Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengawali tahun dengan mencatatkan pertumbuhan kontrak baru sebesar 32,96% secara tahunan menjadi Rp3,87 triliun per Februari 2026

Berdasarkan struktur pemberi kerja, proyek dengan sumber dana dari pemerintah mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan porsi 73%. Sisanya disumbang proyek BUMN sebesar 18% dan sektor swasta sebesar 9%.

Jika ditinjau dari lini bisnis, sektor gedung menjadi kontributor utama dengan porsi 33%, disusul oleh proyek jalan dan jembatan sebesar 30%. Sektor smelter dan pertambangan turut memberikan sumbangsih signifikan sebesar 18%.

Beberapa proyek strategis yang berhasil diamankan perseroan pada dua bulan pertama tahun ini antara lain Proyek RSU Adhyaksa Jakarta senilai Rp266,5 miliar, Penanganan Bencana Sibolga–Barus senilai Rp263,7 miliar, serta Proyek Jetty dan Prasarana Pantai Lamongan sebesar Rp234 miliar.

Selain itu, PTPP juga meraih kontrak Proyek Penanganan Bencana Bireuen–Takengon senilai Rp148,3 miliar dan RS PHTC Tulang Bawang Rp112,7 miliar.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa perolehan kontrak baru ini menjadi bukti kemampuan perseroan dalam menjaga kinerja operasional di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

“Perolehan kontrak baru hingga Februari 2026 ini menjadi bukti bahwa PTPP mampu menjaga kinerja optimal di tengah tantangan industri,” ujar Joko dalam keterangan resminya, Selasa (7/4/2026).

PTPP optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan pada 2026. Strategi perseroan saat ini fokus pada penguatan portofolio di berbagai sektor unggulan, serta mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur.

Joko menambahkan bahwa selain mengejar target nilai, perseroan berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan proyek agar tepat waktu dan mengedepankan aspek keselamatan kerja atau zero accident.

“Dengan strategi yang adaptif, kami optimistis dapat terus menjaga tren pertumbuhan positif serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2026,” pungkasnya.

---------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Pengerjaan proyek Tol Jakarta–Cikampek II Selatan Paket 2A dengan panjang main road 10,50 kilometer menunjukkan progres fisik konstruksi signifikan, yakni mencapai 81,65% per pertengahan Februari 2026. Paket 2A menjadi bagian strategis dalam mendukung konektivitas koridor selatan, khususnya antara Jakarta dan Jawa Barat.

Ruas ini nantinya akan menghubungkan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) E1 (Simpang Susun Jatiasih) dengan Jalan Tol Purbaleunyi (Simpang Susun Sadang). Kurangi Macet Arus Balik, Tol Japek II Selatan Gratis hingga Deltamas



Direktur Operasi III PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) , Aditya Novendra mengatakan, proyek ini diharapkan mampu mengurai beban lalu lintas di Tol Jakarta–Cikampek eksisting sekaligus menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju wilayah Jawa Barat.

“Tol ini diharapkan memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi logistik, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut,” ujar Aditya dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Dalam skema kerja sama operasi (KSO), HKI mengerjakan sejumlah pekerjaan utama, mulai dari timbunan dan galian tanah, struktur beton, bore pile, hingga pemasangan PCI girder dan steel box girder. Proses konstruksi juga didukung penerapan teknologi Building Information Modelling (BIM) untuk memastikan akurasi desain dan efisiensi volume pekerjaan, serta penggunaan Augmented Reality (AR) berbasis barcode guna mendukung visualisasi dan pengendalian mutu di lapangan.

Puncak Arus Balik, Lalin dari Tol Cipularang Dialihkan Menuju Jalur Fungsional Tol Japek II Selatan



Dalam pelaksanaannya, proyek ini menghadapi sejumlah tantangan teknis, salah satunya pekerjaan erection girder pada titik perlintasan dengan tol aktif Cimanggis–Cibitung Tollway (CCT) yang dibatasi oleh window time. Kondisi tersebut mengharuskan penggunaan metode launcher untuk menjaga keselamatan kerja sekaligus memastikan kelancaran lalu lintas.

“Pelaksanaan dilakukan dengan memastikan kesesuaian metode kerja dan kapasitas alat, serta memperkuat koordinasi dengan pengelola tol, Dinas Perhubungan, dan pihak Kepolisian,” tambah Aditya.

