Bisnis.com, JAKARTA - Simak informasi terkini pencairan bansos PKH dan BPNT Juni 2026.

Kementerian Sosial (Kemensos) kembali melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap II pada Juni 2026.

Penyaluran ini menjadi perhatian masyarakat karena pemerintah melakukan pembaruan data penerima melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perubahan jumlah penerima bansos terjadi setelah dilakukan pemutakhiran DTSEN oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pembaruan data tersebut bertujuan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Menurut Gus Ipul, hasil evaluasi menunjukkan masih ada bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Bahkan, sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diduga sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

Karena itu, pemerintah bersama BPS, pemerintah daerah, serta pendamping sosial melakukan pembaruan data mulai dari tingkat RT, RW, hingga musyawarah desa dan kelurahan sebelum dimasukkan ke dalam DTSEN.

DTSEN hasil pemutakhiran April 2026 kini menjadi dasar penyaluran bansos PKH dan BPNT triwulan II atau periode April–Juni 2026.

Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Juni 2026

Kemensos menargetkan bansos tahap II untuk periode April, Mei, dan Juni 2026 dapat disalurkan tepat waktu.

PKH dan BPNT disalurkan secara bertahap sepanjang triwulan II dengan mekanisme yang disesuaikan pada masing-masing daerah serta proses validasi data terbaru.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua jalur, yakni:

• Bank Himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN)
• PT Pos Indonesia untuk kelompok tertentu

Pencairan melalui Pos Indonesia diprioritaskan bagi lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, hingga masyarakat yang tinggal di wilayah tanpa akses perbankan.

Berapa Besarannya dan Bagaimana Cek Daftar Penerima? lanjut halaman 2....

Besaran Bansos Dan Cara Cek Penerima

Besaran Bansos PKH dan BPNT 2026

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bansos bersyarat yang ditujukan untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Berikut besaran PKH per tahap (triwulan):

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah bantuan yang diterima keluarga bergantung pada komponen anggota keluarga yang tercatat dalam DTSEN.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT atau Program Sembako diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan.

Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Untuk tahap kedua, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat dibelanjakan di e-warong atau agen resmi.

Pembagian Desil Penerima Bansos

Pemerintah menggunakan sistem desil untuk menentukan prioritas penerima bansos.

Berikut pembagian desil bansos:

Desil 1: Sangat miskin
Desil 2: Miskin
Desil 3: Hampir miskin
Desil 4: Rentan miskin
Desil 5: Menengah bawah
Desil 6: Menengah
Desil 7: Menengah atas
Desil 8: Mapan
Desil 9: Kaya
Desil 10: Sangat kaya
Pada 2026, bansos diprioritaskan untuk masyarakat dalam desil 1 hingga desil 4.

PKH difokuskan pada kelompok desil 1–4, sedangkan BPNT kini tidak lagi mencakup desil 5.

Syarat Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
• Tidak menerima bantuan serupa dari program lain
• Bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri
• Diprioritaskan untuk desil 1 sampai desil 4
• Data penerima akan terus diverifikasi dan diperbarui sesuai kondisi ekonomi masyarakat.

Cara Cek Penerima PKH dan BPNT 2026

1. Cek via Website Kemensos

• Buka cekbansos.kemensos.go.id
• Pilih wilayah sesuai KTP
• Masukkan nama lengkap
• Isi captcha
• Klik "Cari Data"
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos beserta jenis bantuan dan periode pencairan.

2. Cek via Aplikasi Cek Bansos

• Download aplikasi Cek Bansos
• Login menggunakan akun
• Pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan data sesuai KTP
• Klik "Cari Data"
• Status penerima akan muncul apabila data terdaftar dalam DTSEN.

Itulah beberapa info terkini pencairan bansos PKH dan BNPT Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada Juni 2026. Penyaluran ini merupakan bagian dari pencairan tahap II yang mencakup periode April hingga Juni 2026.

Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat dapat mulai mengecek status pencairan bantuan melalui kanal resmi pemerintah, baik melalui website maupun aplikasi Cek Bansos.

Selain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah juga melakukan pembaruan data penerima melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

Pemutakhiran Data Jadi Dasar Penyaluran Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat perubahan jumlah penerima bantuan sosial pada tahap kedua tahun 2026. Perubahan tersebut terjadi setelah pemerintah melakukan pemutakhiran DTSEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Gus Ipul, pembaruan data dilakukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan.

“Di mana data menyajikan bansos dan subsidi sosial itu sebagian tidak tepat sasaran. Ada yang tepat sasaran, tapi sebagian ada yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan,” kata Gus Ipul dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan sekitar 45 persen penerima PKH terindikasi sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

“Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagian tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Karena itu, Presiden Prabowo menugaskan BPS untuk mengelola DTSEN yang menjadi basis utama seluruh program bantuan sosial nasional.

Daftar Bansos yang Berpotensi Cair Awal Juni 2026

Berikut bantuan sosial yang diperkirakan masih dalam proses penyaluran pada awal Juni 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk mendukung kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Penyaluran PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali. Untuk tahap II tahun 2026, bantuan mencakup periode April, Mei, dan Juni.

