JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas melambungnya harga avtur dunia yang memberikan tekanan besar pada industri penerbangan nasional.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang dirilis pada 24 April 2026. Fokus utama beleid ini adalah memberikan dukungan fiskal di tengah volatilitas harga energi global agar kenaikan harga tiket pesawat tetap terkendali.

"PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk tahun anggaran 2026," tulis Pasal 2 Ayat 3 dalam beleid tersebut, dikutip Selasa (28/4/2026).

Pemberian insentif ini dianggap krusial mengingat komponen bahan bakar atau avtur berkontribusi sekitar 40% dalam pembentukan harga tiket pesawat. Dalam aturan tersebut, pemerintah memastikan bahwa pembebasan pajak mencakup dua komponen utama biaya penerbangan.

"PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PPN yang terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge," bunyi Pasal 2 Ayat 4 aturan tersebut.

Fasilitas PPN DTP 100% ini mulai diberlakukan sejak 22 April 2026 dan akan berlangsung selama 60 hari ke depan atau sekitar dua bulan. Meski demikian, insentif ini memiliki batasan ketat, di antaranya tidak akan diberikan jika penerbangan dilakukan di luar kelas ekonomi atau jika maskapai terlambat menyampaikan rincian transaksi sesuai batas waktu yang ditentukan.

Intervensi pemerintah ini dilatarbelakangi oleh kenaikan harga avtur yang sangat tajam per 1 April 2026. Di Bandara Soekarno-Hatta (CGK), harga avtur melesat hingga 72,45 persen menjadi Rp23.551 per liter dari posisi Maret yang sebesar Rp13.656 per liter.

Kondisi serupa terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma (HLP), di mana harga bahan bakar pesawat tersebut naik signifikan dari Rp14.880 per liter menjadi Rp24.775 per liter. Dengan adanya pembebasan PPN ini, beban biaya operasional maskapai diharapkan tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen, sehingga konektivitas udara antarwilayah tetap terjaga.

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah 22,97 poin atau 0,32 persen ke level 7.106,52.

Sementara itu, indeks LQ45 yang berisi 45 saham unggulan turut turun ke posisi 686,74.

"Setelah mengalami tekanan jual pada akhir pekan lalu, IHSG sempat bergerak di teritori positif hampir di sepanjang perdagangan, namun kemudian IHSG melemah menjelang penutupan," kata Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim, dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Dari sisi sentimen domestik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mempertimbangkan pemberian insentif bagi pasar modal Indonesia, selama program yang dijalankan otoritas bursa menunjukkan hasil positif.

Insentif tersebut berpeluang berbentuk pengurangan pajak, sejalan dengan harapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar ada dukungan stimulus fiskal.

Di sisi lain, data investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia di luar sektor keuangan dan migas tercatat tumbuh 8,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp250 triliun pada kuartal I 2026.

Capaian ini menandai pertumbuhan selama dua kuartal berturut-turut, setelah sebelumnya meningkat 4,3 persen (yoy) pada kuartal IV 2025.

Arus masuk investasi terbesar berasal dari sektor industri logam dasar yang mencapai 3,7 miliar dolar AS.

Ratna melanjutkan dari kawasan regional, mayoritas indeks saham Asia ditutup menguat pada perdagangan Senin (27/4/2026).

Investor cenderung mengabaikan belum terjadinya perundingan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran, serta tetap tingginya harga minyak mentah global.

Meski demikian, ketidakpastian masih membayangi pasar seiring dinamika geopolitik.

Iran dilaporkan menawarkan proposal baru kepada Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri konflik, serta mengusulkan penundaan pembicaraan terkait program nuklir.

Adapun berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sektor energi turun paling dalam sebesar 1,21 persen.

Saham-saham yang mencatatkan penguatan terbesar di antaranya JAWA, ESIP, IFSH, BOBA, dan SMMT.

Sementara, saham dengan pelemahan terdalam meliputi HOPE, BABY, KDTN, BRNA, dan ENRG.

Total nilai transaksi perdagangan saham mencapai Rp16,57 triliun dengan volume 33,17 miliar lembar saham yang diperdagangkan dalam 2,20 juta kali transaksi. Sebanyak 408 saham menguat, 264 saham melemah, dan 147 saham tidak bergerak.

Di Asia, indeks Nikkei 225 dan Kospi ditutup pada rekor tertinggi.

Sementara itu, data keuntungan industri di China meningkat 15,5 persen yoy pada Maret 2026, membaik dari 15,2 persen pada Februari 2026.

