#30 tag 24jam
Kejagung Geledah Rumah Tersangka Kasus Petral, Sita Dokumen hingga BBE
Kejagung geledah rumah tersangka korupsi Petral, sita dokumen dan BBE, terus telusuri bukti dan kejar Riza Chalid yang belum ditangkap di Dubai. [234] url asal
#kejagung-geledah #rumah-tersangka #kasus-petral #sita-dokumen #barang-bukti-elektronik #korupsi-petral #tersangka-riza-chalid #pengadaan-minyak #tender-minyak #intervensi-pengadaan #kerugian-negara
(Bisnis.Com - Terbaru) 14/04/26 15:17
v/190931/
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap hasil penggeledahan di rumah sejumlah tersangka kasus dugaan korupsi Petral periode 2008-2015.
Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penggeledahan itu dilakukan pada Kamis (9/4/2026). Hasilnya, sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) telah disita dari rumah para tersangka.
Namun demikian, Syarief tidak menjelaskan secara terperinci rumah para tersangka yang telah dilakukan penggeledahan tersebut.
"Kalau itu dokumen dan barang bukti elektronik saja yang di rumah para tersangka," kata Syarief saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).
Kemudian, dia kembali menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih terus menelusuri alat bukti yang ada untuk membuat terang kasus korupsi ini. Sejalan dengan itu, Syarief memastikan untuk terus berupaya dalam pengejaran terhadap tersangka Riza Chalid.
Di samping itu, mantan Aspidsus Kejati Jakarta ini membantah adanya informasi bahwa Riza Chalid sudah ditangkap di Dubai.
"Wah saya belum tahu itu [Riza Chalid ditangkap di Dubai]," ungkap Syarief.
Sekadar informasi, dalam kasus Petral, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan di Petral.
Peristiwa ini bermula dari kebocoran informasi rahasia internal PT Petral terkait kebutuhan pengadaan minyak dan informasi lainnya. Riza Chalid sebagai pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan diduga melakukan intervensi untuk memengaruhi proses pengadaan.
Dampaknya, hal tersebut telah merugikan negara karena telah memperpanjang rantai pasokan. Namun, sejauh ini kerugian negara terkait kasus Petral masih dalam perhitungan Kejagung bersama BPKP.
Jadi Tersangka Lagi, Kejagung Ungkap Peran Riza Chalid di Kasus Petral
Kejagung menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka korupsi Petral 2008-2015, diduga memengaruhi tender minyak, melibatkan tujuh orang termasuk eks pejabat Pertamina. [414] url asal
#riza-chalid #kejagung #kasus-petral #tersangka-korupsi #tata-kelola-minyak #pengadaan-minyak #produk-kilang #beneficial-owner #intervensi-pengadaan #pertamina-energy-service #mark-up-harga #rantai-pas
(Bisnis.Com - Terbaru) 10/04/26 08:40
v/187198/
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan saudagar minyak Riza Chalid (MRC) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Sebagaimana diketahui, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kini, dia menjadi tersangka dalam kasus Petral periode 2008-2015.
"Salah satu tersangka lainnya yaitu saudara MRC sebagai BO [Beneficial Owner] dari beberapa perusahaan," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, di Kejagung, Kamis (9/4/2026).
Syarief menjelaskan Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan di Petral.
Peristiwa ini bermula dari kebocoran informasi rahasia internal PT Petral terkait kebutuhan pengadaan minyak dan informasi lainnya. Kemudian, Riza Chalid sebagai pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan diduga melakukan intervensi untuk memengaruhi proses pengadaan.
Hal tersebut dilakukan Riza Chalid dengan IRW selaku direktur perusahaan yang terafiliasi dengan Riza Chalid. Dalam proses memengaruhi pengadaan ituu, Riza melalui IRW telah berkomunikasi dengan sejumlah tersangka.
Perinciannya, BBG selaku eks Managing Director Pertamina Energy Service (PES); AGS selaku eks Head Of trading Pertamina Energy Services; MLY mantan Senior Trader PES; TFK selaku mantan Dirut PT PIS.
