JAKARTA - Terusan Panama , urat nadi perdagangan global yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, kini menjadi arena konflik terbaru bagi dua kekuatan besar dunia. Amerika Serikat (AS) secara resmi menggalang koalisi enam negara untuk mendesak China agar melepaskan kendalinya atas dua pelabuhan strategis di kanal tersebut.

Langkah ini menandai eskalasi serius dalam upaya Washington mengusir pengaruh Beijing dari belahan bumi barat, memicu ketegangan diplomatik yang kian memanas.

Departemen Luar Negeri AS merilis pernyataan bersama dengan Bolivia, Kosta Rika, Guyana, Paraguay, dan Trinidad dan Tobago. Koalisi ini menyatakan dukungan penuh bagi Panama untuk bebas dari apa yang mereka sebut sebagai tekanan eksternal yang tidak semestinya.

China Kelabakan saat Taipan Hong Kong Jual Pelabuhan Terusan Panama Rp368 T ke AS



"Setiap upaya untuk merusak kedaulatan Panama adalah ancaman bagi kita semua," bunyi pernyataan tegas tersebut seperti dilansir RT.

Strategi Keamanan Nasional AS memang mengamanatkan pencegahan terhadap kompetitor non-Barat untuk memiliki atau mengendalikan aset kunci di kawasan Panama. Ketegangan ini makin mencuat mengingat tahun lalu, Donald Trump sempat melontarkan klaim keras bahwa China mengoperasikan Terusan Panama dan mengancam akan mengambilnya kembali.

China Melawan Kampanye Hitam

Beijing tidak tinggal diam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian mengecam keras manuver AS tersebut. Ia menyebut tuduhan Washington sebagai kampanye hitam yang tidak berdasar dan penuh kebohongan.

“Amerika Serikat yang mempolitisasi dan melakukan sekuritisasi berlebihan pada isu pelabuhan ini. Mereka munafik dan menyebarkan rumor serta fitnah di mana-mana,” tegas Lin Jian pada Rabu (6/5).

Koalisi enam negara yang dibentuk AS bertujuan menekan China untuk melepaskan kepentingannya di dua pelabuhan di Terusan Panama, serta menuduh Beijing melanggar kedaulatan Panama dan mempolitisasi perdagangan global. Sedangkan China menyebut klaim tersebut tidak berdasar.

Pihak China mendesak negara-negara anggota koalisi agar tidak tertipu atau dimanfaatkan oleh kekuatan yang memiliki motif tersembunyi. Lebih Banyak Kapal Melintasi Terusan Panama Akibat Perang Iran

Titik Sengketa

Akar dari perselisihan ini adalah pembatalan kontrak oleh Mahkamah Agung Panama pada Januari lalu terhadap anak perusahaan CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong. Perusahaan ini telah mengelola dua pelabuhan utama di pintu masuk kanal -Balboa dan Cristobal- selama hampir tiga dekade.

Kini konflik tersebut bergeser ke ranah hukum internasional, dimana MA Panama membatalkan hak kelola perusahaan China, langkah yang langsung didukung oleh AS. CK Hutchison melakukan perlawanan hukum dan meluncurkan arbitrase internasional.

Perusahaan tersebut menuntut ganti rugi sebesar USD2 miliar (sekitar Rp32 triliun) atas apa yang mereka sebut sebagai pengambilalihan yang melanggar hukum.

Peran Penting Terusan Panama

Terusan Panama bukan sekadar jalur kapal; ia adalah kompas ekonomi dunia. Jika ketegangan terus meningkat hingga mengganggu operasional atau menyebabkan sengketa hukum yang panjang, dampaknya akan terasa pada rantai pasok global.

Gangguan di kanal ini dapat menyebabkan keterlambatan barang elektronik hingga komoditas pangan. Konflik di jalur strategis biasanya memicu kenaikan biaya asuransi kapal dan biaya pengiriman. Menunjukkan bahwa Amerika Latin kini menjadi medan tempur utama pengaruh AS vs China.

Dengan arbitrase internasional yang tengah berjalan dan koalisi AS yang makin solid, masa depan kendali atas "jalan pintas dunia" ini masih tertutup kabut ketidakpastian. Apakah Panama akan tetap menjadi zona netral, atau justru terjepit di tengah ambisi dua raksasa?

Jakarta (ANTARA) - PT Multi Harapan Utama (MHU), anak perusahaan MMS Group Indonesia (MMSGI), menekan emisi hingga 41 persen melalui hybrid truck dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) guna mendukung operasional berkelanjutan serta transisi energi bersih di sektor pertambangan.

