dino menyarankan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara yang turut hadir. Dino turut menyinggung saat kehadiran Prabowo di Sidang PBB di New York tahun lalu. Katanya, Presiden Finlandia Alexander Stubb meminta waktu bertemu Presiden Prabowo. Namun, pertemuan tersebut tak terjadi.

https://www.instagram.com/reels/DZDA2lnPMmq/



Kemudian, dalam KTT Asean di Cebu, Filipina beberapa waktu lalu, Dino menerangkan ada permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo. Namun, pertemuan itu tak terjadi.

"Kami menyarankan Istana menerapkan formula 1+8, yaitu dalam menghadiri forum internasional misalnya ke Davos, PBB di New York, atau ASEAN atau G20 dan sebagainya, sembari menyampaikan pidato, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan 8 kepala negara lain yang juga hadir."

Ketiga, Dino berharap kunjungan internasional Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik. "Kami mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas. Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya."

Dia mengatakan, Seskab Teddy Indra Wijaya atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelumnya. "Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informssi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu presiden ada di mana di luar negeri."

Keempat, ia juga menyarankan agar satu tahun ke depan, Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. "Inilah yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri."

Saran terakhir, ia berharap agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dijalankan Menlu Sugiono. Sebab, hal itu bisa mengurangi biaya perjalanan.

"Ini juga akan menghemat biaya, karena biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh 3 orang staf, akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama," pungkasnya.