Langkah pemerintah kabupaten kembangkan pertanian disambut positif Kementan,

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan lampu hijau membantu Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pengembangan sektor pangan.

"Langkah pemerintah kabupaten kembangkan pertanian disambut positif Kementan," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Penajam, Kamis.

Kementan komitmen dan memastikan membantu daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan sektor pertanian, baik dari sisi perluasan lahan maupun peningkatan hasil produksi.

Silahkan usulkan kebutuhan pemerintah kabupaten secara jelas, kata Andi Amran Sulaiman, karena banyak program yang bisa dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian.

Penjelasan tersebut disampaikan ketika Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan audiensi strategis dengan Kementan.

Kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih produktif, modern, serta meningkatkan kesejahteraan petani berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memaparkan sejumlah program prioritas, antara lain pengembangan kawasan pertanian terpadu, optimalisasi lahan tidur, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Kemudian bantuan yang diusulkan meliputi pompanisasi, irigasi pompa, irigasi perpipaan, serta pembangunan embung dan sumur sebagai sumber air alternatif.

Kebutuhan utama sektor pertanian di wilayah kabupaten ketersediaan air karena lahan pertanian masih bergantung pada curah hujan (tadah hujan), jelas Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur irigasi atau pengairan.

Apabila pengairan dioptimalkan petani bisa tanam dan panen padi hingga lebih dari tiga kali satu tahun, lanjut dia, yang saat ini petani panen dua kali satu tahun dengan rata-rata hasil panen 3,5 ton gabah kering panen (GKP) per hektare.

Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai mitra utama kawasan penyangga IKN, pengembangan sektor pertanian sangat penting agar mampu mengakomodir kebutuhan pangan ibu kota baru negara Indonesia, demikian Mudyat Noor.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal dengan meminta percepatan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Hal ini diungkapkan Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo mulanya menekankan, bahwa pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran tersebut. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, segera melakukan evaluasi menyeluruh.

“Saya juga telah memerintahkan menteri ESDM, saya dapat laporan, ada ratusan tambang nggak jelas,” kata Prabowo.

Kasus TPPU Tambang Ilegal, Polri Sita Emas 6 Kg hingga Uang Rp1,4 Miliar



“Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi, kalau nggak jelas, cabut IUP-nya. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang,” tambahnya.

Prabowo pun menegaskan bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi kepentingan rakyat. “Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, itu nomor berapa.”

Kemudian, Prabowo bertanya sekaligus menekankan kepada Bahlil agar segera mengevaluasi ratusan tambang ilegal. “Ya? Evaluasi segera! Berapa hari? Laporkan kembali ke saya?” katanya kepada Bahlil.

Kasus Samin Tan, Kejagung Diminta Ungkap Pejabat Negara yang Terlibat



Merespons hal itu, Bahlil pun mengatakan bahwa bisa menyelesaikan tambang ilegal dalam 2 minggu. “Dua minggu,” katanya.

Namun, Prabowo pun langsung merespons dengan meminta agar dipercepat. “Dua minggu? Enak aja dua minggu. Nggak. seminggu!”

“Siap!” respons Bahlil.

Prabowo menegaskan, bahwa langkah pencabutan izin akan dilakukan terhadap seluruh IUP yang tidak sesuai prinsip dan aturan. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada kepentingan negara dan rakyat.

“Kita cabut semua IUP, prinsi-prinsip yang gak beres kita cabut, harus di tangan negara, dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” pungkasnya.

pompa yang sudah terinstalasi yang telah dimiliki di Bantul itu jumlahnya sampai ribuan. Mungkin sekitar empat sampai lima ribuan

Bantul (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan pompa air sebagai antisipasi kekeringan lahan pertanian dampak musim kemarau yang diprediksi terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

"Pompa air existing (pompa yang sudah terinstalasi) yang telah dimiliki di Bantul itu sampai saat ini jumlahnya sampai ribuan. Mungkin sekitar empat sampai lima ribuan," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul Joko Waluyo di Bantul, Jumat.

Menurut dia, ribuan pompa air yang sudah terpasang dan beroperasi di semua gabungan kelompok tani (gapoktan) se-Bantul tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air pada lahan pertanian di Bantul saat kemarau.

