Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Keputusan ini sontak menimbulkan beragam reaksi dari dunia usaha, terutama karena pengumuman dilakukan secara mendadak.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengatakan, dunia usaha pada dasarnya memahami alasan di balik penetapan hari libur oleh negara, termasuk yang dilakukan secara tiba-tiba. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan seperti ini juga membawa dampak serius terhadap operasional bisnis.

"Sebagai pelaku usaha, tentu kami memahami bahwa penetapan hari libur nasional, termasuk yang bersifat mendadak, adalah bagian dari kebijakan negara yang sering kali mempertimbangkan momentum kebangsaan atau aspek sosial-kultural," kata Anggawira kepada CNBC Indonesia, Jumat (8/8/2025).

"Namun, dari perspektif dunia usaha, pengumuman hari libur secara mendadak seperti ini cukup mengganggu perencanaan operasional, terutama di sektor industri, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada jadwal produksi dan distribusi yang ketat," lanjutnya.

Anggawira pun membeberkan tiga dampak utama yang dirasakan pelaku usaha akibat penetapan libur mendadak. Pertama, kepastian usaha terganggu.

"Banyak pelaku usaha, terutama UMKM dan industri padat karya, sudah merancang jadwal produksi jauh hari sebelumnya. Libur mendadak bisa menimbulkan backlog atau penundaan pengiriman barang dan jasa," jelasnya.

Kedua, produktivitas dan efisiensi menurun. "Ketika hari libur diumumkan secara tiba-tiba, perusahaan harus menyesuaikan penjadwalan ulang tenaga kerja, yang bisa berdampak pada efisiensi dan bahkan meningkatkan biaya produksi," ungkap Anggawira.

Ketiga, ada risiko terhadap kontrak dan komitmen ekspor. "Untuk pelaku ekspor-impor, kepastian tanggal kerja sangat penting karena menyangkut jadwal kapal, bea cukai, dan deadline pengiriman internasional. Libur mendadak bisa berpotensi merugikan secara finansial," tegasnya.

Lebih lanjut, Anggawira menyampaikan harapan agar pemerintah lebih bijak dalam menetapkan hari libur tambahan di masa mendatang.

"Kami berharap ke depan, penetapan hari libur, terutama yang bersifat tambahan, disampaikan jauh hari sebelumnya dan disertai dengan koordinasi lintas sektor, termasuk asosiasi pengusaha dan dunia usaha," ujarnya.

Dengan begitu, menurut dia, semangat nasionalisme tetap bisa dirayakan tanpa harus mengorbankan produktivitas ekonomi nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang masif beberapa tahun terakhir mendorong lebih banyak orang menggunakannya. Banyak penggunaan AI masih terkait pencarian informasi, belum menyentuh untuk produktivitas sehari-hari.

Laporan ini berasal dari Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Salah satu yang terungkap adalah lebih dari separuh masyarakat AS menggunakan AI untuk mencari informasi, jumlahnya 60% untuk yang berusia tua. Sementara itu, lebih banyak warga berusia kurang dari 30 tahun yang memakai AI, yakni 74%.

Hasil pencarian dengan AI diketahui juga dimanfaatkan mesin pencarian seperti Google. Perusahaan menyediakan respon dari AI di bagian atas hasil pencarian. Hal ini menunjukkan dampak perubahan aktivitas dan kebiasaan manusia modern yang mulai bergantung pada kemampuan AI.

Meski begitu, seorang warga Los Angeles berusia 28 tahun, Sanaa Wilson mengatakan masih membaca hasil pencarian menyeluruh jika menyangkut informasi yang lebih spesifik.

"Tapi kalau menyangkut berita spesifik, terkait apa yang terjadi di California atau pada sistem pendidikan dan hal semacam itu, saya akan gulir ke bawah sedikit," jelasnya.

Mereka yang berusia muda juga lebih banyak menggunakan AI saat mencari ide. Jumlahnya mencapai 62%, dibandingkan masyarakat AS berusia tua yang memanfaatkan fungsi tersebut sebanyak 40%.

Jumlah penggunaan AI kian menurun untuk mengerjakan tugas pekerjaan. Masyarakat berusia di bawah 30 tahun masih lebih banyak 52% dibandingkan warga AS berusia tua yang hanya 37%.

