Hari ini sudah menjadi BUMN, karena kan prosesnya harus ada 1 persen saham milik negara dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sudah resmi menjadi BUMN.

“Hari ini sudah menjadi BUMN, karena kan prosesnya harus ada 1 persen saham milik negara dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN,” ujar Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

Dony menyampaikan sudah menandatangani DSI menjadi BUMN pada Senin (25/5) pagi. Meskipun demikian, mekanisme ekspor komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak kelapa sawit dan paduan besi (ferro alloy) masih dalam proses.

“Nanti rinciannya akan disampaikan. Sedang diproses,” ujar Dony.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Kemudian, pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik "under invoicing" dan "transfer pricing" pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Under invoicing adalah praktik kecurangan oleh importir atau eksportir yang dengan sengaja melaporkan nilai atau harga barang dalam faktur (invoice) lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi), baik berupa barang, jasa, aset tak berwujud, maupun pendanaan.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kemudian aturan-aturan yang selama ini berjalan misalnya persyaratan ekspornya, kewajiban ekspor seperti DMO untuk CPO dan lain-lain tetap berjalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk eksportir minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) tetap berlaku meski tata kelola ekspor komoditas strategis nantinya dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Budi menekankan seluruh aturan, persyaratan, dan tata cara ekspor yang selama ini berjalan tidak mengalami perubahan dengan adanya kebijakan baru tersebut. Menurutnya, perubahan hanya terjadi pada pihak yang melakukan ekspor, yakni eksportir swasta menjadi DSI yang dimulai secara bertahap mulai 1 Juni 2026.

"Kemudian aturan-aturan yang selama ini berjalan misalnya persyaratan ekspornya, kewajiban ekspor seperti DMO untuk CPO dan lain-lain tetap berjalan," ujar Budi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan baru tersebut hanya mengubah mekanisme pelaksana ekspor tanpa mengubah regulasi yang selama ini telah diterapkan kepada eksportir.

Selain kewajiban DMO, Budi juga memastikan pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) tetap diberlakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.

Nantinya, kewajiban pembayaran pungutan ekspor akan menjadi tanggung jawab DSI apabila seluruh ekspor telah dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan tersebut.

"Pungutan ekspor, bea keluar kalau selama ini kan dikenakan ke eksportir. Artinya nanti kalau sudah sepenuhnya oleh PT DSI ya otomatis ke PT DSI," katanya.

Ia menambahkan, kewenangan penerbitan izin ekspor tetap berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan tidak berubah meski ekspor dilakukan melalui DSI.

Selain itu, masa transisi pengalihan ekspor akan berlangsung hingga akhir 2026, termasuk penyesuaian terhadap kontrak-kontrak ekspor yang selama ini berjalan.

"Selama transisi itu sebetulnya proses itu berjalan. Dengan harapan transisi ini adalah proses pengalihan dan segala macamlah sehingga mulai tanggal 1 Januari itu sudah sepenuhnya oleh PT DSI," imbuh Budi.

Untuk tahap awal, pemerintah menetapkan tiga komoditas strategis yang masuk dalam skema ekspor DSI, yakni batu bara, CPO, dan ferroalloy.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait dengan ekspor sumber daya alam (SDA) ditargetkan selesai hari ini.

"Hari ini mudah-mudahan selesai ya Permendagnya," ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, mulai 1 Juni 2026 ekspor tiga komoditas strategis yakni minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferroalloy) akan dilakukan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor. Kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui masa transisi selama enam bulan.

Pada tiga bulan pertama masa transisi, pelaku usaha yang selama ini menjalankan ekspor tetap dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Namun, seluruh pelaporan nantinya dilakukan kepada DSI.

"Tiga bulan pertama kita evaluasi, transisi ini yang ekspor itu adalah eksportir yang eksisting sekarang, tapi nanti laporannya ke PT DSI," jelasnya.

Selanjutnya, pada periode 1 September hingga 31 Desember 2026, eksportir yang telah siap dapat sepenuhnya mengalihkan kegiatan ekspornya pada DSI.

Ia menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2027 seluruh ekspor untuk ketiga komoditas tersebut wajib dilakukan oleh DSI.

Meski demikian, Budi memastikan seluruh ketentuan dan tata cara ekspor yang selama ini berlaku tidak mengalami perubahan, termasuk kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk komoditas CPO.

