Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total aset perbankan syariah mencapai Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025, tumbuh 11,34% secara tahunan (year on year/YoY).

Capaian itu tertinggi (all time high) sepanjang berdirinya industri perbankan syariah di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan capaian tersebut menunjukkan arang kebijakan pengembangan perbankan syariah berada di jalur yang tepat.

“OJK terus memastikan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 akan terus dilakukan untuk mendukung industri perbankan syariah yang terakselerasi dan tumbuh secara berkelanjutan,” kata Dian dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Selain aset, capaian positif juga ditunjukkan dari sisi pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). OJK mengungkapkan, penyaluran pembiayaan pada Oktober 2025 mencapai Rp685,55 triliun, tumbuh 7,78% YoY.

Pada saat yang sama, dana yang dihimpun perbankan syariah mencapai Rp820,79 triliun. Angka itu secara tahunan tumbuh sebesar 14,26% YoY.

Dian menyebut, masing-masing pencapaian tersebut juga merupakan nominal tertinggi selama bank syariah beroperasi di Indonesia. Sejalan dengan ekspektasi membaiknya perekonomian nasional pada akhir 2025, diharapkan memberikan dampak positif bagi kinerja perbankan syariah hingga akhir tahun ini.

Dian menuturkan bahwa kebijakan penguatan struktur industri melalui spin-off dan konsolidasi akan terus didorong sebagai katalis untuk melahirkan bank syariah dengan economic of scale yang lebih memadai.

Dian memandang, penguatan ini penting dilakukan mengingat mayoritas Bank Umum Syariah (BUS) masih berada pada Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1. Untuk diketahui, KBMI 1 merupakan kelompok bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun.

Menurutnya dengan skala ekonomi yang lebih besar, bank syariah dapat memperluas pembiayaan, mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif, meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat infrastruktur TI, serta meningkatkan kualitas SDM.

Selain itu, lanjut dia, skala ekonomi yang memadai juga akan membuat industri perbankan syariah semakin kontributif terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Dian menuturkan bahwa bank syariah turut didorong agar semakin agile di tengah persaingan bisnis industri perbankan yang semakin ketat. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan uniqueness product syariah, sinergi dengan Bank Induk, maupun optimalisasi keuangan sosial syariah.

Pihaknya mengharapkan, ketiga inisiatif tersebut mampu memperkuat karakteristik perbankan syariah yang berorientasi pada pembangunan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusivitas perbankan syariah untuk seluruh lapisan masyarakat.

“OJK akan terus mengawal pengembangan perbankan syariah nasional ke depan untuk memastikan industri tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan sehat,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan jumlah aset sektor perbankan syariah dapat menembus Rp1.000 triliun pada tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan perbankan syariah mampu tumbuh dan berkontribusi positif terhadap perbankan nasional. Hal tersebut salah satunya terlihat dari pertumbuhan aset industri perbankan syariah.

Dia mengatakan hingga Agustus 2025, jumlah aset industri perbankan syariah mencapai 8,15% year on year (yoy) menjadi Rp975,9 triliun. Seiring dengan hal tersebut, Dian pun optimistis jumlah aset perbankan syariah akan menembus Rp1.000 triliun pada tahun ini.

"Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, saya optimis bahwa aset perbankan syariah pada akhir September 2025, untuk pertama kalinya akan menembus Rp1.000 triliun," jelas Dian dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Lebih lanjut, Dian menyebut pertumbuhan pembiayaan pada sektor perbankan syariah tercatat mencapai 8,13% (yoy) menjadi Rp 670,8 triliun. Kemudian, dana pihak ketiga (DPK) tercatat meningkat 7,37% menjadi Rp 757,2 triliun.

Dian menyebut salah satu faktor pendukung pertumbuhan aset sektor ini adalah ekspansi kredit pembiayaan dari perbankan syariah yang lebih tinggi dari sektor konvensional.

Selain itu, dia juga menilai sektor perbankan syariah juga tengah gencar membuka atau mencoba lini bisnis baru, sehingga turut berpotensi menarik lebih banyak nasabah baru.

"Mereka kelihatannya sekarang melakukan scale up usahanya. Jadi, ini saya lihat sedang ada revitalisasi semangat dari sektor perbankan syariah," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Langkah pemisahan unit usaha syariah (UUS) atau spin-off yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dinilai akan semakin memperkuat industri perbankan syariah nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan spin off unit usaha syariah merupakan salah satu pilar penguatan dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

Menurutnya, proses spin off yang dilakukan BBTN dan BNGA akan berdampak positif bagi industri perbankan syariah RI. Dia juga optimistis aksi tersebut akan menghasilkan dua bank umum syariah (BUS) yang optimal.