Besaran bantuan PKH per tahap adalah:

1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
3. Anak SD/sederajat: Rp225.000
4. Anak SMP/sederajat: Rp375.000
5. Anak SMA/sederajat: Rp500.000
6. Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah bantuan yang diterima setiap keluarga berbeda-beda tergantung komponen yang tercatat dalam DTSEN.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako

BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Pada tahap sebelumnya, penerima memperoleh akumulasi bantuan sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan. Penyaluran tahap II kembali dilakukan sesuai periode April hingga Juni 2026.

Dana bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan rekening bank penyalur.

Siapa yang Diprioritaskan Menerima Bansos?

Pemerintah kini menggunakan sistem desil dalam menentukan prioritas penerima bantuan sosial.

Kelompok yang menjadi prioritas utama adalah masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4, yaitu:

1. Desil 1: Kelompok sangat miskin
2. Desil 2: Kelompok miskin
3. Desil 3: Kelompok hampir miskin
4. Desil 4: Kelompok rentan miskin

Sementara kelompok desil 5 hingga desil 10 memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan tidak menjadi prioritas utama penerima bantuan.

Syarat Penerima Bansos Tahun 2026

Agar dapat menerima bantuan sosial, masyarakat harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang valid
3. Terdaftar dalam DTSEN
4. Termasuk kategori keluarga miskin atau rentan
5. Bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri
6. Tidak menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya

Untuk tahun 2026, PKH dan BPNT diprioritaskan bagi keluarga yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4.

Cara Mengecek Status Penerima Bansos

Masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website resmi Kemensos dengan langkah berikut:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
4. Isi kode captcha
5. Klik tombol "Cari Data"

Selain melalui website, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store maupun App Store.

Penyaluran Bansos Melalui Bank Himbara dan PT Pos

Kemensos menyalurkan bantuan melalui dua jalur, yaitu Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Bank Himbara yang terlibat meliputi:

• BRI
• BNI
• Bank Mandiri
• BTN

Sementara itu, penyaluran melalui PT Pos Indonesia diberikan kepada kelompok tertentu seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta masyarakat yang tinggal di wilayah tanpa akses layanan perbankan.

Cara Mencairkan Bansos Melalui Bank Himbara

1. Dana masuk langsung ke rekening penerima
2. Dapat dicairkan melalui ATM
3. Bisa dicairkan melalui teller bank
4. Membawa KTP atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Melalui PT Pos Indonesia

1. Penerima memperoleh surat undangan pencairan
2. Datang ke kantor pos atau lokasi yang ditentukan
3. Membawa identitas diri sesuai ketentuan
4. Lansia dan penyandang disabilitas dapat menerima layanan antar langsung ke rumah

Dengan dimulainya penyaluran tahap II tahun 2026, masyarakat yang merasa memenuhi syarat disarankan segera mengecek status penerima melalui kanal resmi pemerintah. Pemutakhiran DTSEN yang dilakukan pemerintah memungkinkan adanya perubahan daftar penerima dibandingkan periode sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mempersiapkan pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Triwulan II periode April–Juni 2026 yang mulai disalurkan pada Mei 2026.

Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia dengan acuan data terbaru dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebanyak 475.821 keluarga penerima manfaat (KPM) baru juga telah ditetapkan sebagai penerima bansos setelah proses pemutakhiran data oleh pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah menegaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan. Seluruh data penerima yang telah diperbarui kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kemensos yang terhubung langsung dengan dinas sosial daerah, Kemensos, dan DTSEN yang dikelola BPS.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penentuan penerima bansos dilakukan berbasis data dan bukan keputusan subjektif pendamping di lapangan.

“Yang perlu saya tegaskan sekarang di tempat ini, bahwa pendamping PKH dan kita semua tidak bisa menentukan desil DTSEN. Tugas kita hanya mengirim data-data yang sesuai di lapangan. Yang menentukan adalah BPS,” ujar Gus Ipul, Minggu (26/4/2026).

Data DTSEN terbaru tersebut menjadi dasar utama penyaluran bansos reguler sepanjang April hingga Juni 2026, termasuk pencairan BPNT yang mulai berlangsung pada Mei 2026.

1. Penyaluran BPNT dan PKH Dilakukan Melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia

Penyaluran bansos PKH dan BPNT dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Bank Himbara yang terdiri dari BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta PT Pos Indonesia. Mekanisme ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan secara non-tunai.

Bagi penerima yang memiliki akses layanan perbankan, bantuan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Dana dapat dicairkan melalui ATM maupun teller bank dengan membawa identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sementara itu, pencairan melalui PT Pos Indonesia diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses layanan perbankan.

Penerima bansos yang mencairkan bantuan melalui Kantor Pos akan menerima surat undangan resmi dari petugas desa, kelurahan, atau kurir PT Pos Indonesia. Surat tersebut berisi jadwal dan lokasi pencairan bantuan.

Dalam kondisi tertentu, terutama untuk lansia dan penyandang disabilitas berat, bantuan dapat diantarkan langsung ke rumah penerima.

2. Cara Mencairkan BPNT Tahap 2 Tahun 2026 di Kantor Pos

Pencairan bansos BPNT tahap 2 tahun 2026 di Kantor Pos dilakukan setelah penerima menerima surat undangan resmi pencairan.

