Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk mengubah skema penetapan upah minimum yang dituding sebagai biang keladi tingginya informalitas pekerja di Indonesia.

Laporan Bank Dunia menyoroti anomali di pasar tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan standar global. Berdasarkan Indeks Kaitz yang mengukur rasio upah minimum terhadap upah median pasar, Indonesia memiliki salah satu negara tingkat upah minimum tertinggi di dunia.

Pada 2022, rasio upah minimum Indonesia tercatat mencapai 124% terhadap upah median pasar, lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata negara OECD yang bertengger di level 55%.

Kenaikan upah minimum yang dinilai terlalu agresif dan melampaui laju pertumbuhan produktivitas ini membuat biaya kepatuhan perusahaan meroket. Sebagai respons rasional, perusahaan cenderung menghindari perekrutan formal, sehingga para pekerja terdampak pada akhirnya terserap ke dalam ekosistem informal dengan kondisi yang lebih rentan.

Bank Dunia mengungkapkan pada tahun-tahun setelah diterapkan upah minimum kabupaten yang lebih tinggi dari provinsi sekitarnya, proporsi pekerja yang setidaknya sesuai upah minimum menurun sebesar 3,4 poin persentase, tingkat pengangguran meningkat sebesar 2,7 poin persentase, dan tingkat pekerjaan penuh waktu turun sebesar 3,5 poin persentase.

Saran dari Bank Dunia

Untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan informalitas tersebut, Bank Dunia merekomendasikan pergeseran fundamental dalam regulasi pengupahan.

Pertama, pemerintah disarankan untuk melakukan rebranding atau penjenamaan ulang terhadap kebijakan upah minimum yang ada saat ini. Bank Dunia menilai kebijakan tersebut lebih akurat diubah statusnya menjadi "upah referensi" atau "upah acuan" yang sifatnya tidak mengikat, yang bertujuan memfasilitasi perundingan pekerja sektor formal tanpa menciptakan distorsi hukum dan beban kepatuhan palsu.

Kedua, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi konsep batas upah baru yang benar-benar difungsikan sebagai jaring pengaman bagi pekerja berupah rendah. Agar dapat berjalan berkelanjutan, batas bawah ini harus dikalibrasi secara ketat dengan tren produktivitas.

Untuk memastikan upah tidak mendistorsi pasar di wilayah berproduktivitas rendah, skema penetapan ini disarankan menggunakan Indeks Kaitz di tingkat provinsi.

Dengan demikian, batas upah dapat disesuaikan dengan realitas ekonomi lokal, memungkinkan upah naik secara proporsional seiring dengan membaiknya produktivitas tanpa harus mengorbankan ketersediaan lapangan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui adanya disparitas antara upah minimum provinsi (UMP) dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (21/1/2026).

“Jadi kalau kita lihat disparitas itu ada, perbandingan dengan KHL kita bisa lihat bersama-sama, ada yang sudah mendekati, ada yang masih jauh,” kata Yassierli.

Dia lantas menampilkan data perbandingan UMP 2026 di 38 provinsi dengan perhitungan KHL masing-masing daerah. Mayoritas UMP di daerah masih berada di bawah KHL, termasuk DKI Jakarta yang memiliki UMP Rp5,73 juta, sedangkan KHL tercatat sebesar Rp5,89 juta.

Yassierli menggarisbawahi bahwa perhitungan KHL ini belum termaktub dalam suatu regulasi, tetapi baru bersifat estimasi dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia menyebut bahwa kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan menjadi dasar untuk menyesuaikan kenaikan UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) agar lebih proporsional dengan kebutuhan hidup layak dan faktor makroekonomi.

Kendati demikian, pihaknya tak menampik bahwa data KHL baru menyentuh level provinsi, belum mendetail hingga tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, Yassierli menyebut pengembangan data akan terus dilakukan.

“Kita terus akan mengembangkan bagaimana caranya menghitung kebutuhan hidup layak untuk level kota/kabupaten, karena ada isu juga terkait dengan disparitas antar kota/kabupaten. Sehingga kalau ada KHL, kita berharap ini bisa menjadi acuan,” ujarnya.

Adapun, penentuan nilai kebutuhan hidup layak masing-masing daerah untuk menentukan besaran UMP 2026 menuai kritik karena dinilai tidak melibatkan buruh. Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa survei KHL tersebut melibatkan BPS hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, proses tersebut mestinya diampu oleh Dewan Pengupahan.

“Dewan Ekonomi Nasional tidak punya hak konstitusi. Begitu pula BPS tidak punya hak konstitusi. Yang mempunyai hak konstitusi terhadap KHL adalah Dewan Pengupahan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Bisnis.com, BATAM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menyoroti keterlambatan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terbaru tentang pengupahan yang baru dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

Keterlambatan regulasi ini dinilai berdampak langsung terhadap kepastian usaha dan perencanaan biaya perusahaan untuk tahun depan.

Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid mengatakan secara historis penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) biasanya dilakukan pada 21 November, sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan paling lambat 18 Desember. Namun baru Desember ini aturan teknis dari pemerintah pusat diterbitkan.

"Kondisi ini membuat kami bertanya, kapan dewan pengupahan daerah akan mulai membahas upah minimum. Keterlambatan ini jelas merugikan dunia usaha," kata Rafki Rasyid di Batam, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, ketidakpastian upah minimum berdampak pada penentuan komponen biaya perusahaan untuk tahun 2026, termasuk penyusunan anggaran dan penandatanganan kontrak-kontrak baru yang terpaksa tertunda.

Apindo Batam juga menyoroti formula pengupahan dalam PP terbaru, khususnya penetapan nilai alfa di kisaran 0,5 hingga 0,9.

Rafki menilai rentang tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah yang cukup besar kepada pekerja, karena berpotensi mendorong kenaikan upah minimum yang tinggi setiap tahun.

"Dengan formula ini, seolah kontribusi pertumbuhan ekonomi lebih banyak berasal dari pekerja dibandingkan modal. Padahal berbagai kajian menunjukkan faktor modal justru memiliki peran dominan dalam pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Meski demikian, Apindo Batam menegaskan tetap menghormati keputusan pemerintah pusat. Rafki juga mengimbau agar serikat pekerja dan buruh dapat menerima formula pengupahan yang telah ditetapkan, serta menghindari aksi unjuk rasa yang berisiko mengganggu iklim usaha dan investasi.

"Kami berharap penentuan upah minimum dapat dibahas secara dialogis di meja dewan pengupahan. Saat ini kami menunggu jadwal resmi dari pemerintah daerah, baik Gubernur maupun Wali Kota," pungkas Rafki.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana melakukan penyesuaian kenaikan gaji atau upah minimum provinsi (UMP) 2026 tidak lagi mengikuti pola kenaikan tunggal seperti tahun sebelumnya.

Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan:

⦁ kemampuan ekonomi daerah,

⦁ tingkat kesejahteraan lokal,

⦁ pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan UMP 2026 di kisaran 8,5%–10,5%. Usulan tersebut dihitung berdasarkan:

⦁ inflasi Oktober 2024–September 2025: 3%–3,26%,

⦁ asumsi pertumbuhan ekonomi: 5,2%,

⦁ indeks tertentu sesuai putusan MK.

Berikut simulasi jika kenaikan UMP memakai usulan KSPI:

Jika naik 8,5%, UMP Jakarta saat ini: Rp5.396.761 dan ditambah 8,5%, maka

Rp5.396.761 × 8,5% = Rp458.725

Prediksi UMP Jakarta baru:

Rp5.396.761 + Rp458.725 = Rp5.855.486

Jika naik UMP Jakarta 2026 naik 10,5%, maka

Tambahan 10,5%:

5.396.761 × 10,5% = Rp566.660

Prediksi UMP Jakarta baru:

Rp5.963.421

(Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mematangkan perumusan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang akan diumumkan secara resmi pada November 2025.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap finalisasi formula dan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan mekanisme pengupahan, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian formula baru untuk tahun depan.

Dia tidak menampik kemungkinan adanya perubahan formula penghitungan UMP tahun depan, tetapi belum bersedia membeberkan lebih jauh aspek apa yang akan disesuaikan dari formula lama.

“Masih kita kaji terus. Itu kan tiap tahun begitu kita, jadi itulah fungsi dialog sosial itu dilakukan. Jangan lupa ada Dewan Pengupahan Nasional yang nanti lebih banyak berperan,” katanya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal perumusan UMP 2026 yang mendekati tenggat pengumuman pada November nanti.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa penentuan UMP yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan dapat dijalankan kembali, mengingat adanya kebaruan dalam beberapa variabel.

“Ya sebenarnya kan kita sudah punya rumus-rumus yang lalu. PP No. 51/2023 saja dijalankan. Saya lihat dari serikat pekerjanya juga begitu, memang ada alternatif yang lebih bagus lagi?” katanya di Jakarta belum lama ini.

Dia memaparkan, regulasi tersebut mengatur komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berupa variabel alfa dalam menentukan besaran kenaikan upah.

Apabila rumus tersebut kembali diterapkan, Bob menilai besaran kenaikan UMP dapat disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ada.

“Pakai rumus di PP yang terakhir saja, kan ada inflasi plus alfa. Faktor produktivitas tenaga kerja 20% sampai 30%. Tinggal dikalikan saja dengan pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Kendati demikian, Bob tidak memaparkan lebih lanjut mengenai usulan kenaikan UMP 2026 dari kalangan pengusaha. Dia menyebut hal ini merupakan kewenangan Dewan Pengupahan.

“Rumusnya saya belum tahu, kan lagi dibahas sama Dewan Pengupahan. Apakah akan menggunakan rumus baru atau apa, kita belum tahu itu,” pungkas Bob.