Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan kewajiban penilaian mandiri (self-assessment) dalam implementasi Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) berlaku bagi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

PSE yang memiliki Produk, Layanan, dan Fitur (PLF), yang dirancang untuk digunakan atau diakses oleh anak maupun yang berpotensi diakses oleh anak, wajib tunduk pada beleid ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Tunas.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menegaskan cakupan aturan ini tidak terbatas pada jenis platform tertentu.

“Layanan OTT seperti Netflix, platform gim, hingga e-commerce juga termasuk dalam lingkup kewajiban ini, sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP TUNAS,” kata Alexander kepada Bisnis pada Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan ketentuan PP Tunas Pasal 4, Produk, Layanan, dan Fitur yang dimaksud mencakup layanan yang secara khusus dirancang untuk anak, serta layanan yang kemungkinan digunakan atau diakses oleh anak.

Kategori kedua ini ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti syarat dan ketentuan penggunaan, kebijakan internal, hingga bukti layanan tersebut memang diakses oleh anak. Selain itu, indikator lain meliputi adanya komposisi pengguna anak yang signifikan, penargetan iklan kepada anak, serta desain produk yang dibuat menarik bagi anak.

Kemiripan dengan layanan lain yang telah terbukti digunakan oleh anak juga menjadi pertimbangan. Adapun indikator penilaian lebih lanjut akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Sebagai pedoman teknis, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme penilaian risiko platform dalam melindungi anak di ruang digital. Penilaian risiko tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kemungkinan anak berinteraksi dengan orang tidak dikenal hingga paparan konten berbahaya seperti pornografi dan kekerasan.

Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan potensi eksploitasi anak sebagai konsumen, ancaman terhadap keamanan data pribadi, serta risiko adiksi dan gangguan kesehatan, baik secara psikologis maupun fisiologis.

Platform yang memiliki satu atau lebih indikator berisiko tinggi akan diklasifikasikan sebagai platform berisiko tinggi. Platform juga diwajibkan mencantumkan batas usia minimum pengguna dengan klasifikasi usia yang rinci, mulai dari 3–5 tahun hingga 16–18 tahun, serta memastikan kesesuaian layanan dengan tahap perkembangan anak.

Regulasi ini juga melarang penargetan layanan kepada anak di bawah usia tiga tahun dan mewajibkan transparansi informasi yang mudah dipahami oleh anak maupun orang tua.

Sebelumnya, Komdigi menunggu kepatuhan platform digital lainnya terhadap PP Tunas. Pada tahap awal, Komdigi meminta delapan platform berisiko tinggi untuk menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun. Delapan platform tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh platform digital secara bertahap.

“Delapan ini memang kita harapkan menjadi model di awal, dalam waktu dekat tentu kita akan kenakan kepada semua,” kata Meutya di kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya menambahkan pihaknya telah menerima banyak umpan balik dari sejumlah platform yang mulai mengirimkan hasil self-assessment mereka. Oleh sebab itu, dia berharap dalam waktu dekat akan semakin banyak platform yang menyampaikan kepatuhan di luar delapan platform berisiko tinggi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi regulasi perlindungan anak di ruang digital masih memerlukan tambahan implementasi teknis demi menyukseskan pelaksanaan sekaligus memfasilitasi kepentingan platform digital.

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas yang menjadi kerangka utama pengawasan aktivitas anak di ruang digital.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kejelasan parameter penilaian risiko bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Menurutnya, transparansi dan objektivitas dalam klasifikasi risiko platform digital menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan pelaku industri.

“Tantangan bagi PSE karena mereka diminta menyerahkan hasil self assessment tiga bulan lagi sesuai Pasal 62 Permen Komdigi, sementara indikatornya belum sepenuhnya siap,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Sebagai aturan turunan PP Tunas, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Namun, sejumlah indikator teknis yang akan digunakan untuk mengukur tingkat risiko platform digital hingga kini masih menunggu penjabaran melalui keputusan menteri.

Menurut Indriyatno, kejelasan indikator tersebut penting agar proses penilaian risiko platform dapat dilakukan secara transparan dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tanpa parameter yang jelas, klasifikasi risiko platform digital berpotensi menimbulkan distorsi dan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Selain aspek regulasi, keberhasilan perlindungan anak di ruang digital juga dinilai bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama literasi digital bagi orang tua, guru, dan pengasuh.

Indriyatno menilai edukasi digital perlu dilakukan secara masif agar orang tua dan tenaga pendidik mampu mendampingi anak saat berinteraksi di ruang digital.

Platform digital juga dinilai memiliki peran penting untuk mendorong edukasi tersebut melalui konten edukatif yang disisipkan di dalam layanan mereka.

“PSE pun wajib menjalankan edukasi ini dengan konten-konten yang diselipkan di platformnya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai penyusunan kebijakan perlindungan anak di ruang digital perlu melibatkan lebih banyak pihak.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya membuka ruang dialog dengan kelompok yang terdampak langsung, termasuk anak dan orang tua.

