Bisnis.com, JAKARTA—Entitas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ), menegaskan transformasi bisnis berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG), yang sekaligus membuka akses pembiayaan hijau.

Sebagai pengelola proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) SPAM Regional Jatiluhur I, WTJJ mengoperasikan salah satu infrastruktur air minum terbesar di Indonesia dengan kapasitas 4.750 liter per detik. Layanan ini menjangkau DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang dengan cakupan sekitar 2 juta jiwa.

Direktur Utama WTJJ Rendy Ardiansyah menyampaikan ESG tidak lagi diposisikan sekadar sebagai kewajiban pelaporan, melainkan telah menjadi strategi utama dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan operasional perusahaan.

“ESG bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi bagaimana perusahaan bisa beradaptasi dan tumbuh. Ini adalah strategi diferensiasi kami, sekaligus financing gateway untuk membuka akses pendanaan yang lebih luas,” tutur Rendy dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Dia menjelaskan, sektor infrastruktur termasuk air memiliki karakteristik padat modal dan sensitif terhadap sentimen pasar. Dalam hal ini, ESG menjadi instrumen penting untuk memperkuat profil risiko perusahaan di mata investor dan lembaga keuangan.

Pada 2025, WTJJ berhasil melakukan refinancing dari pinjaman konvensional menjadi pendanaan hijau senilai Rp1,29 triliun. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan.

Kinerja ESG WTJJ juga mendapat pengakuan global. Berdasarkan penilaian S&P Global pada Februari 2026, perusahaan mencatat skor ESG sebesar 55 dan menempatkan perusahaan sebagai peringkat pertama di Indonesia dan masuk lima besar dunia untuk kategori air.

Transformasi WTJJ dimulai dari internal perusahaan melalui penyelarasan visi, misi, dan pola pikir seluruh insan perusahaan. Pendekatan ini menjadi kunci sebelum perusahaan membangun kepercayaan eksternal.

Implementasi ESG kemudian diwujudkan secara konkret dalam operasional. Salah satu fokus utama adalah efisiensi energi, mengingat komponen ini menjadi biaya terbesar dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Sebagai informasi, WTJJ telah mengadopsi teknologi variable speed drive pada hampir seluruh pompa, sehingga konsumsi listrik lebih terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan secara real-time.

Selain itu, perusahaan juga mulai memanfaatkan energi terbarukan serta menerapkan sistem manajemen energi untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas biaya. Upaya ini tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat ketahanan bisnis dalam jangka panjang.

Sejak mulai beroperasi pada Desember 2024, proyek ini berperan penting dalam memperkuat ketahanan air perkotaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada air tanah. Dengan memanfaatkan sumber air permukaan dari Waduk Jatiluhur, WTJJ memastikan penyediaan air bersih yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

Rendy menegaskan, investasi di sektor air tidak hanya berbicara tentang skema pendanaan, tetapi juga komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan layanan bagi masyarakat.

Ke depan, WTJJ berkomitmen untuk terus memperkuat integrasi ESG dalam seluruh lini bisnis. Melalui tata kelola yang transparan, manajemen risiko yang kuat, serta dampak keberlanjutan yang terukur, perusahaan optimistis dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus menghadirkan infrastruktur air berkelas dunia yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola karbon nasional.

“Perpres 110 Tahun 2025 disusun melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pemerintah menegaskan bahwa regulasi itu lahir dari kebutuhan Indonesia dan sepenuhnya untuk kepentingan nasional, bukan berdasarkan tekanan pihak luar, katanya menambahkan.

Ristianto mengatakan dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan nilai ekonomi karbon berada di bawah kendali penuh pemerintah Indonesia.

“Kerja sama internasional tetap dilakukan, namun seluruhnya ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional tanpa mengurangi kedaulatan negara,” ujar Ristianto.

Lebih jauh, ia mengatakan perpres tersebut merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Melalui tata kelola karbon yang lebih kuat, pemerintah memastikan potensi karbon hutan Indonesia dikelola secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Kemenhut, lanjut dia, menilai aturan itu mempertegas peran sektor kehutanan, bukan hanya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghasilkan unit karbon bernilai ekonomi tinggi.

“Pengelolaan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi diperkuat untuk mendukung ketahanan iklim sekaligus pertumbuhan ekonomi hijau,” ujar Ristianto.

Terdapat tiga perubahan utama dalam Perpres tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca tersebut. Pertama, sinkronisasi kebijakan karbon diintegrasikan dengan pembangunan nasional.

Kedua, deregulasi penyederhanaan dan penguatan sistem perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dan lebih efisien. Ketiga desentralisasi, pembagian peran antarkementerian/lembaga dibuat lebih jelas dan akuntabel.

