Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengantisipasi perluasan kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal pada Oktober 2026 melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Kepala BPJPH Haikal Hasan (Babe Haikal) mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Barang (halal) yang masuk ke Indonesia, diperjualbelikan, didistribusikan, diedarkan itu wajib bersertifikat halal,” kata Babe Haikal di Kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kewajiban tersebut mencakup penetapan status produk, baik halal maupun non-halal, yang harus dinyatakan melalui sertifikasi dan pelabelan sesuai ketentuan.

Babe Haikal menjelaskan kewajiban sertifikasi halal mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang gunaan lainnya.

Ia menyebut perluasan ketentuan pada Oktober 2026 antara lain mencakup meat bone meal, tekstil, dan barang gunaan lain yang bersentuhan langsung dengan kulit.

“Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang,” ujarnya.

Menurut dia, BPJPH perlu melakukan antisipasi agar produk yang belum memiliki label halal atau non-halal tidak telanjur beredar ketika ketentuan tersebut berlaku.

Babe Haikal mengatakan BPJPH telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina Indonesia (Barantin), serta akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Ia menjelaskan koordinasi tersebut juga mencakup integrasi data dan informasi khususnya dengan pihak Barantin, agar pemerintah dapat mengetahui komoditas yang masuk, termasuk status halal atau non-halalnya.

Menurutnya, pemeriksaan halal dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sejak negara asal melalui mekanisme inspeksi.

“Di negara asal itu kita sedang buat dan sudah kita uji coba di beberapa negara namanya inspeksi,” tuturnya.

Ia menyebut uji coba inspeksi telah dilakukan di Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, China, dan Korea.

BPJPH juga mengantisipasi laporan adanya temuan meat bone meal yang mengandung porcine sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap komoditas yang masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa produk non-halal tetap dapat masuk ke Indonesia, tetapi wajib diberi label non-halal.

“Semua boleh masuk karena kita negara yang bebas. Yang halal kasih (label) halal, yang non-halal kasih (label) non-halal,” ucap Babe Haikal.

BPJPH mencatat jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia telah mencapai lebih dari 9,6 juta produk hingga 2025, dengan total jutaan sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional.

Selain itu, program percepatan sertifikasi halal juga terus diperluas, termasuk melalui pemberian kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis pada 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menandatangani tiga regulasi sekaligus pada peringatan Hari Buruh atau May Day 2026. Langkah tersebut merupakan bukti keberpihakan negara kepada buruh.

Tiga regulasi tersebut yakni Keppres Nomor 10 Tahun 2026 yang secara resmi membentuk Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Kedua, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan tarif aplikator ojek online (Ojol) menjadi maksimal 8%, mendongkrak pendapatan pengemudi ke angka minimal 92%.

Ketiga, Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk perlindungan awak kapal perikanan.

"Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," ujar Prabowo di hadapan para buruh di Monas, Jumat (1/5/2026).

Selain regulasi, Prabowo juga menjanjikan skema perumahan buruh dengan cicilan hingga 40 tahun dan akses kredit berbunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank pelat merah.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5 persen satu tahun," ucapnya.

Di tengah pidato yang sarat keberpihakan kepada buruh, Prabowo secara eksplisit meminta massa tidak menempatkan pengusaha sebagai musuh. Prabowo menyebut investasi adalah prasyarat lapangan kerja.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai Presiden secara sadar memilih untuk tidak bermain di satu sisi saja. Di satu sisi, Prabowo menyampaikan hak-hak buruh. Di sisi lain tidak boleh membenci pengusaha.

"Presiden Prabowo dalam pidatonya berusaha untuk balance. Dia menyampaikan hak-hak buruh yang bagus-bagus, bahkan spesial untuk pengemudi ojek online, dia bicara juga tentang rumah untuk buruh. Di sisi yang lain dia mengatakan kita tidak boleh benci kepada pengusaha, kita tidak boleh benci sama orang kaya. Ini hal yang baik," ungkapnya.

Hendri Satrio menambahkan yang terpenting adalah tindak lanjut dari penandatanganan regulasi tersebut. "Tantangannya satu yaitu follow up-nya gimana. Bakal dilaksanakan atau tidak instruksi-instruksi Presiden saat beliau menyampaikan pidato atau pesan komunikasinya. Kita tunggu saja," katanya.

Sudarsono Soedomo

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University

INDONESIA saat ini berada dalam persimpangan jalan yang kritis. Di satu sisi, pemerintah secara agresif menawarkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan regulasi untuk menarik investasi global.

Namun, di sisi lain, muncul gejala mengkhawatirkan yang berpotensi menjadi 'hantu' baru bagi stabilitas proyek investasi: penegakan hukum lingkungan yang tidak berbasis sains dan berujung pada ketidakpastian hukum yang masif.

Akhir-akhir ini, narasi mengenai tuntutan ganti rugi kerusakan lingkungan hidup telah menciptakan kegaduhan di kalangan pelaku usaha.