"Kemudian aturan-aturan yang selama ini berjalan misalnya persyaratan ekspornya, kewajiban ekspor seperti DMO untuk CPO dan lain-lain tetap berjalan. Jadi sifatnya hanya yang ekspor dari pihak swasta yang selama ini kemudian berubah menjadi PT DSI," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui pembentukan badan atau agregator ekspor bernama Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Rabu (20/5/2026).

Pada tahap awal, kebijakan ini mencakup komoditas sawit, batu bara, dan paduan logam (ferroalloy) yang memiliki nilai ekspor sangat besar.

Langkah ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk menutup kebocoran nilai ekspor, mengoptimalkan devisa hasil ekspor, dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.

Urgensi pembentukan badan ekspor komoditas

Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development (CFESD) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mengatakan, pembentukan badan ini cukup mendesak dan strategis karena komoditas Sumber Daya Alam (SDA) seperti crude palm oil (CPO), batu bara, nikel, dan ferro alloy adalah sumber devisa dan penerimaan negara yang sangat besar.

"Tetapi selama ini masih rawan under-invoicing, underpricing, transfer pricing, dan lemahnya kontrol devisa hasil ekspor," ujar dia kepada Kompas.com, Jumat (22/5/2026).

Dengan skema ekspor satu pintu tersebut, Abra percaya negara dapat memperkuat kontrol atas penerimaan pajak dan devisa, serta merespons kekhawatiran terhadap praktik under-invoicing dan underpricing.

"Apakah sudah sangat parah? Angka pastinya tentu harus dibuktikan melalui audit, tetapi indikasinya cukup serius," kata Abra.

Hal tersebut tecermin dalam komoditas bernilai besar, selisih pencatatan beberapa persen saja bisa berarti kehilangan penerimaan negara dalam jumlah sangat besar.

"Oleh karena itu, saya menilai nilai strategis pembentukan badan ini sepanjang mandatnya jelas untuk memperbaiki transparansi harga dan pencatatan ekspor dan bukan menambah birokrasi baru,” ungkap dia.

DSI harus tambah daya saing RI

Selain mengatasi manipulasi pencatatan, Abra mengatakan, BUMN ini idealnya berfungsi sebagai national export aggregator dan platform pelayanan bagi eksportir.

"BUMN ini juga idealnya berfungsi untuk mengonsolidasikan data pasokan, kualitas, harga benchmark, jadwal pengiriman, negara tujuan ekspor, hingga membantu kepatuhan devisa hasil ekspor," terang dia.

Ia menambahkan, Danantara harus memastikan kontrak ekspor eksisting akan tetap dihormati, tetapi membuka ruang agar harga dapat ditinjau sesuai dengan pasar global.

"Sehingga fungsi BUMN seharusnya bukan mematikan jaringan dagang swasta," imbuh dia.

Sebaliknya, BUMN ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dan membantu eksportir memperoleh harga yang lebih wajar, akses pembiayaan, standardisasi dokumen, serta kepastian sistem.

"Syaratnya, BUMN ini harus bekerja cepat, transparan, profesional, dan tidak mengambil margin berlebihan yang justru membebani eksportir,” ungkap dia.

PIXABAY/BEN SCHERJON Ilustrasi batu bara.

Transparansi ekspor berdampak pada cadev dan nilai tukar

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memandang pembentukan badan ekspor SDA di bawah DSI sebagai langkah strategis yang relevan dengan kebutuhan penguatan fundamental ekonomi nasional.

Di tengah tekanan terhadap rupiah dan kebutuhan memperkuat basis penerimaan negara, transparansi ekspor komoditas strategis berdampak langsung pada cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar.

Ketika sebagian nilai ekspor tidak tercatat atau tidak direpatriasi, tekanan terhadap rupiah meningkat dan ruang fiskal menyempit.

Kebijakan ini juga sejalan dengan arah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2027 yang menekankan penguatan hilirisasi, ketahanan ekonomi, serta optimalisasi penerimaan negara.

Board of Trustees Prasasti, Fuad Bawazier menilai langkah pembentukan DSI menjawab persoalan struktural yang sudah lama menggantung yakni pencatatan ekspor yang terfragmentasi antar-pelabuhan, validasi harga yang lemah, dan repatriasi devisa yang tidak optimal.

Menurut dia, sebagai negara komoditas besar, Indonesia memang membutuhkan instrumen yang mampu mengonsolidasikan pencatatan, validasi harga, dan repatriasi devisa secara lebih sistematis.