Dia mengatakan, bahkan pada tahun 2026, petani di Kabupaten Bantul juga mendapat bantuan sekitar 160 pompa air, yang didistribusikan merata pada lahan pertanian di Bantul sesuai dengan kebutuhan para petani.

Joko mengatakan pompa air tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengangkat air dari sumber-sumber air, untuk kemudian memenuhi kebutuhan irigasi pertanian.

"Jadi, penyaluran air dari sumber air itu bisa dinaikkan menggunakan pompa untuk menyirami lahan sawah. Mudah mudahan kalau sungai atau aliran air itu masih ada air, lahan pertanian kita aman," katanya.

Dia juga mengatakan di wilayah Kabupaten Bantul terdapat enam sungai yang selama ini menjadi sumber irigasi pertanian termasuk ketika musim kemarau, beberapa di antaranya Sungai Winongo, Sungai Bedog, Sungai Opak.

"Kemudian, ada beberapa titik lahan pertanian yang sudah menggunakan sumur bor, sumur air dalam. Jadi, suplai air di Bantul bisa mencukupi kebutuhan pertanian," katanya.

Dia juga mengatakan sebagai persiapan pihaknya juga berkomunikasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengetahui potensi cuaca terkini, sehingga diharapkan tidak terjadi gagal panen pada musim kemarau 2026.

"Dengan upaya-upaya tersebut, walaupun terjadi musim kemarau panjang, kami harapkan tingkat kegagalan panen di Bantul kecil," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pertanian regeneratif bertujuan merevitalisasi tanah dan lahan dengan tetap memberikan manfaat optimal bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial di masyarakat luas.

Jakarta (ANTARA) - Dua pekan ini Indonesia memasuki masa transisi dari fenomena cuaca La Nina menuju El Nino. Di sebagian besar wilayah Indonesia, La Nina umumnya ditandai dengan kemarau basah, sementara El Nino ditandai kemarau kering.

Di belahan dunia lain, tanda-tanda tersebut dapat saja terjadi sebaliknya.

Pada masa transisi ini suhu tinggi mencapai 35 derajat celcius pada siang hari hingga sore hari mulai terasa di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) meskipun kemudian diikuti hujan ringan hingga deras menjelang hari gelap.

Pada 20 Maret 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan melaporkan suhu maksimum harian di beberapa stasiun cuaca dan iklim di seputar Jakarta, Banten, hingga Lampung melampaui 35 derajat celcius dengan kisaran 35,2-35,7 derajat celcius.

Suhu ini menunjukkan kondisi cuaca panas masih cukup dominan di sejumlah wilayah. Bahkan, pada 13 Maret 2026 suhu maksimum harian di Jawa Barat pernah mencapai 37,2 derajat celcius.

Tentu suhu tinggi tersebut membuat suasana menjadi kurang nyaman. Namun, suka tidak suka kondisi tersebut harus dihadapi karena suhu tinggi akan menjadi terasa normal pada hari-hari ke depan.

Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan serta terpapar matahari langsung tentu mesti selalu menyediakan air minum agar tidak mengalami dehidrasi.

Siasat pertanian

Dampak perubahan cuaca dirasakan lebih pada sektor pertanian. Saat fenomena La Nina tahun lalu, sektor pertanian, khususnya komoditi padi, mendapat keuntungan karena air menjadi lebih tersedia hampir sepanjang tahun. Hasilnya, Indonesia dapat surplus beras meskipun di beberapa wilayah terjadi banjir.

Namun, fenomena El Nino yang akan dihadapi tentu berbeda. Indonesia membutuhkan siasat agar sektor pertanian khususnya komoditi padi dapat tetap bertahan.

Di masa transisi yang masih mendapat hujan, siasat yang harus ditempuh adalah memanen air hujan sebanyak mungkin. Para petani di Madura umumnya menggali cekungan di tengah lahan kemudian dilapisi terpal untuk menampung air.

Panen air hujan juga dapat dilakukan dengan menyekat saluran-saluran air di tepi lahan agar tidak langsung mengalir ke sungai kecil, sungai besar, lalu hilang ke lautan. Tentu strategi ini hanya dapat dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kebanjiran jika volume air berlebih di saat hujan.

