Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi penyediaan lahan di kawasan hutan dalam proses pemulihan pascabencana Sumatra, selama dibutuhkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam Rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang digelar di Kementerian Dalam Negeri pada Senin (23/2/2026) mengemukakan bahwa sejauh ini Kemenhut telah menerapkan mekanisme pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk hunian sementara.

Adapun untuk hunian tetap, terdapat mekanisme pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hingga saat ini belum terdapat usulan lokasi kawasan hutan untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap,” kata Rohmat, dikutip dari siaran pers, Selasa (24/2/2026).

Kemenhut juga telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum terkait permohonan penggunaan kawasan hutan untuk area penimbunan kayu, pembangunan sabo dam, penyediaan air baku, serta penanganan jalan dan jembatan yang melintasi kawasan hutan. Rohmat mengatakan usulan tersebut akan segera diproses sesuai ketentuan.

Kemenhut sendiri memiliki dua tugas utama dalam Satgas, yakni penanggung jawab dalam pembersihan kayu dan memfasilitasi penyediaan lahan.

Terkait pembersihan kayu, Kemenhut telah menerbitkan kebijakan pemanfaatan kayu hanyutan untuk mendukung pemulihan pascabencana serta membentuk Tim Percepatan Pembersihan Kayu Terbawa Banjir di tiga provinsi terdampak. Tim ini melibatkan pemerintah daerah, UPT Kementerian Kehutanan, serta unsur TNI dan Polri.

Salah satu contoh percepatan dilakukan di Pantai Padang, Sumatra Barat, dengan pembersihan sepanjang 8 kilometer. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Padang, BUMN PT Semen Padang, dan masyarakat. Kayu hasil pembersihan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian sementara, kebutuhan masyarakat, serta bahan bakar industri.

Pembersihan juga dilakukan di daerah aliran sungai (DAS) Garoga di Sumatra Utara, di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang, serta di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Di Langkahan, terdapat tumpukan kayu dengan volume sekitar 1 juta meter kubik di area seluas kurang lebih 36 hektare yang tersebar di lima titik dan telah ditangani.

Di Desa Geudembak, Kecamatan Langkahan, Kementerian Kehutanan menyediakan kayu untuk pembangunan hunian sementara dengan bekerja sama dengan Rumah Zakat dan tim Universitas Gadjah Mada dalam aspek rekayasa konstruksi.

Sebanyak 103 unit hunian sementara direncanakan dibangun. Hingga saat ini, 66 unit telah selesai dan 37 unit dalam proses pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar seluruh kader partai bisa bergotong royong menolong korban bencana alam di Sumatra.

Hal itu disampaikan Megawati saat membuka pidatonya dalam rangka HUT ke-53 dan Rakernas I 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Mengawali pidatonya, Presiden ke-5 RI itu berbelasungkawa terhadap bencana banjir dan longsor di tiga wilayah mulai dari Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Doa dan solidaritas kita panjatkan bagi para korban, serta kekuatan dan ketabahan bagi seluruh keluarga yang terdampak," kata Megawati.

Selanjutnya, Megawati mengatakan bahwa pemulihan bencana tersebut tak bisa dilakukan secara singkat. Bahkan, dia menilai pemulihan bencana itu bisa lebih dari satu tahun.

Oleh sebab itu, Megawati meminta seluruh kader PDIP agar terlibat dalam masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra.

"Membangun kembali satu tahun tidak bisa. Apakah bisa diam saja. Mereka itu saudara-saudara kita. Jangan ragu menolong sesama. Buktikan kalian orang PDIP. Mau? Buktikan," tutur Megawati.

Jika diperlukan, kata Megawati, kadernya bisa melihat secara langsung ke wilayah terdampak untuk memberikan bantuan kemanusiaan di daerah bencana.

"Pergi ke sana lihat keadaan di sana kalau merasa sebangsa dan setanah air untuk bergotong royong," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang mempercepat pemulihan bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp59,25 triliun.

Tito mengatakan penanganan terberat berada di Aceh Tamiang karena pemerintahan belum berjalan efektif begitupun pergerakan ekonomi belum berjalan maksimal.

"Kalau untuk pemulihan sampai selesai diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun. Masing-masing Rp33,75 untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatra Utara," kata Tito saat rapat bersama pimpinan DPR dan Satgas Pemulihan Pascabencana, Selasa (30/12/2025).

