Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara.

Jakarta (ANTARA) - May Day dahulu lahir dari tuntutan atas durasi kerja delapan jam bagi para buruh, tapi hari ini, persoalan buruh jauh lebih rumit dibanding sekadar jam kerja.

Nasib pekerja modern kiwari tidak hanya ditentukan oleh relasi di tempat kerja, tetapi juga oleh perang dagang, tarif impor, algoritma logistik, hingga ketegangan geopolitik antarnegara besar.

Sejak era globalisasi neoliberal pada 1990-an, banyak yang percaya bahwa perdagangan bebas akan membawa kesejahteraan yang meluas. Pabrik dibangun, investasi mengalir, ekspor meningkat. Namun dalam praktiknya, manfaat globalisasi kerap tidak terbagi secara merata.

Lewat karyanya bertajuk Globalization and Its Discontents (2002), ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, mengkritik globalisasi yang dinilai lebih banyak menguntungkan pemilik modal dibanding kelompok pekerja. Dalam ekonomi global modern, modal dapat bergerak lintas negara dengan sangat cepat, sementara tenaga kerja tidak memiliki mobilitas dan fleksibilitas yang sama.

Karena itu, setiap kali terjadi perang dagang atau ketegangan ekonomi antarnegara besar, pekerja di negara berkembang kerap menjadi pihak paling rentan. Perubahan arah investasi, relokasi industri, hingga perlambatan ekspor sering kali pertama-tama menghantam kehidupan mereka.

Sebagai ilustrasi, ketika perang dagang antara Amerika Serikat dan China memanas beberapa tahun lalu, banyak perusahaan global mulai mendiversifikasi rantai produksinya ke luar China. Sebagian berpindah ke Vietnam, sebagian lainnya masuk ke Indonesia.

Sekilas, situasi tersebut tampak sebagai kabar baik, yakni muncul pabrik baru dan peluang kerja baru. Namun, relokasi industri global tidak otomatis identik dengan peningkatan kualitas kesejahteraan pekerja maupun penguatan posisi tawar negara penerima investasi.

Sebagai basis produksi

Dalam struktur ekonomi global saat ini, negara berkembang tetap lebih sering ditempatkan sebagai basis produksi berbiaya kompetitif, sementara pusat riset, teknologi, desain, dan pengambilan keputusan strategis masih terkonsentrasi di negara maju atau kantor pusat korporasi global.

Ahli ekonomi politik internasional Immanuel Wallerstein (1974) pernah menjelaskan konsep negara inti (core) dan negara pinggiran (periphery) dalam sistem dunia. Negara inti umumnya menguasai teknologi, keuangan, merek, dan keputusan strategis global. Adapun negara pinggiran, yang umumnya adalah negara berkembang, lebih sering berperan sebagai penyedia bahan baku, basis produksi, atau tenaga kerja berbiaya kompetitif.

Akibatnya, dalam banyak rantai produksi global, keuntungan terbesar tetap terkonsentrasi di kantor pusat perusahaan multinasional. Nilai tambah utama berasal dari penguasaan teknologi, paten, desain produk, hingga jaringan pasar internasional. Sementara itu, negara berkembang kerap dipaksa bersaing melalui upah murah, insentif pajak, dan fleksibilitas regulasi demi menarik investasi.

Situasi ini menempatkan buruh dalam posisi dilematis. Ketika upah naik terlalu cepat, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan akan memindahkan produksi ke negara lain dengan biaya lebih rendah. Namun, jika upah terus ditekan atau stagnan, daya beli pekerja melemah, dan pertumbuhan ekonomi domestik pun kehilangan tenaga pendorongnya.

Dalam konteks seperti itu, perang dagang global kerap berujung menjadi tekanan domestik bagi pekerja lokal. Negara berupaya menjaga daya saing investasi, sementara perusahaan berusaha mempertahankan efisiensi biaya produksi.

Ujungnya, fleksibilitas tenaga kerja sering dipromosikan sebagai solusi modern. Bahasanya terdengar teknokratis dan efisien. . Namun dalam praktik, banyak pekerja justru hidup dalam ketidakpastian kontrak, minim perlindungan jangka panjang, dan mudah tergantikan.

Guy Standing (2011) menyebut fenomena tersebut sebagai munculnya precariat, yakni kelompok pekerja yang terus bekerja tetapi hidup tanpa kepastian sosial dan ekonomi. Mereka memiliki pekerjaan, tetapi tidak selalu memiliki rasa aman terhadap masa depannya.

Di Indonesia, fenomena precariat ini makin terlihat pada sektor manufaktur dan ekonomi digital. Pekerjaan tersedia, tetapi perlindungan sosial sering tertinggal. Kontrak makin pendek, target makin tinggi.

Proteksionisme baru

Perang dagang global juga memunculkan proteksionisme baru. Negara-negara besar mulai berlomba melindungi industrinya sendiri. Tarif impor dinaikkan, subsidi domestik diperbesar, aturan perdagangan diperketat.

Masalahnya, negara berkembang sering tidak punya kapasitas fiskal sebesar negara maju. Ketika AS atau Eropa memberi subsidi besar kepada industrinya, negara lain sulit menandingi. Persaingan global akhirnya makin timpang.