Bukan karena para investor tersebut anti-lingkungan atau enggan memikul tanggung jawab, melainkan karena cara perhitungan kerugian yang diterapkan telah jauh menyimpang dari prinsip keadilan dan logika ekonomi, bahkan cenderung menjadi alat pemerasan yang terselubung.

Distorsi Permen LH No. 7 Tahun 2014

Akar permasalahan ini berpulang pada distorsi penerapan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014. Seharusnya, regulasi ini menjadi pedoman teknis untuk mengkalkulasi dampak kerusakan.

Namun dalam praktiknya, contoh angka-angka yang tercantum di dalamnya seringkali dipaksa masuk ke dalam skenario penegakan hukum seolah-olah merupakan tarif tetapan (fixed tariff) yang bersifat kaku.

Yang lebih memprihatinkan adalah kompetensi pihak-pihak yang melakukan penghitungan. Seringkali, proses ini dilakukan oleh oknum atau tim yang tidak memiliki keahlian teknis mendalam di bidang ekonomi lingkungan, hidrologi, atau toksikologi.

Hasilnya adalah angka-angka kerugian yang 'fantastis' dan tidak masuk akal akibat terjadinya double counting bahkan triple counting. Sebagai contoh, dalam satu kasus, biaya pemulihan lahan dihitung, lalu ditambah lagi nilai jasa ekosistem yang seharusnya sudah terakomodasi dalam biaya pemulihan tersebut.

Total nominal tuntutan yang melambung tinggi ini tidak hanya memukul arus kas perusahaan, tetapi juga merusak kepastian return on investment (ROI) yang telah diproyeksikan.

Kriminalisasi Korban dan Prediksi El Nino

Dinamika ini menjadi semakin berbahaya ketika penegakan hukum lingkungan dijadikan alat untuk mencari 'kambing hitam' atas bencana alam. Momentum banjir bandang di Sumatera beberapa waktu lalu adalah contoh nyata.

Alih-alih mengkaji faktor alam dan tata ruang yang kompleks, aparat penegak hukum dengan mudahnya menunjuk sejumlah pihak sebagai penyebab dan menuntut ganti rugi lingkungan dengan nilai yang sangat tinggi.

Ancaman ini akan membesar seiring dengan datangnya fenomena El Nino tahun ini. Potensi maraknya kebakaran lahan menjadi time bomb bagi para investor sektor lahan.

Dalam banyak kasus sebelumnya, logika hukum dibalik: pemegang hak atas tanah—yang justru menjadi korban kebakaran—dituduh sebagai pelaku dan dipaksa menanggung biaya kerusakan lingkungan yang tidak mereka perbuat.

Logika 'pencemar membayar' (polluter pays principle) berubah menjadi 'siapa yang kebakaran, dia yang membayar'. Hal ini menciptakan risiko liability yang tidak terukur (unlimited liability) bagi investor, di mana mereka tidak hanya berhadapan dengan risiko bisnis, tetapi juga risiko sistem peradilan yang tidak dapat diprediksi.

Darurat Validitas Ilmiah

Isu kerugian lingkungan di Indonesia telah memasuki fase darurat validitas. Jika negara ingin mempertahankan kredibilitasnya sebagai tuan rumah investasi yang ramah lingkungan namun berkeadilan, maka diperlukan langkah transformasi yang radikal.

Pertama, penerapan Permen LH 7/2014 harus dihentikan penggunaannya sebagai 'buku tarif'. Setiap kasus kerusakan lingkungan harus diperlakukan sebagai kasus unik yang memerlukan kajian ilmiah spesifik, bukan sekadar 'copy-paste' rumusan angka.

Kedua, dan ini adalah poin paling krusial, proses penghitungan kerugian lingkungan harus melibatkan lembaga ilmiah independen, bahkan jika perlu melibatkan lembaga internasional yang memiliki standar kredibilitas tinggi. Pengadilan tidak boleh lagi menerima 'pakar' yang memberikan kesaksian tanpa dasar metodologi yang dapat diverifikasi secara internasional.

Kesimpulan bagi Investor

Bagi investor papan atas, situasi ini mengirimkan sinyal peringatan yang jelas: risiko investasi di Indonesia kini tidak lagi bersifat komersial semata, tetapi juga bersifat regulatory risk yang acak. Sebelum berinvestasi, khususnya di sektor ekstraktif dan berbasis lahan, diperlukan due diligence hukum yang sangat ketat terhadap potensi tuntutan kerugian lingkungan.

Pemerintah harus segera menyadari bahwa investasi membutuhkan kepastian, bukan ketakutan. Jika tuntutan kerugian lingkungan terus diperlakukan sebagai alat tekanan yang tidak ilmiah, maka Indonesia bukan hanya akan kehilangan investasi baru.

Tetapi juga akan mengusir investasi yang sudah ada. Keadilan bagi lingkungan hidup tidak boleh dicapai melalui cara yang tidak adil bagi pelaku usaha.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan sedang menyiapkan regulasi atau payung hukum untuk mengatur soal rencana impor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.

