JAKARTA - Krisis Timur Tengah yang membuat Amerika Serikat (AS) mencurahkan sebagian besar perhatian dan upayanya di kawasan tersebut berpotensi membuat fokus dari negara adidaya beralih dari Asia Tenggara . Setidaknya itu untuk sementara waktu.

Bagi para pengamat dan pemerhati geopolitik, hal tersebut berpotensi membuat Republik Rakyat China mendapatkan ruang lebih besar untuk menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Tenggara.

Sekelompok pemerhati China yang tergabung dalam Forum Sinologi Indonesia (FSI) berpandangan bahwa tindakan asertif dan agresif China di Laut China Selatan LCS yang berada di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah berlangsung dalam kurun waktu yang lebih panjang.

“Dalam 2 dasawarsa terakhir, China telah bersitegang dengan Vietnam, Indonesia, dan Filipina terkait upaya negara itu menegaskan kepemilikannya atas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) ketiga negara di atas dengan dalih sembilan garis putus-putus (Nine dash-line),” ujar Ketua FSI Johanes Herlijanto dalam keterangannya usai penyelenggaraan seminar berjudul “Keketuaan Filipina dan Diplomasi Cina di ASEAN” di Jakarta, Senin (27/4/2026).

“Padahal klaim kewilayahan berdasarkan garis putus-putus tersebut oleh pihak negara-negara Asia Tenggara dinilai bertentangan dengan UNCLOS,” kata Johanes yang juga akademisi Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH).

Acara dipandu Dosen Hubungan Internasional Universitas Presiden Muhammad Farid itu, menghadirkan Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Ahmad Shaleh Bawazir, sinolog yang juga Dosen Politik Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Dr Klaus Heinrich Raditio, serta peneliti mitra FSI Dr Ratih Kabinawa.

Dalam pemaparan para pembicara disampaikan bahwa China ternyata tidak hanya menunjukkan sikap agresif dalam aspek keamanan antara lain dengan melakukan strategi grey zone, yaitu menghadirkan gangguan di ZEE negara-negara ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) melalui pengerahan milisi maritim yang dibayangi unit penjaga pantai China.

Namun, China juga berupaya menanamkan dominasi terhadap ASEAN melalui jalur-jalur diplomasi. Bahkan, ketika keketuaan ASEAN berada di tangan Filipina, negara yang dalam beberapa tahun terakhir ini seringkali menjadi korban strategi grey zone China di atas, China ditengarai akan tetap berupaya meningkatkan pengaruhnya.

“Bejing seringkali meningkatkan kedekatan bilateralnya dengan anggota ASEAN yang sedang mendapat giliran menjadi ketua dari organisasi multilateral itu,” turut Ratih.

Menurut dia, strategi yang efektif bagi Beijing untuk meningkatkan pengaruhnya dalam organisasi tersebut adalah melalui upaya memperkuat hubungan bilateral dengan masing-masing anggota ASEAN.

Pertanyaannya, bagaimana China melanjutkan upaya memengaruhi agenda ASEAN di saat organisasi ini diketuai Filipina? Pertanyaan ini penting mengingat akhir-akhir ini Filipina seringkali berada dalam ketegangan dengan Beijing sebagai akibat praktik Grey Zone negara itu di ZEE Filipina.

Dalam upaya menjawab pertanyaan di atas, Ratih merujuk pada proposal eksplorasi energi Bersama yang muncul sebagai solusi potensial bagi krisis energi yang sedang dihadapi negara itu akibat perang di Timur Tengah sebagai celah yang dapat dimanfaatkan Beijing untuk membangun kedekatan dengan Manila.

Pemilik gelar doktor dari Universitas Australia Barat (UWA) itu mengkhawatirkan adanya risiko Filipina gagal mendorong penyelesaian Kode Etik Prilaku (COC) di LCS bila eksplorasi bersama tersebut jadi dilaksanakan.