"Komunikasi tersebut baik berupa pengkondisian tender, informasi nilai HPS, sehingga ada mark-up atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif," imbuh Syarief.
Singkatnya, untuk mengakomodir kepentingan Riza Chalid dan IRW pada Juli 2012, sejumlah tersangka telah mengeluarkan pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi PT Pertamina. Sejumlah tersangka itu yakni BBG, AGS, MLY dan NRD selaku Crude trading manager di PES.
Setelah tender dilakukan sedemikian rupa, kemudian PES yang dibantu oleh perusahaan perusahaan YR, melakukan penandatanganan MOU terkait masukan produk kilang untuk tahun 2012-2014.
"Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi, terutama untuk produk gasolin 88 atau kita kenal dengan premium 88 dan gasolin 92 sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina," pungkasnya.
Sekadar informasi, total ada tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dipersangkakan melanggar Pasal 603 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Nah, berikut ini daftar tujuh tersangka dalam kasus Petral 2008-2015 :
1. Riza Chalid selaku Beneficial Owner sejumlah perusahaan
2. IRW selaku direktur perusahaan yang terafiliasi Riza Chalid
3. BBG selaku eks Managing Director Pertamina Energy Service (PES);
4. AGS selaku eks Head Of trading Pertamina Energy Services;
5. MLY mantan Senior Trader PES; TFK selaku mantan Dirut PT PIS.
6. NRD selaku Crude trading manager di PES.
7. TFK selaku mantan Dirut PT PIS.
Perusahaan Keluarga Terima Kontrak Rp46 Miliar, Bupati Pekalongan 'Kecipratan' Rp5,5 Miliar
Perusahaan keluarga Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terima kontrak Rp46 miliar dari Pemkab Pekalongan, diduga ada pengaturan pemenangan vendor. Fadia kecipratan Rp5,5 miliar. [437] url asal
#bupati-pekalongan #perusahaan-keluarga #kontrak-rp46-miliar #fadia-arafiq #jasa-outsourcing #pt-raja-nusantara-berjaya #pengadaan-barang-dan-jasa #pemkab-pekalongan #intervensi-pengadaan #harga-perkir
(Bisnis.Com - Terbaru) 04/03/26 18:29
v/155181/
Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan keluarga Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menerima kontrak pengadaan jasa outsourcing dari Pemkab Pekalongan senilai Rp46 miliar. Dari kontrak tersebut, Fadia menerima Rp5,5 miliar. Sebab, diduga telah terjadi pengaturan pemenangan vendor sehingga perusahaan milik keluarga Fadia menjadi prioritas.
Perusahaan tersebut bernama PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) yang didirikan oleh Mukhtaruddin Ashraff Abu selaku suami Fadia sekaligus anggota DPR dan Muhammad Sabiq Ashraff selaku anak Fadia sekaligus anggota DPRD. Alhasil, para pegawai Pemkab Pekalongan terpaksa memilih perusahaan Fadia karena Fadia merupakan Bupati sekaligus didirikan oleh anggota legislator.
"Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Rabu (4/3/2026).
Fadia melalui anaknya dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Dinas, Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan.
Asep menuturkan, setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal, agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS.
Sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan.
Asep menguraikan, sepanjang tahun 2023 - 2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan.
Dari uang tersebut, sebanyak Rp22 miliar
digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Sisa diantaranya, dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan total mencapai Rp19 miliar (sekitar 40%) dari total transaksi.
Fadia memperoleh Rp5,5 miliar; suami Fadia menerima Rp1,1 miliar; orang kepercayaan Fadia sekaligus Direktur PT RNB menerima Rp2,3 miliar; anak Fadia menerima Rp4,6 miliar; anak Fadia lainnya menerima Rp2,5 miliar, dan penarikan uang tunai Rp3 miliar.
"Di mana pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh FAR. Pengaturan dilakukan melalui komunikasi WA Grup bernama Belanja RSUD bersama para stafnya. Setiap pengambilan uang untuk Bupati, staf selalu melaporkan, mendokumentasikan, dan mengirimkannya melalui WA Grup tersebut," jelas Asep.
Asep menyampaikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka dan disangkakan
Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)