“Jadi sekarang tinggal instrumen bagaimana mengimpornya. Apakah langsung badan usaha atau ada BLU (Badan Layanan Umum). Ini dua opsi yang kami sedang siapkan payung regulasinya,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Yuliot menyampaikan terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.

Opsi pertama adalah mengimpornya langsung dari badan usaha milik negara (BUMN), kemudian opsi kedua adalah mengimpor melalui BLU.

Apabila menggunakan opsi pertama, Yuliot mengatakan terdapat konsekuensi tersendiri jika BUMN yang melakukan impor dari Rusia, menimbang BUMN sudah memiliki kontrak pengadaan minyak dengan pihak-pihak lain.

“Kemudian bagaimana pembiayaannya, itu kan konsekuensinya proses pengadaan. Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dahulu. Kalau ini kan skemanya adalah G-to-G (antarpemerintah),” kata Yuliot.

Oleh karena itu, opsi lainnya yang sedang dipertimbangkan adalah mengimpor melalui BLU. Ia berharap terdapat kemudahan, termasuk pembiayaan, apabila mengimpor melalui BLU.

“Ini juga lagi kami bahas antara kementerian/lembaga. Itu juga dengan badan usaha, termasuk bagaimana pada saat impor, jalur mana yang akan digunakan,” ujar Yuliot.

Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia mendapat komitmen 150 juta barel minyak dari Rusia dengan harga khusus, hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Hashim, mulanya Rusia menyetujui untuk segera mengirim 100 juta barel minyak ke Indonesia dengan harga khusus.

Apabila Indonesia masih membutuhkan tambahan, kata Hashim, maka Rusia akan menambah pasokan sebesar 50 juta barel minyak untuk Indonesia menghadapi gejolak ekonomi.

“Jadi dia (Prabowo) ke Moskow bukan untuk foya-foya. Dia ke Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin,” ujar Hashim.

Dengan demikian, Rusia menjadi alternatif pemasok energi ke Indonesia di tengah krisis energi yang saat ini sedang melanda dunia akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Keputusan pemerintah untuk mengejar aksesi OECD adalah pilihan strategis yang tepat untuk mendukung ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan dunia usaha mendukung proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ia menyebut aksesi OECD menjadi langkah strategis untuk mendorong Indonesia mencapai status negara maju pada 2045 melalui perbaikan tata kelola dan standar kebijakan.

“Keputusan pemerintah untuk mengejar aksesi OECD adalah pilihan strategis yang tepat untuk mendukung ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” ujar Anindya dalam seminar nasional terkait aksesi Indonesia ke OECD di Jakarta, Selasa.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan intensi untuk menjadi anggota OECD pada 2023, menerima peta jalan aksesi pada 2 Mei 2024, serta menyerahkan dokumen awal (initial memorandum) pada 3 Juni 2025 sebagai asesmen keselarasan regulasi nasional.

Saat ini, proses aksesi akan berlanjut ke tahap tinjauan teknis (technical review) yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026.

Ia menilai keanggotaan di OECD akan membantu meningkatkan koherensi regulasi dan standar pemerintahan Indonesia, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih dapat diprediksi oleh pelaku bisnis.

Menurut dia, kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi dunia usaha, mengingat investor sangat mempertimbangkan stabilitas kebijakan dan kualitas institusi dalam mengambil keputusan investasi.

Anindya mengungkapkan hasil survei Kadin menunjukkan hampir 50 persen pelaku usaha di Indonesia berencana melakukan ekspansi dalam enam bulan ke depan.

Namun, sekitar 20 persen responden masih menilai birokrasi dan regulasi sebagai kendala utama dalam menjalankan usaha.

“Pasar menghargai kepercayaan, investor menghargai kepastian, dan kepercayaan bertumpu pada kualitas institusi,” ucapnya.

Ia menambahkan aksesi OECD diharapkan dapat menjadi katalis untuk memperbaiki ekosistem usaha melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta standar kebijakan yang sejalan dengan praktik internasional.

Anindya menegaskan proses aksesi OECD bukan hanya agenda pemerintah, tetapi merupakan upaya bersama seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha.

“Ini bukan hanya upaya pemerintah, tetapi upaya seluruh negara, termasuk dunia usaha, untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kadin bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga meluncurkan OECD Private Sector Playbook sebagai panduan awal keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyatakan dukungan negaranya terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD, termasuk dalam mendorong keterlibatan sektor swasta dalam reformasi kebijakan.

Menurut dia, keterlibatan sektor swasta sejak awal dalam proses aksesi menjadi kunci agar reformasi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

“Aksesi OECD merupakan elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, memperbaiki regulasi, dan meningkatkan kepastian bagi dunia usaha,” ucap Jermey.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong penguatan regulasi industri air minum dalam kemasan (AMDK) agar lebih berwawasan lingkungan dan menjamin akses masyarakat terhadap air bersih.