“Anak-anak sebagai sasaran kebijakan seharusnya juga didengar suaranya. Perlu ada dialog dengan mereka, orang tua, dan para pendidik,” ujarnya.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak berujung pada pembatasan ruang ekspresi digital bagi generasi muda.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai media sosial saat ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk mengakses informasi, berdiskusi, serta mengekspresikan pandangan mereka.

Menurutnya, pendekatan regulasi yang terlalu restriktif justru berpotensi mendorong anak-anak mengakses platform digital secara sembunyi-sembunyi tanpa perlindungan yang memadai.

“Pelarangan menyeluruh terhadap media sosial akan merampas hak puluhan juta anak muda di Indonesia atas saluran penting untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons kekhawatiran pelaku industri terkait pembatasan usia terhadap platform digital yang dinilai berpotensi memengaruhi laju ekonomi digital.

Meutya menegaskan tidak ada inovasi maupun ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak.

“Jadi, kalau dia terdampak kepada perlindungan anak, ya itu sudah kami hitung,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dia mencontohkan Australia yang lebih dahulu menerapkan pembatasan usia 16 tahun terhadap platform digital. Hingga saat ini, belum terdapat catatan dampak ekonomi yang signifikan akibat penundaan akses anak ke ranah digital, khususnya media sosial.

Oleh sebab itu, Meutya menilai anggapan PP TUNAS akan mengganggu ekonomi digital merupakan klaim sepihak yang belum terbukti.

Dia juga menekankan kebijakan perlindungan anak di ruang digital telah diterapkan di banyak negara lain, tidak hanya di Australia dan Indonesia, tetapi juga di Uni Eropa serta sejumlah negara lainnya.

Meski demikian, Meutya menyatakan pemerintah tetap membuka ruang dialog dan akan merespons berbagai masukan dari pemangku kepentingan.

“Kami akan hati-hati nanti dalam melakukan klasifikasinya. Jadi terima kasih juga kepada yang memberi masukan-masukan tersebut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi regulasi perlindungan anak di ruang digital mulai menuai sorotan dari sejumlah pengamat karena dinilai masih menyisakan ketidakjelasan teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi platform digital.

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas yang menjadi kerangka utama pengawasan aktivitas anak di ruang digital.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kejelasan parameter penilaian risiko bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Menurutnya, transparansi dan objektivitas dalam klasifikasi risiko platform digital menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan pelaku industri.

“Tantangan bagi PSE karena mereka diminta menyerahkan hasil self assessment tiga bulan lagi sesuai Pasal 62 Permen Komdigi, sementara indikatornya belum sepenuhnya siap,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Sebagai aturan turunan PP Tunas, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Namun, sejumlah indikator teknis yang akan digunakan untuk mengukur tingkat risiko platform digital hingga kini masih menunggu penjabaran melalui keputusan menteri.

Menurut Indriyatno, kejelasan indikator tersebut penting agar proses penilaian risiko platform dapat dilakukan secara transparan dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tanpa parameter yang jelas, klasifikasi risiko platform digital berpotensi menimbulkan distorsi dan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Selain aspek regulasi, keberhasilan perlindungan anak di ruang digital juga dinilai bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama literasi digital bagi orang tua, guru, dan pengasuh.

Indriyatno menilai edukasi digital perlu dilakukan secara masif agar orang tua dan tenaga pendidik mampu mendampingi anak saat berinteraksi di ruang digital.

Platform digital juga dinilai memiliki peran penting untuk mendorong edukasi tersebut melalui konten edukatif yang disisipkan di dalam layanan mereka.

“PSE pun wajib menjalankan edukasi ini dengan konten-konten yang diselipkan di platformnya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai penyusunan kebijakan perlindungan anak di ruang digital perlu melibatkan lebih banyak pihak.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya membuka ruang dialog dengan kelompok yang terdampak langsung, termasuk anak dan orang tua.

“Anak-anak sebagai sasaran kebijakan seharusnya juga didengar suaranya. Perlu ada dialog dengan mereka, orang tua, dan para pendidik,” ujarnya.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak berujung pada pembatasan ruang ekspresi digital bagi generasi muda.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai media sosial saat ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk mengakses informasi, berdiskusi, serta mengekspresikan pandangan mereka.

Menurutnya, pendekatan regulasi yang terlalu restriktif justru berpotensi mendorong anak-anak mengakses platform digital secara sembunyi-sembunyi tanpa perlindungan yang memadai.

“Pelarangan menyeluruh terhadap media sosial akan merampas hak puluhan juta anak muda di Indonesia atas saluran penting untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi regulasi perlindungan anak di ruang digital mulai menuai sorotan dari sejumlah pengamat karena dinilai masih menyisakan ketidakjelasan teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi platform digital.

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas yang menjadi kerangka utama pengawasan aktivitas anak di ruang digital.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kejelasan parameter penilaian risiko bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Menurutnya, transparansi dan objektivitas dalam klasifikasi risiko platform digital menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan pelaku industri.