Siasat yang juga tidak kalah penting yaitu mengembalikan biomassa (jerami maupun gulma) ke lahan sebagai sumber bahan organik tanah.

Sebelum menjadi karbon organik tanah, biomassa dapat menjadi mulsa alami yang melindungi lahan dari penguapan (evaporasi) berlebihan.

Seiring waktu biomassa tersebut melapuk menjadi karbon organik tanah yang perannya juga penting di dalam tanah, yaitu membantu tanah memegang air agar tidak mudah kehilangan air.

Kedua siasat itu perlu mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat dan daerah melalui para penyuluh pertanian di lapangan, termasuk aparat TNI dan Kepolisian yang saat ini juga digerakkan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan (food security).

Pada konteks ini peran pemerintah level kecamatan, desa, hingga rukun tetangga menjadi penting.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, ketahanan pangan dapat terwujud karena kolaborasi pemerintah hingga level terendah dengan kelompok tani bahkan dengan institusi keagamaan sebagai medium membangkitkan kesadaran sekaligus untuk mobilisasi positif.

Pertanian regeneratif

Di luar siasat tersebut, di masa perubahan iklim yang lambat laun menjadi normal, sudah saatnya Indonesia menggeser paradigma dari pertanian konvensional menjadi pertanian regeneratif.

Pertanian regeneratif bertujuan merevitalisasi tanah dan lahan dengan tetap memberikan manfaat optimal bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial di masyarakat luas.

Tujuan tersebut dijalankan dengan beragam praktik, seperti meminimalkan tanah yang tersingkap sehingga tanah tetap terlindungi, mengintegrasikan pertanian tanaman dengan ternak, meningkatkan keanekaragaman hayati ekosistem, menjaga zona perakaran tetap hidup di dalam tanah sepanjang tahun, dan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis seperti herbisida dan pupuk.

Dalam konteks budidaya padi yang umumnya digenangi kembali setelah masa bera (dibiarkan tidak ditanami), pertanian padi regeneratif kerap diidentikkan dengan praktik alternate wetting and drying (AWD).

Pada praktik ini sawah yang lazimnya digenangi terus menerus hingga menjelang panen, hanya digenangi secara berkala sehingga lebih hemat air. Praktik ini dapat diterapkan dua minggu setelah bibit padi dipindahkan ke sawah.

Lahan sawah dibiarkan kering hingga mencapai level tertentu, misalnya 15 cm di bawah permukaan tanah. Ketika mencapai batas tersebut lahan sawah digenangi kembali hingga tinggi air 3-5 cm di atas permukaan tanah.

Proses ini dilakukan secara terus-menerus kecuali selama fase berbunga ketika lahan padi sangat sensitif terhadap kondisi kering.

Pemantauan kelembapan tanah dilakukan dengan memasang pipa pengukur air berupa paralon sepanjang 30 cm dengan lubang-lubang yang menutupi setengah tinggi pipa. Paralon kemudian ditancapkan di lahan sawah untuk memantau tingkat air di lapangan.

Ramah lingkungan

Teknik AWD juga ramah lingkungan karena sebetulnya lahan sawah yang selalu tergenang melepaskan gas metan. Gas tersebut dihasilkan dari dekomposisi bahan organik oleh bakteri metanogen alias bakteri penghasil metana.

Bakteri tersebut bekerja pada kondisi anaerobik (tanpa oksigen). Teknik AWD memungkinkan lahan mengering sehingga oksigen masuk ke dalam tanah dan proses anaerobik terhenti.

Sebaliknya, proses pengeringan meningkatkan populasi dan aktivitas bakteri metanotrof yang membutuhkan oksigen.

Pada proses aerobik gas yang dihasilkan berupa karbon dioksida (CO2) yang lebih rendah dampak negatifnya dibandingkan gas metana. Teknik AWD dapat mengurangi emisi metana sebesar 20-70 persen.

Pengeringan teratur juga menghemat air irigasi hingga 30 persen tanpa mengurangi hasil panen ketika dibandingkan dengan metode konvensional.

Bahkan pada beberapa kasus teknik AWD dapat meningkatkan hasil karena pertumbuhan dan perkembangan akar meningkat. Petani dapat memperoleh laba lebih tinggi karena hasil lebih tinggi sementara biaya untuk memasok air lebih rendah.

