Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap hasil penggeledahan di rumah sejumlah tersangka kasus dugaan korupsi Petral periode 2008-2015.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penggeledahan itu dilakukan pada Kamis (9/4/2026). Hasilnya, sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) telah disita dari rumah para tersangka.

Namun demikian, Syarief tidak menjelaskan secara terperinci rumah para tersangka yang telah dilakukan penggeledahan tersebut.

"Kalau itu dokumen dan barang bukti elektronik saja yang di rumah para tersangka," kata Syarief saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).

Kemudian, dia kembali menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih terus menelusuri alat bukti yang ada untuk membuat terang kasus korupsi ini. Sejalan dengan itu, Syarief memastikan untuk terus berupaya dalam pengejaran terhadap tersangka Riza Chalid.

Di samping itu, mantan Aspidsus Kejati Jakarta ini membantah adanya informasi bahwa Riza Chalid sudah ditangkap di Dubai.

"Wah saya belum tahu itu [Riza Chalid ditangkap di Dubai]," ungkap Syarief.

Sekadar informasi, dalam kasus Petral, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan di Petral.

Peristiwa ini bermula dari kebocoran informasi rahasia internal PT Petral terkait kebutuhan pengadaan minyak dan informasi lainnya. Riza Chalid sebagai pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan diduga melakukan intervensi untuk memengaruhi proses pengadaan.

Dampaknya, hal tersebut telah merugikan negara karena telah memperpanjang rantai pasokan. Namun, sejauh ini kerugian negara terkait kasus Petral masih dalam perhitungan Kejagung bersama BPKP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan saudagar minyak Riza Chalid (MRC) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kini, dia menjadi tersangka dalam kasus Petral periode 2008-2015.

"Salah satu tersangka lainnya yaitu saudara MRC sebagai BO [Beneficial Owner] dari beberapa perusahaan," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, di Kejagung, Kamis (9/4/2026).

Syarief menjelaskan Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan di Petral.

Peristiwa ini bermula dari kebocoran informasi rahasia internal PT Petral terkait kebutuhan pengadaan minyak dan informasi lainnya. Kemudian, Riza Chalid sebagai pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan diduga melakukan intervensi untuk memengaruhi proses pengadaan.

Hal tersebut dilakukan Riza Chalid dengan IRW selaku direktur perusahaan yang terafiliasi dengan Riza Chalid. Dalam proses memengaruhi pengadaan ituu, Riza melalui IRW telah berkomunikasi dengan sejumlah tersangka.

Perinciannya, BBG selaku eks Managing Director Pertamina Energy Service (PES); AGS selaku eks Head Of trading Pertamina Energy Services; MLY mantan Senior Trader PES; TFK selaku mantan Dirut PT PIS.

"Komunikasi tersebut baik berupa pengkondisian tender, informasi nilai HPS, sehingga ada mark-up atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif," imbuh Syarief.

Singkatnya, untuk mengakomodir kepentingan Riza Chalid dan IRW pada Juli 2012, sejumlah tersangka telah mengeluarkan pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi PT Pertamina. Sejumlah tersangka itu yakni BBG, AGS, MLY dan NRD selaku Crude trading manager di PES.

Setelah tender dilakukan sedemikian rupa, kemudian PES yang dibantu oleh perusahaan perusahaan YR, melakukan penandatanganan MOU terkait masukan produk kilang untuk tahun 2012-2014.

"Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi, terutama untuk produk gasolin 88 atau kita kenal dengan premium 88 dan gasolin 92 sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dipersangkakan melanggar Pasal 603 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nah, berikut ini daftar tujuh tersangka dalam kasus Petral 2008-2015 :

1. Riza Chalid selaku Beneficial Owner sejumlah perusahaan

2. IRW selaku direktur perusahaan yang terafiliasi Riza Chalid

3. BBG selaku eks Managing Director Pertamina Energy Service (PES);

4. AGS selaku eks Head Of trading Pertamina Energy Services;

5. MLY mantan Senior Trader PES; TFK selaku mantan Dirut PT PIS.

6. NRD selaku Crude trading manager di PES.

7. TFK selaku mantan Dirut PT PIS.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Petral periode 2008-2015. Salah satu tersangka yang ditetapkan jadi tersangka adalah Riza Chalid (MRC).

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Riza Chalid dkk menjadi tersangka.

"Tim penyidik dari Kejaksaan Agung tindak pidana khusus telah menetapkan tujuh orang tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (9/4/2026) malam.

Syarief menjelaskan kasus ini berkaitan dengan pengadaan minyak mentah dan produk kilang periode 2008-2015. Kala itu, terdapat kebocoran informasi rahasia internal PT Petral terkait kebutuhan pengadaan minyak dan informasi lainnya.

Setelah itu, Riza Chalid sebagai Beneficial Owner atau pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan diduga melakukan intervensi untuk memengaruhi proses pengadaan.