Ia mengatakan Komisi VII tengah membentuk panitia kerja (Panja) untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air serta mengkaji dampak lingkungan dari aktivitas industri AMDK.

"Kita terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proses produksi industri AMDK ini agar memenuhi standar maupun prinsip keberlanjutan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, berbagai persoalan muncul dari praktik industri tersebut, mulai dari pengelolaan sumber air hingga keterbatasan akses masyarakat terhadap air bersih, termasuk persoalan limbah kemasan plastik.

"Sampah air kemasan (botol/gelas plastik) misalnya menjadi masalah lingkungan serius karena sulit terurai, menumpuk, dan mencemari ekosistem, terutama di kota besar,” ujar dia.

Chusnunia menyoroti hasil riset yang menunjukkan limbah AMDK masuk dalam tiga besar penyumbang sampah plastik di Indonesia.

Ia juga merujuk studi Net Zero Waste Management Consortium pada November 2023 yang mencatat sampah plastik air minum kemasan termasuk dalam sepuluh besar timbunan sampah di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, dan Samarinda.

Selain persoalan sampah, ia menilai penggunaan air baku dalam jumlah besar oleh industri AMDK juga berpotensi mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat sekitar.

"Industri AMDK seringkali mengambil air tanah secara besar-besaran untuk produksi, yang menyebabkan mata air warga mengering atau debitnya berkurang drastis akibatnya warga di sekitar pabrik air minum, termasuk pabrik asing di Subang, melaporkan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,”"ujarnya.

Untuk itu, Komisi VII DPR RI mendorong produsen AMDK meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah plastik, terutama pada jenis kemasan yang sulit didaur ulang serta berpotensi menimbulkan mikroplastik.

"Ke depan kita akan terus dorong agar produsen AMDK berperan lebih aktif dalam mengelola sampah plastik produknya terlebih beberapa jenis kemasan plastik tertentu, terutama yang mengandung senyawa khusus atau campuran material yang sulit didaur ulang," kata dia.

Ia mengatakan penguatan regulasi diperlukan agar industri tidak mengabaikan aspek keberlanjutan dan hak masyarakat atas air.

"Kami di Komisi VII DPR RI akan terus menyuarakan persoalan kelestarian lingkungan dan penataan industri AMDK agar tidak memanipulasi sumber daya air yang menjadi hak rakyat," ujar dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan aksesibilitas layanan transportasi udara bagi masyarakat..,

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia memastikan keberlangsungan layanan penerbangan tetap berjalan sesuai dengan implementasi regulasi penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) serta stimulus pajak pertambahan nilai (PPN) dari pemerintah guna menjaga stabilitas industri penerbangan nasional.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan, hal itu dilakukan pihaknya menyikapi dinamika industri penerbangan global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik serta fluktuasi harga bahan bakar termasuk avtur.

Maskapai itu memastikan keberlangsungan layanan penerbangan tetap terjaga sejalan dengan implementasi dukungan kebijakan Pemerintah melalui KM 83 Tahun 2026 terkait penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) pada tarif penumpang kelas ekonomi domestik, serta rencana pemberian stimulus berupa PPN 11 persen yang ditanggung pemerintah.

"Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan aksesibilitas layanan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas ekosistem industri aviasi nasional," kata Glenny.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator.

"Evaluasi akan dilakukan secara berkala seiring dengan perkembangan harga avtur yang terus bergerak dinamis," ujarnya.

Di tengah tekanan industri yang masih berlanjut, perusahaan itu juga mempersiapkan langkah-langkah mitigasi melalui pengkajian optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan di sejumlah rute, sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas kapasitas dan keberlangsungan operasional.

Ke depan, Garuda Indonesia akan terus mencermati perkembangan geopolitik dan dinamika industri aviasi global, serta memastikan setiap langkah penyesuaian dilakukan secara adaptif guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa, lanjut Glenny mengatakan, Garuda Indonesia berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan layanan penerbangan yang aman, terpercaya, dan senantiasa hadir memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.

"Sebagai bagian dari mandat strategis dalam mendukung konektivitas nasional demi kepentingan bangsa," kata Glenny.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah menetapkan aturan baru terkait pengelolaan barang di kawasan pabean yang mulai berlaku pada 1 April 2026. Regulasi ini diharapkan meningkatkan kepastian hukum sekaligus mempercepat proses penyelesaian barang impor dan ekspor.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Budi Prasetiyo mengatakan aturan tersebut memberikan kejelasan mekanisme penanganan barang.

“Melalui PMK Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Dalam proses kepabeanan, setiap barang yang masuk atau keluar Indonesia melalui pelabuhan, bandara, maupun kantor pos internasional akan ditempatkan sementara di Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Pada tahap ini, pemilik barang wajib menyelesaikan kewajiban administratif seperti penyampaian dokumen, pemenuhan perizinan, dan pembayaran pungutan negara.