Menariknya, laporan itu juga mengungkapkan salah satu penggunaan AI adalah untuk menemani penggunanya. Hal ini lebih umum dilakukan anak muda (25%) dibandingkan mereka yang berada di usia lebih tua (16%).

Wilson mengaku tak menggunakan AI sebagai temannya. Meskipun dia memahami banyak orang yang tertarik karena pengalaman sosial generasi akibat pandemi Covid-19.

"Saya paham dan bersimpati dengan alasan kenapa orang-orang sesuai saya memanfaatkannya untuk itu," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah ritme hidup yang makin cepat, kebutuhan akan keseimbangan hidup-pekerjaan atau work-life balance kian penting bagi banyak orang.

Istilah tersebut merujuk pada kondisi ideal ketika seseorang bisa produktif dalam bekerja, tanpa mengorbankan kesehatan, waktu pribadi, maupun kebahagiaan.

Melansir data Global Life-Work Balance Index 2025 menampilkan daftar 20 negara yang paling mendukung gaya hidup kerja cerdas, hidup berkualitas terkini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyoroti lemahnya peran negara dalam menghadapi tantangan global, termasuk dalam membela kepentingan rakyat dan dunia usaha.

Ia pun membandingkan ketegasan negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan China, yang menurutnya mampu menunjukkan keberpihakan nyata kepada warganya. Pasalnya, menurut pria yang akrab disapa Noel ini, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya pada sisi daya saing, tetapi juga produktivitas tenaga kerja yang masih rendah.

"Tantangan kita jika bicara ke depan adalah produktivitas. Kalau produktivitas kita rendah, bagaimana membangun ekosistem yang bagus di dunia?" kata Noel dalam acara Dewas Menyapa Indonesia di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Noel menyoroti ketidakmampuan Indonesia dalam merespons gejolak global, salah satunya ketika terjadi perang tarif antara Amerika Serikat dan China. Menurutnya, Indonesia hanya menjadi penonton.

"Ditambah lagi kita ke depan juga.. hari inilah faktanya, ketika ada perang tarif, nggak bisa berbuat apa-apa juga kita. Tidak bisa berbuat apa-apa juga," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan, situasi tersebut seharusnya menjadi pelecut semangat bagi Indonesia untuk berbenah sebagai negara.

"Tapi kan kita harus punya semangat tetap bahwa ini menjadi tantangan kita sebagai negara," ucap dia.

Lebih lanjut, Noel mengangkat contoh Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, kebijakan proteksionis Trump terhadap industri dalam negeri AS adalah bukti nyata peran negara dalam melindungi kepentingan nasional.

"Terkadang kita marah dengan realitas apa yang dilakukan Donald Trump. Menurut saya, apa yang dilakukan Donald Trump itu adalah bentuk negara," ujar Noel.

Ia juga menyinggung China yang dinilai mampu melakukan intervensi tegas terhadap arus perdagangan, termasuk saat menghadapi tekanan dari luar. "Kemudian orang berkeluh kesah terhadap impor dari China. Itu adalah negara, negara mampu mengintervensi," katanya.

Kemudian, ia mempertanyakan, apa wujud negara Indonesia saat ini?

"Lalu kita sebagai apa hari ini? Wujud negaranya hilang," tukas dia.

Menurut Noel, kondisi ini diperparah oleh warisan masalah sistemik yang tak kunjung terselesaikan. Mulai dari budaya korupsi, persaingan tidak sehat, hingga kolaborasi yang sarat kepentingan.

"Kenapa? Kita diwariskan dengan persoalan-persoalan yang tidak ada habisnya. Budaya korupsi, budaya kompetisi yang tidak sehat, kolaborasi yang tidak jujur. Bagaimana kalau pejabatnya juga ikut dalam permainan itu?" pungkasnya.

Melalui kolaborasi ini, SPKS dan Hipmi memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri secara gratis selama satu tahun bagi para petani kelapa sawit.

Jakarta (ANTARA) - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong peningkatan produktivitas petani dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sawit di Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui perlindungan asuransi kecelakaan diri secara gratis selama satu tahun.

Ketua SPKS Indonesia Sabarudin mengatakan upaya itu bersama Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sultra dengan menggandeng PT Asuransi Jasindo.

"Melalui kolaborasi ini, SPKS dan Hipmi memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri secara gratis selama satu tahun bagi para petani kelapa sawit," ujar Sabarudin dalam keterangan, di Jakarta, Jumat.