"Sepanjang 2024, total emisi scope 1 dan scope 2 MHU tercatat sebesar 275.065,53 ton CO₂e, turun 41,34 persen hanya dalam satu tahun, setara dengan menghilangkan jejak karbon lebih dari 130.000 kendaraan penumpang," kata Presiden Direktur MHU Kemal Djamil Siregar dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan berdasarkan baseline 2021, perusahaan pertambangan itu menargetkan penurunan emisi scope 1 sebesar 8 persen pada 2030.

Namun pada 2024, enam tahun lebih awal dari jadwal, target tersebut telah terlampaui dengan penurunan mencapai 40,89 persen.

"Target delapan tahun tercapai hanya dalam tiga tahun," ujarnya.

Dia menyebutkan capaian itu didorong tiga inisiatif utama yang berjalan secara simultan. Pertama, program hydrum, transformasi armada dump truck dari diesel ke teknologi hibrida berhasil menekan fuel ratio dari 68 liter per jam menjadi 36,70 liter per jam, mencatatkan efisiensi 46 persen, melampaui target awal 30 persen.

"Dalam lima bulan pertama, program ini menghemat 1,22 juta liter bahan bakar dan efisiensi biaya sebesar Rp19,9 miliar," jelasnya.

Kedua, efisiensi energi operasional secara menyeluruh termasuk sistem pemantauan idle time berbasis data (itimer), berhasil mereduksi emisi sebesar 82.334 ton CO₂e langsung dari lini produksi.

Ketiga, reklamasi lahan pasca-tambang menyerap karbon sebesar 273.419 ton CO₂e, melampaui total pengurangan emisi operasional dan menjadi kontribusi terbesar dalam portofolio dekarbonisasi MHU.

Secara keseluruhan, lanjut Kemal, kombinasi ketiga pendekatan itu menghasilkan total kontribusi pengurangan emisi dan penyerapan karbon sebesar 355.753 ton CO₂e pada 2024, menegaskan bahwa operasi tambang dan mitigasi perubahan iklim yang terukur dapat berjalan beriringan.

Ke depan, kami memperkuat arah transisi energi jangka panjang melalui uji coba dump truck listrik SANY 445 EV di area operasional Loa Kulu, Kutai Kartanegara.

Dengan kapasitas motor hingga 460 kW dan baterai 400 kWh, unit itu diproyeksikan mampu menekan biaya operasional hingga 40 persen dibandingkan unit diesel konvensional.

Berkat komitmen menekan emisi, MHU, meraih penghargaan Green Achievement in Emission Reduction dan Ruby Achievement in Emission Transparency dalam ajang The Best Corporate Transparency and Emission Reduction Awards 2026 yang diselenggarakan di Jakarta.

Penghargaan itu diberikan kepada korporasi yang mampu menurunkan emisi secara nyata sekaligus membangun sistem pelaporan yang transparan, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain penurunan emisi, perusahaan tersebut juga dinilai unggul dalam transparansi pelaporan. Perusahaan mengadopsi standar internasional ISO 14064-1, mengacu pada IPCC Guidelines, serta secara rutin melaporkan emisi melalui program Proper Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sistem monitoring berbasis data yang dikembangkan memastikan seluruh data emisi dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara independen, sebuah praktik yang masih terbatas di industri pertambangan nasional.

Kemal menegaskan penghargaan itu menjadi bukti transformasi yang dijalankan sehingga menghasilkan dampak nyata, tidak hanya menargetkan penurunan emisi, tetapi juga memastikan setiap langkah terukur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Ke depan, kami akan terus mempercepat adopsi teknologi rendah emisi dan memperkuat sistem berbasis data. Bagi kami, keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan, tetapi strategi bisnis jangka Panjang,” ujarnya.

Pencapaian itu juga sejalan dengan penguatan kinerja ESG di tingkat grup. MMSGI mencatatkan skor 52/100 dalam Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 oleh S&P Global untuk sektor Coal & Consumable Fuels.

Dalam konteks industri yang menghadapi tekanan global untuk bertransformasi, capaian MHU menegaskan dekarbonisasi tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga dapat diukur, diverifikasi, dan dijadikan keunggulan kompetitif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Ini kita coba mau diskusikan dengan pemerintah juga kalau bisa jangan sampai akhir tahun 2027. Ini kita coba perpanjang lagi minimal tiga sampai lima tahun lagi karena ini dampaknya luar biasa dari data kami ini cukup membantu,

Jakarta (ANTARA) - CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengungkapkan, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor perumahan sangat membantu.