"MRC sebagai BO dari beberapa perusahaan, bersama dengan tersangka IRW melalui beberapa perusahaan miliknya atau perusahaan-perusahaan terafiliasi dengannya, telah mempengaruhi proses pengadaan atau tender," imbuhnya.

Pada intinya, perkara ini dinilai merugikan negara lantaran adanya pengondisian tender yang menyebabkan kemahalan harga pada produk pengadaan.

"Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk kilang tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi, terutama untuk produk Gasoline 88 atau kita kenal dengan Premium 88 dan Gasoline 92, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina," pungkasnya.

Sekadar informasi, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka yakni Riza Chalid; BBG selaku mantan Managing Director Pertamina Energy Service (PES); AGS selaku mantan Head of Trading PES hingga IRW selaku Direktur dari perusahaan-perusahaan milik MRC tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri ESDM, Sudirman Said telah rampung diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus Petral pada hari ini, Senin (19/1/2026).

Sudirman menyampaikan dirinya diperiksa terkait dengan aktivitasnya selama menjabat sebagai Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC) di Pertamina dan Menteri ESDM periode 2014-2016.

"Jadi saya diundang oleh Kejaksaan, ini kehadiran yang kedua kali, untuk memberi keterangan mengenai apa-apa yang saya lakukan, saya alami, dan saya lihat untuk dua tugas yang saya pernah jalankan," ujar Sudirman di Kejagung, Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan, dirinya sempat mendapatkan tugas negara untuk membereskan masalah di sektor energi atau terkenal dengan sebutan mafia migas.

Namun, Sudirman mengaku mengalami hambatan saat ditugaskan untuk memberantas mafia migas karena terjadi pergantian direksi Pertamina.

"Dua kali pula saya mengalami hambatan. Karena pada waktu ISC, unitnya sedang berjalan, kemudian terjadi pergantian Direksi Pertamina, dan unit itu dilumpuhkan," tutur Sudirman.

Setelah itu, dia mengaku hendak menyelesaikan tugasnya di ISC saat menjadi Menteri ESDM. Namun, hal tersebut tak terealisasi karena Sudirman dirotasi dalam waktu kurang dari dua tahun.

Pada intinya, Sudirman mengemukakan bahwa dirinya diperiksa atas langkah-langkah yang dilakukan selama menggenggam jabatan di sektor energi, baik korporasi maupun regulator.

"Jadi saya jelaskan apa yang saya alami, saya lakukan, saya observasi, dan saya bersyukur bisa menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Dan mudah-mudahan keterangan saya memberi manfaat dan memperjelas segala sesuatunya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil eks Menteri ESDM Sudirman Said untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008-2015.

"[Sudirman Said] lagi diperiksa," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).

Dia menambahkan Sudirman Said diperiksa atas pengetahuannya terkait pengadaan minyak mentah di Petral saat menjadi Menteri ESDM 2014-2016.

Anang juga menegaskan bahwa Sudirman Said masih berstatus saksi dalam perkara pengadaan minyak di Petral tersebut.

“Sebagai saksi dan saat itu menjabat sebagai menteri,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Sudirman Said sempat diperiksa oleh korps Adhyaksa pada Selasa (23/12/2025). Berdasarkan pengakuannya, Sudirman menjelaskan hal-hal apa yang dikerjakannya, sekaligus yang dialaminya.

“[diperiksa] yang saya ketahui di sekitar tugas saya sebagai Senior Vice President - Integrated Supply Chain, PT Pertamina (Persero), antara 2008-2009. Tentu saya jelaskan sebaik-baiknya, dengan segala kelengkapan dokumen yang ada,” ujar Sudirman melalui akun X, Rabu (24/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tengah memeriksa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008-2015.

"Iya [Eks Menteri ESDM, Sudirman Said diperiksa]," ujar Anang saat dikonfirmasi, Selasa (23/12/2025).

Dia menambahkan, Sudirman Said diperiksa atas pengetahuannya terkait pengadaan minyak mentah saat menjadi Menteri ESDM 2014-2016.

Anang juga menegaskan bahwa Sudirman Said masih berstatus saksi dalam perkara pengadaan minyak di Petral itu.

"Ya dimintai keterangan sebagai saksi dan pengetahuannya [menjadi Menteri ESDM] saat itu," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus Petral sudah naik penyidikan pada Oktober 2025. Kasus dugaan rasuah ini merupakan pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah. Oleh karena itu, terdapat sejumlah tersangka yang telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Adapun, korps Adhyaksa mengendus adanya keterlibatan saudagar minyak tersohor Riza Chalid dalam kasus pengadaan minyak mentah di ini. Namun, Kejagung belum menjelaskan secara detail keterkaitan kasus Petral dengan tersangka di kasus tata kelola minyak itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya pelimpahan kasus Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan dalam perkara ini terdapat perbedaan dalam periodisasi pengusutan.