“Tantangan bagi PSE karena mereka diminta menyerahkan hasil self assessment tiga bulan lagi sesuai Pasal 62 Permen Komdigi, sementara indikatornya belum sepenuhnya siap,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Sebagai aturan turunan PP Tunas, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Namun, sejumlah indikator teknis yang akan digunakan untuk mengukur tingkat risiko platform digital hingga kini masih menunggu penjabaran melalui keputusan menteri.

Menurut Indriyatno, kejelasan indikator tersebut penting agar proses penilaian risiko platform dapat dilakukan secara transparan dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tanpa parameter yang jelas, klasifikasi risiko platform digital berpotensi menimbulkan distorsi dan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Selain aspek regulasi, keberhasilan perlindungan anak di ruang digital juga dinilai bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama literasi digital bagi orang tua, guru, dan pengasuh.

Indriyatno menilai edukasi digital perlu dilakukan secara masif agar orang tua dan tenaga pendidik mampu mendampingi anak saat berinteraksi di ruang digital.

Platform digital juga dinilai memiliki peran penting untuk mendorong edukasi tersebut melalui konten edukatif yang disisipkan di dalam layanan mereka.

“PSE pun wajib menjalankan edukasi ini dengan konten-konten yang diselipkan di platformnya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai penyusunan kebijakan perlindungan anak di ruang digital perlu melibatkan lebih banyak pihak.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya membuka ruang dialog dengan kelompok yang terdampak langsung, termasuk anak dan orang tua.

“Anak-anak sebagai sasaran kebijakan seharusnya juga didengar suaranya. Perlu ada dialog dengan mereka, orang tua, dan para pendidik,” ujarnya.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak berujung pada pembatasan ruang ekspresi digital bagi generasi muda.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai media sosial saat ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk mengakses informasi, berdiskusi, serta mengekspresikan pandangan mereka.

Menurutnya, pendekatan regulasi yang terlalu restriktif justru berpotensi mendorong anak-anak mengakses platform digital secara sembunyi-sembunyi tanpa perlindungan yang memadai.

“Pelarangan menyeluruh terhadap media sosial akan merampas hak puluhan juta anak muda di Indonesia atas saluran penting untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan penilaian tingkat risiko platform digital berdasarkan potensi anak berkontak dengan orang yang tidak dikenal hingga potensi paparan konten pornografi, kekerasan, konten berbahaya bagi keselamatan nyawa, serta konten lain yang tidak sesuai bagi anak.

Selain itu penilaian juga berkatian dengan potensi eksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, ancaman terhadap keamanan data pribadi anak.

Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak di ruang digital, termasuk terkait penilaian tingkat risiko layanan atau fitur yang disediakan platform.

Dalam aturan tersebut, tingkat risiko platform diklasifikasikan menjadi risiko tinggi dan risiko rendah.

Selain itu, penilaian juga mencakup potensi menimbulkan adiksi, gangguan kesehatan psikologis anak, serta gangguan fisiologis anak.

Apabila suatu produk, layanan, atau fitur memiliki nilai tingkat risiko tinggi pada satu atau lebih aspek tersebut, maka platform akan dikategorikan memiliki profil risiko tinggi.

Sebaliknya, apabila seluruh aspek dinilai memiliki tingkat risiko rendah, platform akan dikategorikan memiliki profil risiko rendah.

Selain pengelompokan risiko, aturan tersebut juga mewajibkan platform menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus mencantumkan batasan usia minimum serta rentang usia anak yang dapat menggunakan produk, layanan, atau fitur yang disediakan.

Adapun batasan usia minimum pengguna anak ditetapkan paling rendah tiga tahun, dengan pengelompokan rentang usia sebagai berikut:

usia 3–5 tahun,

usia 6–9 tahun,

usia 10–12 tahun,

usia 13–15 tahun, dan

usia 16 tahun hingga belum berusia 18 tahun.

Komdigi juga mewajibkan PSE memastikan bahwa produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan sesuai dengan batasan usia serta rentang usia anak yang mengaksesnya.

Dalam memastikan kewajiban tersebut, PSE harus mempertimbangkan kebutuhan anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya.

Sementara itu, platform dilarang menargetkan produk, layanan, dan fitur kepada anak di bawah usia 3 tahun.

Aturan tersebut juga mengatur bahwa informasi mengenai batasan usia minimum harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami serta dalam format yang mudah diakses oleh anak maupun orang tua atau wali.

Jika terjadi perubahan terhadap batasan usia tersebut, platform wajib memberitahukan perubahan kepada anak serta orang tua atau wali dalam waktu yang wajar sebelum kebijakan tersebut berlaku efektif.

Selain itu, PSE juga diperbolehkan bekerja sama dengan PSE lain untuk memasarkan atau memungkinkan produk, layanan, dan fitur dapat diakses oleh anak.

Dalam kerja sama tersebut, seluruh pihak yang terlibat tetap wajib menyediakan informasi batasan usia minimum serta menyampaikan setiap perubahan kebijakan kepada pengguna.

Dokumentasi terkait batasan usia anak dan perubahan kebijakannya juga wajib disimpan selama produk, layanan, atau fitur masih dapat diakses oleh anak, serta tetap disimpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah layanan tersebut tidak lagi dapat diakses oleh anak.