"PPN DTP ini sangat membantu. Jadi banyak masyarakat yang end-user perumahan khususnya dia mau beli rumah mau cepat kemudian banyak ready stock atau tadi indent yang memanfaatkan PPN DTP," ujar Ali dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Dirinya mengusulkan kepada pemerintah agar kebijakan PPN DTP untuk sektor perumahan diperpanjang karena membantu pengembangan perumahan dan masyarakat.

"Ini kita coba mau diskusikan dengan pemerintah juga kalau bisa jangan sampai akhir tahun 2027. Ini kita coba perpanjang lagi minimal tiga sampai lima tahun lagi karena ini dampaknya luar biasa dari data kami ini cukup membantu," katanya.

Menurut Ali, PPN DTP ini menjadi salah satu program stimulus yang harus dilanjutkan. "Kita dorong sama-sama pemerintah supaya ini bisa dilanjutkan program PPN DTP," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun.

Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa PPN DTP properti berlaku penuh untuk pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp2 miliar.

Sementara untuk properti seharga Rp2 miliar-Rp5 miliar, pembebasan PPN hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp2 miliar, sedangkan sisanya tetap dikenakan tarif normal.

Fasilitas PPN DTP berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia.

Insentif hanya bisa dimanfaatkan untuk satu unit hunian, tidak berlaku untuk pembelian lebih dari satu unit, pembayaran uang muka sebelum kebijakan berlaku, atau unit yang dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jalur nadi energi dunia, Selat Hormuz kini lumpuh total setelah Amerika Serikat (AS) menerapkan blokade total. Laporan terbaru dari data pelacakan kapal Kpler dan analisis satelit SynMax menunjukkan, lalu lintas kapal di Selat Hormuz mengalami penurunan drastis, dari rata-rata 125 hingga 140 kapal per hari menjadi hanya tujuh kapal dalam 24 jam terakhir.

Militer AS dilaporkan bertindak agresif dengan mengusir paksa sedikitnya enam kapal tanker raksasa yang membawa 10,5 juta barel minyak Iran untuk kembali ke pelabuhan asalnya. Sejak perang AS-Israel versus Iran pecah pada 28 Februari 2026, Selat Hormuz berubah menjadi arena adu kekuatan.

Iran menerapkan pembatasan transit yang ketat, sementara Amerika Serikat membalas dengan blokade total terhadap semua pengiriman yang terkait dengan Iran sejak 13 April lalu. Militer AS mengonfirmasi telah mencegat dan memutar balik sedikitnya 37 kapal hingga akhir pekan lalu.

Barat Kalah Berani? Kapal-kapal Asia Siap Terobos Selat Hormuz Lebih Dulu

"Iran menyerang dan menahan kapal yang tidak patuh, sementara AS terus menegakkan blokadenya," tulis broker kapal ternama, Clarksons dalam laporannya Senin (27/4).

Selat Hormuz biasanya menangani 20% pasokan minyak dan LNG harian dunia. Namun kini aktivitas jalur nadi energi dunia itu sangat terbatas, ketika pembicaraan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat masih alot setelah dua bulan berperang.

Nasib 20.000 Pelaut yang Terjebak

Di balik angka-angka ekonomi yang fantastis, terdapat krisis kemanusiaan yang nyata. Ada sekitar 20.000 pelaut dan ratusan kapal yang saat ini masih terdampar di dalam Teluk tanpa kepastian kapan bisa keluar.

Efek Domino Selat Hormuz: Pasokan Avtur Eropa Tercekik, 20 Ribu Penerbangan Dibatalkan



Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB, Arsenio Dominguez memperingatkan, bahwa situasi ini memberikan tekanan psikologis yang luar biasa bagi para pelaut. "Semakin lama situasi ini berlanjut, semakin besar risiko kecelakaan serius, termasuk bencana lingkungan," tegasnya.

Teka-teki 'Kapal Hantu' Menuju Asia

Meskipun blokade AS terlihat sangat ketat, data dari TankerTrackers.com menunjukkan adanya celah. Dua tanker yang membawa sekitar empat juta barel minyak Iran dilaporkan berhasil melewati blokade pada 24 April dengan tujuan Asia.

Namun, nasib muatan tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Analis menyebut militer AS telah memperluas jangkauan pencegatan hingga ke Selat Malaka. Belum jelas apakah kargo tersebut akan sampai ke tangan pembeli atau justru dicegat di tengah jalan dan dipaksa kembali ke Iran.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis isu soal pengenaan pajak pelayaran di Selat Malaka . Pemerintah bakal menjunjung prinsip hukum laut internasional yang diratifikasi Indonesia sesuai konsensus internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos).