Ekonom Dani Rodrik (2011) pernah mengingatkan bahwa hiperglobalisasi kerap mempersempit ruang kebijakan domestik negara berkembang. Pemerintah sering berada dalam tekanan untuk mengikuti logika pasar global, meski tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan sosial di dalam negeri.

Di atas kertas, perdagangan internasional memang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, efisiensi tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Harga barang mungkin menjadi lebih murah, tetapi pada saat yang sama ketidakpastian hidup pekerja juga dapat meningkat.

Ironisnya, buruh sering diminta untuk memahami situasi global. Mereka diminta bersabar demi menjaga iklim investasi dan menahan tuntutan demi stabilitas ekonomi.

Padahal, stabilitas ekonomi yang terlalu bergantung pada upah murah sesungguhnya rapuh. Model seperti itu dapat menciptakan pertumbuhan tanpa fondasi konsumsi domestik yang kuat. Ekonomi terlihat tumbuh, tetapi daya beli masyarakat tertahan.

Dalam konteks itulah, May Day tidak hanya berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia perlu pula menjadi pengingat bahwa globalisasi memiliki biaya sosial yang nyata, dan biaya tersebut sering kali paling besar dirasakan oleh pekerja biasa.

Namun, persoalannya tidak berhenti di sana. Dalam ekonomi global modern, meningkatnya tensi geopolitik justru membuat posisi buruh dalam rantai pasok semakin penting. Sayangnya, pentingnya peran mereka belum tentu sejalan dengan meningkatnya perlindungan kerja maupun rasa aman sosial.

Pandemi COVID-19 menjadi contoh yang sangat jelas. Ketika mobilitas global mengalami gangguan besar, pekerja logistik, buruh manufaktur, pekerja distribusi, hingga pekerja pelabuhan tetap menjadi penopang utama keberlangsungan ekonomi dunia. Meski demikian, banyak dari mereka bekerja dalam kondisi yang rentan, baik dari sisi keamanan kerja maupun kepastian ekonomi.

Mencoba mengambil peluang

Di tengah rivalitas AS dan China saat ini, banyak negara berkembang berusaha memanfaatkan perpindahan investasi dan relokasi manufaktur global. Indonesia termasuk salah satunya. Hilirisasi, pembangunan kawasan industri, dan masuknya pabrik-pabrik baru dipromosikan besar-besaran.

Itu bukan langkah yang salah. Masalahnya adalah apakah transformasi industri itu akan menciptakan kelas pekerja yang naik martabatnya, atau hanya memperbesar cadangan buruh murah global?

Sejarah menunjukkan industrialisasi tidak otomatis menghadirkan keadilan sosial. Pada abad ke-19, revolusi industri di Eropa justru melahirkan eksploitasi buruh panjang sebelum akhirnya muncul regulasi sosial.

Kesejahteraan pekerja tidak datang otomatis dari pertumbuhan ekonomi. Ia lahir dari negosiasi politik, tekanan sosial, dan keberanian negara membuat aturan. Tanpa itu, pasar cenderung mencari biaya termurah. Dan biaya termurah hampir selalu menyangkut pekerja.

Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara. Negara yang terlalu lama menekan kelas pekerjanya biasanya menyimpan akumulasi kemarahan sosial.

Dalam jangka pendek, skema upah murah sering dipandang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan menarik investasi. Akan tetapi, dalam jangka panjang, keberlanjutan ekonomi domestik memerlukan kelas menengah pekerja dengan daya beli yang memadai.

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ketika pendapatan pekerja stagnan dan daya beli melemah, kapasitas pasar domestik ikut terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rentan kehilangan fondasi internalnya.

Karena itu, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan sekadar menarik investasi global, tetapi juga memastikan posisi Indonesia dalam rantai pasok global tidak berhenti hanya sebagai penyedia tenaga kerja murah.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Operasi Epic Fury mungkin telah dihentikan sementara dengan gencatan senjata yang goyah dengan Iran , tetapi AS telah menghabiskan lebih dari setengah amunisi pra-perangnya. Itu terungkap dalam laporan terbaru dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

AS banyak menggunakan persediaan rudal Tomahawk, Patriot, dan rudal lainnya dalam 39 hari pertama perang gabungan dengan Israel melawan Iran, menurut CSIS. Mengisi kembali persediaan tersebut dapat memakan waktu satu hingga empat tahun.

Apa akibatnya?

Mark Cancian, mantan pejabat Pentagon, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa para perencana perang AS – yang bahkan sebelum perang percaya bahwa “persediaan tidak memadai untuk perang dengan China” – sekarang “cukup cemas”.

“Jadi ada celah kerentanan di sini. Kita memang memiliki beberapa amunisi yang berlimpah, jadi bukan berarti kita akan melempar batu ke musuh. Tetapi itu bukanlah amunisi pilihan,” kata Cancian, yang ikut menulis laporan CSIS.

Pada saat yang sama, ia menambahkan, “Amerika Serikat telah menunjukkan apa yang dapat dilakukan militernya” dalam menyerang Iran.

Calon musuh “harus melihat ini dan bertanya-tanya apakah militer AS mungkin lebih tangguh daripada yang mereka kira sebelumnya,” kata Cancian.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengkritik Kanselir Jerman Friedrich Merz atas perang di Iran setelah Merz mengatakan bahwa Iran mempermalukan Amerika Serikat dalam pembicaraan untuk mengakhirinya.