"Penguatan tata kelola ekspor SDA melalui DSI adalah agenda yang penting dan strategis. Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan menjaga cadangan devisa, memperkuat penerimaan negara, dan mendukung stabilitas nilai tukar di tengah tekanan eksternal yang masih berlangsung," ujar Fuad dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan, akumulasi indikasi under-invoicing ekspor SDA sepanjang 1991-2024 diperkirakan mencapai sekitar 908 miliar dollar AS atau setara Rp 15.980,9 triliun.

Ia menjelaskan, angka ini menggambarkan besarnya potensi nilai yang selama ini belum sepenuhnya memberi manfaat bagi perekonomian nasional.

Bukan tambah lapisan birokrasi

Kehadiran agregator ekspor dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kontrol negara pada titik transaksi ekspor bukan sekadar menambah lapisan birokrasi, melainkan instrumen yang memastikan nilai ekspor tercatat lebih akurat, devisa kembali lebih optimal, dan posisi tawar global Indonesia menjadi lebih kuat.

Fuad menambahkan, secara kelembagaan, agregasi ekspor bukan hal baru di Indonesia.

Pengelolaan timah melalui PT Timah dan tata kelola minyak dan gas melalui SKK Migas dengan skema Production Sharing Contract (PSC) telah menjadi bentuk agregasi parsial yang berjalan.

Di tingkat global, model serupa juga banyak diterapkan, mulai dari perusahaan energi negara seperti Saudi Aramco dan QatarEnergy, state trading enterprise di China seperti COFCO, hingga single-desk exporter seperti Zespri di sektor kiwifruit Selandia Baru serta koperasi dominan seperti Fonterra di sektor susu yang menguasai sebagian besar volume ekspor nasional.

"Pengalaman global menunjukkan agregator ekspor dapat menciptakan dampak ekonomi yang signifikan," imbuh dia.

Sebagai contoh, Saudi Aramco mencatatkan laba bersih tahunan dalam kisaran 100-160 miliar dollar AS dalam beberapa tahun terakhir dengan rekor 161 miliar dollar AS pada 2022.

Demikian pula sebagian sovereign wealth fund terbesar di dunia seperti Government Pension Fund Global Norwegia, Abu Dhabi Investment Authority, dan Public Investment Fund Saudi, ditopang oleh pengelolaan ekspor SDA negara.

Hasil tersebut menjadi referensi penting bahwa instrumen seperti DSI memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung penerimaan dan investasi jangka panjang Indonesia.

Di sisi lain, Fuad menggarisbawahi, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pelaku ekonomi dan investor cenderung memantau bagaimana sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral dijalankan secara konsisten dan prudent.

Kehadiran DSI sebagai instrumen tata kelola ekspor SDA dapat menjadi bagian dari sinkronisasi tersebut, sepanjang dirancang dengan mekanisme yang jelas dan terukur.

Meski demikian, Prasasti menilai keberhasilan DSI akan sangat ditentukan oleh kejelasan mekanisme implementasi dan kualitas komunikasi kebijakan kepada pelaku usaha, investor, dan publik.

"Substansi kebijakan yang kuat tetap membutuhkan desain implementasi yang kredibel agar dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan," ucap Fuad.

KOMPAS.com/MAULANA MAHARDHIKA Ilustrasi kurs dollar AS (USD) terhadap rupiah (IDR) hari ini.

DSI sebagai instrumen transparansi berbasis pasar

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menyebut, fase implementasi menjadi momentum penting bagi pemerintah dan Danantara untuk menegaskan posisi DSI sebagai instrumen transparansi berbasis pasar.

"Kebijakan ini sangat baik secara substansi. Tantangannya adalah memastikan persepsi pasar dan industri tetap positif selama masa transisi," kata Piter.

DSI perlu diposisikan sebagai mekanisme penguatan pencatatan, validasi harga, dan repatriasi devisa, bukan sebagai badan yang mengambil margin melalui kontrol harga sepihak.

Pembedaan ini penting agar tidak muncul kekhawatiran yang tidak perlu dari pelaku usaha maupun investor.

Piter menambahkan, komunikasi kebijakan perlu dilakukan secara proaktif, konsisten, dan teknis baik kepada publik maupun investor.

"Kepada investor, pesan terpenting adalah DSI merupakan mekanisme transparansi dan value recovery, bukan nasionalisasi terselubung atau kontrol harga yang tidak berbasis pasar. Dengan publikasi aturan turunan, formula harga, mekanisme audit, dan governance DSI yang cepat dan terbuka, kepercayaan pasar dapat dijaga, bahkan diperkuat," jelas Piter.