Berikut mekanismenya:

1. Penerima menerima surat undangan dari petugas desa/kelurahan atau PT Pos Indonesia
2. Datang ke kantor pos atau lokasi pencairan sesuai jadwal yang ditentukan
3. Membawa dokumen identitas seperti KTP dan KK
4. Mengikuti proses verifikasi data oleh petugas
5. Bantuan dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku

Khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas, pencairan dapat dilakukan melalui layanan antar langsung ke rumah.

3. Besaran Bantuan PKH Triwulan II 2026

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat.

Penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali. Untuk Triwulan II 2026, rincian bantuan yang diberikan meliputi:

1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini 0–6 tahun: Rp750.000
3. Anak SD/sederajat: Rp225.000
4. Anak SMP/sederajat: Rp375.000
5. Anak SMA/sederajat: Rp500.000
6. Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah bantuan yang diterima tiap keluarga berbeda-beda tergantung jumlah komponen keluarga yang tercatat dalam DTSEN.

4. BPNT Disalurkan dalam Bentuk Saldo Elektronik

Berbeda dengan PKH, bantuan BPNT atau Program Sembako diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan khusus untuk membeli kebutuhan pangan.

Pada tahap sebelumnya, penerima mendapatkan akumulasi bantuan sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan. Untuk Triwulan II 2026, bantuan kembali disalurkan mengikuti periode berjalan April hingga Juni 2026.

Saldo bantuan tersimpan dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen resmi yang bekerja sama dengan bank penyalur.

5. Cara Cek Nama Penerima Bansos BPNT dan PKH 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui laman resmi Kemensos maupun aplikasi “Cek Bansos”.

1. Cara Cek via Website Kemensos
2. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
3. Masukkan data wilayah sesuai KTP
4. Ketik nama lengkap sesuai KTP
5. Masukkan kode captcha
6. Klik tombol “Cari Data”

Sistem akan menampilkan status penerima bansos beserta jenis bantuan yang diterima.

1. Cara Cek via Aplikasi Cek Bansos
2. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
3. Login menggunakan data NIK dan KK
4. Pilih menu “Cek Bansos” atau “Cek Penerima”
5. Masukkan data sesuai KTP
6. Klik “Cari Data”

Apabila data belum ditemukan, masyarakat disarankan melakukan pengecekan secara berkala karena proses pemutakhiran data masih terus berlangsung.

6. Syarat dan Kriteria Penerima Bansos Tahun 2026

Tidak seluruh masyarakat dapat menerima bansos PKH dan BPNT. Pemerintah menetapkan sejumlah syarat utama bagi calon penerima bantuan, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan KK valid
2. Terdaftar dalam DTSEN
3. Termasuk kategori keluarga miskin atau rentan
4. Tidak menerima bantuan sosial lain yang sejenis
5. Bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri

Pada tahun 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan penerima bansos. Untuk PKH, bantuan diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4. Sedangkan penerima BPNT kini difokuskan pada kelompok ekonomi paling bawah dan tidak lagi mencakup desil 5.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT Triwulan II tahun 2026 diharapkan berjalan lebih tepat sasaran berkat penggunaan DTSEN terbaru sebagai basis utama penentuan penerima bantuan.

Meski pencairan BPNT Mei 2026 dilakukan secara bertahap, masyarakat diminta aktif memastikan data kependudukan sesuai, rutin mengecek status penerima bansos, serta mengikuti mekanisme pencairan yang telah ditetapkan agar bantuan dapat diterima tanpa hambatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan langkah strategis dengan memperluas cakupan penerima bantuan sosial (bansos) pada 2026.

Kebijakan ini difokuskan pada dua program utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Satgas Percepatan Program Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menegaskan bahwa bansos bukan sekadar program perlindungan sosial, tetapi juga instrumen penting dalam menopang konsumsi rumah tangga.

Menurutnya, pemerintah tidak berfokus pada peningkatan nominal bantuan, melainkan memperluas jumlah penerima manfaat. Kebijakan ini diarahkan kepada masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemutakhiran DTSEN menjadi langkah krusial dalam memastikan bansos tepat sasaran. Dalam proses ini, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan klasifikasi desil masyarakat.

Mensos menegaskan bahwa penentuan desil sepenuhnya merupakan kewenangan BPS. Sementara itu, pendamping sosial di lapangan hanya bertugas mengumpulkan dan menyampaikan data sesuai kondisi riil masyarakat.

Hasil pembaruan DTSEN Volume 2 akan digunakan sebagai dasar penyaluran bansos PKH dan BPNT pada triwulan II 2026. Pemerintah juga memastikan bahwa kualitas data semakin akurat dan penyaluran dapat dilakukan lebih cepat dibanding periode sebelumnya.

Pembagian Desil Masyarakat

Pengelompokan desil mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari paling rentan hingga paling mapan. Dalam kebijakan terbaru, bansos diprioritaskan untuk kelompok berikut:

• Desil 1: Sangat miskin
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Hampir miskin
• Desil 4: Rentan miskin

Sementara itu, kelompok desil 5 hingga 10 tidak lagi menjadi prioritas utama penerima bantuan, terutama untuk program BPNT.