Barang hanya dapat berada di TPS dalam jangka waktu tertentu untuk menghindari penumpukan yang dapat menghambat arus logistik. Jika kewajiban tidak dipenuhi hingga batas waktu, barang dapat berstatus tidak dikuasai, dikuasai negara, atau menjadi milik negara.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 yang menggantikan aturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 178 Tahun 2019. Regulasi ini diundangkan pada 31 Desember 2025 dan mulai berlaku 90 hari setelahnya.

Aturan baru ini dilatarbelakangi tingginya volume barang yang tidak diselesaikan kewajibannya serta kebutuhan pengaturan lebih rinci, termasuk untuk barang berupa uang tunai dan kerja sama pemusnahan dengan pihak lain.

Sejumlah ketentuan baru yang diatur antara lain mekanisme lelang ulang, pengelolaan barang di kawasan perdagangan bebas, pemberian imbalan jasa pralelang, hingga kebijakan pemblokiran akses kepabeanan bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban.

Selain itu, regulasi ini juga mempercepat proses penyelesaian barang melalui penambahan kriteria barang yang dapat langsung dimusnahkan tanpa lelang serta pelimpahan sebagian kewenangan kepada pejabat di lingkungan Bea Cukai.

Pemerintah mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami kewajiban kepabeanan agar tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan. Dengan penerapan aturan ini, diharapkan pengelolaan barang di kawasan pabean menjadi lebih efektif, transparan, dan mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong regulasi bongkar muat yang mendukung iklim investasi bagi dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Bidang (WKU) Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin berupaya menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pihak guna menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.

“Dengan adanya regulasi dan aturan yang jelas, kita ingin para pelaku usaha merasa nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya,” kata Andi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kadin menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan Ship to Ship (STS) Transfer di wilayah pelabuhan Indonesia. FGD ini diselenggarakan seiring munculnya berbagai dinamika dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat, khususnya pada lokasi STS transfer di pelabuhan laut Indonesia.

Dinamika tersebut dinilai berdampak terhadap operasional pelabuhan, aktivitas kapal, para pemangku kepentingan, tenaga kerja, hingga aspek persaingan usaha.

Melalui forum ini, Kadin Indonesia mempertemukan kementerian/lembaga terkait serta para pelaku usaha untuk membahas berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus merumuskan langkah kebijakan yang konstruktif.

Andi mengatakan Kadin menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan dengan regulasi kegiatan bongkar muat kapal STS. Berbagai persoalan di lapangan dapat diselesaikan melalui dialog dan diskusi bersama antar pemangku kepentingan. Selain itu, Kadin juga menekankan pentingnya upaya menekan biaya logistik agar Indonesia mampu bersaing dalam penyediaan rantai pasok, khususnya di sektor energi seperti industri batu bara di wilayah Kalimantan.

Sementara itu, Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi RI Tri Aditya Putra mengatakan pihaknya terus mendorong perbaikan tata kelola koperasi yang menyelenggarakan kegiatan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

Ia menilai diskusi yang melibatkan berbagai pihak sangat penting agar pemerintah memperoleh masukan yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ke depannya diskusi seperti ini juga perlu melibatkan semua pihak, baik pemangku kepentingan, pelaksana di lapangan, maupun pihak terkait lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan masukan yang komprehensif dan memberikan solusi terbaik bagi semua pihak,” katanya.

Dari sisi ketenagakerjaan, Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Yuli Adiratna menekankan pentingnya kepastian perlindungan bagi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

Menurutnya, perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, jaminan keselamatan kerja, serta kepastian terkait pengupahan dan waktu kerja.

“Bagaimana memastikan setiap tenaga kerja yang bekerja di kegiatan bongkar muat memiliki kompetensi yang memadai serta mendapatkan perlindungan yang cukup, baik dari aspek keselamatan kerja, pengupahan, maupun pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat,” ujar Yuli Adiratna.

Ia menambahkan bahwa perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi pekerja, tetapi juga bagi keberlanjutan usaha di sektor pelabuhan yang membuka banyak peluang kerja.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto menilai kegiatan bongkar muat harus dilakukan secara efisien agar dapat menekan waktu sandar kapal di pelabuhan.

“Bongkar muat itu harus dilakukan sebaik mungkin dengan waktu yang tepat sehingga dapat mengurangi waktu sandar kapal. Karena semakin lama kapal berada di pelabuhan, biaya yang ditanggung juga semakin tinggi dan itu akan membuat biaya logistik kita meningkat,” kata Juswandi Kristanto.