Dia mengimbau Manila berupaya keras memperkuat kerekatan di dalam ASEAN dan mengutamakan agenda ASEAN. “Manila harus memberikan penekanan terhadap agenda ASEAN, utamanya terselesaikannya COC yang dapat mengurangi potensi ketegangan di kawasan ini,” katanya.

Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Ahmad Shaleh Bawazir menuturkan hubungan antara China dan ASEAN sangat menarik untuk diamati karena hubungan itu sangat unik dan diwarnai dengan sebuah paradoks, yaitu adanya ketidakpercayan (distrust) di antara kedua belah pihak, meski terdapat hubungan yang sangat dekat.

“China dan ASEAN berada dalam hubungan yang sangat dekat sekali. Keterlibatan China dengan ASEAN cukup dalam, sangat intensif, dan dalam berbagai aspek serta tingkatan,” ucapnya.

Namun pada sisi lain, rasa saling percaya antara ASEAN dan China belum memadai. Selain itu, insiden antara China dengan negara-negara ASEAN juga masih sering terjadi.

Dalam pandangan Ahmad, ketidakpercayaan yang muncul di kalangan negara-negara ASEAN pada China ada hubungannya dengan masalah di LCS. Namun, dia optimistis insiden akan semakin berkurang bila COC di LCS telah berhasil disepakati.

Pemerhati hubungan internasional dan pakar hubungan Indonesia-China Dr. Klaus Heinrich Raditio mengemukakan pandangan yang cenderung pesimistis mengenai niat China untuk menyelesaikan COC di tahun 2026. “Pertama posisi China di LCS sudah cukup kuat, kedua AS dan China sudah bergabung sebagai G2 yaitu kelompok yang terdiri dari dua negara tersebut,” ujarnya.

Hal di atas menyulitkan AS untuk turut serta dalam negosiasi COC. Karena itu, Klaus berpandangan bahwa persatuan ASEAN menjadi syarat mutlak bagi terselesaikannya COC di LCS. “Tanpa persatuan ASEAN, tak akan ada keberhasilan,” ucapnya.

Namun, penyandang gelar doktor dari Universitas Sydney Australia itu memiliki optimisme terhadap keketuaan Filipina. “Filipina memiliki posisi yang kuat di mata hukum,” katanya merujuk pada hasil Mahkamah Internasional di Den Haag tahun 2016 yang menggugurkan klaim kepemilikan RRC pada sebagian besar wilayah LCS.

Bagi Klaus, tindakan Filipina yang menjadi satu-satunya yang berani menggugat China di Mahkamah Internasional perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa Filipina memiliki isu-isu domestik yang menjadi tantangan bagi peran negara itu di ASEAN.

Karena itu, Klaus menaruh harapan besar pada Indonesia sebagai pemimpin informal dari ASEAN untuk memainkan peran sangat penting yaitu mempersatukan negara-negara ASEAN.

BANDUNG - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan sinergisitas seluruh elemen bangsa. Terutama dalam menjaga serta menciptakan situasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kapolri menyampaikan hal tersebut saat menghadiri sekaligus membuka acara opening ceremony Muktamar XIV Pemuda Persatuan Islam (PERSIS) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 25 April 2026.

Sigit memaparkan bahwa, di situasi perkembangan teknologi dewasa ini terkadang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Di antaranya maraknya penyebaran misinformasi yang menyesatkan masyarakat. Belum lagi kejahatan lain yang merugikan warga seperti narkoba, cyber crime dan kejahatan seksual.

Oleh karena itu, untuk menghadapi segala bentuk tantangan dan kejahatan tersebut diperlukan sinergisitas dan dukungan seluruh elemen Bangsa Indonesia.

"Tentunya harapan kita PERSIS dengan seluruh kekuatan dan kader yang dimiliki bisa bekerja sama dengan kami dengan Polri. Karena kami juga tentunya menyadari bahwa Polri tidak akan bisa berdiri sendiri, Polri tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh elemen bangsa," kata Sigit.