“Kanselir Jerman, Friedrich Merz, berpikir tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki Senjata Nuklir. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan!” Trump menulis dalam sebuah unggahan di Truth Social.

Merz mengatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Dalam teguran yang luar biasa tajam atas konflik tersebut, Merz mengatakan pada hari Senin bahwa kepemimpinan Iran mempermalukan Amerika Serikat dan membuat para pejabat AS melakukan perjalanan ke Pakistan dan kemudian pergi tanpa hasil.

Merz juga mengatakan dia tidak melihat strategi keluar apa yang dikejar AS dalam perang Iran – komentar yang menggarisbawahi perpecahan mendalam antara Washington dan sekutu NATO Eropa-nya, yang telah memburuk atas Ukraina dan masalah lainnya.

Kemudian, tingkat persetujuan Presiden Trump telah merosot ke level terendah dalam masa jabatannya saat ini, karena warga Amerika semakin kecewa dengan penanganannya terhadap biaya hidup dan perang yang tidak populer dengan Iran.

Menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, 34 persen warga Amerika menyetujui kinerja Trump di Gedung Putih, turun dari 36 persen dalam survei sebelumnya.

Posisi Trump di mata publik AS cenderung menurun sejak menjabat pada Januari 2025, ketika 47 persen warga Amerika memberikan dukungan kepadanya.

Popularitasnya telah merosot sejak AS dan Israel melancarkan perang melawan Iran pada 28 Februari, yang menyebabkan lonjakan harga bensin.

Hanya 22 persen responden jajak pendapat yang menyetujui kinerja Trump dalam hal biaya hidup, turun dari 25 persen.

sinergi kebijakan untuk memperkuat kinerja neraca pembayaran perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menjaga ketahanan eksternal perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu diperkuat sehingga dapat memitigasi dampak berlanjutnya perang di Timur Tengah.

Tercatat, neraca perdagangan pada Januari-Februari 2026 mengalami surplus sebesar 2,2 miliar dolar AS, terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan non migas serta defisit neraca perdagangan migas yang menurun.

“Dari transaksi modal dan finansial, investasi portofolio asing pada Januari-Maret 2026 mencatat net outflows sebesar 1,7 miliar dolar AS, terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang dipicu perang di Timur Tengah,” katanya dalam agenda Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang diadakan secara virtual, Jakarta, Rabu.

Pada awal triwulan II-2026 (hingga 20 April 2026), lanjut dia, aliran modal kembali mencatat net inflows sebesar1,9 miliar dolar AS, terutama ditopang aliran masuk modal asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) didorong oleh peningkatan imbal hasil di kedua instrumen.

Pada akhir Maret 2026, posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia tercatat sebesar 148,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Ke depan, sinergi kebijakan untuk memperkuat kinerja neraca pembayaran perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menjaga ketahanan eksternal perekonomian di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang Timur Tengah,” ungkap dia.

Bank Indonesia memprakirakan defisit transaksi berjalan 2026 dalam kisaran defisit 1,3 persen sampai dengan 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kisah sahabat Nabi SAW, Ali bin Abu Thalib ketika berperang ini sangat menarik dan banyak hikmah serta pelajaran yang bisa dipetik umat Islam saat ini. Bagaimana kisahnya tersebut?

Dalam buku "Tasawuf Mendamaikan Dunia" karya Bawa Muhayyaddin, dikisahkan bagaimana akhlak Ali bin Abi Thalibsi 'singa Allah" ini dalam peperangandan melawan musuh-musuhnya.

Alkisah, suatu hari ketika Ali bin Abu Thalib sedang berada dalam pertempuran, pedang musuhnya patah dan orangnya terjatuh. Ali berdiri di atas musuhnya itu, meletakkan pedangnya ke arah dada orang itu. Beliau berkata, "Jika pedangmu berada di tanganmu, maka aku akan lanjutkan pertempuran ini, tetapi karena pedangmu patah, maka aku tidak boleh menyerangmu."

"Kalau aku punya pedang saat ini, aku akan memutuskan tangan-tanganmu dan kaki-kakimu," orang itu berteriak balik.

"Baiklah kalau begitu," jawab Ali, dan dia menyerahkan pedangnya ke tangan orang itu.

"Apa yang sedang kamu lakukan," tanya orang itu kebingungan. "Bukankah saya ini musuhmu?"

Ali memandang tepat di matanya dan berkata, "Kamu bersumpah kalau memiliki sebuah pedang di tanganmu, maka kamu akan membunuhku. Sekarang kamu telah memiliki pedangku, karena itu majulah dan seranglah aku". Tetapi orang itu tidak mampu. "Itulah kebodohanmu dan kesombongan berkata-kata," jelas Sayyidina Ali.

"Di dalam agama Allah tidak ada perkelahian atau permusuhan antara kamu dan aku. Kita bersaudara. Perang yang sebenarnya adalah antara kebenaran dan kekurangan kebijakanmu. Yaitu antara kebenaran dan dusta. Engkau dan aku sedang menyaksikan pertempuran itu. Engkau adalah saudaraku. Jika aku menyakitimu dalam keadaan seperti ini, maka aku harus mempertanggungjawabkannya pada hari kiamat. Allah akan mempertanyakan hal ini kepadaku."