"Yang kebetulan juga KPK juga menangani perkara yang sama. Tapi periodenya Kejaksaan Agung kan ada di 2008 sampai 2015," ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

Dia menambahkan Kejagung siap apabila memang harus melimpahkan perkara Petral ini ke KPK. Namun, dia menekankan sejauh ini Kejagung belum melakukan pelimpahan perkara Petral.

Di samping itu, Anang menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK terkait pengusutan perkara Petral ini.

"Ya kita sih pada prinsipnya, apapun kita siap. Sesama penegak hukum, kalau itu memang diperlukan. Cuma secara resmi belum ada ya, ini baru, tapi kita sudah berkoordinasi," Imbuhnya.

Adapun, Anang mengungkap bahwa kasus Petral merupakan pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah. Oleh karena itu, terdapat sejumlah tersangka yang telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Hanya saja, Anang belum mengungkap tersangka yang telah diperiksa dalam kasus pengadaan minyak mentah Petral itu.

"Saya enggak tahu pastinya, cuma ada sebagian dari berkas perkara yang berjalan, ada beberapa diminta keterangan sebagai saksi untuk saat ini. Untuk saat ini sebagai saksi semua," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung mengendus adanya keterlibatan Riza Chalid dalam kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Anang Supriatna mengatakan kasus ini merupakan pengembangan dari kasus tata kelola minyak Riza Chalid Cs.

"Yang Petral iya, pengembangan [dari kasus Riza Chalid dkk]. Kita pengembangan dari itu," ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

Dia menyampaikan, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah tersangka di kasus tata kelola minyak mentah dalam perkara Petral.

Sebagian saksi yang diperiksa itu merupakan pejabat yang mengetahui dengan pengadaan perkara dugaan korupsi pengadaan minyak di Petral.

"Ada beberapa, tidak semua. Tidak semua. Ada beberapa sebagian dijadikan saksi," imbuhnya.

Dalam hal ini, kata Anang, menduga bahwa Riza Chalid telah bisa jadi terlibat dalam perkara ini. Meskipun begitu, dia belum mau menjelaskan lebih jauh ihwal perkara ini.

"Sepertinya ya, sepertinya. Nanti kita lihat," pungkasnya.

Bisnis.com, BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan gencar bekerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau lembaga antikorupsi Singapura untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang minyak oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penyidik untuk berkoordinasi dengan lembaga tersebut.

"Sekarang sedang berproses, bahkan sudah melakukan koordinasi dengan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) ya, jadi lembaga pemberantasan korupsi yang ada di Singapura," kata Setyo kepada jurnalis, Selasa (18/11/2025).

Dari hasil koordinasi memberikan hasil positif karena nantinya KPK dan CPIB mengusut perkara ini yang diduga melibatkan beberapa negara. Setyo mengatakan penyidikan ini berbeda dari sebelumnya dan bertujuan untuk mengungkapkan tersangka baru.

Kerja sama juga bertujuan untuk mempermudah penyidik memeriksa saksi-saksi baik di dalam maupun luar negeri yang dianggap mengetahui terkait perkara, serta memudahkan dalam pertukaran dokumen atau informasi lainnya.

"Kemudian kami minta untuk bisa mengakses, memberikan atau mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, bahkan nantinya mungkin ada saksi-saksi dari beberapa negara yang kami butuhkan," ujarnya.

Dia menyebut kerugian negara cukup besar, namun dia belum merinci nominal kerugian negara.

Di sisi lain, Setyo mengatakan perkara Petral akan dilimpahkan ke pihaknya, yang sebelumnya ditelisik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)

Sebab, kejaksaan mengetahui bahwa proses penanganan dilakukan secara bersama dan KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan.

"Dari pihak kejaksaan itu nanti akan, karena kan mereka juga ternyata informasi mereka juga melakukan kegiatan yang sama. Nah, tapi karena tahu bahwa KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, maka penanganannya dari kejaksaan dilimpahkan," pungkas Setyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan telah memeriksa 20 saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan minyak mentah Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025.

"Untuk saksi, sudah lebih dari 20 orang," ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).

Meski demikian, Anang belum menjelaskan sosok puluhan saksi yang diperiksa itu. Dia hanya menyatakan bahwa penyidik pada Jampidsus Kejagung RI masih melakukan pendalaman terkait dengan perkara ini.

Di samping itu, Anang menegaskan bahwa periodesasi pengusutan korps Adhyaksa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini berbeda.

Pasalnya, periode KPK mengusut perkara Petral ini 2019-2025. Sementara, penyidik Kejagung melakukan pengusutan pada periode 2008-2015.

"Ini kan kalau gedung bundar menangani periode 2008-2015, bukan 2017. Dan ini pengembangan dari perkara yg sudah berjalan di persidangan," imbuhnya.

Di samping itu, kata Anang, penyidik Kejagung juga telah melakukan koordinasi KPK terkait pengusutan ini.

"[Kasus Petral] Baru. Tim kita sudah melakukan koordinasi dengan Tim KPK," pungkasnya.