Pelaku pasar juga menantikan hasil pertemuan Bank of Japan pada 28 April 2026 yang diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan di level 0,75 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II- 2026 mencapai angka 5,7%, seiring komitmen pemerintah menjaga stimulus demi mengerek stabilitas ekonomi.Menanggapi kekhawatiran mengenai tren kenaikan harga kebutuhan pokok akibat lonjakan harga energi di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global, Purbaya meyakini bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk menanganinya.

“Pertumbuhannya (kuartal II 2026) 5,7 persen. Kita akan dorong ke sana untuk April, Mei, dan Juni,” kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4).

Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Airlangga Jadi Ketua



Hal tersebut tetap berlaku meski pada periode ini tidak ada perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang biasanya menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi. “Nanti begitu April datanya clear, kita lihat, kita akan kasih dorongan lagi ke ekonomi. Kalau mengalami perlambatan, saya akan monitor terus kondisi perekonomian Indonesia. Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi,” ujar dia.

Bentuk stimulus tersebut, lanjut Purbaya, dapat dilakukan melalui optimalisasi manajemen kas, yakni dengan meningkatkan efektivitas penerimaan serta pengeluaran negara, atau melalui langkah percepatan realisasi belanja oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Purbaya juga menampik anggapan bahwa ketiadaan momen HBKN secara otomatis akan memicu pelemahan ekonomi. “Sebetulnya anggapan bahwa kalau hari besar pertumbuhan ekonomi cepat, itu tidak akurat. Karena biasanya kalau hari besar kan banyak libur, produktivitas cenderung turun,” jelasnya.

Seturut itu, Purbaya bilang bakal menyalurkan bantuan yang tepat sasaran agar roda perekonomian terus bergerak, termasuk memberikan dukungan bagi para pelaku usaha. “Bukan hari besar saja, yang utama adalah kita memaksimalkan stimulus apapun. Nanti kita akan lebih aktif panggil businessman, bantuan apa yang bisa kita berikan,” tuturnya.

Airlangga Incar Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal-II, Berikut Modalnya



Salah satu bentuk bantuan yang direncanakan menyasar sektor padat karya, seperti industri tekstil. Pemerintah berencana menyediakan skema pendanaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi industri tekstil, yang sering kali dianggap sebagai sunset industry dan kerap menemui kendala dalam akses permodalan.

Purbaya menjamin bahwa seluruh stimulus yang dirancang pemerintah akan berjalan secara berkelanjutan dan tidak akan terhambat di tengah jalan.

Sebagai catatan, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,11%, dengan rincian kuartal I sebesar 4,87%, kuartal II 5,12%, kuartal III 5,04%, dan kuartal IV 5,39%.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah sedang mempersiapkan insentif fiskal baru untuk pembelian motor listrik pada 2026. Pemberian insentif yang sedang digodok bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin), rencananya bakal cair secara bertahap.

Purbaya mengatakan, insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap yang dimulai pada 2026. Sejauh ini pemerintah menargetkan awal insentif untuk 6 juta kendaraan listrik.

"Tahun ini (mulai berlaku insentif). Ya tidak semuanya, bertahaplah. Subsidi mungkin 5 juta rupiah per motor, atau lebih. Yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekenomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ditekankan juga oleh Menkeu bahwa terkait rencana insentif ini telah meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk pembelian motor listrik. Katanya, Prabowo merestui rencana tersebut. "Saya juga minta tanggapan Pak Presiden, beliau sudah memberi petunjuk, jalankan kalau anggarannya ada," tuturnya.

Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Purbaya Sebut Tak Ada Anggaran Motor Listrik MBG di Tahun 2026



Perlu diketahui, berdasarkan data pada Januari-Maret, penjualan BEV melonjak 96% menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7%. Adapun penjualan mobil Internal Combustion Engine (ICE) malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20%.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah melakukan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) yang selama rezim pemerintahan sebelumnya tak tersentuh. Bendahara negara memastikan kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga atas dasar dugaan penyimpangan tata kelola.

Purbaya menekankan bersih-bersih anggaran ini dilakukan sejak awal dia menjabat, seiring mandat Presiden Prabowo Subianto yang ingin tidak ada sepeser rupiah dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)terbuang tercuma atau kebocoran anggaran.