Kapolri menegaskan, Polri dan PERSIS ke depannya bakal terus meningkatkan sinergisitas dan soliditas demi menjaga situasi kamtibmas dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang muncul.

"Oleh karena itu tentunya saya mengharap ke depan kolaborasi persahabatan rasa kekeluargaan yang dimiliki Polri dan PERSIS akan terus terjalin dengan semakin baik, semakin kuat dan kita yakin bahwa dengan kita bersama-sama kita akan menghadapi berbagai tantangan bangsa yang kita hadapi sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi amanat nasional," ujarnya

Di sisi lain, Kapolri mengungkapkan soal situasi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Hal itu juga tentunya berdampak ke seluruh negara termasuk Indonesia.

Menurut Sigit, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan upaya terbaik dengan meluncurkan sejumlah program untuk kebaikan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Sigit menyebut, Presiden, Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu dalam menghadapi segala bentuk tantangan global yang masuk ke dalam negeri.

"Jadi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama dan tentunya ini juga menjadi tugas dan PR dari para pemuda khususnya yang nanti akan menghadapi hal-hal seperti ini dan bagaimana kita bisa eksis, bisa ikut berkontribusi dan memiliki semangat untuk bersama-sama menjaga dan menghadapi situasi yang ada," ucap Sigit.

Indonesia, kata Kapolri, pernah berjuang bersama mengusir penjajahan. Menurut Sigit, para pejuang ketika itu mengutamakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan.

Oleh sebab itu, Sigit meyakini, Indonesia dengan semangat nilai persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa, akan bisa menghadapi segala bentuk tantangan yang ada.

"Kalau kita semua memiliki semangat yang sama, memiliki rasa persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang memang itu menjadi karunia bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar polemik potongan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengenai memori kolektif peristiwa Ambon untuk dihentikan demi menjaga harmoni dan kohesi sosial di tengah masyarakat sebagai bentuk refleksi kebangsaan.

“MUI menegaskan kembali bahwa sejatinya seluruh ajaran agama berpijak pada nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, dan penghormatan setinggi-tingginya terhadap kemanusiaan. Dalam situasi apa pun, nilai-nilai luhur ini harus tetap menjadi ruh utama dalam setiap narasi publik. Agama hadir sebagai penyembuh dan perekat, bukan pemisah antar-sesama anak bangsa,” ungkap Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2026).

Zainut mengungkapkan bahwa MUI meyakini bahwa sebagai tokoh bangsa yang memiliki jasa besar dalam sejarah perdamaian Indonesia, pernyataan JK perlu dipahami dalam konteks sejarah yang utuh dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif.

“Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada interpretasi yang menyimpang dari maksud aslinya,” katanya.

Zainut juga mengungkapkan bahwa MUI memandang sejarah perjalanan bangsa hendaknya diletakkan sebagai sumber kearifan (ibrah) untuk memperkuat pondasi kebangsaan. “Penting bagi kita semua untuk mengambil nilai-nilai hikmah dari setiap peristiwa masa lalu agar menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam merajut masa depan yang lebih harmonis dan penuh persaudaraan.”

Lihat video: Ceramah Kontroversi, Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polisi



Dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif, Zainut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mengedepankan diksi yang menyejukkan dan mempersatukan. Kedewasaan dalam berbangsa tercermin dari kemampuan mengubah setiap dinamika menjadi energi positif yang memperkokoh persatuan nasional, sehingga setiap tutur kata yang muncul di ruang publik menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian.

MUI, kata Zainut, mengimbau masyarakat luas untuk mengedepankan sikap husnuzan (prasangka baik) dan membudayakan tabayun (klarifikasi) terhadap setiap informasi yang beredar. “Di tengah derasnya arus informasi media sosial, kita jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang terfragmentasi. Mari kita lihat setiap pernyataan dari kacamata persatuan yang lebih luas.”