Terakhir, bagi komoditas padi sawah, maka sumber air tetap menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat terhindarkan. Ketika sumber air irigasi reguler, dari waduk, defisit karena kemarau ekstrim, maka diperlukan jurus terakhir memasok air.

Jurus terakhir itu adalah memastikan pompa air yang terhubung dengan sumber air terdekat tersedia di lahan beserta energi penggeraknya yaitu listrik atau bahan bakar minyak.

Pada konteks ini pemerintah yang memang sedang giat melakukan pompanisasi dapat terus memastikan agar program ini semakin luas di lapangan agar pertanian padi tetap tangguh di masa La Nina maupun El Nino.

*) Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc adalah Peneliti di Pusat Riset Tanaman Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman guna membahas penguatan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Papua Barat.

Pertemuan, yang berlangsung di Jakarta, Kamis, itu bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

"Pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Dominggus, melalui keterangan tertulis, yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Kamis.

Ia menjelaskan Papua Barat memiliki potensi sumber daya lahan yang besar untuk pengembangan berbagai komoditas, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hingga peternakan, termasuk komoditas unggulan lokal.

Namun demikian, pengembangan pertanian menghadapi sejumlah tantangan, antara lain meningkatnya kebutuhan pangan, persaingan pemanfaatan lahan, serta masuknya produk pertanian dari luar Papua Barat yang berpotensi membawa hama dan penyakit tanaman.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi yakni keterbatasan infrastruktur pertanian, pengelolaan sumber daya air, akses pembiayaan bagi petani kecil, serta dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap keberlanjutan produksi pangan.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi mengajukan dukungan kepada Kementerian Pertanian dalam bentuk kebijakan strategis, program prioritas, serta dukungan penganggaran guna memperkuat pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.

"Dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta sarana pascapanen," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi dan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), penguatan sentra produksi pangan melalui bantuan benih unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.

"Penerapan mekanisasi dan teknologi tepat guna serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian turut menjadi perhatian penting dalam pengembangan sektor ini," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Barat juga menyampaikan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang digagas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan guna mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat sementara menyelesaikan pembangunan pabrik mini pakan ternak dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 kilogram per jam yang akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

Pemerintah daerah berharap adanya dukungan Kementan dalam penyediaan bahan baku pakan ternak seperti jagung dan kedelai, penyediaan indukan ayam petelur dan pedaging, pembangunan rumah potong unggas, serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).

"Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat guna mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Papua Barat," kata Dominggus.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memandang, kinerja kredit UMKM berpotensi tumbuh agresif apabila sektor perdagangan, pertanian, serta pengolahan juga konsisten tumbuh menguat sebab ketiganya menyumbang mayoritas total kredit UMKM.

Ia mencatat bahwa kredit UMKM terkonsentrasi pada tiga sektor utama yang menyumbang sekitar 75 persen dari total kredit UMKM, dengan perdagangan besar dan eceran sebesar 45 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan 19,4 persen; serta sisanya industri pengolahan atau manufaktur.

“Kalau sektor-sektor tersebut belum tumbuh secara konsisten, misalnya pertanian rata-rata masih tumbuhnya di 2,4 persen, memang sangat sulit untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM lebih agresif lagi,” kata kata Andry Asmoro atau akrab disapa Asmo di Jakarta, Rabu malam.

Sebagai gambaran, ketiga sektor ini menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Asmo mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tertinggal (lagging) yakni sebesar 2,4 persen.

Sementara perdagangan dan manufaktur rata-rata tumbuh masing-masing sebesar 5 persen dan 4,8 persen dalam tiga tahun terakhir.

Adapun pertumbuhan kredit industri perbankan pada tahun ini diperkirakan berada di kisaran high single digit hingga low double digit, yaitu sekitar 9-11 persen, menurut proyeksi tim ekonom Bank Mandiri.

Asmo memperkirakan pertumbuhan kredit UMKM akan berada di kisaran 4-5 persen, sehingga pertumbuhan pada level 4 persen saja dinilai sudah cukup baik. Di sisi lain, rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan diperkirakan menurun menjadi sekitar 17 persen, dari sebelumnya 19 persen.