"Pajak dibetulin, biaya cukai dibetulin. Terus anggaran dirapikan semua. Kami sudah berani memotong yang biayanya tidak pernah dipotong. Kami potong walaupun ada sedikit bocor ya. Itu bocor (anggaran)," kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya Copot 2 Dirjen Kemenkeu Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman, Ada Apa?



Purbaya tidak mengonfirmasi lebih lanjut ihwal pos anggaran mana yang dilakukan efisiensi. Hanya saja, dia menitikberatkan kebijakan pemotongan anggaran untuk menyelamatkan keuangan negara dari praktik menyalahi aturan.

Dari temuannya, ada instansi tertentu yang mengajukan anggaran dengan memanfaatkan sistem. Akan tetapi pihak Kementerian Keuangan berhasil mengendus dugaan penyimpangan tersebut, meski tidak semua terlacak.

"Mereka manipulasi sistem. Tapi kami betulin terus ke depan. Jadi waktu saya bilang memang sudah ditolak di rapat internal Kementerian Keuangan. Tapi ada yang bisa lolos sedikit karena itu sistemnya belum sempurna," ujarnya.

Purbaya Sentil Proyek Whoosh dan LRT, Minim Pengawasan Bikin Biaya Bengkak Puluhan Triliun



Kembali ke reformasi keuangan, Purbaya mengklaim instrumen fiskal yang digunakan sejak awal pemerintahan Prabowo telah berdampak positif bagi perekonomian nasional di saat inflasi harga minyak dan efek rambatan lainnya akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Alokasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekira Rp400 triliun yang saat ini 'diparkir' di Bank Indonesia (BI) juga menjadi salah satu hasil reformasi kebijakan yang bisa kapan saja digunakan sebagai bantalan fiskal demi menjaga fundamental perekonomian dalam negeri.

"Dan reformasi termasuk pajak sehingga income kita di 3 bulan pertama naik 20 persen dibanding tahun lalu. Jadi kami bisa tahan mengalokasi sebagian dana untuk menambah subsidi APBN tanpa mengganggu terlalu signifikan program-program pembangunan yang lain. Jadi kuncinya adalah reformasi dilakukan sebelum krisis terjadi," urai Purbaya.

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung mengkritik gagasan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memajaki kapal yang lewat Selat Malaka. Rocky menilai ide tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius di tingkat global.

“Purbaya, Menteri Keuangan ingin mencekik Selat Malaka. Seolah-olah Selat Malaka itu Hormuz. Tanda apa ini? Tanda kepanikan," ujar Rocky saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk politik dan kebebasan akademik di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (23/4/2026).

Rocky menjelaskan, hal itu bisa menjadi masalah lantaran Selat Malaka berada di wilayah tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kondisi itu berbeda dengan Selat Hormuz yang hanya dimiliki oleh Iran.

“Ngapain mau mencekik Selat Malaka yang adalah milik dari Singapura, Malaysia, Indonesia. Lain dengan Hormuz, itu cuma punya Iran,” ujarnya.

Rocky menyoroti tingginya lalu lintas kapal di Selat Malaka, termasuk kapal pengangkut minyak menuju China. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa memicu reaksi dari negara lain.

“Dan kita tahu Malaka itu, seluruh vessel pengangkut minyak China itu lewat di situ. Setiap hari ada seratus ribu traffic di situ. Jadi coba Anda bayangkan, kalau itu terjadi, China akan marah. Karena menghalangi pembuluh darah, menghalangi nasib rakyat China,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan potensi besar Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia, khususnya Selat Malaka. Dia menilai posisi tersebut belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan negara.

Purbaya menyebut Indonesia perlu menyadari kekuatan strategisnya dalam peta perdagangan dan energi global, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” katanya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, jika skema pengenaan biaya diterapkan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, maka hal itu dapat menjadi sumber pemasukan baru yang signifikan. Skema tersebut diusulkan untuk dibagi secara adil antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia. Ia menyoroti posisi Selat Malaka yang selama ini belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara, berbeda dengan skema yang diterapkan di wilayah lain seperti Selat Hormuz oleh Iran.

Purbaya menekankan, bahwa Indonesia harus menyadari kekuatan posisinya dalam peta perdagangan dan energi global sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” kata Purbaya dalam acara Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Lewati Selat Hormuz Wajib Bayar Iran Pakai Bitcoin, Bagaimana Nasib Kapal Tanker RI?