Jadwal dan Skema Pencairan Bansos Triwulan II 2026

Penyaluran bansos tahap kedua tahun 2026 mencakup periode April hingga Juni. Proses distribusi ditargetkan lebih cepat karena data dari BPS telah diserahkan lebih awal dibanding triwulan sebelumnya.

Penyaluran dilakukan melalui dua jalur:

• Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN) secara non-tunai
• PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu dan kelompok rentan

Khusus penerima seperti lansia, penyandang disabilitas berat, atau masyarakat di daerah tanpa akses perbankan, pencairan dilakukan melalui layanan Pos, bahkan bisa diantar langsung ke rumah.

Rincian Bantuan PKH dan BPNT 2026

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH disalurkan setiap tiga bulan dengan besaran bantuan berdasarkan kategori penerima:

1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini: Rp750.000
3. Anak SD: Rp225.000
4. Anak SMP: Rp375.000
5. Anak SMA: Rp500.000
6. Lansia: Rp600.000
7. Disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah total bantuan yang diterima bergantung pada komponen keluarga yang terdaftar dalam DTSEN.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik untuk membeli kebutuhan pokok. Pada tahap sebelumnya, penerima memperoleh Rp600.000 untuk tiga bulan, dan penyaluran tahap berikutnya kembali dilakukan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan dapat digunakan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di e-warong atau agen resmi.

Cara Cek Status dan Desil Bansos

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos melalui dua cara:

1. Website Resmi Kemensos

1. Akses cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP
3. Isi captcha dan klik “Cari Data”

Sistem akan menampilkan status penerima, jenis bantuan, dan desil

2. Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”
2. Login menggunakan akun terdaftar
3. Masuk ke menu profil atau cek penerima

Informasi desil dan status bansos akan ditampilkan

Syarat Penerima Bansos 2026

Agar dapat menerima bansos, masyarakat harus memenuhi kriteria berikut:

1. WNI dengan KTP dan KK valid
2. Terdaftar dalam DTSEN
3. Termasuk keluarga miskin atau rentan
4. Bukan ASN, TNI, atau Polri
5. Tidak menerima bantuan serupa dari program lain

Pada 2026, pemerintah menegaskan bahwa bantuan PKH dan BPNT difokuskan pada kelompok desil 1 hingga 4.

FAQ

1. Apa itu desil dalam bansos?

Desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 merupakan kelompok paling miskin, sedangkan desil 10 paling kaya. Bansos diprioritaskan untuk desil 1–4.

2. Kapan bansos PKH dan BPNT tahap II 2026 cair?

Penyaluran dilakukan untuk periode April–Juni 2026 dan ditargetkan cair lebih cepat karena data DTSEN sudah diperbarui lebih awal.

3. Bagaimana jika tidak terdaftar sebagai penerima bansos?

Masyarakat dapat melapor ke pemerintah desa/kelurahan atau melalui aplikasi Cek Bansos untuk proses usulan dan verifikasi data agar dapat masuk dalam DTSEN.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode Triwulan II (April–Juni) 2026. Penyaluran ini menyasar keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Proses pencairan dilakukan bertahap melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia, dengan mekanisme yang mengacu pada data terbaru hasil pemutakhiran bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Agar bantuan bisa diterima tepat waktu, masyarakat perlu memastikan sejumlah hal penting sejak awal proses.

Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah mempersiapkan penyaluran bansos PKH dan BPNT untuk Triwulan II tahun 2026. Dalam prosesnya, pemerintah masih melakukan pemutakhiran DTSEN yang menjadi acuan utama dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa seluruh proses penentuan penerima berbasis data dan tidak bisa ditentukan secara subjektif oleh pendamping di lapangan.

“Yang perlu saya tegaskan sekarang di tempat ini, bahwa pendamping PKH (dan) kita semua tidak bisa menentukan desil DTSEN. Tugas kita hanya mengirim data-data yang sesuai di lapangan. Yang menentukan adalah BPS,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Data DTSEN terbaru ini akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bansos reguler sepanjang April hingga Juni 2026, dengan target distribusi yang lebih tepat sasaran dan minim kesalahan data.

1. Penyaluran Bansos Dilakukan Melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia

Penyaluran bansos PKH dan BPNT dilakukan melalui dua jalur utama, yakni perbankan Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN) dan PT Pos Indonesia. Skema ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang mengatur penyaluran bantuan secara non-tunai.

Melalui bank Himbara:

1. Dana masuk langsung ke rekening penerima
2. Bisa ditarik melalui ATM atau teller
3. Wajib membawa KTP atau kartu KKS

Melalui PT Pos Indonesia:

1. Penerima mendapatkan surat undangan pencairan
2. Datang ke kantor pos atau lokasi yang ditentukan
3. Hadir sesuai jadwal dalam undangan

Bagi penerima yang memiliki akses perbankan, dana bantuan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Penerima dapat mencairkan dana melalui ATM atau teller bank dengan membawa identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sementara itu, bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas berat, atau masyarakat di wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan bank, pencairan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Mekanismenya menggunakan surat undangan resmi yang berisi jadwal dan lokasi pencairan. Dalam kondisi tertentu, bantuan bahkan bisa diantarkan langsung ke rumah penerima.