"Kami belum pernah merencanakan untuk mengutip (pajak pelayaran di Selat Malaka). Saya Deputi Menteri bagian eko-mariitm yang dulu urusi maritim dan energi. Jadi saya tahu betul peraturannya," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4).

Terkini, pemerintah sedang menggodok aturan untuk memberikan nilai tambah di titik berlabuh kapal-kapal industri. Wacana ini muncul dari keluhan kalangan pengusaha pelabuhan, yang menginginkan adanya penyesuaian aturan agar dermaga bersandar menjadi tempat yang bernilai ekonomi atas aktivitas kapal-kapal kargo industri yang bersandar.

Ide Purbaya Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka, Mirip Hormuz



"Jadi perjanjian hukum laut internasional, itu yang kami jalankan. Makanya saya sekarang ingin membuat itu (dermaga di suatu pulau) sebagai tempat labu jangkar, pengisian bahan bakar, dan lain-lain," kata Purbaya.

"Kami diwajibkan mengizinkan kapal-kapal yang lewat di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. Bahkan pemerintah harus menjaga keamanan di sana," imbuhnya.

Candaan Indonesia 'Palak' Kapal di Selat Malaka Ditentang Malaysia dan Singapura



Adapun sebelumnya, Purbaya melontarkan gagasan mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia. Ia menyoroti posisi Selat Malaka yang selama ini belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara.

Hal itu berbeda dengan skema yang diterapkan di wilayah lain seperti Selat Hormuz oleh Iran. Purbaya menekankan bahwa Indonesia harus menyadari kekuatan posisinya dalam peta perdagangan dan energi global sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah pemerintah kabupaten kembangkan pertanian disambut positif Kementan,

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan lampu hijau membantu Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pengembangan sektor pangan.

"Langkah pemerintah kabupaten kembangkan pertanian disambut positif Kementan," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Penajam, Kamis.

Kementan komitmen dan memastikan membantu daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan sektor pertanian, baik dari sisi perluasan lahan maupun peningkatan hasil produksi.

Silahkan usulkan kebutuhan pemerintah kabupaten secara jelas, kata Andi Amran Sulaiman, karena banyak program yang bisa dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian.

Penjelasan tersebut disampaikan ketika Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan audiensi strategis dengan Kementan.

Kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih produktif, modern, serta meningkatkan kesejahteraan petani berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memaparkan sejumlah program prioritas, antara lain pengembangan kawasan pertanian terpadu, optimalisasi lahan tidur, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Kemudian bantuan yang diusulkan meliputi pompanisasi, irigasi pompa, irigasi perpipaan, serta pembangunan embung dan sumur sebagai sumber air alternatif.

Kebutuhan utama sektor pertanian di wilayah kabupaten ketersediaan air karena lahan pertanian masih bergantung pada curah hujan (tadah hujan), jelas Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur irigasi atau pengairan.

Apabila pengairan dioptimalkan petani bisa tanam dan panen padi hingga lebih dari tiga kali satu tahun, lanjut dia, yang saat ini petani panen dua kali satu tahun dengan rata-rata hasil panen 3,5 ton gabah kering panen (GKP) per hektare.

Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai mitra utama kawasan penyangga IKN, pengembangan sektor pertanian sangat penting agar mampu mengakomodir kebutuhan pangan ibu kota baru negara Indonesia, demikian Mudyat Noor.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal dengan meminta percepatan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Hal ini diungkapkan Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo mulanya menekankan, bahwa pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran tersebut. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, segera melakukan evaluasi menyeluruh.

“Saya juga telah memerintahkan menteri ESDM, saya dapat laporan, ada ratusan tambang nggak jelas,” kata Prabowo.

Kasus TPPU Tambang Ilegal, Polri Sita Emas 6 Kg hingga Uang Rp1,4 Miliar



“Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi, kalau nggak jelas, cabut IUP-nya. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang,” tambahnya.

Prabowo pun menegaskan bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi kepentingan rakyat. “Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, itu nomor berapa.”

Kemudian, Prabowo bertanya sekaligus menekankan kepada Bahlil agar segera mengevaluasi ratusan tambang ilegal. “Ya? Evaluasi segera! Berapa hari? Laporkan kembali ke saya?” katanya kepada Bahlil.