Ia menambahkan bahwa perusahaan bongkar muat bersama tenaga kerja bongkar muat merupakan ujung tombak dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya peningkatan kualitas kerja serta terciptanya persaingan usaha yang sehat tanpa praktik monopoli.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Dalam peraturan ini telah dipertajam beberapa poin penting untuk menjadikan stok CBP yang semakin baik, mulai dari penyerapan sampai penyaluran

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempertajam regulasi pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) guna memastikan kualitas beras yang diserap tetap terjaga sekaligus memperkuat ketersediaan stok nasional dalam mendukung stabilitas pangan.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan upaya itu dilakukan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 2 Tahun 2026, yang mana penguatan CBP mengutamakan pasokan dari produksi beras dalam negeri.

"Dalam peraturan ini telah dipertajam beberapa poin penting untuk menjadikan stok CBP yang semakin baik, mulai dari penyerapan sampai penyaluran," kata Amran dalam Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Perbapanas 2/2026 telah mempertegas pengadaan CBP melalui pembelian gabah atau beras berupa gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), beras medium, dan beras premium. Untuk kualifikasi GKP lebih ditekankan merupakan gabah yang telah memasuki usia panen di tingkat petani.

Sementara GKG merupakan GKP yang telah diolah di tingkat petani atau penggilingan. GKP dapat diolah menjadi GKG, beras medium, dan beras premium. Pengadaan diutamakan melakukan pembelian produksi dalam negeri.

Bapanas juga meminta Perum Bulog agar menggunakan instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram dalam melakukan penyerapan gabah petani.

Apabila rata-rata harga tingkat produsen di daerah setempat berada di bawah HPP, maka Bulog tetap diwajibkan membeli dengan tetap mengacu pada HPP. Sementara, jika rata-rata harga produsen berada di atas HPP, dapat diberikan fleksibilitas HPP untuk Bulog dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah bersama Perum Bulog terus konsisten menjalankan penguatan stok CBP dengan menyerap hasil panen petani dalam negeri. Realisasi serapan setara beras produksi dalam negeri selama kuartal pertama 2026 telah melampaui capaian tahun sebelumnya.

Amran memprediksi sampai minggu ketiga Maret 2026, stok CBP dapat mencapai total 4 juta ton. Kemudian bulan depan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 5 juta ton. Hal Ini merupakan akumulasi dari realisasi serapan setara beras yang gencar dilaksanakan Bulog.

"Stok (CBP) kita hari ini 3,9 juta ton. Minggu ini Insya Allah 4 juta ton dan 1 bulan ke depan 5 juta ton. Ini belum pernah terjadi selama sejarah Republik Indonesia. Insya Allah bulan 4, 5, 6 (April, Mei, Juni), itu bisa 6 juta ton. (Di April) 5,2 juta ton (itu) estimasi bulan depan," tutur Amran.

Eskalasi stok CBP di awal tahun 2026 itu menunjukkan progresivitas antara produksi bulanan beras nasional dengan penyerapan setara beras yang dilakukan Bulog.

Dalam catatan Bapanas, angka realisasi pengadaan beras dalam negeri per 11 Maret telah mencapai 928,2 ribu ton. Capaian itu telah bertambah sebanyak 208,8 ribu ton dibandingkan realisasi Januari-Maret 2025 yang kala itu berada di 719,3 ribu ton.

Kendati demikian, Bapanas pastikan serapan CBP selama Maret ini akan terus meningkat.

"Ini adalah kerja keras kita semua yang membuahkan hasil di bawah gagasan besar Bapak Presiden (Prabowo Subianto), menggerakkan ekonomi rakyat, luar biasa. Kita sudah mulai ekspor ke negara lain dan insya Allah mudah-mudahan tiga negara menyusul, kita ekspor ke negara tetangga," beber Amran.

Bapanas juga menekankan agar penyaluran CBP yang dilaksanakan Perum Bulog melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Namun dikecualikan pada wilayah sentra produsen padi yang sedang terdapat panen raya.

Selain itu, Bapanas juga menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga yang diterima petani padi hingga Februari 2026 berada di angka 144,84. Indeks harga itu masih lebih tinggi dibandingkan Januari 2026 yang berada di 144,72.

Sementara puncak indeks harga yang diterima petani padi dalam 7 tahun terakhir ada di September 2025 dengan capaian sebesar 146,28. Indeks tersebut telah jauh melampaui capaian tahunan mulai Desember 2019 yang tercatat 109,22. Kemudian Maret 2020 di 108,82.

Lalu Januari 2021 di 108,19. Desember 2022 di 118,65 dan Desember 2023 di 137,75. Sementara indeks tertinggi di tahun 2024 ada di Februari dengan 146,08.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peningkatan kepemilikan saham publik atau free floatemiten secara signifikan pada tahun pertama implementasi kebijakan bertahap yang tengah disiapkan regulator. Dari total 960 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), OJK membidik 75 persen di antaranya sudah memenuhi ketentuan minimal free float baru sebesar 15 persen pada tahun pertama.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, saat ini proporsi emiten yang telah memenuhi ketentuan tersebut masih berada di kisaran 60-an persen. Dengan demikian, terdapat potensi peningkatan sekitar 10 hingga 15 persen dari sisi jumlah emiten pada tahun pertama.