Menurutnya dalam lima tahun terakhir, industri perkebunan sawit telah menjadi tulang punggung ekonomi bagi sebagian masyarakat di berbagai daerah.

“Untuk itu dibutuhkan dukungan sektor perkebunan kelapa sawit, terutama pada peningkatan produktivitas, pengoptimalan pemanfaatan lahan, serta peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan budi daya kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan,” katanya lagi.

Selain program asuransi, SPKS dan Hipmi menggagas pelatihan pembenihan sawit bagi UMKM dan koperasi guna mendukung akses petani Sultra terhadap bibit sawit unggul dan berkualitas secara berkelanjutan.

Ketua Umum BPD Hipmi Sultra Triawan Rizbar Taha menyampaikan sektor kelapa sawit memiliki prospek yang sangat menjanjikan di wilayah tersebut.

"Hipmi berpandangan tanaman kelapa sawit telah menjadi investasi menjanjikan, termasuk di Sulawesi Tenggara," katanya pula.

Dia menyebutkan berdasarkan data Simdata Sultraprov 2024, sebanyak 11.337 kepala keluarga (KK) terlibat budi daya sawit di Sultra, mayoritas petani kecil dan UMKM yang belum terjangkau program pendampingan dan perlindungan memadai.

"Hipmi memandang kunci utama penguatan industri sawit nasional terletak pada pemberdayaan petani dan kelembagaan yang menaungi mereka, seperti koperasi dan kelompok tani," kata Triawan.

Selain mendukung dari sisi hulu, seperti pembibitan dan perawatan tanaman, Hipmi juga mendorong UMKM sawit untuk menghasilkan produk turunan yang bernilai tambah, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Melalui program-program seperti ini, Hipmi menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran pengusaha muda di sektor strategis seperti kelapa sawit-tidak hanya sebagai pelaku usaha, tapi juga sebagai penggerak kemajuan ekonomi nasional.

Asuransi yang diberikan mencakup perlindungan kecelakaan, cacat tetap, hingga pengobatan, sebagai kontribusi nyata Hipmi dalam memperkuat sektor sawit rakyat, khususnya petani kecil dan UMKM di berbagai wilayah di Sultra.

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra La Ode Muhammad Rusdin Jaya menekankan pentingnya posisi petani dan kelembagaan tani dalam penguatan industri sawit nasional.

"Petani dan kelompok tani merupakan poin penting dalam desain besar penguatan industri kelapa sawit Indonesia," kata La Ode.

Tak hanya petani individual, kelembagaan petani sangat penting dalam program pertanian, apalagi pelaku usaha sawit masih didominasi petani skala kecil seperti keluarga petani dan UMKM sawit.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik baru saja mengumumkan kemiskinan di Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025, mengalami penurunan tipis dibandingkan periode sebelumnya. Bahkan ini terendah dalam dua dekade.

Kendati demikian, gelombang PHK masih sangat masif. Hingga awal tahun 2025, Indonesia telah menghadapi gelombang besar PHK dengan jumlah pekerja yang terdampak mencapai sekitar 60.000 orang pada dua bulan pertama tahun ini. Data ini diperoleh dari laporan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Adapun dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 26.455 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 20 Mei 2025. Angka tersebut bertambah 2.419 orang dibandingkan per akhir April 2025. Angkanya bisa bertambah jika dihitung hingga akhir Mei 2025.

Di sisi lain, Pemerintah pun masih sangat masif menggelontorkan berbagai stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Rp 33 triliun untuk paket stimulus ekonomi tahap I. Mulai dari diskon tarif listrik, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga insentif pembelian mobil listrik dan PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah.

Peneliti Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai penurunan kemiskinan terjadi bersamaan dengan peningkatan belanja bansos menunjukkan bahwa konsumsi dasar rumah tangga masih sangat tergantung pada transfer fiskal.

Tak hanya kelompok miskin, kelompok hampir miskin yang berada sedikit di atas garis kemiskinan pun juga masih mengandalkan bantalan ekonomi tersebut untuk bertahan.

"Dengan kata lain, yang berkurang bukan hanya jumlah orang miskin, tapi juga intensitas kemiskinan. Ini penting, namun tidak sepenuhnya merepresentasikan peningkatan produktivitas atau kemandirian ekonomi rumah tangga," ujar Yusuf kepada CNBC Indonesia, Jumat (25/7/2025).