Kasus Samin Tan, Kejagung Diminta Ungkap Pejabat Negara yang Terlibat



Merespons hal itu, Bahlil pun mengatakan bahwa bisa menyelesaikan tambang ilegal dalam 2 minggu. “Dua minggu,” katanya.

Namun, Prabowo pun langsung merespons dengan meminta agar dipercepat. “Dua minggu? Enak aja dua minggu. Nggak. seminggu!”

“Siap!” respons Bahlil.

Prabowo menegaskan, bahwa langkah pencabutan izin akan dilakukan terhadap seluruh IUP yang tidak sesuai prinsip dan aturan. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada kepentingan negara dan rakyat.

“Kita cabut semua IUP, prinsi-prinsip yang gak beres kita cabut, harus di tangan negara, dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” pungkasnya.

Misalnya terkait dengan sektor energi, sektor kesehatan, layanan publik, dan seterusnya. Jadi bagi mereka WFH itu dikecualikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan sejumlah sektor perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masuk pengecualian kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu karena kebutuhan operasional tertentu.

"Imbauan (WFH) itu tidak berlaku untuk sekian sektor yang memang itu tetap harus full bekerja. Misalnya terkait dengan sektor energi, sektor kesehatan, layanan publik, dan seterusnya. Jadi bagi mereka WFH itu dikecualikan," kata Menaker di Jakarta, Rabu.

Secara rinci, Menaker menyebutkan pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan (rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi); sektor energi (bahan bakar minyak, gas dan listrik).

Lalu, sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat (jalan tol, air bersih dan pengangkutan sampah); sektor ritel/perdagangan (bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar dan tempat perbelanjaan).

Kemudian sektor industri dan produksi (pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi); sektor jasa (perhotelan, pariwisata, keamanan dan hospitality).

Berikutnya sektor makanan dan minuman (restoran, kafe, dan usaha kuliner); sektor transportasi dan logistik (angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman); hingga sektor keuangan (perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal dan bursa efek).

Adapun ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja.

Surat Edaran tersebut ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tertanggal 31 Maret 2026. Surat edaran itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Sebelumnya, Yassierli mengimbau pemimpin perusahaan swasta, BUMN hingga BUMD untuk menerapkan kegiatan WFH kepada karyawan sehari dalam seminggu. Perusahaan di luar sektor tersebut dapat menerapkan WFH yang berlaku efektif sejak hari ini per 1 April 2026.

"Kami ingin tanggal 1 April ini menjadi momentum nasional bersama. Jadi himbauan ini untuk bisa dipedomani untuk dilaksanakan efektif mulai hari ini," kata Menaker.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

pompa yang sudah terinstalasi yang telah dimiliki di Bantul itu jumlahnya sampai ribuan. Mungkin sekitar empat sampai lima ribuan

Bantul (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan pompa air sebagai antisipasi kekeringan lahan pertanian dampak musim kemarau yang diprediksi terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

"Pompa air existing (pompa yang sudah terinstalasi) yang telah dimiliki di Bantul itu sampai saat ini jumlahnya sampai ribuan. Mungkin sekitar empat sampai lima ribuan," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul Joko Waluyo di Bantul, Jumat.

Menurut dia, ribuan pompa air yang sudah terpasang dan beroperasi di semua gabungan kelompok tani (gapoktan) se-Bantul tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air pada lahan pertanian di Bantul saat kemarau.

Dia mengatakan, bahkan pada tahun 2026, petani di Kabupaten Bantul juga mendapat bantuan sekitar 160 pompa air, yang didistribusikan merata pada lahan pertanian di Bantul sesuai dengan kebutuhan para petani.

Joko mengatakan pompa air tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengangkat air dari sumber-sumber air, untuk kemudian memenuhi kebutuhan irigasi pertanian.

"Jadi, penyaluran air dari sumber air itu bisa dinaikkan menggunakan pompa untuk menyirami lahan sawah. Mudah mudahan kalau sungai atau aliran air itu masih ada air, lahan pertanian kita aman," katanya.

Dia juga mengatakan di wilayah Kabupaten Bantul terdapat enam sungai yang selama ini menjadi sumber irigasi pertanian termasuk ketika musim kemarau, beberapa di antaranya Sungai Winongo, Sungai Bedog, Sungai Opak.

"Kemudian, ada beberapa titik lahan pertanian yang sudah menggunakan sumur bor, sumur air dalam. Jadi, suplai air di Bantul bisa mencukupi kebutuhan pertanian," katanya.