"Dari sisi market cap dan jumlah emiten, kita targetkan mungkin totalnya akan mencapai sekitar 75 persen yang bisa kita dorong ke 15 persen di tahun pertama, dari total 960 emiten. Sekarang itu masih di angka 60-an persen, jadi ada peningkatan sekitar 10–15 persen dari sisi jumlah," kata Hasan saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan, kebijakan peningkatan free float ini akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan berbasis kapasitas pasar. OJK akan menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia dari sisi suplai, serta komunitas investor dan perusahaan efek untuk mengukur daya serap industri terhadap tambahan saham yang dilepas ke publik.

Baca Juga

OJK Targetkan Seluruh Emiten Penuhi Aturan Free Float 15 Persen di 2029

Menurutnya, pengukuran tersebut penting agar peningkatan free float tidak menimbulkan tekanan berlebihan di pasar. Karena itu, regulator akan menetapkan milestone pencapaian target pada tahun pertama, kedua, hingga ketiga.

"Nanti akan ada milestone pencapaian target angka di satu tahun pertama, dua tahun pertama, dan tiga tahun. Setelah itu ada exit policy yang akan kita lihat sesuai dengan kemampuan daya serap pasar," tuturnya.

Baca Juga

267 Emiten Tak Penuhi Free Float 15 Persen, Terancam Suspensi hingga Didepak Bursa

Baca Juga

OJK Ungkap Aturan Free Float 15 Persen Bisa Tekan Jumlah IPO

Dalam skema tersebut, OJK akan mengevaluasi secara berkala jumlah emiten yang siap meningkatkan free float serta respons pasar terhadap tambahan pasokan saham. Pada akhir tahun pertama, regulator berharap mayoritas emiten yang menjadi target sudah mencapai batas minimal 15 persen kepemilikan publik.

Adapun, hingga akhir tahun ketiga, implementasi kebijakan ini akan dimaksimalkan sesuai rencana awal. Namun demikian, OJK membuka ruang evaluasi melalui mekanisme exit policy bagi emiten yang dinilai secara umum tidak memungkinkan memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

"Kalau ada emiten yang memang secara umum tidak memungkinkan dan kemudian memilih exit policy, tentu akan kita fasilitasi. Demikian juga kalau ada upaya terbaik yang masih memerlukan waktu, nanti akan kita evaluasi case by case," tuturnya.

Dengan pendekatan bertahap dan berbasis evaluasi tersebut, OJK berharap peningkatan free float dapat memperkuat likuiditas pasar, memperdalam struktur pasar modal domestik, serta meningkatkan kualitas tata kelola emiten tanpa mengganggu stabilitas perdagangan.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta (ANTARA) - Rekor Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 54,12 poin pada Januari 2026 menjadi sinyal ekspansi terkuat dalam 49 bulan terakhir.

Capaian tersebut membuktikan optimisme pelaku usaha terhadap kepastian hukum dan arah kebijakan nasional pada awal tahun.

Di balik angka tersebut, tersimpan tantangan prosedural serius. Meski pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 5,17 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, kontribusi tenaga kerja industri justru tertahan di angka 13,83 persen.

Kesenjangan angka makro dengan distribusi kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja nyata terlihat di titik tersebut. Ketimpangan dimaksud berakar pada persoalan kepastian prosedur dan perlindungan hukum industri domestik.

Data Rapat Panja DPR pada 26 Januari 2026 menunjukkan industri kecil dan menengah (IKM) masih terhimpit beban administratif serta maraknya produk impor ilegal.

Sementara sektor padat modal, seperti logam, tumbuh masif hingga 16,04 persen, daya serap tenaga kerja sektor tersebut belum sebanding dengan industri agro yang menaungi 10 juta pekerja.

Tanpa harmonisasi kebijakan dan instrumen hukum kuat, rekor kepercayaan tadi hanya akan menjadi statistik, tanpa kedaulatan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas secara merata.

Lemahnya sinkronisasi prosedur lintas lembaga sering kali memicu tumpang tindih regulasi serta ketidakpastian biaya logistik.

Dokumen Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian menyebut strategi Smart Business Industrial Network (SBIN) telah dirancang untuk memangkas hambatan dimaksud.

Hanya saja, implementasi di lapangan tetap membutuhkan "regulasi pintar" yang lebih tajam.

Instrumen hukum prosedural harus menjadi katalis agar rekor IKI bertransformasi menjadi fondasi industrialisasi berkeadilan yang tahan terhadap guncangan eksternal maupun perlambatan ekonomi global.

Hilirisasi inklusif

Langkah pertama adalah memperkuat instrumen hukum perlindungan pasar melalui hambatan teknis perdagangan yang tegas.

Laporan Direktorat Jenderal ILMATE menekankan bahwa pengawasan HS Code dan pencegahan penyalahgunaan asal-usul barang sangat krusial guna menekan praktik dumping.

