Kejar Penyelesaian Krisis Sampah, RI Bangun 25 PSEL dalam Dua Tahun
Pemerintah menargetkan penanganan TPA berstatus darurat selesai paling lambat Mei 2028 melalui percepatan pembangunan PSEL dan teknologi pengolahan modern
(Bisnis.Com) 11/05/26 14:52 217834
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penanganan tempat pemrosesan akhir (TPA) berstatus darurat rampung paling lambat Mei 2028 melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di sejumlah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan persoalan sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pinggiran karena berdampak langsung terhadap pencemaran tanah, air, udara, hingga keselamatan masyarakat.
Menurutnya, Indonesia sulit menjadi negara maju apabila persoalan sampah tidak segera diselesaikan.
“Tidak mungkin nanti kita akan jadi negara maju kalau sampahnya kita tidak diselesaikan,” katanya saat penandatanganan kesepakatan bersama pemerintah daerah dan Danantara untuk pembangunan proyek PSEL, di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Tahap awal penanganan difokuskan pada lokasi berstatus darurat, terutama TPA dengan sistem open dumping dan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.
Zulkifli menyebut saat ini terdapat 25 lokasi prioritas yang mencakup 62 kabupaten dan kota dengan kategori berat dan darurat. Volume tersebut merepresentasikan sekitar 22,5% persoalan sampah nasional yang paling mendesak.
Kasus sampah yang menimbulkan korban jiwa di Jakarta disebut menjadi alarm bahwa kondisi darurat sampah telah menimbulkan risiko serius.
Pemerintah menargetkan proses administrasi proyek selesai dalam enam bulan, kemudian dilanjutkan pembangunan fisik selama dua tahun. Dengan skema tersebut, sebagian proyek diperkirakan selesai pada 2027 dan seluruh lokasi prioritas tuntas pada Mei 2028.
“Yang darurat tadi harus kita selesaikan. Dari musuh menjadi bermanfaat,” ujarnya.
Setelah itu, pemerintah akan menangani sisa 77,5% persoalan sampah nasional yang berasal dari daerah dengan timbulan sampah 500 ton hingga 700 ton per hari dan diharapkan rampung hingga 2029.
Untuk mempercepat proses, pemerintah membuka ruang penggunaan berbagai teknologi sesuai kebutuhan daerah, mulai dari refuse derived fuel (RDF), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), hingga pirolisis.
Zulkifli mengatakan pemerintah menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memastikan teknologi yang digunakan sesuai kebutuhan lapangan.
Di sisi lain, pemerintah menilai penyelesaian sampah tidak cukup hanya mengandalkan proyek skala besar. Peran kepala daerah dinilai krusial agar sampah rumah tangga, pasar, sekolah, restoran, pertokoan, hingga perkantoran dapat dikelola dari sumbernya.
Menurutnya, gubernur, wali kota, dan bupati harus menjadi contoh pengelolaan sampah mandiri paling lambat 2029.
“Kuncinya adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Yang paling penting kesadaran,” katanya.
Pekan depan, pemerintah menjadwalkan penandatanganan kontrak lanjutan untuk tiga proyek awal bersama Danantara agar pembangunan segera dimulai.
#krisis-sampah #psel-indonesia #pengolahan-sampah #energi-listrik-sampah #tpa-darurat #sampah-nasional #proyek-psel #penanganan-sampah #teknologi-pengolahan-sampah #sampah-rumah-tangga #pengelolaan-sam