Selain itu, ia mengatakan Perpres 110 Tahun 2025 juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis.

Nantinya, masyarakat yang menjaga dan memulihkan hutan dipastikan memperoleh manfaat ekonomi yang adil dan terukur.

Perpres tersebut berfokus pada pengembangan kredit karbon Indonesia yang berkelas dunia, berkualitas tinggi dan berintegritas, serta diakui secara global tanpa mengabaikan prioritas pembangunan nasional.

“Nilai ekonomi karbon diharapkan tidak hanya mendukung agenda iklim global, tetapi juga memperkuat konservasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Ristianto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Melalui Bumi Berseru Fest, Telkom tidak hanya memberikan dukungan pendanaan, tetapi juga memastikan adanya pendampingan dan penguatan kapasitas

Jakarta (ANTARA) - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mendukung penguatan kapasitas dan pendanaan hijau melalui pendekatan komunitas berkelanjutan dalam inisiatif program Bumi Berseru Fest (BBF) 2026.

“Melalui Bumi Berseru Fest, Telkom tidak hanya memberikan dukungan pendanaan, tetapi juga memastikan adanya pendampingan dan penguatan kapasitas agar setiap program mampu menciptakan dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan,” kata Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun BBF, lanjut Hery, menjadi platform kolaborasi dan kompetisi aksi lingkungan yang dirancang untuk memperkuat inovasi hijau berbasis komunitas di berbagai daerah.

“BBF merupakan inisiatif strategis Telkom yang bertujuan mengakselerasi gerakan lingkungan melalui pendekatan kolaboratif, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas komunitas,” kata Hery.

Program ini tambah dia, mengajak generasi muda, komunitas, dan pegiat lingkungan untuk menghadirkan solusi konkret dalam menjawab tantangan perubahan iklim, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, hingga pengembangan ekonomi sirkular.

“Kami percaya bahwa kolaborasi dengan komunitas menjadi kunci dalam mendorong solusi inovatif untuk menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat,” ujar Hery.

Pada penyelenggaraan tahun 2025, BBF berhasil menjaring peserta dari seluruh Indonesia dan menyeleksi 43 program terbaik yang dinilai memiliki dampak terukur dan keberlanjutan jangka panjang.

Para peserta terpilih mendapatkan dukungan pendanaan serta pendampingan implementasi program dari Telkom agar dapat mengimplementasikan ide program dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Salah satu program terpilih dalam BBF 2025 adalah berasal dari Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia (HPAI) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Malang Raya.

Program ini mengintegrasikan konservasi sumber mata air, rehabilitasi lahan, serta penguatan ekonomi sirkular dalam kerangka pembangunan desa, sehingga tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Dukungan Telkom melalui program BBF tidak hanya berfokus pada aspek pendanaan, tetapi juga pada tata kelola program yang terukur, kolaborasi multipihak, serta memastikan dampak yang berkelanjutan.

“Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program yang terpilih mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang,” kata Hery.

Melalui program Bumi Berseru Fest, Telkom menegaskan perannya sebagai katalisator transformasi berkelanjutan dengan menghadirkan ruang kolaborasi antara korporasi, komunitas, dan masyarakat.

“Program ini diharapkan terus menjadi wadah penguatan gerakan lingkungan berbasis komunitas serta mendorong terciptanya ekosistem hijau yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Percepatan program AZEC dan JETP merupakan komitmen Indonesia untuk merealisasikan ekonomi hijau dan dekarbonisasi… Dari kedua program tersebut, kami sudah memanfaatkan hampir 3,5 miliar dolar AS,

Jakarta (ANTARA) - Jumlah pendanaan program Just Energy Transition Partnerships (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) yang dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi hijau Indonesia hingga kini mencapai 3,5 miliar dolar AS (Rp58,79 triliun, kurs = Rp16.799).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan total alokasi pembiayaan hijau dari program JETP untuk Indonesia mencapai 21,4 miliar dolar AS (Rp359,49 triliun), sementara program AZEC memberikan alokasi senilai 500 juta dolar AS (Rp8,39 triliun).

“Percepatan program AZEC dan JETP merupakan komitmen Indonesia untuk merealisasikan ekonomi hijau dan dekarbonisasi… Dari kedua program tersebut, kami sudah memanfaatkan hampir 3,5 miliar dolar AS,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa.

Selain mencari pendanaan internasional, ia mengatakan, pemerintah juga sudah mempersiapkan alokasi APBN Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk penguatan ketahanan energi, termasuk melalui pengembangan ekonomi hijau, sebesar Rp404,2 triliun (23,95 miliar dolar AS).

Untuk mewujudkan ketahanan energi tersebut, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan dan mengembangkan sejumlah proyek hijau, salah satunya Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan Green Bond Development Facility (GBDF) yang dibiayai oleh JETP.