Sejalan dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, HKI juga menerapkan prinsip green construction dalam proyek ini. Implementasinya antara lain melalui pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi penerangan di area kantor proyek serta kegiatan penanaman pohon di sekitar lokasi pekerjaan sebagai upaya mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dengan progres yang terus meningkat serta dukungan koordinasi dari berbagai pihak, proyek Tol Jakarta–Cikampek II Selatan Paket 2A ditargetkan rampung pada September 2026 sesuai jadwal kontrak. Kehadirannya diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Jakarta dan Jawa Barat.

MERAUKE - Pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terus dikebut. Sejumlah fasilitas utama, mulai dari dermaga multipurpose, warehouse, hingga tangki bahan bakar High Speed Diesel (HSD), saat ini tengah dalam tahap pengerjaan.

Saat ini aktivitas alat berat masih berlangsung. Kawasan pesisir Wanam tampak dipenuhi jalan proyek, material baja, serta bangunan yang masih dalam proses konstruksi. Dermaga multipurpose terlihat memanjang ke laut dan disiapkan sebagai jalur utama distribusi logistik.

Di darat, dua fasilitas penting tengah dibangun, yakni Warehouse Multipurpose dan tangki HSD. Tangki HSD berbentuk silinder berdiameter besar tampak menonjol di area proyek. Sementara itu, rangka baja warehouse mulai berdiri di atas lahan yang sebagian masih tergenang air hujan.

Selain pembangunan fasilitas utama, proyek ini juga mencakup pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer yang direncanakan terhubung hingga Kota Merauke. Saat ini, akses jalan tersebut masih digunakan khusus untuk kendaraan pengangkut material proyek.

Tim Project Wanam Gawang Kurniawan mengatakan, tangki HSD dan warehouse disiapkan sebagai penopang utama operasional dermaga ke depan. Tangki HSD dirancang memiliki kapasitas 1 x 5.000 meter kubik.

Gawang menyebut pembangunan tangki HSD ditargetkan rampung pada April atau Mei 2026. Sementara itu, dua unit Warehouse Multipurpose dengan ukuran masing-masing 50 x 100 meter ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2026.

“Target kami untuk HSD Tank selesai di bulan April atau Mei. Kemudian ada Warehouse Multipurpose berkapasitas 50 x 100 meter sebanyak dua unit. Targetnya selesai di pertengahan tahun sekitar Mei atau Juni,” kata Gawang, Rabu (4/2/2026).

Warehouse akan difungsikan sebagai gudang serbaguna untuk mendukung kebutuhan logistik. Adapun tangki HSD akan terhubung langsung dengan dermaga melalui jalur pipa.

Deputi Manager Project WIKA Antonius Kurnianto mengungkapkan progres pembangunan tangki HSD telah mencapai 70%. “Pengerjaan HSD Tank berkapasitas 5.000 ton saat ini progresnya sudah mencapai 70%. Pekerjaan yang tersisa antara lain bagian atap tangki serta fasilitas pipa dan pendukung lainnya,” ujar Antonius.

Untuk pembangunan warehouse multipurpose, progresnya saat ini mencapai 59%. “Gudang saat ini progresnya 59%, dihitung dari material yang sudah datang dan pekerjaan di lapangan. Seluruh material sudah tersedia, dan saat ini kami fokus pada pekerjaan erection serta pengecoran lantai,” katanya.

Tangki HSD akan menjadi pusat distribusi bahan bakar untuk mendukung operasional kawasan PSN Wanam. “HSD Tank ini untuk BBM. Nantinya dari jetty standar akan dialirkan melalui jalur pipa menuju HSD Tank, kemudian distribusinya dilakukan pihak owner,” kata Antonius.

Meski demikian, pembangunan di kawasan pesisir Papua Selatan masih menghadapi kendala cuaca. “Pada Desember hingga Februari, wilayah Papua mengalami angin kencang sehingga kami harus berhati-hati dalam proses setting dan pekerjaan konstruksi,” ujarnya.

Di balik pembangunan PSN Wanam, terdapat peran swasta sebagai mitra pemerintah, salah satunya Jhonlin Group milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam).

“Dalam benak saya hanya terlintas bagaimana gagasan Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai. Bagaimana pun caranya agar satu juta hektare bisa terealisasi dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi. Bagaimana pun caranya satu juta hektare harus terealisasi,” kata Haji Isam.