Solusinya bukan sekadar pengawasan fisik, melainkan penguatan dasar hukum neraca komoditas sebagai pengendali impor transparan.

Prosedur izin impor berbasis data riil kebutuhan industri akan memastikan kapasitas produksi nasional tidak tergerus barang impor ilegal yang mengabaikan standar SNI wajib.

Reformasi prosedural penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK) juga harus dipertajam bagi sektor penyerap tenaga kerja tinggi.

Bahan evaluasi kinerja Menteri Perindustrian mencatat realisasi KIPK mencapai Rp787 miliar pada tahun lalu.

Untuk 2026, prosedur akses plafon baru sebesar Rp549,5 miliar harus dipangkas birokrasinya agar menjangkau subsektor strategis, seperti industri rambut dan bulu mata palsu.

Subsidi bunga 5 persen merupakan bukti keberpihakan hukum bagi sektor padat karya yang kerap rentan terhadap gejolak arus kas maupun biaya modal tinggi.

Diplomasi hukum ekonomi juga diperlukan dalam menghadapi hambatan global yang semakin proteksionis.

Paparan Direktorat Jenderal IKFT menyoroti tarif resiprokal 19 persen dari Amerika Serikat pada produk alas kaki yang harus dinegosiasikan melalui perjanjian dagang, seperti IEU-CEPA.

Pemerintah perlu segera merumuskan prosedur insentif fiskal alternatif sebagai pengganti tax holiday pasca-pemberlakuan pajak minimum global.

Kepastian hukum dalam pemberian insentif bakal menjaga kepercayaan pelaku usaha agar tetap berada dalam zona ekspansi yang stabil dan berkelanjutan.

Vokasi industri hijau

Standarisasi industri menjadi instrumen hukum kedua untuk meningkatkan daya saing global. Laporan BSKJI membuktikan penerapan national lighthouse Industri 4.0 meningkatkan produktivitas hingga 101 persen pada perusahaan percontohan.

Biaya prosedur sertifikasi hijau sering kali masih membebani pelaku IKM. Negara harus menyediakan skema sertifikasi terintegrasi dan murah agar surplus neraca dagang sektor agro sebesar 51,85 miliar dolar AS tidak terancam regulasi lingkungan global, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Solusi konstruktif selanjutnya adalah pembentukan pelayanan terpadu satu atap yang mengonsolidasikan perizinan di bawah koordinasi teknis kementerian pembina.

Rencana aksi Menteri Perindustrian mengusulkan sistem pengawasan satu atap yang mewajibkan seluruh lembaga terkait tunduk pada data tunggal industri.

Kepastian prosedur tersebut bakal mengeliminasi hambatan administratif yang selama ini dikeluhkan asosiasi industri dalam dokumen Ditjen IKMA secara sistemik.

Keberadaan satu data akan mempermudah monitoring utilisasi industri yang saat ini rata-rata berada di angka 67,73 persen.

Regulasi vokasi juga harus diarahkan pada penyiapan SDM ekonomi masa depan yang adaptif. Rencana pengembangan BPSDMI mencatat lulusan STEM Indonesia baru mencapai 18,47 persen, padahal industri membutuhkan 5,3 juta tenaga kerja ramah lingkungan pada 2029.

Perubahan kurikulum yang adaptif memerlukan regulasi prosedural yang mewajibkan keterlibatan industri dalam penyusunan standar kompetensi.

Selain itu, integrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan platform ketenagakerjaan menjadi prasyarat mutlak guna memetakan kebutuhan tenaga kerja secara real-time di seluruh wilayah.

Ke depan, tantangan industri menuntut adanya anticipatory law yang mampu melampaui regulasi reaktif.

Pemerintah harus mulai mengonstruksi payung hukum bagi industri strategis masa depan, seperti semikonduktor, melalui pembentukan Indonesia Chip Design Collaborative Center.

Langkah visioner tersebut mencakup penyederhanaan izin investasi teknologi tinggi dan perlindungan kekayaan intelektual bagi inovator domestik.

Digitalisasi pengawasan melalui optimalisasi teknologi blockchain dalam rantai pasok industri juga harus masuk ke dalam agenda besar hukum manufaktur kita guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dari hulu hingga ke hilir.

Rekor IKI 54,12 poin adalah mandat bagi pemerintah untuk menuntaskan reformasi regulasi secara menyeluruh.

Kepastian hukum prosedural menjadi kunci utama agar optimisme pelaku usaha terkonversi menjadi investasi riil dan lapangan kerja berkualitas bagi rakyat.

Jika prosedur administratif tetap menjadi penghambat, rekor kepercayaan tersebut hanya akan menjadi peluang emas yang terbuang sia-sia.

Indonesia memerlukan keberanian untuk menerapkan regulasi pintar yang melindungi, memudahkan, dan memajukan industri nasional di tengah kompetisi global yang kian tanpa kompromi.

*) Rioberto Sidauruk adalah analis industri strategis dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026