Angka PHK yang meningkat dalam berbagai sektor pun menegaskan bukti data kemiskinan tersebut tidak selamanya menggambarkan adanya peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi rumah tangga.

Artinya, rumah tangga tidak hanya belum beranjak menuju ketahanan ekonomi, tapi justru dihadapkan pada risiko kehilangan sumber penghidupan utama. Maka dari itu, angka penurunan angka kemiskinan secara statistik harus dibaca secara hati-hati.

"Dalam situasi seperti ini, penurunan angka kemiskinan secara statistik harus dibaca secara hati-hati. Karena ia terjadi bukan karena rumah tangga memperoleh pendapatan yang lebih baik, melainkan karena konsumsi dasar mereka ditopang oleh bansos yang makin diperluas," ujarnya.

Ancaman Bagi Masyarakat RI

Peningkatan PHK juga memperkuat fenomena pergeseran ke pekerjaan informal, yang umumnya berupah rendah, tidak pasti, dan tanpa perlindungan sosial. Rumah tangga mungkin saja tidak lagi dikategorikan miskin secara administratif, namun mereka tetap sangat rentan terhadap guncangan kecil kenaikan harga pangan, inflasi energi, atau keterlambatan distribusi bantuan sosial.

Maka dari itu, Yusuf menilai pemerintah perlu menyusun kebijakan bantuan yang lebih produktif ketimbang konsumtif.

"Bansos tetap penting sebagai jaring pengaman sosial, tetapi tidak bisa menjadi fondasi tunggal untuk membangun kesejahteraan," ujarnya.

Perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas, seperti pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan akses terhadap modal usaha kecil, harus menjadi prioritas. Namun Yusuf menegaskan peningkatan kapasitas hanya akan bermakna jika diikuti oleh penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas.

Dalam konteks ini, pemilihan sektor usaha menjadi sangat krusial.

Tidak semua sektor memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi sekaligus memberi kepastian penghasilan.

"Sektor industri manufaktur dan jasa pariwisata adalah dua di antara sektor strategis yang patut mendapat perhatian serius. Industri manufaktur, terutama yang berbasis hilirisasi dan teknologi, dapat menciptakan pekerjaan formal dengan produktivitas tinggi," ujarnya.

Sedangkan pariwisata, jika dikembangkan secara berkelanjutan dan tidak eksploitatif, berpotensi menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, terutama di wilayah non-perkotaan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Raksasa e-commerce asal Amerika Serikat (AS), Amazon, mengumumkan pengoperasian 1 juta robot pekerja pada awal pekan ini. Amazon mengatakan semua armada pengoperasian perusahaan akan mengandalkan model kecerdasan buatan (AI) yang baru diluncurkan.

Pencapaian 1 juta robot memperkuat posisi Amazon sebagai manufaktur dan operator robotik mobile terbesar di dunia, menurut penuturan VP Amazon Robotics, Scott Dresser, dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Dresser mengatakan model AI 'DeepFleet' terbaru yang dikembangkan perusahaan akan mengoordinasikan pergerakan robot-robot pekerja di pusat pemenuhan pesanan.

Dengan DeepFleet, Amazon mengklaim waktu pengiriman paket akan 10% lebih cepat. Hal ini sekaligus memangkas biaya pengiriman paket secara efektif.

Sebagai informasi, Amazon mulai memperkerjakan robot pada fasilitas penyimpanan barangnya sejak 2012. Kala itu, robot diandalkan untuk memindahkan rak inventaris di setiap lantai gudangnya.

Sejak saat itu, peran robot pekerja di pabrik Amazon telah berkembang pesat. Mulai dari robot yang mampu mengangkat inventaris seberat 1.250 pon, hingga robot yang sepenuhnya otomatis untuk menavigasi pabrik dengan kereta dorong berisi pesanan pelanggan.

Ancaman PHK Massal

Pengembangan robot berbasis AI untuk mengisi peran pekerja seperti di fasilitas Amazon memang membawa janji peningkatan produktivitas. Namun, hal ini juga mendatangkan kekhawatiran bagi pekerja manusia yang posisinya bisa tergantikan robot.