2. Besaran Bantuan PKH Disesuaikan dengan Komponen Keluarga

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Penyaluran PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali. Untuk Triwulan II 2026, bantuan diberikan dalam rentang April hingga Juni dengan rincian sebagai berikut:

1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000
3. Anak SD/sederajat: Rp225.000
4. Anak SMP/sederajat: Rp375.000
5. Anak SMA/sederajat: Rp500.000
6. Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah total bantuan yang diterima tiap keluarga akan berbeda, tergantung pada jumlah komponen yang tercatat dalam DTSEN.

3. BPNT Diberikan dalam Bentuk Saldo Elektronik untuk Kebutuhan Pangan

Berbeda dengan PKH, bantuan BPNT atau Program Sembako disalurkan dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan khusus untuk membeli kebutuhan pangan.

Bantuan ini diberikan kepada keluarga yang masuk kategori miskin dan telah terdaftar dalam DTSEN. Pada tahap sebelumnya, penerima mendapatkan akumulasi bantuan sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan. Pada Triwulan II 2026, bantuan kembali disalurkan mengikuti periode berjalan.

Saldo tersebut tersimpan dalam KKS dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen resmi yang bekerja sama dengan bank penyalur.

4. Cara Cek Status Penerima Bansos Lewat Website Resmi

Masyarakat dapat dengan mudah mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui laman resmi Kemensos. Caranya:

1. Akses situs cekbansos.kemensos.go.id
2. Isi data wilayah sesuai KTP
3. Masukkan nama lengkap sesuai identitas
4. Ketik kode captcha
5. Klik “Cari Data”

Hasil pencarian akan menampilkan status apakah seseorang terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

5. Alternatif Cek Bansos Melalui Aplikasi Resmi

Selain website, Kemensos juga menyediakan aplikasi “Cek Bansos” yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Setelah melakukan registrasi menggunakan data NIK dan KK, pengguna dapat langsung mengecek status bantuan melalui menu yang tersedia.

1. Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
2. Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
3. Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
4. Masukkan data sesuai KTP.
5. Klik “Cari Data”.

Data yang ditampilkan dalam sistem ini berasal dari DTSEN dan terus diperbarui melalui proses verifikasi serta validasi oleh pemerintah daerah.

6. Kriteria dan Syarat Penerima Bansos Tahun 2026

Tidak semua masyarakat bisa menerima bansos. Ada sejumlah persyaratan utama yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan KK yang valid
2. Terdaftar dalam DTSEN
3. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan
4. Tidak sedang menerima bantuan lain yang sejenis
5. Bukan ASN, anggota TNI, atau Polri

Pada tahun 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada masyarakat di desil 1 hingga 4. Sementara BPNT kini tidak lagi mencakup desil 5 dan hanya diprioritaskan untuk kelompok paling bawah secara ekonomi.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT Triwulan II tahun 2026 diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran berkat penggunaan DTSEN terbaru sebagai acuan utama. Meski demikian, kelancaran pencairan juga sangat bergantung pada kesiapan data dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi calon penerima untuk secara aktif mengecek statusnya, memastikan data sudah sesuai, serta mengikuti prosedur pencairan yang telah ditetapkan agar bantuan dapat diterima tanpa hambatan.

FAQ

1. Kapan bansos PKH dan BPNT Triwulan II 2026 cair?

Bansos disalurkan pada periode April hingga Juni 2026 secara bertahap.

2. Bagaimana cara mengetahui saya terdaftar sebagai penerima bansos?

Anda bisa mengeceknya melalui website resmi Kemensos atau aplikasi “Cek Bansos” dengan memasukkan data sesuai KTP.

3. Apakah semua orang bisa mendapatkan bansos PKH dan BPNT?

Tidak. Bantuan hanya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam DTSEN.

4. Kenapa bansos belum cair meskipun sudah terdaftar?

Kemungkinan masih dalam proses verifikasi data, penyesuaian DTSEN, atau menunggu jadwal pencairan di wilayah masing-masing.

5. Apakah bantuan bisa diambil tanpa KKS atau KTP?

Tidak. Dokumen identitas seperti KTP atau KKS wajib dibawa saat proses pencairan untuk verifikasi data penerima.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) berencana menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Triwulan II/2026. Perhatikan 10 poin berikut agar bansos dapat lekas cair.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan saat ini proses penyaluran bansos masuk tahap pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dia menyebut, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penentuan desil dalam DTSEN sebagai dasar penyaluran bansos PKH dan Bansos Sembako.

“Yang perlu saya tegaskan sekarang di tempat ini, bahwa pendamping PKH (dan) kita semua tidak bisa menentukan desil DTSEN. Tugas kita hanya mengirim data-data yang sesuai di lapangan. Yang menentukan adalah BPS,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/4/2026).

Gus Ipul menyampaikan DTSEN Volume 2 hasil pemutakhiran ini, akan digunakan sebagai dasar penetapan Bantuan Sosial (Bansos) reguler PKH dan BPNT pada triwulan II/2026.

Untuk triwulan II/2026, Gus Ipul memastikan kualitas DTSEN semakin solid. Kemensos menargetkan penyaluran bansos periode April, Mei, dan Juni dapat dilakukan tepat waktu dan diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

Berikut 8 poin penting Bansos PKH dan BPNT

1. Bansos Cair via Bank Himbara & Pos

Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Penyaluran Bansos melalui Bank Himbara dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai bank Himbara yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN.