"Inikah cara Islam?" Orang itu bertanya.

"Ya," jawab Sayyidina Ali, "Ini adalah firman Allah, yang Mahakuasa, dan Sang Unik."

Dengan segera, orang itu bersujud di kaki Sayyidina Ali dan memohon, "Ajarkan aku syahadat."

Dan Sayidina Ali pun mengajarkannya, "Tiada tuhan melainkan Allah. Tiada yang ada selain Engkau, ya Allah."

Hal yang sama terjadi pada pertempuran berikutnya. Ali bin Abi Thalib menjatuhkan lawannya, meletakkan kakinya di atas dada orang itu dan menempelkan pedangnya ke leher orang itu. Tetapi sekali lagi dia tidak membunuh orang itu.

"Mengapa kamu tidak membunuh aku?" Orang itu berteriak dengan marah. "Aku adalah musuhmu. Mengapa kamu hanya berdiri saja?" Dan dia meludahi muka Sayyidina Ali.

Mulanya Sayidina Ali menjadi marah, tetapi kemudian dia mengangkat kakinya dari dada orang itu dan menarik pedangnya. "Aku bukan musuhmu", Ali menjawab. "Musuh yang sebenarnya adalah sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Engkau adalah saudaraku, tetapi engkau meludahi mukaku. Ketika engkau meludahi aku, aku menjadi marah dan keangkuhan datang kepadaku. Jika aku membunuhmu dalam keadaan seperti itu, maka aku akan menjadi seorang yang berdosa, seorang pembunuh. Aku akan menjadi seperti semua orang yang kulawan. Perbuatan buruk itu akan terekam atas namaku. Itulah sebabnya aku tidak

membunuhmu."

"Kalau begitu tidak ada pertempuran antara kau dan aku?" orang itu bertanya.

"Tidak. Pertempuran adalah antara kearifan dan kesombongan. Antara kebenaran dan kepalsuan". 'Ali menjelaskan kepadanya. "Meskipun engkau telah meludahiku, dan mendesakku untuk membunuhmu, aku tak boleh."

"Dari mana datangnya ketentuan semacam itu?"

"Itulah ketentuan Allah. Itulah Islam."

Dengan segera orang itu tersungkur di kaki Sayyidina Ali dan dia juga diajari dua kalimat syahadat.

Diplomasi perang ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam ini menarik disimak dan penting diketahui umat Islam saat ini. Bagaimana sebenarnya strategi perang yang diterapkan Baginda Nabi SAW ini sehingga banyak peperangan yang dilakukan pasukan muslim yang selalu meraih kemenangan? Berikut ulasannya untuk Anda:

Praktik diplomasi sebenarnya bukan hal baru dalam Islam, bahkan cara diplomasi ini sudah menjadi bagian dari politik Islamsejak berabad-abad silam. Umumnya kalangan sejarawan menilai, terdapat dua karakteristik diplomasi yang dipraktikkan umat Islam.

"Ada dua tujuan utama diplomasi dalam kaca mata Islam. Pertama, diplomasi yang bertujuan untuk urusan dakwah, sedangkan yang lain berlatar belakang lebih religius,"papar Jere L Bacharach dalam buku 'Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia'.

Diplomasi yang dimaksud di atas, awalnya adalah untuk mengajak kaum di luar Islam untuk memeluk Islam, beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Adapun karakteristik kedua lebih bersifat politis. Pada masa pemerintahan Islam, banyak ekspedisi dan perluasan wilayah.

Diplomasi ala Rasulullah SAW

Bagaimana sebenarnya bentuk diplomasi yang dilakukan Rasulullah SAW dalam banyak peperangan di awal perjuangan Islam ini? Mengutip pendapat Sekh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyah karyanya, disebutkan bahwa bentuk diplomasi Rasulullah SAW, dalam pengertian dakwah dilakukan melalui korespondensi surat, terhadap beberapa raja dan amir. Di antaranya, kepada Negus Ethiopia, Binyamin (al-Muqawqis) di Mesir, Khosrau II Persia, Hercules Romawi, dan Uskup Dughathir.

Tak hanya cukup dengan penulisan surat, kata al-Mubarakfuri, Rasul mengutus utusan khusus yang diposisikan sebagai diplomat untuk menjelaskan maksud dari surat tersebut.

Beberapa nama sahabat yang pernah ditugaskan secarah khusus untuk mengemban misi ini, antara lain, Amr bin Umayyah adh-Dhamri untuk Raja Habasyah, Hathib bin Abu Balta'ah untuk Raja Mesir, Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi untuk Raja Persia, dan Dihyah bin Khalifah al-Kalbi untuk Raja Romawi. Surat-surat diplomatik dari Rasul kepada para amir dan raja itu berisi ajakan untuk memeluk agama Islam dan ditulis pada akhir tahun 6 Hijriyah, setelah kembali dari Perjanjian Hudaibiyah.

Tradisi penulisan surat, sebagai media diplomasi tersebut, dipertahankan oleh keempat khalifah pengganti tugas kepemimpinan Rasul. Sejarah mencatat langkah diplomatik cerdas dari Umar bin Khatab melalui Land Reform dalam rangka membebaskan rakyat jajahan imperium Romawi dan Persia.

