Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah masih akan mempertahankan pemanfaatan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga efisiensi energi dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.

Saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu, Bahlil mengatakan Indonesia memiliki cadangan batu bara yang besar sehingga pemanfaatannya masih diperlukan di tengah dinamika ketahanan energi global.

Ia juga menilai Indonesia tidak bisa terburu-buru meninggalkan batu bara, terutama ketika sejumlah negara maju justru kembali membuka opsi penggunaan energi fosil tersebut.

Menurut Bahlil, Amerika Serikat maupun sejumlah negara Eropa kini kembali memanfaatkan batu bara untuk menjaga ketahanan energi domestik mereka.

“Sekarang Amerika buka opsi batu bara. Di Eropa membuka opsi batu bara, ada minta ke kita untuk 20 juta ton per tahun,” ujarnya.

Ia menilai Indonesia perlu mengutamakan efisiensi dan kepentingan nasional dalam menentukan arah transisi energi.

Bahlil menegaskan pemanfaatan batu bara masih diperlukan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.

“Saya putuskan, saya bilang batu bara jalan aja dulu. Ini bicara tentang survival mode. Kita bicara tentang efisiensi. Jangan kita korbankan rakyat kita dengan harga listrik yang besar,” kata dia.

Kementerian ESDM mencatat produksi batu bara nasional sepanjang 2025 mencapai 790 juta ton. Realisasi tersebut turun 5,5 persen dibandingkan capaian 2024 sebesar 836 juta ton, tapi masih melampaui target produksi tahun ini sebesar 739,6 juta ton.

Dari total produksi tersebut, sekitar 514 juta ton atau 65,1 persen disalurkan ke pasar ekspor. Sementara pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO), baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan, mencapai sekitar 254 juta ton atau 32 persen dari total produksi.

Adapun sisa produksi yang dicadangkan sebagai stok batu bara hingga akhir 2025 tercatat sebesar 22 juta ton atau sekitar 2,8 persen dari total produksi nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah Turki resmi menaikkan tarif listrik dan gas alam hingga 25% bagi rumah tangga dan sektor usaha mulai 4 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga energi global dan gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah.

"Setiap kenaikan USD1 per barel minyak menambah tagihan energi Turki sebesar USD400 juta," ujar Menteri Energi Turki Alparslan Bayraktar dikutip dari Turkiye Today, Sabtu (4/4/2026).

Penyesuaian tarif dilakukan oleh regulator pasar energi dengan kenaikan yang bervariasi untuk setiap kelompok pengguna. Tarif listrik untuk rumah tangga naik 25%, sektor layanan publik dan swasta 17,5%, industri 5,8%, serta sektor pertanian 24,8%.

Dengan tarif baru tersebut, rumah tangga yang mengonsumsi 100 kilowatt-jam listrik kini harus membayar sekitar ₺323,8 atau setara USD7,26. Sementara itu, tarif gas alam untuk konsumen residensial juga naik rata-rata 25%, sedangkan sektor industri mengalami kenaikan sebesar 18,61%.

Kenaikan juga terjadi pada gas untuk pembangkit listrik yang meningkat 19,42%, seiring penyesuaian harga grosir oleh operator pipa negara Botas. Sistem tarif bertingkat tetap diterapkan untuk mengatur konsumsi dan distribusi biaya energi secara lebih efisien.

Meski belum mengalami gangguan pasokan secara langsung, Turki tetap terdampak oleh kenaikan harga energi global, terutama akibat terganggunya jalur pengiriman melalui Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur vital perdagangan minyak dunia.

Pemerintah Turki mengalokasikan anggaran sebesar USD6,87 miliar untuk subsidi energi pada 2026. Namun, angka tersebut berpotensi melonjak hingga USD20,86 miliar apabila krisis energi terus berlanjut.

Sejak konflik di kawasan Timur Tengah meningkat, harga minyak acuan Brent hampir dua kali lipat menjadi sekitar USD109 per barel. Kondisi ini turut diikuti kenaikan harga gas di Eropa, yang semakin menambah tekanan terhadap biaya energi global. Kebijakan penyesuaian tarif ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan energi domestik di tengah volatilitas pasar global.

Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik Triwulan II (April-Juni) 2026 tidak mengalami kenaikan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena menetapkan tarif listrik periode triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro. Parameter itu meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif triwulan II tahun 2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per dolar AS, ICP sebesar 62,78 per barel dolar AS, inflasi sebesar 0,22 persen, serta HBA sebesar 70 per ton dolar AS sesuai kebijakan DMO batubara.

Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah. Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan.

Selain itu, Kementerian ESDM mendorong PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono memproyeksikan tingkat inflasi secara tahunan (year-on-year/yoy) kembali normal pada April 2026 setelah efek basis rendah (low base effect) berakhir.

Ia mengatakan efek tersebut memicu lonjakan tingkat inflasi tahunan pada Januari-Februari 2026 dan diprediksi akan berakhir pada Maret 2026.

"Low base effect masih akan tetap mempengaruhi inflasi tahunan di Maret, namun dimungkinkan berakhir pada Maret juga, sehingga pada April 2026 nanti angka inflasinya relatif stabil kembali, tidak ada low base effect-nya," katanya di Jakarta, Senin.

Ateng menyampaikan, fenomena low base effect tersebut terjadi karena kebijakan insentif pemerintah yang diberikan pada tahun sebelumnya.

Pada Januari-Februari 2025, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga secara luas.

Diskon masif tersebut menekan angka indeks harga konsumen (IHK) secara signifikan, sehingga mendorong perekonomian nasional pada saat itu mengalami deflasi.

Posisi IHK yang rendah tersebut kemudian menjadi titik perbandingan untuk menghitung inflasi tahun ini.

"Penurunan IHK tersebut menyebabkan level harga pada Januari dan Februari di tahun 2025 berada di bawah pola tren normalnya," ujar Ateng.

Ia menuturkan dampak dari tingkat inflasi yang terlampau rendah pada awal 2025, bahkan hingga terjadi deflasi, akibat kebijakan diskon tarif listrik tersebut sangat terasa ketika dilakukan perbandingan IHK secara tahunan di bulan yang sama pada awal 2026.

Akibat basis indeks pembanding tahun sebelumnya terlalu kecil dan sedang tidak dalam tren normalnya, maka kenaikan persentase nilai inflasi tahunan pada tahun ini otomatis meningkat signifikan.

Hal tersebut menyebabkan inflasi pada Januari dan Februari 2026, yang masing-masing tercatat 3,55 persen yoy dan 4,76 persen yoy, terlihat sangat tinggi.

"Meskipun demikian, (dinamika) harga relatif sejalan dengan tren fundamentalnya. Artinya, bulan-bulan kedepannya, nanti pada April dan selanjutnya di 2026 kembali pada tren normal," ucap Ateng.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Inflasi tahunan Januari 2026 sebesar 3,55 persen (yoy) merupakan inflasi yang tertinggi sejak tahun 2023, di Mei 2023 inflasinya kan 4,00 persen

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menuturkan bahwa tingkat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 merupakan yang tertinggi setelah sebelumnya sempat menyentuh 4,00 persen pada Mei 2023.

“Inflasi tahunan Januari 2026 sebesar 3,55 persen (yoy) merupakan inflasi yang tertinggi sejak tahun 2023, di Mei 2023 inflasinya kan 4,00 persen (yoy),” kata Ateng Hartono di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data BPS, usai inflasi tahunan mencapai 4,00 persen yoy pada Mei 2023, tingkat inflasi tahunan belum pernah lagi menyentuh angka tersebut.

Bahkan, tingkat inflasi di atas 3,5 persen hanya tercatat sekali, yakni pada Juni 2023 sebesar 3,52 persen yoy.

Tingkat inflasi tahunan selanjutnya berkisar antara 3,27 persen yoy, yang terjadi pada Agustus 2023, hingga yang terendah sebesar 0,76 persen yoy, yang tercatat pada Januari 2025.

Perekonomian Indonesia bahkan sempat mengalami deflasi secara tahunan, yakni pada Februari 2025 sebesar 0,09 persen yoy akibat diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah sebesar 50 persen.

Dengan demikian, tingkat inflasi tahunan pada Januari 2026 sebesar 3,55 persen yoy, yang tercatat sedikit lebih tinggi dari target sasaran pemerintah yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen, merupakan capaian tertinggi dalam lebih dari 2,5 tahun terakhir.

Ateng menuturkan inflasi tahunan sebesar 3,55 persen yoy pada Januari 2026 tercermin dari kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi 109,75 dibandingkan 105,99 pada Januari 2025.

“Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi year-on-year (pada Januari 2026) utamanya didorong oleh Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang mengalami inflasi tinggi, yaitu 11,93 persen. (Kelompok) ini juga memberi andil (inflasi tahunan) cukup tinggi, yaitu 1,72 persen,” jelasnya.

Kelompok Pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya merupakan penyumbang andil inflasi terbesar selanjutnya, dengan inflasi sebesar 15,22 persen dan andil sebesar 1,00 persen.