Survei Pew Research yang diterbitkan pada Maret 2025 menemukan bahwa para ahli AI dan masyarakat umum melihat pekerja pabrik sebagai salah satu kelompok yang paling berisiko kehilangan pekerjaan karena AI.

Hal ini coba dijelaskan oleh Dresser dalam pernyataannya.

"Robot-robot ini bekerja bersama karyawan kami, menangani pengangkatan berat dan tugas-tugas berulang sekaligus menciptakan peluang baru bagi operator garda terdepan kami untuk mengembangkan keterampilan teknis," ujar Dresser.

Ia menambahkan bahwa pusat pemenuhan generasi berikutnya Amazon di Shreveport, Louisiana, yang diluncurkan akhir tahun lalu, membutuhkan 30% lebih banyak karyawan di bidang keandalan, pemeliharaan, dan teknik.

Kendati demikian, berita tentang perluasan robot Amazon muncul segera setelah CEO Andy Jassy mengatakan kepada CNBC International bahwa peluncuran cepat AI generatif Amazon akan mengakibatkan lebih sedikit orang yang mengerjakan beberapa pekerjaan yang sebenarnya mulai diotomatisasi oleh teknologi tersebut.

Jassy terang-terangan mengatakan bahwa meskipun AI menghilangkan pekerjaan di bidang-bidang tertentu, Amazon akan terus merekrut lebih banyak karyawan di bidang AI, robotika, dan bidang lainnya.

Namun, dalam memo kepada karyawan di awal Juni 2025, sang CEO mengakui bahwa ia memperkirakan jumlah tenaga kerja perusahaan akan menyusut di tahun-tahun mendatang seiring kemajuan teknologi.

Penurunan pekerja manusia mungkin sudah dimulai. CNBC International melaporkan bahwa Amazon memangkas lebih dari 27.000 pekerjaan pada 2022 dan 2023. Perusahaan juga terus melakukan pemangkasan yang lebih terarah di seluruh unit bisnis.

CEO perusahaan teknologi besar lainnya, seperti CEO Shopify, Tobi Lutke, juga baru-baru ini memperingatkan dampak AI terhadap tenaga kerja manusia. Hal ini terjadi ketika banyak perusahaan yang berinvestasi dan mengadopsi AI melakukan PHK massal.

Menurut Layoffs.fyi, yang melacak PHK di industri teknologi, 551 perusahaan memberhentikan sekitar 153.000 karyawan tahun lalu. Laporan Forum Ekonomi Dunia pada Februari 2025 menemukan bahwa 48% perusahaan di AS berencana mengurangi tenaga kerja mereka karena AI.

Jakarta, CNBC Indonesia - Angka kemiskinan menunjukkan penurunan pada awal tahun kendati angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus mengalami kenaikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Secara persentase, jumlahnya mencapai 8,74 %, menurun 0,1 persen poin terhadap September 2024.

Hingga awal tahun 2025, Indonesia telah menghadapi gelombang besar PHK dengan jumlah pekerja yang terdampak mencapai sekitar 60.000 orang pada dua bulan pertama tahun ini. Data ini diperoleh dari laporan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Adapun dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 26.455 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 20 Mei 2025. Angka tersebut bertambah 2.419 orang dibandingkan per akhir April 2025. Angkanya bisa bertambah jika dihitung hingga akhir Mei 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan di sektor formal, tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tidak semua pemutusan kerja muncul dalam data resmi.

"Tentu kita perhatikan juga PHKnya dimana dan kita lihat apakah PHKnya sektor informal atau formal. Kalau sektor formal kan ketangkep di data BPJS ketenagakerjaan. Tetapi antara data yang beredar dan data yang di BPJS tenaga kerja itu ada delta," ujar Airlangga kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan pun sempat memiliki wacana untuk membentuk satgas PHK. Menurut Airlangga, rencana pembentukan satgas tersebut bisa menjadi bagian dari solusi namun bukan satu-satunya.

"Salah satu kan Satgas. Tentu kita akan dorong lagi berikut industri ini punya ataupun sektor jasa harus punya daya saing," ujarnya.

Menurutnya, perlu dilakukan berbagai langkah lain untuk meningkatkan produktivitas yang dapat memiliki efek rambatan kepada pertumbuhan dan peningkatan daya saing.

Tak hanya itu, untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja juga diperlukan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan baru atau re-training dan reskilling.