Dari Politik hingga Niaga

Pakar sejarah Islam dari Universitas Padjajaran, Ahmad Mansyur Suryanegara menjelaskan, Sang Khalifah membuat kebijakan perihal tanah milik petani Qibthi tidak berstatus sebagai "ghanimah" atau harta rampasan perang. Bahkan, Umar mengembalikan hak kepemilikan tanah itu kepada kaum Qibthi walaupun pemiliknya beragama Kristen. Ia berdiplomasi dengan menggunakan instrumen ekonomi berupa "land reform system" untuk tanah para petani Qibthi.

Tak hanya dalam bidang politik, diplomasi juga dilakukan dalam urusan perniagaan. Para khalifah telah mengirimkan utusan niaga ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke Kekaisaran Tiongkok.

Para khalifah telah mengirimkan utusan niaga ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke Kekaisaran Tiongkok. " Bisa kita baca dari buku berjudul Al-Ilaqat, yang ditulis oleh Badruddin, seorang Muslim Tiongkok, dalam bahasa Arab, yang menjelaskan bagaimana khalifah Islam menurut sejarah Tiongkok yang telah mengirimkan 32 utusan ke Cina," papar Ahmad Mansyur.

Apabila masa Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 29 tahun, 11-41 H/ 632-661 M, tidak mungkin hubungan dagang dengan 32 utusan itu hanya terjadi pada masa khalifah ketiga semata. Dapat dipastikan hal itu berlangsung pada masa keempat khalifah. Dan tentunya, selama ke-32 kali ekspedisi itu tentu singgah ke Indonesia. Sebab, satu-satunya jalan yang mudah untuk sampai di Cina Selatan adalah melalui kepulauan nusantara Indonesia.

Bahkan, di masa Dinasti Umayyah, praktik diplomasi pun kian meluas. Perjanjian Damai antara Daulah Umayah dan Kekaisaran Bizantium mewarnai perkembangan diplomasi internasional dunia Islam.

JAKARTA - Krisis Selat Hormuz memasuki babak baru, ketika Amerika Serikat (AS) mengerahkan kekuatan militer untuk mencekik ekspor minyak Iran. Saat AS memblokade total Selat Hormuz, ada Rusia yang muncul dengan tawaran provokatif yang bisa mengubah peta ekonomi global.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menegaskan, bahwa Moskow siap menggantikan setiap tetes minyak Iran yang hilang akibat blokade AS untuk dikirim ke China dan negara-negara mitra lainnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya terang-terangan Rusia untuk menggagalkan petualangan agresif Washington di Timur Tengah.

Blokade Hormuz: Upaya AS Menyandera Pasar Energi

Ketegangan memuncak setelah Presiden Donald Trump memerintahkan blokade total di Selat Hormuz yang menjadi jalur nadi bagi 20% pasokan minyak dunia. Langkah drastis ini diambil setelah negosiasi damai yang dimediasi Pakistan menemui jalan buntu.

AS Blokade Total Selat Hormuz, Perdagangan Iran via Laut Diklaim Lumpuh 36 Jam



Pihak Gedung Putih, melalui Sekretaris Tresuri Scott Bessent secara terbuka memperingatkan, China bahwa mereka tidak akan bisa lagi mendapatkan minyak dari Iran. "China tidak akan bisa mendapatkan minyak mereka... tidak ada lagi minyak Iran," tegas Bessent.

Washington bahkan menuding China sebagai "mitra global yang tidak andal" karena melakukan penimbunan stok energi selama konflik berlangsung.

Rusia Muncul Sebagai Penyelamat Kebutuhan Energi

Berbicara di hadapan wartawan dalam kunjungan resminya ke Beijing, Rabu (15/4/2026), Lavrov melancarkan kritik tajam kepada AS dan Israel. Ia menuduh Washington sengaja menargetkan Iran untuk menguasai dan membentuk ulang pasar minyak dunia sesuai kepentingan mereka.

Lawan Blokade Barat, Dua Raksasa BRICS Perkuat Poros Eurasia di Tengah Krisis Hormuz



“Rusia dan China, syukur kepada Tuhan, memiliki semua kemampuan yang diperlukan-baik yang sudah digunakan, cadangan, maupun yang direncanakan-untuk menghindari ketergantungan pada petualangan agresif yang merusak ekonomi global,” ujar Lavrov dengan nada menantang.

Seperti diketahui blokade AS di Selat Hormuz akan memastikan tidak ada kapal China atau kapal lainnya yang diperbolehkan melewati jalur perairan vital itu. Tercatat bahwa China telah membeli lebih dari 90% minyak Iran, yang mencakup sekitar 8% dari impor tahunan mereka.

Langkah ini dilakukan saat pasukan AS meningkatkan keamanan di Selat Hormuz, menempatkan lebih dari 10.000 tentara dan sekitar selusin kapal angkatan laut untuk menghentikan pengiriman yang terkait dengan Iran setelah pembicaraan gencatan gagal.

AS dan Iran sempat menyetujui gencatan senjata dua minggu pada pekan lalu, meningkatkan harapan akan berakhirnya konflik yang telah mengganggu perdagangan global dan mendorong kenaikan harga energi. Akan tetapi kedua belah pihak sejak saat itu justru saling menukar tuduhan terkait persyaratan damai yang tidak dapat diterima.

