#30 tag 24jam
Mencari Penanggung Jawab Biaya Pemulihan Bencana Banjir Sumatra Rp51,82 Triliun
Pemulihan bencana di Sumatra membutuhkan anggaran hingga Rp51,82 triliun, wilayah Aceh mengalami kerusakan terberat. [850] url asal
#bencana-sumatra #biaya-pemulihan-bencana #aceh-sumatra-utara #sumatra-barat-bencana #anggaran-pemulihan-bencana #kerusakan-aceh #kabupaten-terisolasi-aceh #jaringan-komunikasi-aceh #rumah-rusak-aceh
(Bisnis.Com - Terbaru) 10/12/25 11:03
v/67461/
Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat tak hanya menyisakan korban jiwa dan luka. Wilayah yang menyimpan kekayaan biodiversitas itu kini juga harus menanggung beban biaya pemulihan dengan nilai menembus puluhan triliun.
Estimasi sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula mencapai Rp51,82 triliun.
Apabila mengacu pada nilai perkiraan tersebut, Aceh menempati posisi teratas sebagai wilayah terdampak dengan kerusakan terbesar, dengan kebutuhan dana sekitar Rp25,41 triliun.
"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," kata Kepala BNPB Suharyanto pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh pada Minggu (7/12/2025).
Di Aceh, terang Suharyanto, masih terdapat dua kabupaten yang terisolasi dan terdampak cukup berat. Terdapat akses jalan nasional yang juga masih putus.
Adapun dari segi komunikasi, sebanyak 15 dari 17 kabupaten/kota di Aceh sudah pulih dan beberapa di antaranya menggunakan jaringan WiFi Starlink.
Di sisi lain, jumlah rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546 bangunan baik rusak berat, sedang dan ringan. Kategori rusak berat termasuk yang tersapu oleh banjir.
Kemudian, pemerintah mencatat ada dua kabupaten di Sumatra Utara yang masih terisolasi dari 17 yang terdampak.
Mengenai jaringan komunikasi, tingkat pemulihannya sudah mencapai 100% atau lebih baik dari Aceh, begitu pula dengan pemulihan listrik.
"Data sementara wilayah Sumatra Utara kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, ini mengembalikan kondisi semula, rehabilitasi, rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun. Data ini masih terus kami perbaiki secara terus menerus," ujarnya.
Tidak berbeda jauh dengan Sumatra Utara, pemerintah mencatat masih ada dua kabupaten di Sumatra Barat yang perlu penanganan khusus. Komunikasi di provinsi tersebut juga sudah mencapai 100%, sebagaimana juga pasokan listrik.
"Untuk Sumatra Barat, hasil penghitungan sementara Kementerian PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun," terang Suharyanto.
Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap bahwa kebutuhan anggaran penanganan bencana di wilayah Sumatra berpotensi bertambah melampaui Rp50 triliun.
AHY menuturkan, angka tersebut baru merupakan kalkulasi awal dan posisinya dapat berubah seiring dengan diperbaruinya data di lapangan.
"Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 triliun sekian. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," kata AHY di sela-sela agenda Balairung Dialogue 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
AHY menyebut saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam melakukan kalkulasi penanganan bencana.
Pada saat yang sama, pemerintah juga tengah memperpanjang periode tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Sehingga, penanganan masih akan terus dilakukan.
"Nah di sinilah akan membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Jadi, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami semua disuruh menghitung, disuruh mempersiapkan dengan baik dan tentunya segera mengeksekusi di lapangan," katanya.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Besarnya biaya pemulihan bencana di Sumatra menyisakan pertanyaan soal siapa yang akan bertanggung jawab menyediakan dana.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyatakan bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk memulihkan daerah terdampak bencana.
"Kemampuan kita ada, kita lakukan dengan teliti dan manajemen yang baik," ujar Prabowo dalam rapat dengan BNPB pada Minggu (7/12/2025).
Pada hari ini Prabowo telah memantau kondisi terkini penanggulangan bencana di Aceh. Dia menyebut telah memantau langsung di antaranya pembangunan jembatan yang lumpuh, di mana pekerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan TNI.
Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa masih banyak kondisi yang cukup memprihatinkan, termasuk kondisi sawah dan sistem irigasi.
"Bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, yang besar-besar maupun yang kecil," paparnya.
Prabowo turut berpesan perlunya pembangunan kembali rumah masyarakat. Dia menyebut pemerintah harus ikut membantu pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat.
"Tetapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif responsif, di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam," kata Prabowo.
Sementara itu, analisis yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap bahwa bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra telah berdampak bagi ekonomi regional dan nasional. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88% atau setara Rp2,04 triliun.
“Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29%. Selain itu, secara nasional, dampak kepada provinsi lainnya terdapat pada arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri yang juga melemah, terlebih Sumatra Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Sumatra,” katanya.
Celios menyebutkan kerugian ekonomi nasional Rp68,6 triliun ini lebih besar dibandingkan dengan sumbangan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebesar Rp16,6 triliun per Oktober 2025.
Selain itu, kerugian di Aceh yang menembus Rp2,04 triliun juga lebih besar dibandingkan PNBP tambang wilayah tersebut di angka Rp929 miliar hingga 31 Agustus 2025. Adapun sumbangan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Provinsi Aceh sebesar Rp12 miliar pada 2025 dan Minerba Rp56,3 miliar juga jauh lebih kecil dibandingkan kerugian tersebut.
“Pascabencana banjir di Sumatra, langkah nyata harus dilakukan pemerintah. Moratorium izin tambang baru termasuk perluasan serta moratorium perkebunan sawit, evaluasi total seluruh perusahaan yang memegang izin, tagih reklamasi agar bencana tidak berulang,” tulis Celios.
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Anggaran Rp51,82 Triliun, Prabowo: Kemampuan Kita Ada
Pemulihan bencana di Sumatra butuh Rp51,82 triliun, dengan Aceh paling terdampak. Pemerintah fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. [464] url asal
#pemulihan-bencana-sumatra #anggaran-pemulihan-aceh #bencana-aceh-2025 #rekonstruksi-aceh #rehabilitasi-sumatra-utara #kerusakan-infrastruktur-aceh #jaringan-komunikasi-aceh #pemulihan-listrik-aceh #ru
(Bisnis.Com - Terbaru) 07/12/25 21:24
v/64117/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.
Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.
"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).
Di Aceh, terang Suharyanto, masih terdapat dua kabupaten yang terisolasi dan terdampak cukup berat. Terdapat akses jalan nasional yang juga masih putus.
Adapun dari segi komunikasi, sebanyak 15 dari 17 kabupaten/kota sudah pulih dan beberapa di antaranya menggunakan jaringan WiFi Starlink.
"Tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi," terang Suharyanto.
Adapun mengenai listrik, pemulihan sudah mencapai sekitar 81%.
Di sisi lain, jumlah rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546 bangunan baik rusak berat, sedang dan ringan. Kategori rusak berat termasuk yang tersapu oleh banjir.
Kemudian, pemerintah mencatat ada dua kabupaten di Sumatra Utara yang masih terisolasi dari 17 yang terdampak.
Mengenai jaringan komunikasi, tingkat pemulihannya sudah mencapai 100% atau lebih baik dari Aceh, begitu pula dengan pemulihan listrik.
"Data sementara wilayah Sumatra Utara kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, ini mengembalikan kondisi semula, rehabilitas, rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun. Data ini masih terus kami perbaiki secara terus menerus," ujarnya.
Tidak berbeda jauh dengan Sumatra Utara, pemerintah mencatat masih ada dua kabupaten di Sumatra Barat yang perlu penanganan khusus. Komunikasi di provinsi tersebut juga sudah mencapai 100%, sebagaimana juga pasokan listrik.
"Untuk Sumatra Barat, hasil penghitungan sementara Kementerian PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun," terang Suharyanto.
ARAHAN PRABOWO
Adapun Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk memulihkan daerah terdampak bencana.
"Kemampuan kita ada, kita lakukan dengan teliti dan manajemen yang baik," ujar Prabowo dalam rapat tersebut.
Pada hari ini Prabowo telah memantau kondisi terkini penanggulangan bencana di Aceh. Dia menyebut telah memantau langsung di antaranya pembangunan jembatan yang lumpuh, di mana pekerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan TNI.
Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa masih banyak kondisi yang cukup memprihatinkan, termasuk kondisi sawah dan sistem irigasi.
"Bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, yang besar-besar maupun yang kecil," paparnya.
Prabowo turut berpesan perlunya pembangunan kembali rumah masyarakat. Dia menyebut pemerintah harus ikut membantu pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat.
"Tetapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif responsif, di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam," pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)