"Karena dengan produktivitas itu diharapkan itu bisa meningkatkan juga pertumbuhan, meningkatkan daya saing, juga meningkatkan orang yang untuk bisa bekerja tentu ada program re-training dan re-skilling yang perlu didorong melalui Kementerian Ketenagakerjaan," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai transformasi produktivitas dan ketenagakerjaan dapat memacu peningkatan daya beli masyarakat.

“Pemerintah memang harus menambah (penciptaan) lapangan kerja dan meningkatkan income masyarakat yang sudah bekerja,” kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

“Jadi yang sudah bekerja, sektor-sektor yang selama ini mempekerjakan tenaga kerja berarti harus didorong produksi dan produktivitasnya, daya saing, dan mendorong income mereka dengan berbagai kebijakan yang satu sama lain saling sinergis,” ujarnya menambahkan.

Adapun hal ini mengacu pada adanya fenomena “rojali” (rombongan jarang beli) dan “rohana” (rombongan hanya nanya) yang ditujukan bagi pengunjung pusat perbelanjaan secara beramai-ramai, tapi tidak melakukan transaksi pembelian atau berbelanja.

“Dari masyarakat ada keinginan konsumsi barang-barang yang dibutuhkan atau diinginkan, tapi dibatasi oleh budget dan daya beli yang terus turun,” kata Faisal.

Oleh karena itu, ia menilai dengan kebijakan-kebijakan dan program-program strategis pemerintah dapat memberikan dampak langsung dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat.

“Di antaranya, UMKM yang insentifnya diberikan secara lebih konkret kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan paling banyak. Lalu, menambah lapangan kerja yang ada dengan mendorong sektor-sektor kunci seperti industri manufaktur, pertanian, dan perkebunan,” ujar Faisal.

“Selain itu, mendorong hilirisasi produk-produk turunan yang lebih kompleks dan punya nilai tambah lebih tinggi, serta juga memperkuat dari sisi hulu,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, intervensi negara juga bisa dilakukan melalui pemanfaatan belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengutamakan pengadaan barang/jasa dalam negeri.

“Hal yang lain, ya tentu saja dengan memanfaatkan belanja pemerintah, APBN, untuk pengadaan barang dan jasanya diarahkan untuk membeli barang-barang domestik atau dalam negeri,” kata Faisal.

“Walaupun mungkin tidak lebih murah dibandingkan dari impor, tapi kalau membeli barang-barang di produksi dalam negeri itu diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan nantinya,” tambah dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Banyak profesi yang akan terdampak di masa depan gara-gara perkembangan sistem kecerdasan buatan (AI) yang kian masif. Bahkan, beberapa profesi diprediksi akan lenyap lebih cepat.

CEO Preplexity Aravind Srinivas meramalkan akan ada revolusi total dalam dunia kerja di masa mendatang. Ia mengatakan browser berbasis AI, Comet, yang tengah dikembangkan perusahaan akan mengotomasi beberapa pekerjaan, dimulai dari divisi perekrutan dan bantuan eksekutif.

Perplexity yang digadang-gadang sebagai pengganti mesin pencari Google, ternyata memiliki ambisi lebih besar ketimbang menghadirkan mesin pencari berbasis AI.

Melalui Comet, perusahaan berencana membangun agen AI serba otomatis untuk menyelesaikan banyak tugas sekaligus dari ujung-ke-ujung.

Dalam kunjungannya baru-baru ini ke podcast "Decoder" di The Verge, Srinivas mengatakan bahwa browser adalah titik masuk yang logis karena sudah menjadi pusat keseharian setiap pekerja.

Dengan menggabungkan akses aman ke aplikasi seperti Gmail, Google Kalender, dan Google Spreadsheet, Comet dapat mengelola semuanya, mulai dari mencari kandidat pekerja baru hingga menjadwalkan rapat.

Srinivas menguraikan contoh perekrutan otomatis. Dimulai dari AI menemukan kandidat yang berkualifikasi di LinkedIn, menulis email yang disesuaikan, memantau balasan, dan mengatur janji wawancara. Semuanya dilakukan secara mandiri oleh agen AI.

Manusia Digantikan Robot

Tingkat otomatisasi ini bukan hanya tentang kenyamanan. Srivinas meramalkan pergeseran paradigma dalam pekerjaan kerah putih (white collar).