Ateng mengatakan komoditas penyumbang andil inflasi tahunan terbesar pada Januari 2026 adalah tarif listrik dengan andil 1,49 persen, emas perhiasan 0,93 persen, ikan segar 0,19 persen, serta beras dan tarif air minum PAM yang masing-masing memiliki andil 0,14 persen.

Sementara itu, Kelompok Pengeluaran Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami deflasi secara tahunan sebesar 0,19 persen dengan andil terhadap inflasi sebesar minus 0,01 persen.

Namun, jika dilihat menurut komponen, Ateng menyampaikan bahwa seluruh komponen mengalami inflasi secara tahunan, dengan inflasi tertinggi dialami oleh komponen harga yang diatur pemerintah (administered price) sebesar 9,71 persen yoy dan memberikan andil 1,77 persen.

Ia menuturkan komoditas dari komponen tersebut yang dominan memberikan andil inflasi pada Januari 2026 adalah tarif listrik, tarif air minum PAM, sigaret kretek mesin (SKM), dan sigaret kretek tangan (SKT).

Sedangkan komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,45 persen yoy dan memberikan andil inflasi sebesar 1,59 persen, dengan komoditas penyumbang inflasi utama yakni emas perhiasan, biaya akademi atau perguruan tinggi, sewa rumah dan mobil.

“Komponen harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 1,14 persen (yoy) dengan andil inflasinya 0,19 persen. Nah komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah beras ya untuk komponen harga bergejolak, daging, ayam ras dan juga bawang merah,” imbuh Ateng.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia yang belum memiliki ekosistem industri yang lengkap dan masih dibebani tarif utilitas tinggi.

Masalah itu akan menjadi fokus pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri untuk memperkuat daya saing manufaktur nasional, menurut Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR-RI Chusnunia.

Chusnunia usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR-RI di PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Kamis, mengatakan banyak KEK yang sudah diberi kemudahan regulasi dan pajak, tetapi belum ditunjang ekosistem kerja yang memadai.

“KEK kita rata-rata baru dari sisi ekosistem, belum terpenuhi. Itu berefek banget terhadap proses produksi dan pertumbuhannya,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa pengusaha di KEK masih menghadapi biaya listrik yang tinggi dan pasokan energi yang belum stabil.

“Bahkan bukan hanya harga, kecukupannya juga kurang. Soal gas dan utilitas lain harus diperhatikan,” katanya.

Menurut dia, lokasi KEK yang jauh dari pelabuhan juga membuat biaya logistik meningkat. Kondisi itu memperlambat arus barang dan mengurangi efisiensi proses produksi.

Oleh karena itu, DPR memasukkan isu efektivitas logistik KEK dalam pembahasan RUU Kawasan Industri.

Masalah utilitas disebut berpengaruh langsung pada daya saing industri nasional. Chusnunia mengatakan beban listrik industri yang tinggi membuat produsen hanya beroperasi pada jam tertentu ketika tarif lebih rendah.

“Jam-jam tertentu harganya lebih tinggi. Jadi mau tidak mau mereka produksi hanya sampai jam 16.00-17.00,” katanya.

Kondisi itu membuat biaya produksi meningkat dan harga produk nasional kurang kompetitif di pasar global.

Ia menegaskan industri tidak boleh dibebani tarif energi yang menghambat kapasitas mereka memenuhi permintaan pasar. “Listrik untuk industri jangan justru lebih mahal. Kalau bisa diringankan agar daya saing kita tidak kalah".

Selain energi, ia menyinggung persoalan beban administratif seperti perizinan dan persoalan lingkungan sosial yang turut menambah kerumitan industri dalam memenuhi target produksi. Menurutnya, semua aspek itu harus diurai dalam RUU Kawasan Industri.

Komisi VII berkomitmen menjadikan RUU Kawasan Industri sebagai instrumen untuk menata kembali utilitas dasar, lokasi, logistik, dan infrastruktur pendukung KEK agar lebih efisien dan mampu mendongkrak pertumbuhan industri nasional.

Hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut yakni Chusnunia (FPKB), Bane Raja Manalu (PDIP), Ma’ruf Mubarok (F-Gerindra), Jamal Mirdad (F-Gerindra), Erna Sari Dewi (F-NasDem), dan Izzudin Alqassam Kusuba (FPKS).

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan peran strategis dalam penghematan keuangan negara, utamanya melalui perbaikan kebijakan soal kompensasi tarif listrik dan LPG 3 kilogram.