Prasasti memandang Indonesia berada pada momentum yang tepat untuk membangun arsitektur tata kelola ekspor SDA yang lebih maju.

Piter mengatakan, dengan ruang fiskal yang masih relatif terjaga, basis konsumsi domestik yang besar, serta diversifikasi sumber energi yang menopang ketahanan ekonomi nasional.

"Kehadiran DSI dapat menjadi katalisator bagi optimalisasi kekayaan alam nasional sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi," ucap dia.

Pertanyaan besar ke depan bagi pemerintah dan Danantara Indonesia bukan lagi apakah agregator ekspor diperlukan, tetapi bagaimana mekanisme dan formula harganya dirancang agar kredibel, berbasis pasar, dan akuntabel.

"Jika kejelasan mekanisme dapat dijaga melalui komunikasi yang konsisten dan dialog yang terbuka dengan pelaku usaha, DSI berpotensi membawa tata kelola ekspor SDA Indonesia ke arah yang lebih transparan, lebih bernilai tambah, dan lebih kuat di mata global," tutup Piter.

Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengingatkan pentingnya kesiapan industri dalam implementasi regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sawit.

Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).

“Perubahan sebesar itu membutuhkan integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang,” kata Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tergesa-gesa karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar, mengganggu iklim investasi hingga melemahkan daya saing Indonesia di pasar global jika tata kelolanya belum benar-benar siap.

“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” katanya.

Lebih jauh, Sudarsono memahami bahwa tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan kontrol devisa, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.

“Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya,” ujar Sudarsono.

Ia pun mendorong pemerintah melakukan penguatan tata kelola secara bertahap melalui transparansi data, integrasi DHE, peningkatan audit, dan pengawasan digital sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.

Menurutnya, kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kontrol terhadap perdagangan, melainkan dari tingkat kepercayaan pasar terhadap konsistensi penegakan aturan.

“Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” kata dia.

Sebagai rekomendasi, Sudarsono meminta pemerintah memprioritaskan digitalisasi penuh data ekspor dan integrasi lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan, penguatan pengawasan DHE, audit berbasis data real time, serta penegakan hukum yang konsisten.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah menghindari pembentukan monopoli perdagangan yang justru berpotensi menciptakan rente ekonomi baru.

“Pada akhirnya, kekuatan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi oleh kredibilitas institusi, kepastian aturan, efisiensi sistem, dan kepercayaan pasar internasional,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pasti kan ada kontrak mereka yang sudah satu tahun sekarang kan. Jalan saja

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) tidak mengganggu kontrak ekspor batu bara hingga akhir 2026.

“Tidak ada (yang perlu dikhawatirkan). Pasti kan ada kontrak mereka yang sudah satu tahun sekarang kan. Jalan saja. Itu (PP Tata Kelola Ekspor SDA) bukan berarti mulai sekarang langsung jual ke Danantara,” ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu.

Bahlil menyampaikan bahwa dengan terbitnya PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), tak serta-merta perusahaan batu bara menjual komoditasnya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Danantara.

Terdapat masa transisi untuk penerapan regulasi tersebut. Mulai tahun ini, tutur Bahlil, perusahaan pengekspor komoditas SDA akan melakukan transisi dengan BUMN yang akan ditunjuk.

Setelah BUMN ditunjuk, perusahaan pengekspor komoditas SDA akan melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi terkait transaksinya.

Dengan demikian, hingga akhir 2026, Bahlil menyampaikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan pengekspor komoditas batu bara dan paduan besi (ferro alloy) adalah berkoordinasi dengan BUMN yang ditunjuk oleh Danantara.

“Pasarnya bisa jalan, tetapi sinkronisasi data dan dikomunikasikan dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Danantara itu,” ucap Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa tahap pertama dari penerapan PP Tata Kelola Ekspor SDA itu hanya berlaku untuk komoditas batu bara, paduan besi (ferro alloy), dan minyak kelapa sawit.

Semangat dari penerapan regulasi itu, tutur dia melanjutkan, adalah untuk memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor.

“Yakinlah, bahwa dengan ini, tidak ada lagi isu under-invoicing, under-pricing, transfer pricing, sudah. Sudah tidak ada lagi,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita," ujar Prabowo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026