Akan tetapi, ada pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

2. Besaran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

Ibu hamil/nifas: Rp750.000
Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
Anak SD/sederajat: Rp225.000
Anak SMP/sederajat: Rp375.000
Anak SMA/sederajat: Rp500.000
Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

3. Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

4. Cara Cek Bansos Melalui Website Resmi Kemensos:

Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
Isi kode captcha yang muncul
Klik “Cari Data”

5. Cara Cek Bansos melalui Aplikasi Cek Bansos:

Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
Masukkan data sesuai KTP.
Klik “Cari Data”.
Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

6.Kriteria dan Syarat Penerima Bansos 2026:

Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
Terdaftar dalam DTSEN
Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri
Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4.
Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

7.Cara Mencairkan Bansos via Bank Himbara

Bantuan dikirim langsung ke rekening penerima
Penerima bisa menarik dana melalui ATM Bank Himbara
Pencairan juga dapat dilakukan melalui teller bank
Penerima wajib menunjukkan KTP atau kartu KKKS

8.Cara Mencairkan Bansos via Pos

Penerima menerima surat undangan pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos
Penerima datang ke kantor pos terdekat atau lokasi yang telah ditentukan
Hadir sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan
• • Untuk lansia dan penyandang disabilitas, pencairan dilakukan langsung ke rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode tahap 2 tahun 2026.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini dapat dengan mudah mengecek status pencairan bansos melalui HP menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.

Kementerian Sosial juga memastikan proses penyaluran kali ini berjalan lebih cepat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan percepatan tersebut didukung oleh hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diterima lebih awal, yakni sekitar 10 hari dibandingkan triwulan sebelumnya.

Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Lewat HP

Pengecekan bansos dapat dilakukan secara online melalui situs resmi maupun aplikasi, tanpa perlu datang ke kantor desa atau kelurahan. Dengan cara ini, masyarakat bisa langsung mengetahui status penerimaan bantuan.

Berikut langkah mudah cek bansos PKH dan BPNT hanya dengan HP:

Cek Bansos via Situs Resmi Kemensos

1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa)
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
4. Ketik kode captcha yang muncul
5. Klik tombol “Cari Data”

Cek Bansos Lewat Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
2. Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP
3. Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”
4. Masukkan data sesuai KTP.
5. Klik “Cari Data”.

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan sosial lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

Kenapa Nama Tidak Muncul Saat Cek Bansos?

Tidak munculnya nama penerima saat mengecek bansos PKH maupun BPNT umumnya berkaitan dengan proses pemutakhiran data dalam DTSEN yang menjadi acuan penyaluran bantuan.

Berikut beberapa penyebabnya:

1. Data belum masuk atau belum diperbarui di DTSEN

Pemerintah secara berkala melakukan pembaruan data DTSEN melalui proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah. Jika data belum masuk atau belum diperbarui, maka nama tidak akan muncul saat pengecekan.

2. Tidak Termasuk Kategori Penerima (Desil 1–4)

Mulai 2026, penyaluran bansos diprioritaskan untuk masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 4 (kelompok paling rentan). Jika berada di luar kategori tersebut, maka tidak masuk daftar penerima.

3. Data Tidak Sesuai atau Tidak Sinkron

Perbedaan data seperti penulisan nama, NIK, atau alamat yang tidak sesuai dengan KTP dapat menyebabkan sistem tidak menemukan data penerima.

4. Sudah Tidak Memenuhi Syarat Penerima

Masyarakat yang sebelumnya menerima bansos bisa saja tidak lagi terdaftar jika kondisi ekonominya dianggap sudah meningkat berdasarkan hasil pemutakhiran data.

Syarat Penerima Bansos PKH dan BPNT

Agar bisa menerima bansos, masyarakat harus memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan KK
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk keluarga miskin atau rentan
• Tidak menerima bantuan serupa dari program lain
• Bukan ASN, TNI, atau Polri

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, banyak masyarakat mempertanyakan apakah bantuan sosial (bansos) akan cair sebelum atau sesudah Lebaran.

Pemerintah memang menyiapkan sejumlah program bantuan yang penyalurannya berlangsung pada Maret 2026, namun jadwal pencairannya dilakukan secara bertahap.

Sebagian bantuan mulai disalurkan sebelum Lebaran, sementara sebagian lainnya berpotensi diterima masyarakat setelah Lebaran, tergantung proses administrasi, validasi data penerima, serta mekanisme distribusi di setiap daerah.

Secara umum, bantuan yang dicairkan pada Maret 2026 berasal dari program reguler Kementerian Sosial yang memang memiliki jadwal penyaluran triwulanan atau bulanan.

Bansos yang Dijadwalkan Cair Maret 2026

Berikut beberapa program bantuan sosial yang dijadwalkan disalurkan pada periode Maret 2026.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan tetap menjadi salah satu bantuan utama bagi keluarga miskin dan rentan. Pada 2026, pemerintah menargetkan 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran sekitar Rp28,7 triliun.

Penyaluran PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga tahap awal tahun ini berpotensi cair pada periode Maret. Namun pencairannya tidak dilakukan serentak di seluruh daerah.