Menurutnya, prospek kredit UMKM masih cukup terbuka, terutama melalui program pemerintah yang mendukung ekosistem usaha. Sebagai contoh, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa membangun rantai nilai baru bagi UMKM, sehingga mendorong permintaan kredit mikro maupun kredit konsumsi.

Asmo turut menggarisbawahi bahwa salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah memastikan keberadaan off-taker yang jelas.

Jika UMKM sudah terintegrasi dalam ekosistem, maka keberadaan off-taker menjadi jelas sehingga mempermudah akses pembiayaan berbasis invoice (invoice-based loan) dan menciptakan sumber kredit yang lebih aman bagi perbankan.

Pada kesempatan yang sama, SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan menjelaskan bahwa perseroan menjalankan strategi serupa di mana Bank Mandiri memanfaatkan basis nasabah korporasi untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM.

Korporasi biasanya memiliki bisnis turunan hingga level bawah, sehingga Bank Mandiri dapat menyalurkan pembiayaan kepada UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem mereka.

Bayu menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM Bank Mandiri pada Januari 2026 cukup positif dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan Januari tahun lalu, portofolio micro banking juga menunjukkan kenaikan.

Hal ini, menurut dia, menegaskan bahwa strategi yang diterapkan sejauh ini tetap relevan dan efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

“Kalau di Bank Mandiri, sejauh ini NPL UMKM masih di bawah 2 persen, bahkan di bawah 1,5 persen. Jadi kita bisa manage, karena strategi pertumbuhan kita diarahkan kepada strategi untuk pemberdayaan UMKM yang merupakan turunan dari nasabah-nasabah korporasi,” kata Bayu.

Ia mencatat bahwa dari total penyaluran kredit perseroan yang mencapai sekitar Rp1.500 triliun, porsi micro banking baru sekitar Rp100 triliun. Meski masih relatif kecil, menurutnya, segmen ini mencatat pertumbuhan yang cukup baik dalam lima tahun terakhir.

“Ini yang membuat kami semakin yakin bahwa peran kami untuk memberdayakan UMKM khususnya untuk naik kelas itu harus terus kita dorong,” kata Bayu.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

kinerja dalam perekonomian kita, kita bisa melihat pertumbuhan sektor pertanian 5,33 persen karena produknya terserap SPPG

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah turut mendorong tumbuhnya sektor pertanian karena terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Dia menyatakan di kuartal ke-4 2025 secara makro perekonomian nasional tumbuh 5,39 persen (yoy), salah satu motor penggeraknya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 6,12 persen (yoy).

"Kalau kita melihat lebih dalam lagi, kinerja dalam perekonomian kita, kita bisa melihat pertumbuhan sektor pertanian 5,33 persen karena produknya terserap SPPG," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, saat ini mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengusaha-pengusaha mulai berinvestasi di produk hulu MBG seperti pertanian dan peternakan, sehingga wajar bila terjadi lonjakan pertumbuhan di sektor pertanian akibat dari dampak positif MBG.

“Bahkan pertumbuhan sektor pertanian tahun lalu, terbilang tertinggi selama beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Dia menjelaskan pada 2025 pertumbuhan sektor pertanian 5,33 persen sedangkan di 2024 hanya 0,68 persen sedangkan di 2023 sebesar 1,31 persen.

Fithra menambahkan investasi pada sektor hulu ini dianggap sebagai solusi jangka panjang agar kebutuhan pangan program MBG tidak mengganggu stabilitas harga di pasar umum, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan kapasitas produksi petani lokal.

Selain berdampak bagi sektor pertanian yang produk-produknya terserap langsung oleh program MBG, lanjutnya, salah satu dampak jangka pendek yang paling terasa adalah peningkatan rantai nilai (value chain) di tingkat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta mendorong partisipasi aktif perempuan di sektor formal maupun informal.

"Program MBG ini jauh lebih inklusif jika kita bicara mengenai pola investasinya. Partisipasi perempuan menjadi lebih terlihat karena di sektor kuliner, peran perempuan cenderung dominan. Ini memberikan peluang ekonomi yang nyata bagi mereka," katanya.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus bertumbuh, hingga saat ini (20/2), SPPG yang dibangun telah mencapai 23 ribu unit. Diperkirakan sebanyak 1,4 juta tenaga kerja terserap secara langsung di dapur yang mengolah MBG.