Dia menegaskan keterlibatannya dalam proyek tersebut merupakan penugasan negara. “Ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya,” katanya saat memantau kedatangan ekskavator di Wanam, beberapa waktu lalu.

Pemerintah menegaskan PSN Wanam bukan proyek swasta melainkan program nasional. Dansatgas Pangan BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan proyek ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Ini adalah program nasional, proyek pemerintah. Karena dia proyek nasional, tentu tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Ahmad saat sosialisasi di Kampung Uli-Uli, Distrik Ilwayab, Merauke.

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan (Jaksel). Rekayasa lalin ini diberlakukan karena adanya pembangunan sistem tata air.

Adapun Jalan Haji Nawi yang semula dua lajur, kini jadi satu arah sampai Juli 2026. Dilihat di akun resmi Dishub DKI Jakarta, Minggu (11/1/1026), rekayasa lalin sudah dimulai sejak Sabtu (10/1/2026).

"Sehubungan dengan adanya Pekerjaan Lanjutan Tahap 2 Pembagunan Sistem Tata Air di Kawasan Fatmawati, Jl, H. Nawi, Jakarta Selatan, Dishub DKI Jakarta menerapkan Rekayasa Lalu Lintas mulai tanggal 10 Januari - 19 Juli 2026," tulis akun Dishub DKI Jakarta.

Sejumlah lokasi pengerjaan proyek:

1. Lokasi pekerjaan di Jalan Haji Nawi depan Kyabin Studios; Selama pekerjaan berlangsung kondisi Jalan yang semula 2 lajur akan menjadi 1 lajur 1 arah;

2. Lokasi pekerjaan di Jalan Haji Nawi depan Kopi Kenangan;Selama pekerjaan berlangsung kondisi Jalan yang semula 2 lajur akan menjadi 1 lajur 1 arah;

3. Lokasi pekerjaan Jalan Haji Nawi depan showroom BYD; Selama pekerjaan berlangsung kondisi Jalan yang semula 2 lajur akan menjadi lajur akan menjadi lajur 1 arah;

Rekayasa Lalin

1. Lalu lintas di Jalan Haji Nawi mulai dari simpang Jalan Marga Guna Raya-Jalan Radio Dalam Raya sampai simpang Jalan Haji Nawi-Jalan Haji Raya yang semula 2 arah akan menjadi satu arah dari arah Timur menuju Barat;

2. Lalu lintas dari Jalan Marga Guna menuju Jalan Haji Nawi/Jalan Fatmawati dialihkan melalui Jalan Radio Dalam Raya-Jalan Haji Salim 1-Jalan H Raya-Jalan Haji Nawi;

3. Lalu lintas dari Jalan Hidup Baru menuju Jalan Marga Guna dialihkan melalui Jalan Haji Raya-Jalan Haji Nawi Raya-Jalan Marga Guna Raya-putar balik-Jalan Radio Dalam;

4. Lalu lintas dari Jalan Radio Dalam Raya menuju Jalan Haji Nawi dialihkan melalui Jalan Haji Salim 1-Jalan H Raya-Jalan Haji Nawi;

5. Ruas Jalan Haji Nawi Raya dari Jalan Haji Raya sampai Jalan Fatmawati masih dua arah.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sedang mencari vendor/kontraktor untuk melakukan penanganan preservasi jalan di wilayahnya.

Pengumuman telah dilakukan melalui penayangan prakualifikasi tender preservasi jalan paket 6 di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sulsel Irawan mengatakan paket pekerjaan konstruksi terintegrasi ini masuk dalam program Pemprov Sulsel MYP (Multi-Year Project) 2025-2027 melalui Multi Years Contract (MYC).

Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 dengan nilai pagu sebesar Rp 278,63 miliar.

Paket preservasi jalan ini untuk 20 titik dengan total panjang 157,49 kilometer. Dirancang untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jaringan jalan provinsi pada sejumlah koridor strategis yang menghubungkan wilayah utara, tengah, selatan, hingga kawasan metropolitan.

Pelaksanaannya menggunakan skema kontrak lumpsum dengan metode rancang bangun (design and build), sehingga mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi fisik, hingga pemeliharaan jalan.

"Preservasi jalan paket 6 merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kemantapan jalan provinsi secara merata di seluruh wilayah, agar tetap berfungsi optimal sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat," ungkap Irawan di Makassar, Kamis (8/1/2026).