Pada kesempatan itu, Zainut juga mengimbau kepada seluruh pihak utamanya para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat luas untuk segera menghentikan polemik ini. Perdebatan yang berlarut-larut di ruang publik dinilai sudah tidak produktif dan justru berisiko mengoyak rajutan kerukunan umat beragama yang telah dibangun bersama.

“Mari kita tutup celah adu domba dan kembali fokus pada agenda kebangsaan yang lebih strategis. Tugas utama kita hari ini adalah memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kebersamaan dan saling menghormati adalah modal utama Indonesia untuk terus melangkah maju sebagai bangsa yang beradab,” kata Zainut.

“Tokoh-tokoh bangsa adalah guru bagi kita semua. Mari kita rawat pesan-pesan perdamaian dengan lisan yang santun dan hati yang jernih. Masa depan Indonesia yang damai adalah amanah kolektif yang harus kita jaga dengan penuh kebijaksanaan,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mengimbau seluruh elemen bangsa tetap menjaga stabilitas nasional dengan tidak terprovokasi isu-isu berkembang di ruang publik. Dinamika demokrasi harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi yang bersifat provokatif dan berpotensi memecah persatuan bangsa.

“Masyarakat khususnya pemuda sebagai pilar bangsa harus mampu menjadi penyejuk di tengah situasi berkembang. Jangan sampai terjebak dalam arus informasi yang belum tentu benar dan justru memicu perpecahan,” ujar Haris, Senin (13/4/2026).

Dia menilai isu-isu yang mendorong pemakzulan di luar mekanisme konstitusional tidak hanya menimbulkan kegaduhan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu agenda pembangunan nasional.

"Pemerintahan Presiden Prabowo sedang running dan mengakselerasi program prioritasnya di tengah gejolak geopolitik global, namun kok ada saja kelompok-kelompok yang menghasut dengan berbagai opini miring," katanya.

Haris mengajak seluruh jajaran KNPI di tingkat pusat hingga daerah untuk aktif mengampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan serta memperkuat solidaritas kebangsaan.

“KNPI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan NKRI. Kami mengajak seluruh kader dan elemen pemuda untuk terus menyuarakan semangat persatuan,” ujarnya.

Dia menegaskan pentingnya dukungan terhadap program pembangunan nasional yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo. Keberhasilan pembangunan memerlukan stabilitas politik dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan.

“Pemuda harus menjadi kekuatan konstruktif yang menjaga arah pembangunan bangsa. Persatuan adalah kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat,” katanya.

"Kita mesti lebih bijak menyikapi berbagai isu provokatif dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa", lanjutnya.

JAKARTA - Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani memicu polemik di masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi.

Bendahara Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih, Adrianus Eko Saputro menekankan pentingnya menjaga etika dalam kehidupan demokrasi. Menurut Adrianus, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami menghormati setiap pandangan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa setiap narasi yang disampaikan tetap berkontribusi pada persatuan dan stabilitas bangsa,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Adrianus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga ruang diskursus publik yang sehat, objektif, dan konstruktif, serta menghindari narasi yang berpotensi menimbulkan polarisasi.

Adrianus menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan amanah rakyat secara optimal, dengan tetap terbuka terhadap kritik yang membangun.

"Mari mengedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi serta menjaga persatuan nasional," ucapnya.

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Alumni IPNU yang juga Katib Syuriah PBNU, Prof Asrorun Niam Sholeh mengatakan, salah satu nilai yag menjadi pondasi tegaknya jam’iyyah NU adalah komitmen persatuan sebagaimana nampak dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

"Karenanya, kita perlu kembali kepada Qanun Asasi sebagai pijakan berorganisasi, komitmen ke depan harus membangan kesadaran kembali kepada Mabda Organisasi, kesatuan dan persatuan untuk mengoptimalkan perkhidmatan," ujar Niam saat memberikan sambutan acara Halalbihalal Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) di Jakarta, Minggu malam (12/4/2026).