Hal ini disampaikan oleh ketua BPK Isma Yatun dalam rapat Paripurna DPR RI di gedung parlemen, Jakarta pada Selasa (18/11/2025).

Isma menjelaskan bahwa BPK melakukan perbaikan kebijakan formula perhitungan kompensasi listrik dan penyesuaian tarif yang menghasilkan penghematan hingga Rp23,73 triliun.

"Perbaikan kebijakan formula perhitungan kompensasi listrik dan pemberlakuan penyesuaian tarif pada minimal tujuh golongan tarif yang dapat mengurangi beban APBN di tahun 2024 sebesar Rp23,73 triliun," tuturnya.

Penghematan itu dilakukan dengan meninjau kembali kebijakan kompensasi listrik sesuai dengan hasil kajian yang komprehensif terkait tarif keekonomian penggunaan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dalam penetapan APBN.

Selain itu, BPK juga melakukan perbaikan penyaluran subsidi LPG tabung 3 kilogram.Caranya adalah dengan menetapkan kebijakan yang menjamin pengendalian dan ketepatan sasaran penyaluran melalui penggunaan basis data kependudukan yang dapat memenuhi kriteria penerima subsidi.

Kebijakan perbaikan tersebut adalah dukungan perbaikan lintas sektor dan badan. Sehingga Isma mengatakan perlunya dukungan dari parlemen agar akselerasi tersebut dapat terus berjalan.

"Mengingat peran pengawasan DPR yang fundamental, kami mengharapkan dukungan penuh dari anggota Dewan yang terhormat guna mengakselerasi penyelesaian lintas sektoral ini sehingga rekomendasi BPK benar-benar mentransformasi akuntabilitas menjadi efektivitas nyata dalam setiap program pemerintah,"

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menetapkan tarif tenaga listrik untuk pelanggan PT PLN (Persero) pada Triwulan IV yakni Oktober-Desember tahun 2025.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno menjelaskan tarif listrk diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Ia menyebut penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

"Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025 di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," ujar Tri dikutip Senin (17/11/2025).

Selain itu, tarif tenaga listrik untuk pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha," ungkap Tri.

Senada, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan salah satu wujud nyata dari Pemerintah melalui PLN dalam menjaga daya beli masyarakat Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen perseroan untuk terus memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.

"Keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perekonomian nasional. PLN siap mendukung penuh dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan," ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional dan meningkatkan akses kelistrikan bagi masyarakat.

Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi selama Triwulan IV-2025 atau Oktober-Desember 2025:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketika berbicara soal apartemen, banyak calon penghuni hanya fokus pada harga jual atau cicilan. Padahal ada satu komponen penting yang tidak kalah besar pengaruhnya terhadap biaya hidup di hunian vertikal, yakni service charge atau yang dikenal juga dengan istilah iuran pemeliharaan lingkungan (IPL).

Service charge merupakan biaya bulanan yang dibebankan oleh pengelola kepada pemilik atau penyewa unit apartemen. Tujuannya untuk menutup biaya operasional dan perawatan fasilitas bersama, seperti kebersihan area publik, keamanan, listrik untuk area komunal, lift, taman, hingga gaji petugas teknis dan kebersihan.

Nilai besarannya umumnya dihitung berdasarkan luas unit dan dapat meningkat seiring usia bangunan, kualitas manajemen, serta banyaknya fasilitas yang disediakan.

Rata-rata biaya service charge untuk apartemen kelas menengah di Jakarta saat ini berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per meter persegi per bulan. Artinya, untuk unit berukuran 30 meter persegi, penghuni perlu menyiapkan sekitar Rp600.000 hingga Rp750.000 setiap bulan hanya untuk biaya pemeliharaan.

Sementara di beberapa proyek baru dengan fasilitas premium, tarifnya bisa mencapai Rp30.000 per meter persegi bahkan lebih.

Secara umum, komponen dalam service charge meliputi tiga hal utama: utilitas (air, listrik, dan sistem instalasi teknis), biaya operasional harian (kebersihan, keamanan, pemeliharaan fasilitas, dan gaji karyawan), serta sinking fund atau dana cadangan yang digunakan untuk penggantian fasilitas besar seperti perbaikan lift atau pengecatan eksterior bangunan di masa depan. Apartemen dengan fasilitas lengkap seperti gym, kolam renang, atau lounge biasanya mematok biaya lebih tinggi karena ongkos perawatan yang besar.