Lokasi pekerjaan tersebar di berbagai kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Jeneponto, Bantaeng, Pinrang, Maros, serta Kota Palopo dan Kota Makassar.

Ruas-ruas yang ditangani mencakup jalur penghubung antar wilayah pegunungan Toraja, kawasan pesisir selatan, hingga akses utama perkotaan dan penyangga metropolitan Mamminasata.

Di wilayah utara, pekerjaan meliputi sejumlah ruas penting seperti batas Kabupaten Toraja Utara–Pantilang–Bua, Tedong Bonga–Buntao hingga batas Kabupaten Luwu, Pantilang–Bonglo sampai batas Kota Palopo.

Kemudian beberapa ruas penunjang di sekitar Rantepao, Pangala, dan Baruppu hingga perbatasan Provinsi Sulawesi Barat. Penanganan juga mencakup akses menuju Bandara Pongtiku dan jalur strategis antar wilayah Toraja dan Luwu.

Di bagian tengah dan selatan Sulsel, preservasi jalan dilakukan pada ruas-ruas penghubung Jeneponto dan Bantaeng, termasuk koridor Boro–Loka serta Sinoa–Bantaeng.

Sementara itu, di kawasan metropolitan, pekerjaan mencakup ruas Parang Loe–Tamalanrea Raya hingga perbatasan Kabupaten Maros, batas Kota Makassar–Pamanjengan–Benteng Gajah, serta sejumlah ruas jalan utama di pusat Kota Makassar seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Dr. Ratulangi.

Secara keseluruhan, lingkup kegiatan dalam paket ini mencakup pekerjaan persiapan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), pelaksanaan konstruksi fisik dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), serta pekerjaan pemeliharaan pasca konstruksi.

Dari sisi kriteria teknis, pekerjaan diarahkan pada rekonstruksi jalan, pekerjaan berkala, dan pemeliharaan guna memastikan fungsi layanan jalan tetap optimal dalam jangka panjang.

"Pemprov Sulsel menargetkan peningkatan konektivitas antar wilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta penguatan aksesibilitas masyarakat. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kemantapan infrastruktur jalan provinsi," tutur Irawan.

Ruas Rantepao - Sa'dan - Batusitanduk yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dan Luwu ini baru saja dirampungkan pengerjaannya belum lama ini./Pemprov Sulsel.

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) merampungkan rekonstruksi Jalan Pelantar II Tanjungpinang, salah satu ruas penting yang menopang mobilitas ekonomi di pusat kota.

Akses kendaraan roda dua hingga roda empat kini kembali dibuka setelah pekerjaan konstruksi selesai dilaksanakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri, Rodi Yantari mengatakan bahwa penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan sesuai jadwal berkat dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

"Proyek ini dibangun dengan standar bina marga dan dikategorikan setara konstruksi jembatan, karena harus menopang beban kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) 12–15 ton," ucapnya Sabtu (13/12/2025).

Jalan sepanjang 24,2 meter dan lebar 6 meter tersebut menggunakan pondasi bore pile dengan full chasing, bukan tiang pancang biasa, sehingga struktur dapat menyalurkan beban ke lapisan tanah yang lebih keras.

Metode pondasi tersebut dipilih untuk memastikan ketahanan konstruksi dalam jangka panjang, meski biaya pembangunannya relatif lebih tinggi dibandingkan spun pile.

"Total nilai proyek tercatat Rp3,9 miliar, lebih rendah Rp600 juta dari pagu anggaran Rp4,5 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2025," tuturnya.

Rodi mengingatkan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan fungsi jalan dengan mematuhi batas tonase sesuai perencanaan. Ia menegaskan bahwa spesifikasi teknis rekonstruksi Pelantar II setara dengan jalan provinsi dan dirancang terintegrasi dengan kawasan Pelantar I dan II yang telah lebih dulu ditata.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Arief Rinaldi (AR). Arief Rinaldi merupakan anak dari Gubernur Kalbar Ria Norsan.

Sedianya, Arief Rinaldi bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015.

Selain politikus Golkar tersebut, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya yakni, Ibu Rumah Tangga Emma Suhartini, Notaris Eddy Dwi Pribadi, dan Karyawan Swasta Istiqomah Iskandar. Belum ada info soal kehadiran mereka.

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Kalimantan Barat," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan singkatnya, Kamis (4/12/2025).

Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik dari keterangan para saksi tersebut. Namun, diduga pemeriksaan terhadap Arief Rinaldi berkaitan dengan Ria Norsan.

Sebelumnya, KPK sempat menggeledah rumah dinas hingga kediaman pribadi Ria Norsan sejak 24 hingga 25 September 2025. KPK juga menggeledah rumah dinas Bupati Mempawah beberapa waktu lalu berkaitan dengan perkara ini.

"Benar, bahwa dalam pekan ini penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, dan rumah pribadi saudara RN," kata Budi.

"Kegiatan-kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan penyidik untuk mencari petunjuk yang dibutuhkan guna mengungkap perkara dugaan TPK terkait proyek pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Mempawah," sambungnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Ketiga tersangka itu terdiri dari pihak penyelenggara negara dan swasta.

"KPK telah menetapkan tiga orang persangka, dua merupakan penyelenggaran negara dan satu dari pihak swasta," kata Mantan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).

Hingga kini, KPK masih belum membeberkan secara detail identitas ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut. KPK berjanji akan mengumumkan nama-nama pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka secara resmi.

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya melaporkan, pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 1 dan 2 (Kramasan – Pangkalan Balai) sepanjang 55,5 km mencapai 85,74%. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah mengatakan, ruas ini akan menjadi penghubung penting antara Gerbang Kramasan dan Gerbang Tol Pangkalan Balai, sekaligus memperkuat konektivitas di Sumatera Selatan.

Ia mengaku, pembangunan ruas ini menghadirkan tantangan teknis yang cukup kompleks, terutama pada trase yang melintasi Sungai Musi , sungai terpanjang dan salah satu jalur transportasi utama di Sumatera Selatan.

"Melintasi Sungai Musi menjadi tantangan tersendiri, baik dari sisi teknis maupun keselamatan. Jalan tol ini tidak hanya melintasi sungai besar, tetapi juga area vital aktivitas logistik masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (24/11/2025).

Hutama Karya menerapkan metode Box Balance Cantilever untuk pembangunan jembatan yang memiliki bentang utama sepanjang 380 meter. Metode ini memungkinkan struktur jembatan dibangun secara bertahap dari 2 (dua) sisi yang saling mengimbangi.

Setiap bagian dicor segmen demi segmen hingga kedua bentang bertemu presisi di tengah, sehingga struktur seolah ‘tumbuh’ ke arah tengah dan ketika kedua ujung bentang bertemu, barulah terbentuk satu kesatuan struktur yang kokoh dan presisi. Selain memberikan stabilitas struktur, metode ini memastikan aktivitas lalu lintas di Sungai Musi tetap berjalan aman dan tidak terganggu.

Mulai 14 September, Jalan Tol Betung-Jambi Seksi 3 Dibuka Gratis

Jalan Tol Palembang–Betung memiliki panjang total 70,19 Km yang terbagi ke dalam 3 (tiga) seksi, yakni Seksi 1 Palembang–Rengas (22,50 km), Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai (33 km), dan Seksi 3 Pangkalan Balai–Betung (14,69 km). Pembangunan ruas ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terus dikembangkan untuk menghadirkan konektivitas yang lebih merata dan berkelanjutan di Pulau Sumatra.

Jalan tol ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas Palembang dengan daerah sekitarnya, memperlancar distribusi logistik, dan mendukung aktivitas harian warga Sumatra Selatan.

"Kami juga berkomitmen untuk terus melanjutkan inovasi dan menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya membangun konektivitas, tetapi juga membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA - Warga RW 013, Penjaringan, Jakarta Utara akhirnya bertemu dengan pihak PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) terkait Proyek Tol Harbour Road II Ancol pada Senin (24/11/2025). Pertemuan yang berlangsung di Balai RW 013 ini dihadiri oleh LMK, pengurus wilayah dan perwakilan warga dari 6 RT.

Diketahui, proyek tol yang dibangun CMNP ini berdampak buruk bagi warga. Sebab, akses utama Jalan Rawa Bebek Selatan telah ditutup oleh pihak CMNP.

Tokoh masyarakat RW 013 Rochimmanto alias Rohim menegaskan bahwa dialog warga dengan CMNP belum menghasilkan solusi konkret atas dampak pembangunan Proyek Tol Harbour Road II. Dia menegaskan bahwa pembangunan tol itu hanya menguntungkan perusahaan tanpa memikirkan kehidupan warga.