Menurut Purbaya, jika skema pengenaan biaya atau charge diterapkan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, hal tersebut dapat menjadi sumber pemasukan baru yang signifikan. Skema ini diusulkan untuk dibagi secara adil di antara tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Purbaya mengilustrasikan pembagian pendapatan tersebut dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan panjang wilayah perairan masing-masing negara di sepanjang selat tersebut, di mana Indonesia dan Malaysia secara geografis memiliki cakupan area yang lebih luas dibandingkan Singapura.

“Kapal lewat Selat Malaka gak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujar Purbaya.

Meskipun secara teoritis potensi pendapatannya sangat besar, Purbaya menegaskan, bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip kelancaran perdagangan internasional.

Ia menyatakan bahwa wacana tersebut lebih merupakan refleksi atas posisi tawar Indonesia yang besar, namun pemerintah tidak berniat menjadikan pengenaan biaya di jalur internasional sebagai alat utama penambah pundi-pundi negara.

Menkeu menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa meski secara logika ekonomi hal tersebut memungkinkan, Indonesia tidak secara aktif mengejar implementasi kebijakan semacam itu saat ini.

“Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” tutur Purbaya singkat.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh dan LRT Jabodebek . Bendahara negara menilai eksekusi proyek yang minim terpantau sehingga berujung pada pembengkakan biaya yang membebani keuangan negara.

"Ada banyak yang kemarin-kemarin program infrastruktur tidak dimonitor, ada Whoosh, LRT Jabodetabek. Sebetulnya proyeknya bagus, cuma tidak diawasi, sehingga ketika ada masalah tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliunan rupiah," tutur Purbaya di acara Simposium PT SMI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan masih ingat betul laporan dari pihak China yang mengeluhkan lambatnya perkembangan proyek. Saat itu, pihak China mempertanyakan di mana letak kesulitan pembebasan lahan yang hanya mencapai 4 kilometer setelah dua tahun pembangunan.

Purbaya Bocorkan Nasib Utang Whoosh: Indonesia-China Sama-sama Menderita



Birokrasi antar lembaga dalam eksekusi proyek juga turut disoroti pihak China, lantaran tidak ada kepastian siapa yang mensupervisi pada tahap awal penggarapan proyek Whoosh.

"Kalau kami mengadu ke (Kementerian) BUMN, dipingpong ke (Kementerian) PU, pingpong lagi ke sana," ujar Purbaya yang menerima keluhan itu saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Belajar dari pengalaman tersebut, Purbaya menegaskan bahwa proyek-proyek besar di era pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengedepankan eksekusi yang disiplin, cepat, dan terukur.

Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Purbaya: Tinggal Diumumkan Presiden



Menurutnya, koordinasi yang solid mulai dari pemerintah pusat hingga daerah serta pemantauan berbasis real-time sangat krusial agar pelaksana di lapangan tidak kehilangan arah. Hal ini sekaligus menjadi jaminan agar minat investor tetap terjaga di Indonesia.

"Kalau tidak (dikawal), kita akan mengalami cost overrun delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok," ujarnya.

Terkait proyek Whoosh, adapun sejak digarap 2016, proyek ini mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18,02 triliun. Hasil audit yang dilakukan Indonesia dan China membukukan total biaya pembangunan Whoosh tembus menjadi USD7,27 miliar atau sekitar Rp118,21 triliun.

Dari jumlah pinjaman tersebut, sebesar 75 persen-nya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun. Utang pembangunan Whoosh dicairkan dengan skema bunga tetap selama 40 tahun di awal.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses restrukturisasi terkait pembengkakan biaya (cost overrun) serta skema manajemen proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) telah selesai sepenuhnya. Keputusan final mengenai penyelesaian kewajiban proyek strategis tersebut kini telah dikantongi pemerintah dan hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi kepada publik.

"Sudah, sudah kelar tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China, saya bilang sudah diputuskan jadi pihak China tidak usah khawatir. Indonesia tidak pernah menyimpang atau melanggar janji, itu kredibilitas yang kita jaga di dunia internasional," ujar Purbaya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menjelaskan, kepastian ini sangat penting untuk menjaga hubungan jangka panjang antara Indonesia dan China. Menurutnya, kepastian hukum dan komitmen pembayaran merupakan fondasi utama dalam mempertahankan kepercayaan investor global terhadap proyek-proyek infrastruktur di tanah air.

Dia sempat merefleksikan kendala koordinasi pada masa awal pembangunan yang sempat menyebabkan keterlambatan signifikan. Ia mengungkapkan bahwa pihak pengembang, terutama dari pihak China, sempat mengalami kebingungan akibat minimnya pengawalan proyek dari instansi terkait pada masa lalu.