Menurutnya, menggarisbawahi pentingnya persatuan sebagai fondasi utama berdirinya jam’iyah Nahdlatul Ulama. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan orientasi, baik keagamaan maupun politik.

Guru Besar Bidang Fikih itu menerangkan, geneologi NU itu komitmen bersatu, maka idealnya, tidak ada ruang yang di NU terhadap pertikaian dan perpecahan. Karenanya, jika ada perbedaan pandangan di antara pihak, maka yang lain harus berperan sebagai juru damai, bukan menjadi kompor yang memanaskan, dengan menggunakan mabda’ serta mekanisme organisasi sebagai pedoman.

"Jika pengurus dan jamaah NU memahami utuh Qanun Asasi serta menjadikannya sebagai pijakan, maka pasti tak ada pertentantangan yang menjurus pada perpecahan atau syiqaq berkepanjangan. Di sinilah pentingnya kita kembali pada Qanun Asasi," tuturnya.

"Muktamar NU ke depan harus menjadi jalan menuju persatuan dan kebersamaan, dengan menempatkan norma yang ada dalam Muqaddimah Qanun Asasi sebagai pijakan," terangnya.

Dalam momentum halalbihalal yang penuh kehangatan, Ketua MUI Bidang Fatwa ini menyampaikan, pesan mendalam tentang hakikat silaturahim sebagai perekat utama persaudaraan di tengah perbedaan. Halal Bihalal bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan momentum untuk mempertautkan hati demi menjaga dan mempererat hubungan antarsesama.

Ia mengingatkan pentingnya menyelesaikan konflik secara bijak dan tidak menjauh dari kebersamaan, sebagaimana nasihat orang tua yang selalu relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berorganisasi, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, seluruh elemen harus tetap berpegang pada prinsip dasar yang telah diwariskan para pendiri, yang termaktub dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

"Perbedaan pilihan, afiliasi, maupun pandangan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, dengan bertemu dan bersilaturahim, minimal kita bisa membangun kesepahaman, meskipun belum tentu langsung mencapai kesepakatan," katanya.

Sementara itu, Kyai Ma'ruf Amin menambahkan, pentingnya tema yang diangkat pada momentum halal bi halal ini sebagai bahan refleksi baik untuk personal maupun secara organisasi atau kelembagaan. Tugas manusia sebagai Khalifatullah fil ardh dalam rangka beribadah kepada Sang Pencipta serta memakmurkan bumi.

"Dari sisi keorganisasian, momentum halal bi halal ini merupakan jalan untuk saling memaafkan dan merajut kembali ukhuwah antar sesama manusia yang sebelumnya pernah ternoda oleh kesalahan dan kekhilafan yang diperbuat," sebutnya.

"Allah mengatakan Dia-lah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu, yaitu tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Sebab memakmurkan bumi merupakan bagian daripada tugas khalifah," pungkasnya.

JAKARTA - Organisasi masyarakat (Ormas) Jaga Nusantara Bersama (Jagatara) berkomitmen mendukung dan mengawal program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Jagatara juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Halal Bihalal yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jagatara, Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Jumat, 10 April 2026.

Ketua Dewan Pembina Jagatara Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto mengajak seluruh keluarga besar Jagatara untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Serta turut menyukseskan berbagai program pemerintah.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar Jagatara, mari kita jaga kerukunan dalam bingkai NKRI. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Kita harus bersama-sama mengawal dan mendukung program-program pemerintah demi kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya, Sabtu (11/4/2026).

Halal bihalal nasional ini dihadiri oleh para perwakilan ketua dan anggota Jagatara dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hadir juga Para Ketua DPD Sumatera Utara, Jakarta, Riau, Aceh, dan lainnya

Lihat video: Mewah atau Sederhana? Intip Unboxing Isi Bingkisan Halalbihalal Istana yang Viral!