Menurut data internal Badan Gizi Nasional, sekitar 55 persen pekerja dapur SPPG adalah perempuan, atau bisa dikatakan saat ini, 770 ribu pekerja yang terserap oleh Program MBG adalah perempuan.

Lebih dari itu, menurut Fithra, partisipasi aktif perempuan dalam SPPG juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi. Program MBG membuka peluang kerja baru, khususnya bagi perempuan, dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan survei Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), terhadap 1.800 orang tua, menemukan bahwa program MBG terbukti memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran rumah tangga.

Peneliti RISED, M. Fajar Rakhmadi memaparkan sebanyak 36 persen responden mencatat penurunan pengeluaran harian, terutama berkat berkurangnya biaya bekal dan uang saku anak.

Meskipun 63 persen keluarga melaporkan penghematan yang masih di bawah 10 persen dari total belanja bulanan, kehadiran MBG dinilai efektif dalam menjaga stabilitas pengeluaran rutin keluarga.

Dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG, menurut Fajar, mencapai 81 persen di kalangan orang tua rumah tangga rentan, orang tua siswa tidak sekadar melihat MBG sebagai manfaat ekonomi semata namun program tersebut juga memberikan keamanan dan kenyamanan.

Selain itu, standar gizi yang diberikan MBG sudah sangat baik di mata para orang tua siswa, tambahnya, 72 persen orang tua dalam survei setuju bahwa anak-anak jadi lebih rutin mengkonsumsi makanan bergizi sejak menerima MBG.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyita sebanyak 1.000 ton beras ilegal yang diselundupkan tanpa melalui prosedur karantina dan kepabeanan di Kepulauan Riau. Praktik tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani sekaligus ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” tegas Mentan Amran di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026).

Berdasarkan hasil penindakan, diamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diketahui diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras.

Yang lebih parah, kata Mentan Amran, beras ilegal tersebut justru ditujukan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau. Menurut Mentan Amran, pola distribusi ini tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujarnya.

Selain beras, turut diamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

Mentan Amran mengingatkan bahwa pelanggaran karantina bukan sekadar persoalan volume atau nilai ekonomi, tetapi menyangkut risiko masuknya penyakit dan hama yang dapat menghancurkan sektor pertanian dan peternakan nasional.

Ia mencontohkan kasus masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) beberapa tahun lalu yang menyebabkan kerugian hingga Rp135 triliun akibat kematian jutaan ternak. “Tidak peduli satu ton atau satu juta ton, kalau masuk tanpa prosedur karantina, dampaknya sama-sama berbahaya. Negara bisa rugi besar, petani dan peternak yang paling menderita,” ucapnya.

Mentan pun memastikan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap praktik ilegal yang merugikan sektor pangan nasional. “Kami akan jaga petani, jaga pangan, dan jaga negara. Tidak ada toleransi untuk praktik ilegal seperti ini,” pungkas Mentan Amran.

JAKARTA - Tarif ekspor 0% untuk produk tuna , cakalang, dan tongkol ke Jepang resmi berlaku. Kebijakan ini merupakan hasil perubahan kesepakatan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang sebelumnya mengenakan tarif sebesar 9,6%.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Machmud mengatakan, KKP siap memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) yang ingin memanfaatkan kebebasan tarif tersebut.

"Alhamdulillah, dalam perubahan kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia seperti penghapusan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang," terang Machmud dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (17/1/2026).

Machmud menjelaskan, di pasar Jepang, produk tuna kaleng dan olahan asal Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga eksportir terbesar dengan nilai mencapai USD 30,28 juta. Selain itu laju pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) ekspor Indonesia berarti 13,82%, lebih tinggi dibanding Thailand sebesar 12,12% dan Filipina 6,31%.

"Tentu dengan tarif 0%, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang," jelasnya.

Ia juga menyebutkan, KKP saat ini tengah menyiapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan terkait ratifikasi IJEPA. Surat edaran tersebut akan memuat tata cara permohonan nomor registrasi tarif 0% untuk produk tuna dan cakalang olahan selain kaleng dengan kode harmonized system (HS) Jepang 1604.14.091 dan 1604.14.099.