Dampak service charge ini cukup signifikan terhadap dinamika pasar properti. Di pasar sewa, tarif service charge yang tinggi sering kali membuat calon penyewa berpikir dua kali. Mereka akan menghitung total biaya bulanan-termasuk sewa, listrik, air, dan service charge-sebelum memutuskan tinggal. Jika total biayanya mendekati harga sewa rumah tapak di lokasi serupa, apartemen menjadi kurang menarik.

Sementara bagi pembeli atau investor, biaya service charge dapat memengaruhi tingkat keuntungan. Semakin tinggi beban bulanan, semakin kecil margin yang bisa didapat dari sewa. Selain itu, pembeli end-user juga bisa merasa terbebani ketika cicilan KPR ditambah dengan iuran bulanan yang besar.

Pengembang Minta Penurunan Tarif Service Charge

Dan, asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) berpendapat senada. Karena itu, REI mengusulkan agar tarif service charge dapat dipangkas, demi mendongkrak keterjangkauan harga apartemen.

Mereka mengusulkan agar apartemen dengan harga di bawah Rp1 miliar mendapat perlakuan khusus berupa penurunan tarif service charge menjadi sekitar Rp12.000-Rp14.000 per meter persegi agar lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah.

"Tujuannya supaya masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) mau membeli dan tinggal di apartemen. Kami harapkan ada solusi soal tarif service charge apartemen menengah bawah ini," kata Ketua BPO Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida kepada CNBC Indonesia dikutip Kamis (6/11/2025).

Faktanya, service charge memang menjadi salah satu faktor yang membedakan apartemen satu dengan lainnya.

Dua unit dengan harga jual serupa bisa memiliki beban biaya bulanan yang berbeda signifikan tergantung efisiensi manajemen dan kualitas fasilitas. Karena itu, bagi calon pembeli atau penyewa, penting untuk memeriksa secara detail besaran dan komponen service charge sebelum mengambil keputusan.

Ketua Kehormatan REI Soelaeman Soemawinata menilai, mahalnya biaya hidup di apartemen memang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pemulihan pasar hunian vertikal.

"Selain service charge yang mahal, di apartemen biaya kebutuhan sehari-hari seperti air bersih dan listrik juga ditetapkan sama dengan bangunan komersial. Ini tidak fair, karenanya harus dikonversi jadi tarif hunian," ujarnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menetapkan tarif tenaga listrik untuk pelanggan PT PLN (Persero) pada Triwulan IV yakni Oktober-Desember tahun 2025.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno menjelaskan tarif listrik diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Ia menyebut penentu tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

"Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025 di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," ujar Tri dikutip Rabu (5/11/2025).

Selain itu, tarif tenaga listrik untuk pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha," ungkap Tri.

Senada, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan salah satu wujud nyata dari Pemerintah melalui PLN dalam menjaga daya beli masyarakat Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen perseroan untuk terus memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.

"Keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perekonomian nasional. PLN siap mendukung penuh dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan," ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional dan meningkatkan akses kelistrikan bagi masyarakat.

Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi selama Triwulan IV-2025 atau Oktober-Desember 2025:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan bahwa tarif tenaga listrik untuk pelanggan PT PLN (Persero) pada Triwulan IV yakni Oktober-Desember tahun 2025 tidak akan mengalami kenaikan.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno menjelaskan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Ia menyebut penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non subsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

"Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025 dimana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," ujar Tri dikutip Senin (3/11/2025).

Selain itu, tarif tenaga listrik untuk pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha," ungkap Tri.

Senada, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan salah satu wujud nyata dari Pemerintah melalui PLN dalam menjaga daya beli masyarakat Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen perseroan untuk terus memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.

"Keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perekonomian nasional. PLN siap mendukung penuh dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan," ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional dan meningkatkan akses kelistrikan bagi masyarakat.

Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi selama Triwulan IV-2025 atau Oktober-Desember 2025:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk tidak mengubah tarif listrik bagi pelanggan PT PLN (Persero) untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) 2025.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno, menjelaskan bahwa penetapan Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang disediakan PT PLN (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut, penyesuaian tarif listrik dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro, yaitu kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

"Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025 dimana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," ujar Tri beberapa waktu yang lalu.

Selain pelanggan nonsubsidi, tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Pemerintah tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan dengan pemanfaatan listrik untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha," ungkap Tri.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan salah satu wujud nyata dari Pemerintah melalui PLN dalam menjaga daya beli masyarakat Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen perseroan untuk terus memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.

"Keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perekonomian nasional. PLN siap mendukung penuh dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan," ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional dan meningkatkan akses kelistrikan bagi masyarakat.

Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi selama Triwulan IV-2025 atau Oktober-Desember 2025:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]