Tugas-tugas yang dulunya dilakukan secara manual selama berhari-hari atau berminggu-minggu dapat disederhanakan menjadi satu perintah AI. Srinivas melihat peran manusia berevolusi dari eksekusi tugas hingga penentuan hasil, yang secara efektif mengubah para profesional menjadi orkestrasi AI.

Hal yang sama berlaku untuk asisten eksekutif. Dengan akses berbasis browser, Comet dapat secara otomatis menyelesaikan bentrokan kalender, menangani komunikasi, dan memberikan ringkasan rapat.

Srivinas menjelaskan bahwa metode ini bukan tentang mengerjakan tugas, melainkan untuk menyelesaikan pekerjaan, dikutip dari TechTimes, Senin (21/7/2025).

Produktivitas atau Petaka?

Menurut Gizmodo, Srinivas memperkirakan model bahasa besar (LLM) generasi berikutnya seperti GPT-5 atau Claude 4.5 akan segera hadir, dan alur kerja serba otomatis dapat diakses pada awal tahun depan.

"Saya yakin dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun dari sekarang, [AI] dapat mengerjakan semua hal," kata dia.

Jika estimasi Srinivas akurat, akan terjadi disrupsi besar-besaran pada profesi perekrutan, HR, dan admin, di 2026 mendatang.

Di masa depan, Srinivas membayangkan Comet berkembang dari sebuah alat menjadi sistem operasi peramban, tempat proses AI berjalan di latar belakang.

Pengguna akan menjalankan beberapa tugas tertentu, lalu melakukan hal lain sementara AI mengerjakannya. Peningkatan otomatisasi yang berkelanjutan ini mengubah produktivitas menjadi berkelanjutan dan pasif, menurut Srinivas.

Srinivas menawarkan visi utopis, yakni AI membebaskan manusia untuk berekreasi dan berinovasi. Namun, ada opini lain yang menunjukkan potensi ancaman massal.

Bagi jutaan profesional, otomatisasi mungkin mewakili lebih dari sekadar efisiensi, tetapi berdampak pada hilangnya pekerjaan.

Bagi CEO Anthropic, Dario Amodei, AI dapat melampaui apa yang dapat dilakukan manusia pada tahun 2027. Namun, hal ini akan berjalan tanpa konsekuensi apa pun, termasuk ketergantungan penuh pada robotika AI.

Sementara itu, CEO Alphabet, Sundar Pichai, memiliki pendapat berbeda. Ia mengatakan bahwa AI tidak akan menghilangkan pekerjaan. Sebaliknya, AI akan menciptakan pekerjaan. Pichai yakin bahwa kekhawatiran PHK akibat AI tidak akan terjadi.

Bagaimana menurut Anda?

Jakarta, CNBC Indonesia - Jensen Huang, bos Nvidia mengingatkan dampak besar pengembangan AI. Bukan hanya meningkatkan produktivitas, namun juga bisa menambah pengangguran.

Dia menjelaskan AI dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Sebab industri bisa kehabisan inovasi.

"Saat dunia kehabisan ide, produktivitas yang meningkat artinya hilangnya pekerjaan, kata Huang dikutip dari CNN Internasional, Selasa (15/7/2025).

Pria dengan kekayaan lebih dari Rp 2.300 triliun itu mengingatkan pekerjaan manusia masih tersedia saat perusahaan tetap melahirkan ide-ide baru. Sebaliknya tanpa inovasi, produktivitas akan menurun dan pekerjaan berkurang.

"Pertanyaannya apakah kita masih punya cukup ide dalam masyarakat? Jika iya, dan kita lebih produktif, maka bisa terus bertumbuh," jelasnya.

Huang mengatakan semua pekerjaan akan terdampak akibat AI. Bahkan sebagian pekerjaan diramalkan bakal menghilanh di masa depan.

Namun di sisi lain, dia juga mengatakan AI akan dapat menciptakan pekerjaan baru.

"Semua pekerjaan terdampak, sebagian akan hilang. Namun banyak pekerjaan baru yang akan tercipta. Saya berharap peningkatan produktivitas dapat membawa kemajuan untuk masyarakat," jelasnya.

AI juga disebutnya berdampak pada pekerjaannya. Dia menyebut pekerjaannya telah berubah.

"Tapi saya tetap melakukan pekerjaan saya," katanya.