JAKARTA - Keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam berbagai konflik global selalu diiringi dengan biaya fantastis. Dari Perang Dunia II hingga perang modern di Timur Tengah, anggaran yang digelontorkan tidak hanya menguras kas negara, tetapi juga meninggalkan beban jangka panjang.

Terbaru, perang bersama Israel melawan Iran, yang dimulai 28 Februari 2026, disebut-sebut berpotensi masuk dalam jajaran perang termahal dalam sejarah AS.

Daftar Perang Termahal dalam Sejarah AS

1. War on Terror

•Biaya: Lebih dari USD8 triliun (Rp136.000 triliun)

Angka ini setara dengan 40 kali APBN Indonesia, di mana APBN Indonesia sekitar Rp3.000 triliun hingga Rp3.500 triliun per tahun).

Kampanye global "War on Terror" menjadi konflik paling mahal sepanjang sejarah AS. Dimulai pasca-serangan 11 September 2001 atau serangan 9/11, operasi ini meluas ke berbagai negara.

•Cakupun Biaya Perang:

-Operasi militer lintas negara

-Keamanan dalam negeri

-Perawatan veteran dan bunga utang

2. Perang Afghanistan

•Biaya: USD2,3 triliun (Rp39.100 triliun)

Angka ini setara dengan 10 hingga 12 kali APB Indonesia.

Perang Afghanistan berlangsung selama dua dekade dan menjadi perang terpanjang AS.

Target utama adalah Taliban dan jaringan al-Qaeda yang didirikan Osama bin Laden. Ironisnya, hasil perang ini pada akhirnya dinilai tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan Amerika.

3. Perang Irak

•Biaya: USD 1,9 triliun (Rp32.300 triliun)

Invasi AS ke Irak di bawah Presiden George W. Bush menjadi salah satu keputusan paling kontroversial.

Dalih senjata pemusnah massal yang dikembangkan rezim Saddam Hussein tidak terbukti, membuat perang ini menuai kritik global. Perang ini menumbangkan rezim Saddam Hussein, tapi biayanya terus membengkak.

4. Perang Iran 2026

•Biaya: Estimasi USD1–3 triliun (Rp17.000 triliun hingga Rp51.000 triliun)

Konflik terbaru antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran mulai menunjukkan potensi biaya yang sangat besar.

Estimasi ini berdasarkan biaya operasi harian mencapai USD 1 miliar dan kerugian aset-aset tempur AS di seluruh wilayah Teluk yang hancur diserang Iran. Selain itu, penggunaan rudal dan sistem pertahanan mahal dan dampak lonjakan harga minyak global juga menjadi faktor penentu hitungan.

Jika eskalasi terus berlanjut, perang ini berpotensi menyamai Perang Irak bahkan mendekati Perang Afghanistan.

5. Perang Vietnam

•Biaya: USD1,2 triliun (Rp20.400 triliun)

Angka awalnya sekitar USD 168 miliar pada 1965–1975. Jika disesuaikan dengan inflasi sekarang sekitar USD1,2 triliun.

Perang Vietnam menjadi salah satu perang paling kontroversial dalam sejarah AS. Selain biaya besar, perang ini juga memicu gelombang protes besar di dalam negeri. Tragisnya, para sejarawan menilai AS adalah pihak yang kalah dalam perang ini.

6. Perang Dunia II

•Biaya: USD5 triliun (Rp85.000 triliun)

Angka awalnya adalah sekitar USD296 miliar pada 1941–1945. Jika disesuaikan dengan nilai sekarang kira-kira USD4 triliun hingga USD5 triliun atau Rp68.000 triliun hingga Rp85.000 triliun.

Keterlibatan AS dalam Perang Dunia II setelah Serangan Pearl Harbor menelan biaya luar biasa besar jika dihitung dengan nilai saat ini. Namun, perang ini juga mengukuhkan posisi AS sebagai kekuatan global.

7. Perang Korea

•Biaya: USD400 miliar (Rp6.800 triliun)

Angka awalnya adalah USD30 miliar hingga USD34 miliar pada 1950–1953. Jika disesuaikan ke nilai sekarang kira-kira USD350 miliar hingga USD400 miliar atau Rp5.950 triliun hingga Rp6.800 triliun.

Perang Korea mempertemukan kekuatan-kekuatan besar dunia di Semenanjung Korea. Meski berakhir tanpa kemenangan mutlak, biaya besar tetap harus ditanggung Amerika.

Sumber:Congressional Research Service.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi dunia yang saat ini diwarnai ketidakpastian dan berbagai tantangan yang dapat mengancam perdamaian global.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M di Istana Negara, pada Selasa (10/3/2026).

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa situasi dunia saat ini menunjukkan adanya berbagai dinamika geopolitik yang kompleks. Menurut Kepala Negara, di tengah kekuatan besar yang dimiliki sejumlah negara, upaya menjaga perdamaian dunia masih menghadapi berbagai tantangan.

“Di tengah dunia sekarang yang penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya. Di mana banyak pemimpin di dunia yang memiliki kekuatan besar tidak dengan lancar menjaga perdamaian yang kita perlukan, yang diperlukan oleh seluruh umat manusia,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus terus memperkuat persatuan dan kerukunan sebagai modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan global. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga harmoni dan kebersamaan demi memperkuat ketahanan nasional.