"Ini CMNP hanya berpihak kepada CMNP sendiri, tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada masyarakat. Dia mementingkan bagaimana agar jalan tol ini lancar, tapi tidak memikirkan akses jalan warga masyarakat yang ada di RW 013. Ini kan sangat zalim, sangat mengganggu," ujar Rohim kepada wartawan.



Ia menegaskan, penutupan jalan bukan hanya memberikan dampak buruk bagi ekonomi warga, khususnya para pelaku UMKM, namun juga mengganggu aktivitas masyarakat. Dia khawatir jika terjadi keadaan darurat, penutupan jalan tersebut akan sangat menyulitkan warga.

"Akses warga tertutup, kalau ada warga yang meninggal, sakit, lahiran bagaimana? Ini tidak dipikirkan oleh CMNP. Ini zalim. Saya bilang, saya akan lawan sampai kapanpun CMNP," sambungnya.

Lebih lanjut, dampak proyek CMNP yang ia sebut zalim ini, kini warga hanya diberikan akses jalan satu motor yang dulunya bisa dilalui dua mobil. Dia berharap CMNP memikirkan akses jalan untuk warga.

Selain itu, pedagang UMKM yang sebelumnya bisa berjualan juga sudah digusur akibat proyek tol tersebut. Ada juga warga yang kini sudah tidak berjualan lantaran akses tertutup.

Sementara itu, LMK RW 013 Endang Wijaya Diharja menegaskan bahwa pihak CMNP tidak pernah melakukan sosialisasi terkait penutupan akses jalan utama warga RW 013.

"Kalau untuk penutupan jalan tidak ada sosialisasi. Hanya pada waktu itu sosialisasi akan ada pembongkaran saja dan penutupan. Bahkan, saya sebagai LMK juga kaget, kok tiba-tiba jalan sudah ditutup total," ujar Endang.

Dia menyampaikan bahwa hasil pertemuan hari ini akan ditindaklanjuti besok Selasa (24/11/2025). Warga akan mengambil sikap tegas jika dalam pertemuan berikutnya, CMNP tetap tidak memberikan solusi untuk warga.

"Besok tim CMNP akan datang dengan tim kontraktor dan konsultan, akan memberikan solusinya terkait akses warga, dan ekonomi, dan sosialnya. Kita tunggu besok, beliau menjanjikan jam 10 akan hadir kembali di wilayah RW013 ini," ujar Endang.

"Jika besok pihak CMNP tidak datang, akan ada aksi. Kita akan geruduk, kita akan demo, kita akan orasi ke kantor CMNP, sekaligus kita datangi ke Gubernur, sekaligus ke Presiden," sambungnya.

Selanjutnya, Cakas selaku perwakilan dari CMNP, mengatakan bahwa aspirasi atau keluhan warga telah ia tampung. Ia berjanji CMNP akan menindaklanjuti permalasahan yang dialami warga.

"Secara prinsip kami sudah mengetahui apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kami akan coba selesaikan semaksimal mungkin," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di provinsi tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya belum menemukan keterlibatan menantu Joko Widodo itu sehingga sampai saat ini Bobby belum dipanggil untuk diperiksa.

“Sampai saat ini belum. Kita fokus di pihak yang diduga melakukan suap dan penerima terkait dengan proyek pengadaan jalan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih dikutip Selasa (18/11/2025).

Namun, Budi menyampaikan pihaknya telah memanggil sejumlah pihak yang dianggap mengetahui perkara tersebut untuk melengkapi informasi.

Lembaga antirasuah juga masih mencermati perkembangan dalam kasus ini, meskipun Bobby direncanakan hadir dalam persidangan Tipikor.

Budi menjelaskan proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dilimpahkan. Bahkan, katanya, pelimpahan sudah ditahap kedua baik dari pihak pemberi maupun penerima.

"Kluster pemberi sudah berjalan sidangnya kemudian kluster penerima ini kita sedang menunggu penetapan jadwal sidangnya dari PN Medan," ucap Budi.

Nantinya JPU akan menghadirkan barang bukti, tersangka, dan saksi ahli untuk memperkuat pembuktian dari yang didakwakan.

Diketahui, kasus ini menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Medan Topan Obaja Ginting, Rasuli Efendi Siregar (RES) adalah Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut dan Heliyanto merupakan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut. Berkas persidangan telah dilimpahkan pada 12 November 2025.