Dia juga mengatakan sebagai persiapan pihaknya juga berkomunikasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengetahui potensi cuaca terkini, sehingga diharapkan tidak terjadi gagal panen pada musim kemarau 2026.

"Dengan upaya-upaya tersebut, walaupun terjadi musim kemarau panjang, kami harapkan tingkat kegagalan panen di Bantul kecil," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pertanian regeneratif bertujuan merevitalisasi tanah dan lahan dengan tetap memberikan manfaat optimal bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial di masyarakat luas.

Jakarta (ANTARA) - Dua pekan ini Indonesia memasuki masa transisi dari fenomena cuaca La Nina menuju El Nino. Di sebagian besar wilayah Indonesia, La Nina umumnya ditandai dengan kemarau basah, sementara El Nino ditandai kemarau kering.

Di belahan dunia lain, tanda-tanda tersebut dapat saja terjadi sebaliknya.

Pada masa transisi ini suhu tinggi mencapai 35 derajat celcius pada siang hari hingga sore hari mulai terasa di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) meskipun kemudian diikuti hujan ringan hingga deras menjelang hari gelap.

Pada 20 Maret 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan melaporkan suhu maksimum harian di beberapa stasiun cuaca dan iklim di seputar Jakarta, Banten, hingga Lampung melampaui 35 derajat celcius dengan kisaran 35,2-35,7 derajat celcius.

Suhu ini menunjukkan kondisi cuaca panas masih cukup dominan di sejumlah wilayah. Bahkan, pada 13 Maret 2026 suhu maksimum harian di Jawa Barat pernah mencapai 37,2 derajat celcius.

Tentu suhu tinggi tersebut membuat suasana menjadi kurang nyaman. Namun, suka tidak suka kondisi tersebut harus dihadapi karena suhu tinggi akan menjadi terasa normal pada hari-hari ke depan.

Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan serta terpapar matahari langsung tentu mesti selalu menyediakan air minum agar tidak mengalami dehidrasi.

Siasat pertanian

Dampak perubahan cuaca dirasakan lebih pada sektor pertanian. Saat fenomena La Nina tahun lalu, sektor pertanian, khususnya komoditi padi, mendapat keuntungan karena air menjadi lebih tersedia hampir sepanjang tahun. Hasilnya, Indonesia dapat surplus beras meskipun di beberapa wilayah terjadi banjir.

Namun, fenomena El Nino yang akan dihadapi tentu berbeda. Indonesia membutuhkan siasat agar sektor pertanian khususnya komoditi padi dapat tetap bertahan.

Di masa transisi yang masih mendapat hujan, siasat yang harus ditempuh adalah memanen air hujan sebanyak mungkin. Para petani di Madura umumnya menggali cekungan di tengah lahan kemudian dilapisi terpal untuk menampung air.

Panen air hujan juga dapat dilakukan dengan menyekat saluran-saluran air di tepi lahan agar tidak langsung mengalir ke sungai kecil, sungai besar, lalu hilang ke lautan. Tentu strategi ini hanya dapat dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kebanjiran jika volume air berlebih di saat hujan.

Siasat yang juga tidak kalah penting yaitu mengembalikan biomassa (jerami maupun gulma) ke lahan sebagai sumber bahan organik tanah.

Sebelum menjadi karbon organik tanah, biomassa dapat menjadi mulsa alami yang melindungi lahan dari penguapan (evaporasi) berlebihan.

Seiring waktu biomassa tersebut melapuk menjadi karbon organik tanah yang perannya juga penting di dalam tanah, yaitu membantu tanah memegang air agar tidak mudah kehilangan air.

Kedua siasat itu perlu mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat dan daerah melalui para penyuluh pertanian di lapangan, termasuk aparat TNI dan Kepolisian yang saat ini juga digerakkan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan (food security).

Pada konteks ini peran pemerintah level kecamatan, desa, hingga rukun tetangga menjadi penting.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, ketahanan pangan dapat terwujud karena kolaborasi pemerintah hingga level terendah dengan kelompok tani bahkan dengan institusi keagamaan sebagai medium membangkitkan kesadaran sekaligus untuk mobilisasi positif.

Pertanian regeneratif

Di luar siasat tersebut, di masa perubahan iklim yang lambat laun menjadi normal, sudah saatnya Indonesia menggeser paradigma dari pertanian konvensional menjadi pertanian regeneratif.

Pertanian regeneratif bertujuan merevitalisasi tanah dan lahan dengan tetap memberikan manfaat optimal bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial di masyarakat luas.