Lihat video: ANTISIPASI KRISIS DUNIA! Presiden Prabowo Siapkan Langkah Strategis Hadapi Dampak PERANG



“Kita sebagai bangsa Indonesia bersama banyak-banyak bangsa lain, kita perlu untuk menggalang persatuan di antara kita, menggalang kerukunan di antara kita untuk menghadapi keadaan penuh ketidakpastian ini, untuk menghadapi keadaan yang penuh bahaya ini,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus tetap optimistis dan yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Dengan tekad dan komitmen yang kuat, Presiden meyakini bahwa cita-cita bersama bangsa Indonesia dapat dicapai.

“Kita harus yakin, bahwa pada ujungnya yang benar yang akan menang. Bahwa kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan dengan tekad dan komitmen yang sangat jelas dan teguh, insyaallah apa yang kita cita-citakan akan kita capai bersama,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan kembali tanggung jawabnya sebagai kepala negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta menjaga keutuhan bangsa.

“Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya selalu ingat akan tugas yang dibebankan kepada saya, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menambahkan bahwa komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian sejalan dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa serta ajaran universal berbagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan.

LONDON - Invasi Rusia ke Ukraina dan ancaman yang lebih luas terhadap Inggris dan sekutunya memiliki "banyak kesamaan" dengan persiapan tiga tahun menjelang Perang Dunia Kedua. Itu diungkapkan menteri angkatan bersenjata Inggris Al Carns.

Al Carns, mantan kolonel pasukan khusus di Royal Marines, mengatakan Ukraina berada di garis depan pertahanan Eropa saat serangan skala penuh Vladimir Putin memasuki tahun kelima.

Namun ia memperingatkan bahwa Inggris tidak kebal, dengan Rusia menyerang Inggris dan kepentingannya di empat jenis garis depan yang berbeda.

Menteri tersebut berbicara tentang ancaman harian di Atlantik Utara, Arktik, dan serangan siber, serta bahaya yang ditimbulkan oleh berita palsu dan bentuk disinformasi lainnya yang disebarkan secara online - yang dirancang untuk menabur atau memperkuat perpecahan dalam masyarakat Inggris atau antara Inggris dan teman-temannya.

Mengapa Invasi Rusia ke Ukraina Mirip dengan Gejala Perang Dunia II?

1. Sejarah Tidak Berulang, Tapi Berima

Ketika ditanya apakah ia setuju dengan komentar Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa Putin telah memulai Perang Dunia Ketiga dengan invasinya ke Ukraina, Carns mengisyaratkan bahwa ia melihat kesamaan antara tantangan yang dihadapi saat ini dan lanskap global dalam tiga tahun menjelang Perang Dunia Kedua.

"Sejarah tidak terulang, tetapi pasti berima," katanya, dilansir Sky News.

"Dan jika Anda kembali ke tahun 1936, '37, '38… pasti ada banyak kesamaan."

"Yang ingin saya katakan adalah bahwa Ukraina benar-benar garis depan pertahanan Eropa, dan mereka melakukan pekerjaan yang sangat bagus."

2. Inggris Jadi Sasaran Rusia

Meskipun Ukraina berada di garis depan mesin militer konvensional Rusia, menteri angkatan bersenjata mengatakan Inggris juga menjadi sasaran Moskow - meskipun konflik tersebut berkecamuk di zona abu-abu yang berada di bawah ambang batas perang habis-habisan.

"Banyak orang mengatakan bahwa Inggris tidak memiliki garis depan," kata Carns.

"Sebenarnya, kita punya. Garis depan itu berada di Atlantik Utara. Garis depan itu berada di Kutub Utara. Garis depan itu berada di dunia maya." Dan pengaruh itu ada di sana - dan saya pikir itu diperjuangkan setiap hari."

3. Rusia Punya Banyak Cara

Ia menjelaskan bagaimana Rusia memiliki berbagai cara untuk menimbulkan kerusakan selain bom dan peluru.

"Bukan melalui kekuatan tajam. Itu melalui pengaruh, melalui dunia maya, melalui spionase industri," kata menteri itu.

"Itu melalui penaburan perpecahan dan perselisihan di negara ini, di Eropa. Memisahkan kita dari AS, memisahkan kita dari sekutu Eropa kita, untuk memecah belah dan kemudian mengisolasi dan mengalahkan."

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan tarif global baru sebesar 10% setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar tindakan sebelumnya.

Dalam keputusan 6-3 pada hari Jumat, pengadilan tertinggi memutuskan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977 tidak memberi Trump wewenang memberlakukan apa yang ia sebut sebagai tarif timbal balik terhadap hampir setiap negara.

Trump menanggapi dengan berjanji menandatangani perintah eksekutif pada hari Jumat menggunakan undang-undang lain, Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, untuk memberlakukan tarif tambahan.

“Mahkamah Agung tidak membatalkan tarif, mereka hanya membatalkan penggunaan khusus tarif IEEPA,” kata Trump kepada wartawan. “Sekarang saya akan mengambil arah yang berbeda, mungkin arah yang seharusnya saya ambil sejak awal,” ujar dia.

Trump mengecam putusan pengadilan yang “mengerikan” tersebut, menyatakan semua tarifnya tetap “berlaku penuh.”