Besaran bantuan PKH berbeda sesuai kategori penerima:

• Ibu hamil atau nifas: Rp750.000 per tahap
• Anak usia dini 0–6 tahun: Rp750.000 per tahap
• Anak SD/sederajat: Rp225.000 per tahap
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap
• Lansia: Rp600.000 per tahap

Sebagian penerima kemungkinan mendapatkan dana sebelum Lebaran, tetapi penerima yang masih dalam proses verifikasi atau penyaluran bertahap bisa menerima bantuan setelah Lebaran.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Kartu Sembako

Program BPNT juga menjadi bantuan yang dijadwalkan cair pada periode Maret 2026. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp43,8 triliun untuk sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat.

Setiap keluarga menerima Rp200.000 per bulan. Karena penyaluran dilakukan setiap tiga bulan, maka satu tahap pencairan bernilai Rp600.000.

Dana bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-Warong atau agen bank mitra pemerintah.

3. Bantuan Pangan (Bapang)

Selain bantuan uang, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng.

Program ini diberikan untuk alokasi Februari dan Maret sekaligus, sehingga setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan:

• 20 kilogram beras
• 4 liter minyak goreng

Distribusi beras dilakukan oleh Perum Bulog dengan anggaran program sekitar Rp11,92 triliun secara nasional.

Cara Cek Status Penerima Bansos

Masyarakat dapat memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos melalui laman resmi Kementerian Sosial.

Langkah-langkahnya:

1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih wilayah domisili sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa)
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
4. Ketik kode verifikasi yang muncul
5. Klik tombol Cari Data

Sistem akan menampilkan status penerimaan, jenis bantuan, serta periode penyaluran jika nama terdaftar sebagai penerima.

Syarat Umum Penerima Bansos

Agar dapat menerima bantuan sosial, seseorang harus memenuhi beberapa ketentuan dasar, antara lain:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan Kartu Keluarga
• Terdaftar dalam basis data kesejahteraan sosial pemerintah
• Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri

Bansos yang dijadwalkan pada Maret 2026 tidak seluruhnya cair pada waktu yang sama. Sebagian penerima berpeluang mendapatkan bantuan sebelum Lebaran, sementara sebagian lainnya setelah Lebaran, karena proses penyaluran dilakukan bertahap di berbagai daerah.

Oleh karena itu, masyarakat disarankan rutin mengecek status penerimaan bansos melalui situs resmi pemerintah agar mengetahui jadwal pencairan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA - Lansia menjadi salah satu kelompok prioritas penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, baik melalui program nasional maupun daerah. Seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia, keberadaan bansos lansia dinilai krusial untuk menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat berusia di atas 60 tahun, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.

Salah satu skema bantuan sosial bagi lansia disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam program ini, lansia berusia minimal 60 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin berhak menerima bantuan tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti kesehatan, gizi, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Bantuan ini juga ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga.

Meski demikian, tidak semua lansia otomatis menerima bansos. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria penerima, antara lain berusia di atas 60 tahun, tidak memiliki penghasilan tetap, hidup sendiri atau bergantung pada keluarga, serta tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan ini menjadi kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Selain PKH, Dilansir dari Budget Issue Brief (BIB) Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial (Kemensos) juga memiliki program perlindungan sosial khusus lansia, yaitu Program Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) yang kemudian berubah menjadi Program Bantuan Lanjut Usia (Bantu-LU) sejak 2019. Program ini ditujukan bagi lansia tidak potensial, tinggal sendiri atau hanya bersama pasangan, bukan penerima PKH, serta berada dalam kondisi sangat rentan, termasuk lansia yang terbaring di tempat tidur.

Pada 2019, besaran bantuan Bantu-LU sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan. Selanjutnya pada 2020, nilai bantuan meningkat menjadi Rp2.700.000 per tahun dengan komponen bantuan langsung, dukungan keluarga perawat lansia, serta dana perawatan dan terapi sosial. Namun, keterbatasan kuota dan wilayah membuat program ini belum menjangkau seluruh lansia di Indonesia.

Sementara itu, PKH Komponen Lansia telah berjalan sejak 2016 dengan sejumlah penyesuaian kebijakan. Awalnya, program ini hanya menyasar lansia berusia 70 tahun ke atas. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, besaran bantuan meningkat menjadi Rp3.000.000 per tahun atau Rp300.000 per bulan. Meski demikian, nilai tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, penerima PKH Komponen Lansia baru mencapai sekitar 11 persen dari total populasi lansia. Bahkan, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran, di mana sebagian rumah tangga lansia kelompok ekonomi atas tercatat sebagai penerima, sementara lansia dari kelompok ekonomi terbawah belum sepenuhnya terjangkau.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan lansia agar berpeluang menerima bansos, pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Berikut tahapan yang dapat dilakukan:

Cara daftar bansos lansia secara online (melalui aplikasi):

• Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos” dari Kementerian Sosial melalui Play Store.
• Buat akun baru dengan mengisi Nomor KK, NIK, dan nama lengkap.
• Lakukan swafoto dengan KTP serta unggah foto KTP.
• Setelah akun diverifikasi admin, masuk ke menu “Daftar Usulan”.
• Klik “Tambah Usulan” dan lengkapi data lansia yang akan didaftarkan.
• Unggah foto rumah tampak depan serta foto kondisi kamar atau ruang tamu.