"Unit Pengolah Ikan (UPI) pengekspor produk dengan kode HS yang disebut di protokol IJEPA harus terdaftar di KKP," lanjut Machmud.

Indonesia Produsen Tuna Terbesar di Dunia, Sumbang 20% Produksi Global



Sementara itu, Direktur Pemasaran Ditjen PDS KKP, Erwin Dwiyana, memaparkan alur proses registrasi UPI dalam skema IJEPA. Proses diawali dengan pengiriman dokumen oleh UPI, antara lain formulir permohonan, perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), Standar Operasional Prosedur (SOP) sortasi bahan baku, dokumen ketertelusuran, serta pakta integritas.

Berkas tersebut kemudian diverifikasi Ditjen PDS dan ditindaklanjuti dengan dilakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) pemohon baik secara fisik ataupun daring.

Setelah proses verifikasi dan inspeksi dinyatakan lengkap dan sesuai maka KKP akan menyampaikan notifikasi ke pihak Ministry of Agriculture, Forestry and Fisherie (MAFF) Jepang melalui Nota Diplomatik berupa daftar UPI yang berminat memanfaatkan tarif preferensi IJEPA dimaksud.

Erwin mengatakan, untuk tahap pertama pengajuan permohonan nomor registrasi IJEPA bisa dikirim ke email [email protected] hingga 26 Januari 2026.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Pangan dan Universitas Jember (Unej) meneken nota kesepahaman (MoU) untuk menjalin kerja sama sektor pertanian yang ditindaklanjuti kerja sama dengan beberapa lembaga di bawah kampus setempat.

"Kami bertugas mewujudkan Asta Cita Presiden RI khususnya kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan," kata Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti saat menandatangani MoU di Kampus Unej, Senin.

Menurutnya target itu tentu membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) sebagai penggerak bidang pangan, termasuk SDM pertanian.

" Oleh karena itu, setiap usaha menyiapkan SDM pertanian akan didukung mengingat sebagai sektor penting di bidang pangan," tuturnya.

Berdasarkan data, saat ini 84 persen petani Indonesia di usia 45 tahun ke atas, jika tidak ada regenerasi maka sektor pertanian tidak akan berkembang, sehingga pihaknya mendukung adanya mata kuliah wajib Pertanian Industrial Berkelanjutan di Kampus Unej yang dapat menjadi pendorong Gen Z untuk menekuni bidang pertanian.

"Kami berharap jalinan kerja sama dengan Unej menghasilkan solusi atas beragam permasalahan pertanian di antaranya kebutuhan mitigasi risiko adanya perubahan iklim, termasuk menggerakkan potensi ekonomi desa," katanya.

Sementara Rektor Unej Iwan Taruna dalam sambutannya menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Kemenko Pangan karena bidang pertanian sudah menjadi visi Unej.

"Oleh karena itu, kami berharap penandatanganan kerja sama itu segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata mengingat banyak hal yang bisa digarap, mulai desa binaan LP2M hingga beragam riset di Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian hingga fakultas lainnya," katanya.

Ia menjelaskan urusan pangan bukan semata soal produksi dan konsumsi belaka, tetapi menyangkut kedaulatan, ketahanan, dan keberlanjutan sebuah bangsa karena setangguh apa pun sebuah negara, tanpa jaminan pangan yang kuat maka negara tersebut akan rapuh.

"Unej siap bersinergi dengan Kemenko Pangan melalui pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat agar hasil-hasil akademik benar-benar memberi dampak bagi kepentingan bangsa," katanya.

PTN yang berada di Kabupaten Jember itu juga meluncurkan mata kuliah wajib baru yakni mata kuliah Pertanian Industrial Berkelanjutan (PIB) untuk mendukung sektor pertanian.

Dalam sesi diskusi yang diikuti para wakil rektor, pimpinan dan perwakilan LP2M, LPPMP, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Pertanian ini terungkap beberapa rintisan kerja sama, di antaranya pengembangan kopi, riset kedelai hingga perlunya keberpihakan pemerintah terhadap bidang pertanian melalui perlindungan lahan, dan tema lainnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Prospek pertanian tetap terbuka, tetapi menuntut konsistensi kebijakan, keberanian berinovasi, dan kesungguhan dalam memperkuat fondasi strukturalnya.