"Kita berharap proses spin-off yang sedang dilakukan oleh BBTN dan BNGA Niaga nantinya akan menghasilkan dua BUS dengan kapasitas yang cukup besar untuk menguatkan struktur industri perbankan syariah," katanya saat memberikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Adapun, Dian melanjutkan, perbankan syariah mampu tumbuh dan berkontribusi positif terhadap perbankan nasional. Hal tersebut salah satunya terlihat dari pertumbuhan aset industri perbankan syariah yang mencapai 8,15% year on year (yoy) menjadi Rp975,9 triliun pada Agustus 2025.

Sementara itu, pertumbuhan dari sisi pembiayaan tercatat mencapai 8,13% (yoy) menjadi Rp 670,8 triliun. Kemudian, dana pihak ketiga (DPK) tercatat meningkat 7,37% menjadi Rp 757,2 triliun.

"Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, saya optimis bahwa aset perbankan syariah pada akhir September 2025, untuk pertama kalinya akan menembus Rp1.000 triliun," jelas Dian.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyiapkan sejumlah rencana pengembangan entitas usahanya PT Bank Syariah Nasional (BSN). Ke depan, aset BSN diharapkan mendekati level Rp200 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan pemisahan unit usaha syariah (UUS) atau spin-off BTN Syariah menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) akan dilakukan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 19 November 2025.

Untuk membentuk rasio kecukupan modal (CAR) 18%-20%, dibutuhkan modal inti sekitar Rp6,5 triliun. Sumber dana berasal dari modal inti BSN senilai Rp1,6 triliun, modal UUS BTN sekitar Rp4 triliun, dan sisanya sekitar Rp1 triliun akan disetor oleh BTN.

“Jadi, rencananya 19 November RUPSLB, membahas spin-off UUS BTN, sekaligus injeksi modal untuk mencapai CAR BSN yang ideal. Setelah itu, secara resmi hak dan kewajiban UUS BTN, berpindah ke BSN,” tuturnya.

Bisnis.com, MEDAN - PT Bank Sumut kembali membukukan pertumbuhan positif untuk Unit Usaha Syariah (UUS) per kuartal III/ 2025 dengan pertumbuhan double digit di sejumlah sisi.

Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti mengatakan aset UUS Bank Sumut mampu tumbuh double digit secara tahunan, yakni sebesar 17% (year-on-year (YoY).

“Aset untuk syariah tumbuh 17% (YoY) dari Rp3,9 triliun menjadi Rp4,7 triliun saat ini,” kata Arieta, dikutip Senin (13/10/2025).

Dari sisi pembiayaan atau kredit, tercatat meningkat 12,94% (YoY) dari Rp2,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun. Sementara untuk dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 12,3% dari Rp2,6 triliun menjadi Rp2,9 triliun.

“Ini satu hal yang menggembirakan walau dari sisi laba kita harus mengalokasikan sejumlah pencadangan di syariah,” ujarnya.

Adapun, terkait kredit bermasalah atau non-performing financing (NPF), diakui Arieta masih cukup tinggi yakni sebesar 5% dan ditarget mampu ditekan jelang tutup tahun.

Namun, dia menyebut return of equity (ROE) atau return of assets (ROA) masih dalam kondisi cukup baik di angka 16,4%.

“ROE di 16,4%. Artinya, modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah bisa kita kembalikan dalam bentuk dividen yang akhirnya menjadi pendapatan asli daerah. Kalau dividien yield masih di atas 25%,” jelasnya.

Bank Sumut Tambah Modal UUS

Bank Sumut telah menggenapi syarat modal wajib bagi Unit Usaha Syariah menjadi Rp1 triliun per September 2025. Ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 yang mewajibkan UUS bank milik pemerintah daerah memenuhi dana usaha Rp1 triliun paling lambat 31 Desember 2025.

“Ini komitmen kami sesuai aturan OJK juga, kami telah menambah permodalan syariah menjadi Rp1 triliun sampai dengan tahun ini,” kata Arieta.

Sebagaimana diatur dalam beleid itu, Bank Sumut secara bertahap berupaya memenuhi permodalan syariah yang disyaratkan.

Arieta menyampaikan modal awal UUS Bank Sumut sebesar Rp500 miliar dan menjadi Rp750 miliar per tahun lalu lantaran ada tambahan modal sebesar Rp250 miliar.

Jelang akhir 2025, Bank Sumut menggenapkan modal awal UUS menjadi Rp1 triliun dengan menambah kembali modal Rp250 miliar.

“Kami genapkan Rp1 triliun sesuai aturan,” tambahnya.

Arieta pun menyebut Bank Sumut tengah merancang strategi pengembangan untuk mendukung pertumbuhan UUS lewat Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf).

“Ini semacam social banking. Jadi, nanti tidak hanya transaksi finansial saja, tapi juga ada sosialnya,” ujar Arieta.