Cara daftar bansos lansia secara offline (melalui desa/kelurahan):

• Siapkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) lansia.
• Datangi Kantor Desa atau Kelurahan setempat.
• Temui petugas operator SIKS-NG atau aparat desa.
• Ajukan permohonan agar lansia dimasukkan ke dalam DTKS.
• Data akan dibahas melalui Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel) sebelum diteruskan ke Dinas Sosial kabupaten/kota.

Jika terdaftar dan ditetapkan sebagai penerima manfaat, lansia akan memperoleh bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun yang disalurkan secara bertahap. Pencairan bantuan dilakukan melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia, baik secara tunai maupun nontunai.Untuk jangka panjang, program bansos lansia diharapkan dapat terus diperluas cakupannya, baik dari sisi jumlah penerima maupun besaran bantuan, agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan tantangan meningkatnya populasi lanjut usia di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia memastikan berbagai program bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan sepanjang 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat.

Penyaluran bansos tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga diarahkan untuk menopang konsumsi rumah tangga agar tetap stabil di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.

Komitmen tersebut tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun, meningkat 8,6 persen dibandingkan 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun.

Selain peningkatan anggaran, pemerintah juga melakukan pembaruan pada mekanisme penyaluran bantuan sosial yang kini berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirancang untuk meningkatkan akurasi sasaran, transparansi, serta efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Daftar Bansos 2026 yang Dipastikan Berlanjut

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa sejumlah program bantuan sosial reguler akan tetap dilanjutkan pada 2026. Program-program ini menjadi tulang punggung kebijakan perlindungan sosial pemerintah dalam menjaga kesejahteraan kelompok miskin dan rentan.

Berikut daftar bansos yang diproyeksikan tetap berjalan pada 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial tunai bersyarat yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

PKH menargetkan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTSEN, dengan kriteria penerima yang mencakup ibu hamil, anak usia dini, siswa SD-SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat.

Besaran bantuan PKH per tahun:

• Ibu hamil: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)
• Anak usia dini: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)
• Siswa SD: Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap)
• Siswa SMP: Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 per tahap)
• Siswa SMA: Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 per tahap)
• Penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan sembako berbasis saldo yang disalurkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok setiap KPM. Besaran bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan.

Penyalurannya dilakukan melalui agen resmi atau e-warong di wilayah masing-masing, dengan mekanisme distribusi yang biasanya dilakukan secara triwulan atau beberapa bulan sekaligus.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Di sektor pendidikan, pemerintah melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai instrumen untuk menekan angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. PIP ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan formal. Besaran bantuan PIP disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu:

• SD/SDLB/Paket A: Rp450.000 per tahun
• SMP/SMPLB/Paket B: Rp750.000 per tahun
• SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C: Rp1.000.000 per tahun

Pencairan dana PIP dilakukan secara bertahap untuk mempermudah akses dan memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa yang membutuhkan.

4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)

Pemerintah juga melanjutkan skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) sebagai bagian dari upaya menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Melalui program ini, pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan peserta kelas III sebesar Rp42.000 per bulan. Bantuan diberikan dalam bentuk pembayaran langsung ke BPJS Kesehatan, bukan tunai, sehingga kepesertaan dan akses layanan kesehatan tetap terjaga.

Syarat dan Kriteria Penerima Bansos 2026

Untuk memastikan bansos tepat sasaran, pemerintah menetapkan sejumlah syarat dan kriteria bagi calon penerima bantuan sosial. Adapun kriteria penerima bansos 2026 antara lain:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
• Terdaftar dalam basis data DTSEN yang dikelola Kementerian Sosial.
• Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari program pemerintah lain pada periode yang sama.
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
• Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin pada kelompok desil 1 hingga desil 4.

Cara Cek Penerima Bansos 2026

Masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan bansos di 2026 dapat melakukan pengecekan secara online melalui melalui website resmi yang telah ditetapkan pemerintah agar aman dari penipuan. Berikut beberapa cara untuk mengecek status penerima bansos 2026:

1. Via Website cekbansos.kemensos.go.id

• Kunjungi laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/.
• Masukkan data wilayah tempat tinggal, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan sesuai KTP.
• Masukkan kode captcha.
• Klik cari data.
• Jika terdaftar sebagai penerima bansos, sistem akan menampilkan status, dan jenis bantuan.

2. Via Aplikasi Cek Bansos Kemensos

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store di perangkat Anda.
• Pilih menu “Daftar” bagi pengguna baru, kemudian lengkapi seluruh data yang diminta secara benar.
• Lakukan proses verifikasi akun dengan mengunggah foto KTP serta swafoto sesuai ketentuan.
• Setelah akun berhasil diverifikasi, masuk ke aplikasi menggunakan akun yang telah dibuat.
• Selanjutnya, buka menu “Profil” atau “Cek Bansos”.
• Sistem akan menampilkan informasi status kepesertaan bantuan sosial, termasuk keterangan apakah Anda terdaftar atau tidak sebagai penerima bansos.

Ke depan, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data kependudukan agar akurasi DTSEN terus terjaga. Dengan data yang valid dan mekanisme penyaluran yang semakin terintegrasi, bansos diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.