Ia menyebut para hakim yang memutuskan menentangnya sebagai "sangat tidak patriotik dan tidak setia pada konstitusi kita."

Setelah kembali ke Gedung Putih tahun lalu, Trump memberlakukan tarif 25% untuk barang-barang dari Kanada dan Meksiko, dan kemudian mengumumkan tarif dasar 10% untuk banyak negara lain yang ia tuduh "menipu" AS.

Ia telah menggunakan perdagangan sebagai pengaruh politik, mengancam akan memberlakukan tarif tambahan terhadap negara-negara Eropa yang menentang rencananya untuk mencaplok Greenland dari Denmark.

Uni Eropa telah memperingatkan tarif Trump akan merusak ekonomi global dan pada akhirnya merugikan konsumen di AS. "Konsekuensinya akan mengerikan bagi jutaan orang di seluruh dunia," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tahun lalu.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa hampir semua Kepala Negara di seluruh dunia risau jika terjadi pecah perang dunia ketiga. Ia mengungkapkan kekhawatiran ini menguat saat dirinya menghadiri agenda World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada Januari 2026, lalu.

“Saya baru pulang dari Eropa. Saya ketemu tokoh-tokoh dunia, saya hadir di Davos. Puluhan kepala negara hadir. Hampir semua, hampir semua merisaukan pecahnya perang dunia ketiga," ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan, Indonesia sudah menentukan kebijakan politik luar negerinya adalah nonblok dan tidak berpihak kepada siapa pun.

“Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita. Percaya sama saya, no body is going to help us,” ucap Prabowo.

Prabowo kemudian mengutip pernyataan Presiden Pertama RI Soekarno yang menginginkan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) dan tidak bergantung kepada negara tertentu. “Karena itu dari awal, Bung Karno mengatakan, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, meski Indonesia tidak berpihak pada siapapun apabila perang dunia ketiga pecah, tetap akan terdampak. Apalagi, bila perang dunia ketiga pecah menggunakan senjata nuklir.

“Ada simulasi, kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif, mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua,” ujar Prabowo.

Bila itu terjadi, dampak perang menggunakan nuklir sangat berbahaya. Bisa membuat sinar matahari tertutup. “Karena debunya akan menutup matahari, dan menutup mataharinya tidak satu tahun, tidak dua tahun, tidak tiga tahun. Para ahli mengatakan bisa winter-nya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan di dunia,” imbuhnya.

CHICAGO - Umat manusia lebih dekat dengan bencana global daripada sebelumnya, menurut sekelompok ilmuwan atom terkemuka. Komunitas internasional menghadapi berbagai ancaman mulai dari “perlombaan senjata skala penuh” hingga perubahan iklim dan bahkan patogen yang dirancang oleh AI, kelompok tersebut memperingatkan pada hari Selasa (27/1/2026).

Buletin Ilmuwan Atom menyesuaikan Jam Kiamatnya menjadi 85 detik menuju tengah malam, menggesernya lima detik ke depan untuk mencerminkan penilaian kelompok tersebut tentang bahaya yang semakin meningkat. Jam tersebut diperbarui setiap bulan Januari.

Penyesuaian terbaru ini dipicu oleh apa yang disebut kelompok tersebut sebagai kebijakan “semakin agresif, bermusuhan, dan nasionalistik” dari kekuatan-kekuatan besar yang telah mengubah persaingan di antara mereka menjadi “perlombaan senjata skala penuh.”

Konflik yang melibatkan kekuatan nuklir juga menetapkan “tren negatif” tahun lalu, kata para ilmuwan, menyebutkan permusuhan yang berkelanjutan di Ukraina, serta serangan AS dan Israel terhadap Iran sebagai sumber ketidakstabilan.

Kelompok tersebut juga mengkritik rencana AS untuk mengembangkan sistem pertahanan rudal ‘Golden Dome’ yang didukung Presiden Donald Trump, dengan mengatakan hal itu kemungkinan akan memicu “perlombaan senjata berbasis ruang angkasa” baru.

Mereka juga memperingatkan Perjanjian New START Rusia-Amerika akan segera berakhir, meninggalkan Moskow dan Washington tanpa perjanjian pengendalian senjata apa pun dan mendesak kedua negara untuk “melanjutkan dialog tentang pembatasan persenjataan nuklir mereka.”

Para ilmuwan juga menyatakan respons internasional terhadap “darurat iklim” telah berubah dari “sama sekali tidak memadai menjadi sangat merusak” dan menuduh pemerintahan AS menyatakan “perang terhadap energi terbarukan.”

Kelompok tersebut juga menyebutkan beberapa alasan yang lebih eksotis untuk dikhawatirkan, seperti apa yang disebut “kehidupan cermin” – sel yang terdiri dari molekul yang disintesis secara kimia yang merupakan cerminan dari yang ditemukan di alam.

Organisme semacam itu dapat lepas kendali, memusnahkan umat manusia dan “mengganggu semua kehidupan di Bumi,” mereka memperingatkan.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan “ancaman biologis yang berbeda,” kata buletin tersebut, menambahkan bahwa AI dapat digunakan untuk merancang bakteri dan virus baru.

Jam Kiamat dimajukan sepuluh detik pada tahun 2023 dan hanya satu detik pada tahun 2025.