Menkeu menyoroti adanya kebuntuan manajemen yang mengakibatkan progres pembebasan lahan hanya mencapai 4 kilometer dalam kurun waktu hampir dua tahun. Hal ini dipicu oleh lemahnya konsolidasi manajemen antara pihak domestik dan mitra asing saat proyek pertama kali digulirkan.

Ia menambahkan, masalah "pingpong" tanggung jawab antarinstansi, seperti antara kementerian BUMN dan kementerian teknis, menjadi penghambat utama di masa lalu. Namun, saat ini pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengawalan ketat terhadap setiap Proyek Strategis Nasional (PSN) agar hambatan serupa tidak terulang kembali.

Terkait teknis pengumuman hasil restrukturisasi, Purbaya menyatakan bahwa keterlibatan pihak China dalam seremoni pengumuman bersifat fleksibel. Namun, ia menekankan bahwa secara substansi, kedua negara berada dalam posisi yang setara dalam menanggung risiko investasi pada proyek transportasi modern ini.

"Sama-samalah, mereka juga investasi di sini. Ketika ada rugi, perusahaan China juga rugi. Kita tanggung berapa persen, mereka berapa persen, jadi sama-sama merasa menderita," jelas Purbaya.

Pemerintah selanjutnya akan menerapkan standar pengawasan baru yang lebih ketat terhadap proyek-proyek berskala besar. Langkah ini bertujuan agar setiap dana yang dikucurkan dapat dimonitor secara transparan guna menghindari potensi pembengkakan biaya di masa mendatang.

Purbaya optimistis penyelesaian masalah utang Whoosh ini akan memperkuat kerja sama internasional yang sehat. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap dana publik dikelola dengan akuntabel demi kelangsungan konektivitas transportasi nasional berkelanjutan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Indonesia baru saja mendapatkan tawaran pinjaman besar dari Dana Moneter Internasional ( IMF ) dan Bank Dunia (World Bank). Tawaran dana segar senilai USD25 miliar hingga USD30 miliar tersebut diajukan untuk mengamankan stabilitas fiskal nasional di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

Purbaya secara tegas menyatakan telah menolak tawaran yang muncul di sela-sela Spring Meeting di Washington DC tersebut. Ia menilai cadangan kas Indonesia saat ini masih sangat mencukupi untuk menghadapi guncangan ekonomi global tanpa perlu menambah beban utang baru.

"Saya bilang sama dia sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir USD25 miliar untuk negara kita sendiri, jadi aman," tegas Purbaya ke awak media di Kemenkeu, Selasa (21/4/2026).

Purbaya Bawa Kabar Gembira dari Washington: S&P Pertahankan Rating RI Tetap Triple B



Nilai persediaan dana yang dimiliki Indonesia, yakni sekitar USD25 miliar atau setara Rp428,55 triliun (kurs Rp17.142/USD), dianggap menjadi perisai yang kuat. Purbaya bahkan menceritakan reaksi para pimpinan lembaga keuangan internasional tersebut saat mendengar penolakan dari pihak Indonesia.

Menurut Purbaya, ketidaktertarikan Indonesia terhadap pinjaman tersebut membuat para kreditur kehilangan potensi pendapatan dari bunga utang. "Wah mukanya (World Bank & IMF) asem, karena dia gak bisa minjemin duit, gak bisa dapet bunga tuh mereka tuh. Tapi itu dalam keadaan apapun kondisi yang kita punyai harus kita jadikan senjata yang paling optimal," ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menggunakan sumber daya domestik secara efektif. Kebijakan fiskal yang diambil saat ini didasarkan pada kalkulasi yang mendalam terhadap setiap potensi dampak ekonomi, bukan sekadar perkiraan semata.

Kabar Fiskal RI Bermasalah Sampai ke AS, Purbaya Coba Yakinkan Investor



Pengelolaan dana cadangan atau buffer akan terus dioptimalkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga meskipun situasi global sedang tidak menentu. "Kalau lebih kita pakai, kalau kurang juga kita pakai, pokoknya kita enggak pernah rugi. Jadi kita desain kebijakan dengan baik, kita hitung dampaknya bukan kira-kira," pungkasnya.

Penolakan ini sekaligus menjadi sinyal kepada investor global bahwa posisi fiskal Indonesia berada dalam kondisi yang sehat dan mandiri, serta memiliki bantalan anggaran yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian pasar.

adanya akselerasi belanja pemerintah di awal tahun yang cukup signifikan, tercermin dari pelebaran defisit APBN. Ini memberikan dorongan langsung terhadap permintaan domestik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen di kuartal I 2026, masih berada dalam rentang realistis.