Jakarta (ANTARA) - Menjelang pergantian tahun, sektor pertanian selalu berada di persimpangan harapan dan kenyataan.

Harapan, karena pertanian tetap menjadi sandaran hidup jutaan keluarga sekaligus penopang ketahanan bangsa. Kenyataan, karena sektor ini terus diuji oleh perubahan iklim, tekanan pasar, keterbatasan lahan, hingga regenerasi petani yang tak kunjung tuntas.

Dalam situasi seperti inilah, berbicara tentang outlook pertanian bukan sekadar menyusun proyeksi angka atau daftar target produksi, melainkan upaya membaca arah zaman dan menimbang kesiapan menghadapi masa depan.

Proyeksi sektor pertanian 2026 di Indonesia diletakkan dalam kerangka tersebut. Ini akan hadir sebagai gambaran prospektif mengenai kondisi sektor pertanian Indonesia, sekaligus sebagai alat analisis untuk memahami tren, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi dalam satu hingga beberapa tahun ke depan.

Dari sini ini tidak hanya tergambar apa yang mungkin terjadi, tetapi juga dapat dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang diperlukan agar sektor pertanian tetap mampu menjalankan perannya sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

Pada 2026, pemerintah menetapkan target besar swasembada pangan yang direncanakan tercapai pada 2026 dan kembali diperkuat pada periode 2028–2029.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan produksi komoditas pangan strategis, khususnya beras, jagung, cabai, bawang merah, dan gula.

Produksi beras ditargetkan mencapai 34,77 juta ton, jagung 18 juta ton, cabai 3,08 juta ton, bawang merah 2 juta ton, serta tebu 39,5 juta ton atau setara dengan 2,8 juta ton gula.

Selain itu, peningkatan produksi kopi, kakao, dan kelapa juga menjadi perhatian, bersamaan dengan penguatan populasi sapi perah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto memastikan adanya perubahan aturan mengenai skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

Aturan tersebut tengah dibahas dengan sejumlah Menteri dalam rapat koordinasi yang dilakukan pada hari ini (17/11/2025) di gedung Kemenko Ekonomi, Jakarta.

Pertama, Airlangga jelaskan adanya aturan soal pembagian jenis KUR berdasarkan plafon yang diberikan kepada debitur yang akan berlaku tahun depan. Walaupun dipecah beberapa jenis, KUR tetap diberi bunga 6%.

"Dalam kebijakan itu dilanjutkan bahwa kur itu ada 3 level Yaitu KUR yang di bawah 10 juta, kemudian super mikro. Kemudian KUR yang di bawah Rp100 juta tanpa agunan. Kemudian KUR kecil yang Rp100 sampai dengan Rp500 juta," katanya.

Ia menuturkan bahwa anggaran yang disiapkan adalah adalah 300 triliun dengan program ini.

"Angka 300 triliun itu tidak termasuk 130 triliun yang perumahan. Jadi ini nantinya akan menjadi on top. Tetapi tahap awal yang kita harapkan bisa diselesaikan dalam kuartal 1 itu sekitar targetnya 28 triliun," ucapnya.

Selain itu, Airlangga membeberkan strategi untuk menarik debitur baru antara lain dengan menerapkan single tarif, yaitu 6% dan untuk sektor produksi, sektor pertanian, sektor perdagangan untuk ekspor.

Kemudian juga didorong untuk sektor yang terkait dengan pertanian. Demikian pula KUR untuk kredit investasi industri padat karya juga dilanjutkan.

Selain itu, KUR terkait dengan kredit program perumahan juga akan didorong untuk implementasinya.

Ia juga berbicara soal kesiapan perbankan untuk program KUR tersebut.

"Kemudian kita minta ke depan ini juga akan disiapkan terutama kesiapan perbankannya. Jadi kami minta kepada Danantara dan juga kepada KP BUMN untuk mendorong sistem perbankan untuk bisa menyalurkan kredit untuk sektor perumahan."

Selanjutnya, Airlangga pun mendorong untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penjaminan KUR dengan asosiasi yang akan dibahas lebih lanjut.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]