#30 tag 24jam
Purbaya Segera Revisi Aturan TKD Rehabilitasi Banjir Sumatra, Ini Poin-poinnya
Kemenkeu revisi aturan PMK No. 102/2025 untuk transfer dana bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Fokus pada penyaluran DBH, DAU, dan evaluasi dana. [503] url asal
#revisi-aturan-rehabilitasi #perubahan-pmk-102-2025 #transfer-ke-daerah #pinjaman-pemulihan-ekonomi #penanganan-darurat-aceh #rehabilitasi-sumatra-utara #rekonstruksi-sumatra-barat #dana-bagi-hasil #da
(Bisnis.Com - Ekonomi) 12/03/26 15:58
v/163229/
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar konsultasi publik untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas PMK Nomor 102 Tahun 2025.
Aturan ini mengatur tentang kebijakan transfer ke daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah tahun anggaran 2025 dan 2026 untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat.
Dilansir dari laman resmi Kemenkeu, alasan pemerintah merevisi aturan yang sejatinya baru terbit pada akhir tahun lalu itu karena terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam proses transfer dana tersebut.
“Sebagai upaya mendukung akuntabilitas pengelolaan dana penanganan pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat, saat ini sedang disusun konsep RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 102 Tahun 2025,” demikian bunyi pengumuman yang dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (12/3/2026).
Adapun pokok-pokok pengaturan dalam RPMK Perubahan mencakup empat poin utama. Pertama, pengaturan baru terkait mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah terdampak bencana.
Kedua, kemudahan penggunaan DBH dan DAU yang ditentukan penggunaannya. Ketiga, penyampaian laporan atas pelaksanaan penggunaan DBH dan DAU dalam rangka penanganan pascabencana.
Keempat, tambahan alokasi TKD bagi daerah yang terdampak bencana. Kelima, pengaturan baru terkait pemantauan dan evaluasi dengan berkoordinasi bersama kementerian atau lembaga terkait.
“Konsultasi Publik atas RPMK ini berlangsung selama 5 (lima) hari sejak dipublikasikan atau tanggal 12 sampai dengan 16 Maret 2026.”
Tambahan Anggaran
Sebelumnya, Kemenkeu telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara senilai total Rp4,39 triliun.
Tambahan anggaran yang disalurkan ke total 67 daerah terdampak bencana itu merupakan pengembalian alokasi pagu TKD APBN 2026 sehingga menjadi sama dengan 2025. Sebagaimana diketahui, pagu TKD 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun.
Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59/2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pascabencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro melalui siaran pers, Senin (9/3/2026).
Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan besaran alokasi tambahan TKD kepada 67 daerah terdampak bencana Sumatra itu sebesar Rp10,65 triliun.
Pemberiannya dilakukan dalam tiga tahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi pada APBN 2026 terhadap alokasi di 2025 setelah Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi. Penyaluran dana tambahan TKD ini melalui tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Tambahan senilai Rp4,39 triliun atau 40% disalurkan pada akhir Februari 2026 itu merupakan gelombang pertama.
Kemudian, gelombang kedua sebesar 30% pada Maret 2026 dan 30% pada April 2026.
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Anggaran Rp51,82 Triliun, Prabowo: Kemampuan Kita Ada
Pemulihan bencana di Sumatra butuh Rp51,82 triliun, dengan Aceh paling terdampak. Pemerintah fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. [464] url asal
#pemulihan-bencana-sumatra #anggaran-pemulihan-aceh #bencana-aceh-2025 #rekonstruksi-aceh #rehabilitasi-sumatra-utara #kerusakan-infrastruktur-aceh #jaringan-komunikasi-aceh #pemulihan-listrik-aceh #ru
(Bisnis.Com - Terbaru) 07/12/25 21:24
v/64117/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.
Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.
"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).
Di Aceh, terang Suharyanto, masih terdapat dua kabupaten yang terisolasi dan terdampak cukup berat. Terdapat akses jalan nasional yang juga masih putus.
Adapun dari segi komunikasi, sebanyak 15 dari 17 kabupaten/kota sudah pulih dan beberapa di antaranya menggunakan jaringan WiFi Starlink.
"Tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi," terang Suharyanto.
Adapun mengenai listrik, pemulihan sudah mencapai sekitar 81%.
Di sisi lain, jumlah rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546 bangunan baik rusak berat, sedang dan ringan. Kategori rusak berat termasuk yang tersapu oleh banjir.
Kemudian, pemerintah mencatat ada dua kabupaten di Sumatra Utara yang masih terisolasi dari 17 yang terdampak.
Mengenai jaringan komunikasi, tingkat pemulihannya sudah mencapai 100% atau lebih baik dari Aceh, begitu pula dengan pemulihan listrik.
"Data sementara wilayah Sumatra Utara kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, ini mengembalikan kondisi semula, rehabilitas, rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun. Data ini masih terus kami perbaiki secara terus menerus," ujarnya.
Tidak berbeda jauh dengan Sumatra Utara, pemerintah mencatat masih ada dua kabupaten di Sumatra Barat yang perlu penanganan khusus. Komunikasi di provinsi tersebut juga sudah mencapai 100%, sebagaimana juga pasokan listrik.
"Untuk Sumatra Barat, hasil penghitungan sementara Kementerian PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun," terang Suharyanto.
ARAHAN PRABOWO
Adapun Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk memulihkan daerah terdampak bencana.
"Kemampuan kita ada, kita lakukan dengan teliti dan manajemen yang baik," ujar Prabowo dalam rapat tersebut.
Pada hari ini Prabowo telah memantau kondisi terkini penanggulangan bencana di Aceh. Dia menyebut telah memantau langsung di antaranya pembangunan jembatan yang lumpuh, di mana pekerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan TNI.
Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa masih banyak kondisi yang cukup memprihatinkan, termasuk kondisi sawah dan sistem irigasi.
"Bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, yang besar-besar maupun yang kecil," paparnya.
Prabowo turut berpesan perlunya pembangunan kembali rumah masyarakat. Dia menyebut pemerintah harus ikut membantu pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat.
"Tetapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif responsif, di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam," pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)