Ketua Umum Jagatara Edy Koesriadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Halal bihalal nasional ini harus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan soliditas antaranggota.

“Terima kasih kepada seluruh perwakilan ketua dan anggota dari seluruh Indonesia yang telah menyempatkan hadir dalam acara Halal Bihalal di Kantor DPP Jagatara ini. Semoga momentum ini semakin mempererat tali silaturahmi dan memperkuat soliditas organisasi,” ujar Edy



Sekjen Jagatara M. Arif Fahrizal mengatakan, sebagai ormas yang memiliki program pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial, Jagatara tentunya berkomitmen menjadi ormas yang mandiri dalam melakukan kegiatan dan membantu pemerintah dalam mendongkrak pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional.

Arif melanjutkan, Jagatara saat ini telah terbentuk di 26 DPD Provinsi. Serta telah berkontribusi membantu pemerintah menyukseskan berbagai program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Memanfaatkan Program MBG sebagai pengembangan ekosistem ekonomi dan juga Program Pendamping Halal dari BPJPH untuk membatu UMKM mendapatkan sertifikasi halal merupakan dua program unggulan yang saat ini sedang dijalankan," tuturnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Persatuan Ummat Islam (PUI) Irfan Ahmad Fauzi mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Polri khususnya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas keberhasilan dalam mengamankan arus mudik Lebaran 2026. Menurutnya, pengamanan mudik tahun ini berjalan dengan sangat baik, tertib, dan kondusif.

Hal tersebut terlihat dari kelancaran arus lalu lintas di berbagai jalur utama, menurunnya angka kecelakaan, serta meningkatnya rasa aman di tengah masyarakat.

“Kami mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Polri, khususnya Kapolri, dalam memastikan masyarakat dapat menjalankan tradisi mudik dengan aman dan nyaman. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melayani rakyat,” ujar Irfan, Jumat (27/3/2026).

Dia berpendapat bahwa sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan pengamanan mudik tahun ini. Pendekatan humanis yang dilakukan aparat di lapangan turut memberikan kesan positif bagi masyarakat.

Dia menyampaikan bahwa keberhasilan ini patut menjadi standar untuk pelaksanaan pengamanan di masa mendatang, tidak hanya pada momentum mudik Lebaran, tetapi juga pada berbagai agenda besar nasional lainnya.

“Kami berharap kinerja baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama yang harus terus dijaga,” ujarnya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, PUI juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung upaya aparat dalam menjaga ketertiban dan keselamatan bersama, baik selama arus mudik maupun arus balik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah kepada seluruh rakyat Indonesia melalui tayangan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/3/2026).

Dalam pesannya, Prabowo mengawali dengan ungkapan syukur atas kesempatan merayakan hari kemenangan setelah menjalani ibadah Ramadan.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin,” ujar Presiden.

Ajak Perkuat Silaturahmi dan Persatuan

Presiden Ke-8 RI itu pun mengajak seluruh masyarakat menjadikan Idulfitri sebagai momentum untuk saling memaafkan serta mempererat hubungan antar sesama.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan persatuan sangat penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

“Mari kita manfaatkan momen Idulfitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa,” kata Prabowo.

Dorong Semangat Gotong Royong

Selain itu, Prabowo juga mengajak masyarakat untuk terus bekerja keras dan saling membantu dalam membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa demi mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan kuat.

“Mari kita bekerja lebih keras, saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Doa untuk Bangsa

Di akhir pesannya, Kepala negara memanjatkan doa agar seluruh amal ibadah masyarakat selama Ramadan diterima oleh Allah SWT, serta bangsa Indonesia senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan.

Ucapan tersebut ditutup dengan harapan agar semangat Idulfitri dapat menjadi penguat persatuan nasional dan solidaritas sosial di seluruh penjuru Tanah Air.

“Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal ibadah kita sekalian, dan senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada bangsa Indonesia,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan sejumlah ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, hingga para mubaligh pada Kamis (5/3/2026). Sebelumnya, Prabowo pun bertemu mantan Presiden dan Wakil Presiden hingga pimpinan partai politik membeberkan kondisi geopolitik yang tengah memanas.

Rencana agenda pertemuan Prabowo dengan ormas Islam itu disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Istana Negara pada Rabu (4/3/2026).

"Rencana kegiatan besok [4/3/2026] dengan para pemimpin ormas, pimpinan pondok, para tokoh masyarakat, dan para mubaligh," kata Muzani.

Disinggung rencana pembahasan dalam pertemuan tersebut, Muzani menjelaskan bahwa pada prinsipnya Prabowo sangat terbuka terhadap pandangan dan pemikiran dari semua para pemimpin masyarakat serta pemimpin bangsa.

Agenda pertemuan dengan ormas Islam kemudian menjadi bagian dari upaya Prabowo mendengarkan pandangan-pandangannya. Kemudian, Prabowo akan menyampaikan pandangan terkait persoalan yang dihadapi saat ini.

"Tapi intinya kita diminta untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, kebersamaan dan kita harus tetap menjaga ukhuwah sesama agama, ukhuwah sesama Islam, ukhuwah sesama antar bangsa supaya ada kedamaian, keharmonisan dunia ini bisa kita jaga," ujar Muzani.

Sebelumnya, Prabowo pun mengundang deretan mantan Presiden dan Wakil Presiden ke Istana Negara pada Selasa (3/3/2026) ke Istana Negara. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo pun hadir. Kemudian, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin pun turut hadir.

Sejumlah mantan Menteri Luar Negeri yakni Alwi Shihab serta Hassan Wirajuda pun diundang Prabowo ke Istana Negara. Kemudian, deretan pimpinan partai politik hadir, seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membeberkan mengenai kondisi geopolitik yang tengah memanas. Terjadi perang Iran dengan AS-Israel yang kemudian mesti diantisipasi dampaknya ke dalam negeri.

BANDUNG - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri silaturahmi Ramadan di Polda Jawa Barat (Jabar). Dalam kesempatan ini, Ia memberikan pesan penting untuk menjaga dan merawat nilai persatuan serta kesatuan Bangsa Indonesia.

Sigit menegaskan, kegiatan silaturahmi dengan seluruh lapisan elemen bangsa ini merupakan cerminan terjalinnya nilai persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

"Mari kita sama sama menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga negara kita, yang kita cintai ini tetap bisa terus tegak berdiri," kata Sigit di Polda Jabar, Rabu (4/3/2026).

Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Forkopimda, tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya atau seniman, tokoh serikat pekerja atau buruh, ormas, LSM, Insan Pers serta elemen mahasiswa.

Sigit menegaskan, pesan pentingnya merawat persatuan dan kesatuan ini selalu digaungkan olehnya dalam setiap kesempatan. Apalagi, kata Sigit di tengah terjadinya dinamika global yang berlangsung belakangan ini.

Lihat video: Titiek Soeharto dan Kapolri Salurkan 16 Truk Bantuan di Huntara Pinangsori



Menurutnya, kunci utama Indonesia untuk menghadapi segala dampak dari dinamika global yang terjadi adalah menjaga nilai persatuan dan kesatuan seluruh lapisan masyarakat.

"Dan tentunya selalu menjadi pesan kita bahwa situasi yang sedang kita hadapi, dampak global yang kita hadapi, tentunya ini membutuhkan kebersamaan persatuan. Itu adalah kunci utama menjaga agar stabilitas kamtibmas tetap terjaga," ujar Sigit.

Dengan terjaganya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Sigit menegaskan, seluruh program Pemerintah untuk kemajuan dan menyejahterakan bangsa bisa tetap berjalan dengan baik.