Sedangkan, katanya, di Sumatra Utara pemulihan berangsur cepat di mana hanya tersisa 5 wilayah yang harus dipulihkan. Sementara di Sumatra Barat terdapat 3 wilayah mendapatkan perhatian intens.

Penyaluran uang pascabencana diperuntukan untuk memperbaiki kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, sampai jembatan. Menurutnya, fokus penanganan adalah pembersihan di sejumlah wilayah, salah satunya dengan menambah pasukan TNI-Polri.

"Nomor satu sekali terutama di Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, pembersihan harus betul-betul dimobilisasi. Kemudian TNI sudah nambah pasukan, Polri juga sudah nambah pasukan, dan kemudian menghidupkan kembali pemerintahan, terutama Tamiang," jelasnya.

Dia menilai Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang harus mendapatkan atensi lebih. Terlebih, katanya, presiden direncanakan hadir pada awal tahun 2026.

Sementara itu, bantuan bagi rumah terdampak mendapatkan bantuan Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta rusak berat atau hilang. Untuk skema penyaluran bantuan tersebut, dia menyarankan agar satu pintu melalui BNPB.

"Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB, karena BNPB yang akan membayarkan. BNPB menjadi leading untuk data ini, mengambil data dari Pemda, kemudian data dari BPS, setelah itu divalidasi cepat oleh Polri, Kejaksaan, dan BPKP Perwakilan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap pihaknya telah membuka layanan servis dan cuci motor gratis bagi korban bencana di Sumatra.

Dia menyampaikan layanan ini merupakan upaya kepolisian untuk membantu percepatan pemulihan kegiatan masyarakat terdampak.

"Kami juga membuka pelayanan servis dan cuci motor gratis untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin kemarin sempat rusak untuk bisa digunakan," ujar Sigit di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

Berdasarkan data Polri, sejauh ini total ada 1.865 unit sepeda motor yang telah dilakukan pencucian maupun servis oleh kepolisian sejak 10-27 Desember 2025.

Ribuan motor itu ditangani di tiga wilayah bencana mulai dari Polda Aceh 120 unit, Polda Sumatra Utara 941 unit dan Polda Sumatra Barat 804 unit.

"Paling tidak [layanan cuci dan servis motor] bisa membantu operasional kegiatan masyarakat untuk segera pulih," imbuhnya.

Adapun, Sigit juga mengemukakan bahwa total anggota yang telah disiagakan oleh Polri mencapai 10.759 personel. Jumlah itu terhitung hingga Senin (29/12/2025).

"Total saat ini sudah ada 10.759 dan kita sudah persiapkan personel berikutnya manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan," pungkas Sigit.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berjanji bakal memasang perangkat Starlink ini untuk pengungsi Gayo Lues, Aceh.

Gibran memastikan pemerintah akan segera merespons keluhan masyarakat dengan menyiapkan Starlink agar komunikasi warga tetap terjaga.

“Nanti kita pasangkan Starlink supaya internet bisa segera digunakan. Listrik, BBM, dan jaringan komunikasi kita percepat semuanya,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Selain fasilitas komunikasi, Gibran juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk merenovasi rumah rusak untuk percepatan pemulihan bencana di Sumatra.

Mantan Wali Kota Solo itu memastikan pembangunan rumah warga terdampak bakal dilakukan di lokasi yang lebih aman. Oleh sebab itu, lokasi pembangunan bakal ditentukan pemerintah.

“Pak Presiden sudah beberapa kali turun langsung ke lokasi bencana dan berkomitmen membangun kembali rumah-rumah warga. Lokasinya nanti ditentukan bersama pemerintah daerah, yang penting aman bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sekadar informasi, peninjauan Gibran ke sejumlah titik di Aceh dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak serta penanganan infrastruktur vital pascabencana tertangani secara cepat dan tepat.

Adapun, turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini di antaranya Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Aminuddin Ma’aruf, hingga Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Gibran Rakabuming juga menerima laporan soal 95 jembatan terputus saat melakukan kunjungan di Aceh.

Gibran mengatakan bahwa perbaikan puluhan jembatan ini merupakan tugas dari pemerintah pusat agar pemberian bantuan bisa lebih lancar.

“Tadi dilaporkan ke saya, ada 95 jembatan yang terputus. Jadi, ini PR untuk kami dari [pemerintah] pusat agar segera memperbaiki jembatannya, supaya arus logistik, sembako, dan BBM bisa kembali lancar,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

Dia menambahkan kunjungan ini merupakan upaya mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan infrastruktur yang terdampak.

Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini juga mengimbau kepada seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dan berbagai pihak terkait lainnya.

“Nanti kita gotong royong semua ya dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri juga, jadi saya mohon warga di sini benar-benar diprioritaskan,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk terus memantau langsung perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

Kepala Negara menyatakan akan mengunjungi daerah terdampak bencana secara rutin guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyebutkan dirinya telah beberapa kali meninjau langsung lokasi bencana, yakni tiga kali ke Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat.

Dia juga memastikan akan kembali mengunjungi wilayah-wilayah tersebut dalam waktu dekat.

“Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.

Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan bahwa kondisi bencana yang terjadi harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi, mengingat perubahan cuaca dan dampak perubahan iklim telah menjadi persoalan global.

Menurutnya, tantangan tersebut menuntut pemerintah dan masyarakat untuk semakin kuat, tegar, dan siap dalam menghadapi bencana.

Selain itu, Prabowo mengajak seluruh peserta sidang untuk terus memanjatkan doa dan rasa syukur atas kesehatan serta kedamaian yang masih diberikan, sembari tetap mengingat dan membantu saudara-saudara yang tengah mengalami musibah di berbagai daerah.

“Saudara-saudara sekalian, keadaan bencana ini saya kira sekarang merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan, karena memang masalah perubahan cuaca, climate change yang memengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap anggaran penanganan bencana di wilayah Sumatra mencapai lebih dari Rp50 triliun.

AHY menuturkan, angka tersebut baru merupakan kalkulasi awal dan posisinya dapat berubah seiring dengan diperbaruinya data di lapangan.

"Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 triliun sekian. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," kata AHY di sela-sela agenda Balairung Dialogue 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

AHY menyebut saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam melakukan kalkulasi penanganan bencana.

Pada saat yang sama, pemerintah juga tengah memperpanjang periode tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Sehingga, penanganan masih akan terus dilakukan.

"Nah di sinilah akan membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Jadi, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami semua disuruh menghitung, disuruh mempersiapkan dengan baik dan tentunya segera mengeksekusi di lapangan," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai tersebut merupakan perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

Di Aceh, terang Suharyanto, masih terdapat dua kabupaten yang terisolasi dan terdampak cukup berat. Terdapat akses jalan nasional yang juga masih putus.

Adapun dari segi komunikasi, sebanyak 15 dari 17 kabupaten/kota sudah pulih dan beberapa di antaranya menggunakan jaringan WiFi Starlink.

"Tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi," terang Suharyanto.

Adapun mengenai listrik, pemulihan sudah mencapai sekitar 81%.

Di sisi lain, jumlah rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546 bangunan baik rusak berat, sedang dan ringan. Kategori rusak berat termasuk yang tersapu oleh banjir.

Kemudian, pemerintah mencatat ada dua kabupaten di Sumatra Utara yang masih terisolasi dari 17 yang terdampak.

Mengenai jaringan komunikasi, tingkat pemulihannya sudah mencapai 100% atau lebih baik dari Aceh, begitu pula dengan pemulihan listrik.

"Data sementara wilayah Sumatra Utara kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, ini mengembalikan kondisi semula, rehabilitas, rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun. Data ini masih terus kami perbaiki secara terus menerus," ujarnya.

Tidak berbeda jauh dengan Sumatra Utara, pemerintah mencatat masih ada dua kabupaten di Sumatra Barat yang perlu penanganan khusus. Komunikasi di provinsi tersebut juga sudah mencapai 100%, sebagaimana juga pasokan listrik.

"Untuk Sumatra Barat, hasil penghitungan sementara Kementerian PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun," terang Suharyanto.

ARAHAN PRABOWO

Adapun Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk memulihkan daerah terdampak bencana.

"Kemampuan kita ada, kita lakukan dengan teliti dan manajemen yang baik," ujar Prabowo dalam rapat tersebut.

Pada hari ini Prabowo telah memantau kondisi terkini penanggulangan bencana di Aceh. Dia menyebut telah memantau langsung di antaranya pembangunan jembatan yang lumpuh, di mana pekerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan TNI.

Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa masih banyak kondisi yang cukup memprihatinkan, termasuk kondisi sawah dan sistem irigasi.

"Bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, yang besar-besar maupun yang kecil," paparnya.

Prabowo turut berpesan perlunya pembangunan kembali rumah masyarakat. Dia menyebut pemerintah harus ikut membantu pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat.

"Tetapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif responsif, di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam," pungkasnya.