Pembicaraan soal dampak AI hingga hilangnya pekerjaan karena teknologi itu memang terus bergulir. Sejumlah petinggi perusahaan teknologi juga telah mengungkapkan pandangannya.

Salah satunya CEO Anthropic Dario Amodei dalam sebuah pernyataan bulan lalu. Dia mengatakan AI akan membuat gangguan dalam ketenagakerjaan secara massal.

Pengangguran bisa bertambah karena adanya AI, dia mengungkapkan. Lebih lanjut diperkirakan separuh pekerjaan kerah putih tingkat pemula bisa kehilangan pekerjaan dan tambahan 20% pengamgguran dalam lima tahun ke depan.

Survei penyedia tenaga kerja Adecco Group tahun 2024 mencatat 41% CEO mengatakan AI akan mengurangi jumlah pekerjaan di banyak perusahaan dalam lima tahun ke depan.

Survei Forum Ekonomi Dunia bulan Januari lalu juga mengungkapkan hal serupa. Otomatisask AI akan membuat 41% pemberi kerja akan mengurangi jumlah tenaga kerja pada 2030.

Jakarta, CNBC Indonesia - Membangun pendapatan pasif (passive income) bukan perkara instan. Dibutuhkan waktu, strategi, dan pemahaman mendalam untuk bisa hidup dari penghasilan yang mengalir tanpa harus bekerja terus-menerus.

Hal ini dibuktikan oleh Graham Cochrane, pengusaha asal Amerika Serikat yang sukses meraup pendapatan pasif hingga US$160.000 per bulan atau setara Rp2,5 miliar.

Cochrane adalah pendiri kursus online yang mengajarkan orang menghasilkan uang dari minat pribadi. Uangnya berasal dari penjualan kursus digital, program coaching, dan komisi afiliasi. Saat ini, sekitar 2.800 orang tercatat menggunakan produk dan layanannya.

"Sebagian besar penghasilan saya berasal dari sistem otomatis. Saya hanya perlu menjaga agar kontennya tetap segar," kata Graham, dikutip dari CNBC International.

Rutinitas Pagi: Tenang dan Teratur

Graham memulai hari pukul 5 pagi, sebelum anak-anaknya bangun. Ia menyempatkan satu jam untuk dirinya sendiri, yakni minum kopi, membaca kitab suci, berdoa, dan menulis jurnal. Setelah itu, ia membantu istrinya menyiapkan sarapan dan makan bersama keluarga.

Sekitar pukul 07.30, Graham mengantar anak-anak ke sekolah, lalu kembali ke rumah untuk bekerja atau berolahraga ringan.

Cuma Kerja Senin-Rabu

Graham hanya bekerja tiga hari dalam seminggu, yakni Senin hingga Rabu. Di hari Senin, ia membuat konten berupa video YouTube dan podcast yang menjadi pintu masuk bagi calon pelanggan.

"Merekam video dan podcast butuh sekitar dua jam. Selebihnya saya gunakan untuk menjawab email atau memberi saran ke komunitas bisnis saya," jelasnya.

Rabu didedikasikan untuk interaksi komunitas, termasuk sesi coaching live selama 90 menit. Sekali sebulan, ia juga membuat pelatihan eksklusif untuk anggota komunitas berbayar.

"Saya bukan penggemar budaya hustle. Menurut saya, itu tidak sehat dan tidak bijak," ujarnya. "Apa gunanya jadi bos untuk diri sendiri kalau tetap kerja terus-menerus?"

Prioritaskan Keluarga

Bagi Graham, keluarga adalah prioritas utama. Setiap Jumat ia luangkan waktu khusus untuk istrinya dengan berolahraga, makan siang bersama, berdiskusi soal anak, hingga konsultasi pernikahan.

"Kami belajar berkomunikasi lebih baik saat berbeda pendapat. Tidak ada pernikahan yang sempurna, tapi kami terus berusaha," tuturnya.

Menjadi Dermawan

Graham dan keluarganya juga aktif dalam kegiatan sosial. Mereka rutin menghadiri gereja dan menjadi relawan di organisasi lokal yang membantu tunawisma.

"Saya menghasilkan uang agar bisa menyumbangkan sebagian besar keuntungan saya ke amal dan gereja," ungkap Graham.

Saat ini, ia menyumbangkan 30% dari penghasilannya dan menargetkan bisa memberi hingga 50% di masa depan.