"Karena apapun yang kita hadapi, Indonesia tentunya harus tetap bisa menjalankan program. Pemerintah harus bisa melaksanakan amanatnya untuk mendukung mendorong terjadinya pembangunan dan pertumbuhan. Serta tentunya menyejahterakan masyarakatnya. Dan ini semua bisa kita lalui apabila kita bersatu," tegas Sigit.

Sigit menyebut, Indonesia telah berhasil melalui beberapa macam tantangan dalam negeri. Menurutnya, semua bisa dilewati dengan baik berkat terjalinnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh anak bangsa.

"Dan kita pernah menghadapi situasi yang ada. Tentunya kita menginginkan situasi global yang ada ini bisa segera selesai. Dan pemerintah tentunya saat ini terus berjuang untuk ikut aktif segera menyelesaikan konflik yang ada. Sehingga kemudian perdamaian juga bisa muncul," tutup Sigit.

PONOROGO - Wakil Ketua (Waka) MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan peran strategis pondok pesantren dalam menjaga moral dan persatuan bangsa. Hal itu disampaikan dalam kegiatan buka bersama di Pondok Pesantren Al Muqoddasah, Ponorogo, Jawa Timur.

Kegiatan yang dikemas dalam tajuk Ramadan Religi, Menguatkan Negeri dengan subtema Ilmu, Iman, dan Pengabdian tersebut dihadiri para kiai, pengasuh, ustaz dan ustazah, serta santri tahfiz Al-Qur’an tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Pesantren adalah benteng moral bangsa. Pesantren adalah sumber kader pemimpin umat. Pesantren adalah rumah peradaban,” kata Ibas, dikutip Selasa (3/3/2026).

Dia menyebut, Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan tarbiyah, muhasabah, dan penguatan jiwa. Nilai-nilai tersebut, kata Ibas, menjadi fondasi penting dalam membangun generasi berkarakter.

Mengutip pesan KH Hasyim Asy’ari, Ibas menyampaikan bahwa agama dan nasionalisme tidak dapat dipisahkan. “Cinta tanah air bagian dari iman. Menjaga NKRI bagian dari pengabdian,” ujarnya.

Ibas juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat lebih dari 39 ribu pesantren di Indonesia dengan jutaan santri. Jumlah tersebut merupakan kekuatan besar dalam membangun karakter serta masa depan bangsa.

Namun demikian, ia mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, mulai dari disrupsi digital, arus informasi tanpa filter, hingga ancaman radikalisme dan intoleransi. “Karena itu santri harus kuat. Bukan hanya dalam fikih, tetapi juga dalam sains dan teknologi. Bukan hanya dalam zikir, tetapi juga dalam pikir,” tutur Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.

Dia menegaskan komitmennya melalui MPR untuk terus mengawal penguatan pesantren melalui dukungan anggaran pendidikan, akses teknologi, serta pemberdayaan ekonomi santri. “Kami akan mendorong kemandirian ekonomi pesantren, akses pelatihan, dan penguatan pendidikan karakter agar santri mampu menjadi penjaga moral dan persatuan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ibas mengapresiasi kedisiplinan para santri yang dinilainya memiliki adab, etika, moral, serta karakter kuat yang sangat dibutuhkan dalam membentuk kepemimpinan generasi masa depan Indonesia. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap dunia pendidikan pesantren, dia turut memberikan apresiasi kepada sepuluh santri dan sepuluh santriwati berprestasi melalui bantuan Al-Qur’an, sajadah, mukena, serta satu unit perangkat komputer guna menunjang kegiatan pembelajaran di lingkungan pesantren.

Dia optimistis bahwa dari pesantren akan lahir ulama, negarawan, dan pemimpin masa depan yang berilmu, beriman, serta siap mengabdi untuk Indonesia.

Khoirul Fata, salah satu dosen UNIDA Gontor dan pengajar Mahad AL Muqoddasah menyampaikan kedatangan Ibas merupakan semangat baru bagi para santri yang sedang menuntut ilmu agar kelak dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berhasil dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Islam.