Tujuan tersebut dijalankan dengan beragam praktik, seperti meminimalkan tanah yang tersingkap sehingga tanah tetap terlindungi, mengintegrasikan pertanian tanaman dengan ternak, meningkatkan keanekaragaman hayati ekosistem, menjaga zona perakaran tetap hidup di dalam tanah sepanjang tahun, dan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis seperti herbisida dan pupuk.

Dalam konteks budidaya padi yang umumnya digenangi kembali setelah masa bera (dibiarkan tidak ditanami), pertanian padi regeneratif kerap diidentikkan dengan praktik alternate wetting and drying (AWD).

Pada praktik ini sawah yang lazimnya digenangi terus menerus hingga menjelang panen, hanya digenangi secara berkala sehingga lebih hemat air. Praktik ini dapat diterapkan dua minggu setelah bibit padi dipindahkan ke sawah.

Lahan sawah dibiarkan kering hingga mencapai level tertentu, misalnya 15 cm di bawah permukaan tanah. Ketika mencapai batas tersebut lahan sawah digenangi kembali hingga tinggi air 3-5 cm di atas permukaan tanah.

Proses ini dilakukan secara terus-menerus kecuali selama fase berbunga ketika lahan padi sangat sensitif terhadap kondisi kering.

Pemantauan kelembapan tanah dilakukan dengan memasang pipa pengukur air berupa paralon sepanjang 30 cm dengan lubang-lubang yang menutupi setengah tinggi pipa. Paralon kemudian ditancapkan di lahan sawah untuk memantau tingkat air di lapangan.

Ramah lingkungan

Teknik AWD juga ramah lingkungan karena sebetulnya lahan sawah yang selalu tergenang melepaskan gas metan. Gas tersebut dihasilkan dari dekomposisi bahan organik oleh bakteri metanogen alias bakteri penghasil metana.

Bakteri tersebut bekerja pada kondisi anaerobik (tanpa oksigen). Teknik AWD memungkinkan lahan mengering sehingga oksigen masuk ke dalam tanah dan proses anaerobik terhenti.

Sebaliknya, proses pengeringan meningkatkan populasi dan aktivitas bakteri metanotrof yang membutuhkan oksigen.

Pada proses aerobik gas yang dihasilkan berupa karbon dioksida (CO2) yang lebih rendah dampak negatifnya dibandingkan gas metana. Teknik AWD dapat mengurangi emisi metana sebesar 20-70 persen.

Pengeringan teratur juga menghemat air irigasi hingga 30 persen tanpa mengurangi hasil panen ketika dibandingkan dengan metode konvensional.

Bahkan pada beberapa kasus teknik AWD dapat meningkatkan hasil karena pertumbuhan dan perkembangan akar meningkat. Petani dapat memperoleh laba lebih tinggi karena hasil lebih tinggi sementara biaya untuk memasok air lebih rendah.

Terakhir, bagi komoditas padi sawah, maka sumber air tetap menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat terhindarkan. Ketika sumber air irigasi reguler, dari waduk, defisit karena kemarau ekstrim, maka diperlukan jurus terakhir memasok air.

Jurus terakhir itu adalah memastikan pompa air yang terhubung dengan sumber air terdekat tersedia di lahan beserta energi penggeraknya yaitu listrik atau bahan bakar minyak.

Pada konteks ini pemerintah yang memang sedang giat melakukan pompanisasi dapat terus memastikan agar program ini semakin luas di lapangan agar pertanian padi tetap tangguh di masa La Nina maupun El Nino.

*) Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc adalah Peneliti di Pusat Riset Tanaman Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman guna membahas penguatan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Papua Barat.

Pertemuan, yang berlangsung di Jakarta, Kamis, itu bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

"Pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Dominggus, melalui keterangan tertulis, yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Kamis.

Ia menjelaskan Papua Barat memiliki potensi sumber daya lahan yang besar untuk pengembangan berbagai komoditas, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hingga peternakan, termasuk komoditas unggulan lokal.

Namun demikian, pengembangan pertanian menghadapi sejumlah tantangan, antara lain meningkatnya kebutuhan pangan, persaingan pemanfaatan lahan, serta masuknya produk pertanian dari luar Papua Barat yang berpotensi membawa hama dan penyakit tanaman.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi yakni keterbatasan infrastruktur pertanian, pengelolaan sumber daya air, akses pembiayaan bagi petani kecil, serta dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap keberlanjutan produksi pangan.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi mengajukan dukungan kepada Kementerian Pertanian dalam bentuk kebijakan strategis, program prioritas, serta dukungan penganggaran guna memperkuat pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.

"Dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta sarana pascapanen," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi dan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), penguatan sentra produksi pangan melalui bantuan benih unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.

"Penerapan mekanisasi dan teknologi tepat guna serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian turut menjadi perhatian penting dalam pengembangan sektor ini," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Barat juga menyampaikan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang digagas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan guna mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat sementara menyelesaikan pembangunan pabrik mini pakan ternak dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 kilogram per jam yang akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

Pemerintah daerah berharap adanya dukungan Kementan dalam penyediaan bahan baku pakan ternak seperti jagung dan kedelai, penyediaan indukan ayam petelur dan pedaging, pembangunan rumah potong unggas, serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).

"Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat guna mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Papua Barat," kata Dominggus.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memandang, kinerja kredit UMKM berpotensi tumbuh agresif apabila sektor perdagangan, pertanian, serta pengolahan juga konsisten tumbuh menguat sebab ketiganya menyumbang mayoritas total kredit UMKM.

Ia mencatat bahwa kredit UMKM terkonsentrasi pada tiga sektor utama yang menyumbang sekitar 75 persen dari total kredit UMKM, dengan perdagangan besar dan eceran sebesar 45 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan 19,4 persen; serta sisanya industri pengolahan atau manufaktur.

“Kalau sektor-sektor tersebut belum tumbuh secara konsisten, misalnya pertanian rata-rata masih tumbuhnya di 2,4 persen, memang sangat sulit untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM lebih agresif lagi,” kata kata Andry Asmoro atau akrab disapa Asmo di Jakarta, Rabu malam.

Sebagai gambaran, ketiga sektor ini menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Asmo mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tertinggal (lagging) yakni sebesar 2,4 persen.

Sementara perdagangan dan manufaktur rata-rata tumbuh masing-masing sebesar 5 persen dan 4,8 persen dalam tiga tahun terakhir.

Adapun pertumbuhan kredit industri perbankan pada tahun ini diperkirakan berada di kisaran high single digit hingga low double digit, yaitu sekitar 9-11 persen, menurut proyeksi tim ekonom Bank Mandiri.

Asmo memperkirakan pertumbuhan kredit UMKM akan berada di kisaran 4-5 persen, sehingga pertumbuhan pada level 4 persen saja dinilai sudah cukup baik. Di sisi lain, rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan diperkirakan menurun menjadi sekitar 17 persen, dari sebelumnya 19 persen.

Menurutnya, prospek kredit UMKM masih cukup terbuka, terutama melalui program pemerintah yang mendukung ekosistem usaha. Sebagai contoh, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa membangun rantai nilai baru bagi UMKM, sehingga mendorong permintaan kredit mikro maupun kredit konsumsi.

Asmo turut menggarisbawahi bahwa salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah memastikan keberadaan off-taker yang jelas.

Jika UMKM sudah terintegrasi dalam ekosistem, maka keberadaan off-taker menjadi jelas sehingga mempermudah akses pembiayaan berbasis invoice (invoice-based loan) dan menciptakan sumber kredit yang lebih aman bagi perbankan.

Pada kesempatan yang sama, SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan menjelaskan bahwa perseroan menjalankan strategi serupa di mana Bank Mandiri memanfaatkan basis nasabah korporasi untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM.

Korporasi biasanya memiliki bisnis turunan hingga level bawah, sehingga Bank Mandiri dapat menyalurkan pembiayaan kepada UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem mereka.

Bayu menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM Bank Mandiri pada Januari 2026 cukup positif dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan Januari tahun lalu, portofolio micro banking juga menunjukkan kenaikan.

Hal ini, menurut dia, menegaskan bahwa strategi yang diterapkan sejauh ini tetap relevan dan efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

“Kalau di Bank Mandiri, sejauh ini NPL UMKM masih di bawah 2 persen, bahkan di bawah 1,5 persen. Jadi kita bisa manage, karena strategi pertumbuhan kita diarahkan kepada strategi untuk pemberdayaan UMKM yang merupakan turunan dari nasabah-nasabah korporasi,” kata Bayu.

Ia mencatat bahwa dari total penyaluran kredit perseroan yang mencapai sekitar Rp1.500 triliun, porsi micro banking baru sekitar Rp100 triliun. Meski masih relatif kecil, menurutnya, segmen ini mencatat pertumbuhan yang cukup baik dalam lima tahun terakhir.

“Ini yang membuat kami semakin yakin bahwa peran kami untuk memberdayakan UMKM khususnya untuk naik kelas itu harus terus kita dorong,” kata Bayu.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026