Menurut dia, target yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada investor global tersebut didukung sejumlah faktor fundamental.

“Pertama, kita berbicara tentang low base effect dari periode sebelumnya yang relatif melambat,” ujar Fakhrul kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, akselerasi belanja pemerintah pada awal tahun juga menjadi pendorong utama. Hal ini tercermin dari pelebaran defisit APBN yang memberikan dorongan langsung terhadap permintaan domestik.

“Kedua, adanya akselerasi belanja pemerintah di awal tahun yang cukup signifikan, tercermin dari pelebaran defisit APBN. Ini memberikan dorongan langsung terhadap permintaan domestik,” jelasnya.

Selain itu, indikator sektor riil mulai menunjukkan perbaikan. Ketiga, penjualan ritel dan PMI manufaktur mengindikasikan adanya pemulihan aktivitas ekonomi domestik.

“Ini mengindikasikan bahwa mesin ekonomi domestik mulai kembali bergerak, meskipun tentu masih harus diwaspadai risiko dari sisi eksternal,” lanjut Fakhrul.

Ia menekankan di tengah lanskap global yang semakin terfragmentasi, kombinasi antara komunikasi kebijakan yang kuat dan fondasi domestik yang solid menjadi kunci menjaga stabilitas serta daya tarik pasar Indonesia.

“Di dunia yang semakin narrative-driven, persepsi memang penting. Tapi pada akhirnya, pasar akan kembali ke realita. Di situlah kredibilitas kebijakan dan kekuatan fundamental akan diuji,” ujarnya.

Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan investor global mengenai ketahanan fundamental makroekonomi serta strategi fiskal Indonesia dalam pertemuan di New York dan Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah investor besar, antara lain HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett, dan TD Asset Management.

Dalam konteks tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 diperkirakan berada di kisaran 5,5 persen.

Purbaya menilai, apabila tren pertumbuhan berlanjut pada kuartal II, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk memperbesar investasinya di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan pimpinan International Monetary Fund ( IMF ) menyodorkan pinjaman kepada pemerintah Indonesia. Tawaran utang ini disebut sebagai bantalan fiskal bagi RI guna bertahan di tengah ketidakpastian global.

Adapun Purbaya melawat ke Amerika Serikat (AS) sejak awal pekan ini dengan kepentingan diplomasi ekonomi RI. Pertemuan dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva menjadi salah satu agenda.

Pada mulanya, Kristalina menjelaskan soal dinamika geopolitik di Timur Tengah akibat perang yang dimulai serangan AS akan berlangsung dalam waktu tidak sebentar. Muara perang dan bakal apa kesepakatannya pun tak mampu diidentifikasi.

Purbaya lantas menanyakan soal apa yang bisa dilakukan IMF untuk membantu kurangi efek ekonomi akibat ketidakpastian gobal. Purbaya: IMF hingga Bank Dunia Puji Strategi Fiskal Pemerintahan Prabowo

"Dia (Kristalina) bilang IMF tidak punya otoritas dalam hal itu. Tapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan," ujar Purbaya mengingat percakapan dengan Kristalina, dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Namun Purbaya menekankan ketahanan fiskal nasional masih resiliensi sehingga tidak membutuhkan pinjaman IMF. Ini merujuk pada saldo anggaran lebih (SAL) yang kini mengendap di Bank Indonesia (BI), dan bisa digunakan kapan saja.

"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan ( utang IMF ) karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar, 420 triliun yang saya bilang sebelumnya," tuturnya.

Kabar Fiskal RI Bermasalah Sampai ke AS, Purbaya Coba Yakinkan Investor



Purbaya mengklaim IMF takjub dengan kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai dapat menjaga perekonomian nasional di saat negara lain diterpa isu pelambatan pertumbuhan. Bendahara negara mengemukakan sejumlah injeksi keuangan untuk perbankan menjadi salah satu penopang.

Sejumlah indikator makro seperti daya konsumsi rumah tangga juga diutarakan Purbaya di depan pihak IMF. Kebijakan anggaran yang dikeluarkan sejak tahun lalu diklaim Purbaya berdampak positif ketika efek ekonomi akibat perang melanda dunia seperti inflasi harga minyak.

"Dan dia (Kristalina) kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu. Tapi mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performancenya bagus," urai Purbaya.