"Hari ini, Rabu (12/11), Tim JPU KPK melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra dan proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumatra Utara, ke PN Tipikor Medan atas nama Tersangka Topan Obaja Ginting, Rasuli dan Heliyanto," pungkas Budi.

Dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan itu senilai Rp231,8 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut. Topan diduga mengatur untuk memenangkan perusahaan swasta guna menangani proyek tersebut. Dari pengkondisian ini, Topan mendapat janji fee Rp8 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan berkas suap proyek Dinas PUPR Sumatra Utara ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

Pelimpahan berkas ini menandakan babak baru bagi tersangka Topan Obaja Ginting, Rasuli Efendi, dan Heliyanto siap disidang.

"Hari ini, Rabu (12/11), Tim JPU KPK melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra dan proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumatra Utara, ke PN Tipikor Medan atas nama Tersangka Topan Obaja Ginting, Rasuli dan Heliyanto," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (12/11/2025).

Rasuli Efendi Siregar (RES) merupakan Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut dan Heliyanto merupakan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut.

Budi mengatakan sidang berlangsung secara terbuka dan mengajak masyarakat mengawal persidangan tersebut, sebagai bentuk pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi.

Pasalnya, kata dia, di hari yang sama telah berlangsung persidangan dengan agenda pledoi terhadap terdakwa di kasus suap proyek jalan itu, keduanya adalah M Akhirun Pilang (KIR) selaku Dirut PT DNG serta M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT RN.

Topan tertangkap tangan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Juni 2025 atas dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di Sumut.

Dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan itu senilai Rp231,8 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut. Topan diduga mengatur untuk memenangkan perusahaan swasta guna menangani proyek tersebut. Dari pengkondisian ini, Topan mendapat janji fee Rp8 miliar.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) akan melakukan divestasi sejumlah proyek jalan hingga tahun depan. Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, jelang akhir tahun ini, Waskita akan menjual dua proyek jalan tol, yaitu, PT Cibitung-Cilincing Tollways (CCT) dan PT Hutama Marga Waskita (HMW).

"Jadi divestasi tahun ini ada dua. CCT sama HMW," ujarnya dalam public expose secara virtual, Selasa (4/11).

Selanjutnya, pada tahun depan Waskita Karya akan melakukan divestasi tol lainnya, yaitu Jalan Tol Pemalang - Batang yang rencananya akan dibeli oleh Indonesia Investment Authority (INA). "Ini lanjutannya. Ini sedang kita repackage untuk debt-nya," imbuhnya.

Selain Pemalang - Batang, tol lainnya seperti Pasuruan-Probolinggo pada tahun depan, serta empat ruas minoritas lain seperti Depok-Antasari juga akan dilepas.

Ia mengungkapkan, langkah divestasi jalan tol yang dilakukan sebagai andalan untuk melunasi kewajiban Waskita. "Diharapkan juga bisa mengkontribusi terhadap arus kas yang ada di ruas kita," ucapnya.

Sebab, jika melihat kewajiban Waskita Karya, aset jalan tol dianggap sebagai aset yang paling diandalkan dalam mengurangi beban keuangan. "Makanya kita sangat konsen sekali untuk menjaga valuasi aset-aset tol kita," imbuhnya.

Selain itu, Ia juga menyampaikan, sejumlah proyek juga sedang dikerjakan dalam mendukung konektivitas. Beberapa proyek yang sedang digarap antara lain ruas Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang diperpanjang hingga Sukabumi Barat sejauh 11 kilometer, serta proyek Kawiagung-Betung yang kini dikerjakan oleh Hutama Karya.

Ia menambahkan, Waskita juga sedang menggarap proyek jalan tol di Kayu Agung, Palembang, Betung. Untuk ruas sampai Betung saat ini dikerjakan oleh Hutama Kary yang dulu itu menjadi konsesinya Waskita. "Nah itu diharapkan dengan terjadi connectivity nanti secara trafik juga akan recover," imbuhnya.

Ia menambahkan, saat ini Waskita juga sedang mempercepat sejumlah ruas di Trans Jawa antara lain segmen Solo-Yogyakarta dan Bawen-Ungaran yang diharapkan beroperasi pada akhir Desember 2025.

"Proses Trans Jawa itu koneksi sampai ke Yogyakarta sudah bisa sampai ke Prambanan, itu juga kontribusi trafficnya cukup besar," pungkanya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]