Pemerintah juga berupaya untuk memanfaatkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang tercatat mencapai 3.686 Gigawatt (GW) untuk pembangunan jaringan listrik hijau (green supergrid) sepanjang 70 kilometer (km).

Melalui Danantara Indonesia, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau waste-to-energy yang rencananya akan dimulai pada Maret 2026.

Airlangga menuturkan, hilirisasi industri baterai kendaraan listrik dan panel surya, pengembangan bahan bakar nabati B40 hingga B50, Sustainable Aviation Fuels (SAF), hidrogen, ammonia hijau, serta penerapan teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS) juga sedang ditingkatkan.

Ia menyampaikan, pengembangan ekonomi hijau tersebut diproyeksikan mampu menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru hingga 2029, yang didukung melalui program magang dan pengembangan keterampilan berkelanjutan.

“Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan ketahanan energi sebagai prioritas utama nasional, seiring dengan penguatan ketahanan pangan,” ucap Airlangga.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebutkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 120 juta dolar AS atau sekitar Rp2 triliun untuk kegiatan konservasi, pengembangan, dan pemeliharaan Taman Nasional Way Kambas di Provinsi Lampung.

“Ini sebagai penegasan atas keseriusan pemerintah, mencakup pendanaan yang nyata untuk melindungi taman nasional. Sebesar 120 juta dolar AS dialokasikan untuk Way Kambas,” kata Hashim dalam forum Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Jakarta, Rabu.

Taman Nasional Way Kambas merupakan kawasan konservasi penting bagi gajah Sumatra, badak Sumatra yang terancam punah, serta berbagai spesies langka lainnya.

Komitmen penganggaran tersebut, menurut Hashim, disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan dengan Raja Inggris Charles III di Lancaster House, London, Inggris, pada Januari lalu.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut sepenuhnya bersumber dari anggaran dalam negeri dan bukan berasal dari donor internasional.

“Ini menjadi contoh nyata bahwa kami (pemerintah Indonesia) benar-benar menjalankan apa yang kami sampaikan,” kata Hashim.

Selain itu, Hashim menyampaikan bahwa Presiden juga berkomitmen meningkatkan jumlah polisi kehutanan secara signifikan, dari sekitar 5.000 personel menjadi 70.000 personel.

Selama ini, jumlah polisi kehutanan dinilai belum memadai untuk melindungi 57 taman nasional di seluruh Indonesia.

“Jumlah ini, untuk sementara, akan cukup untuk melindungi taman nasional, hutan lindung, dan kawasan-kawasan penting lainnya yang sangat vital bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan bumi kita,” kata dia.

Hashim pun menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pelestarian alam merupakan hal yang sangat krusial.

Hal ini terutama mengingat dalam 10-15 tahun terakhir sekitar 4 juta hektare hutan lindung dan taman nasional telah diduduki secara ilegal oleh perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh oknum pengusaha tidak bertanggung jawab.

“Jadi, ini adalah dua contoh nyata dari kesungguhan Prabowo dan pemerintah dalam melindungi lingkungan,” kata Hashim.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa saham emiten energi bersih terbarukan (EBT) turun signifikan pada perdagangan Kamis (8/1/2026), tepat sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut keanggotaan AS dari 66 organisasi global, termasuk di sektor energi bersih.

Tekanan terhadap saham-saham EBT dipicu kekhawatiran pasar atas keberlanjutan arus investasi global di sektor energi hijau. Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan langkah AS tersebut memicu perubahan persepsi risiko investor terhadap prospek pendanaan energi bersih secara global.

"Jadi risk off, koreksi kemarin karena re-rating valuasi. Selama ini saham EBT dihargai premium karena bumbu ESG dan arus dana hijau global. Dengan cabutnya AS, investor khawatir tren green boom global akan melambat drastis," ujar Wafi kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Pada 2025, saham-saham EBT sempat menguat seiring masuknya sentimen domestik, antara lain kehadiran Danantara yang menerbitkan Patriot Bond untuk mendukung pendanaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Dukungan juga datang dari pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut Wafi, sentimen positif dari dalam negeri relatif terbatas dampaknya jika dibandingkan dengan pengaruh kebijakan negara-negara besar seperti AS terhadap persepsi investor global.

"Sentimen Danantara memang kuat di 2025 sebagai penopang pendanaan domestik. Tapi sektor EBT itu capital intensive dan sangat bergantung pada standar atau arah kebijakan global. Jadi euforia lokal kalah oleh ketakutan kalau skema pendanaan hijau global bakal mandek atau bubar," ujarnya.

Ia menambahkan, berkurangnya komitmen global berpotensi meningkatkan biaya pendanaan emiten EBT. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada fundamental keuangan perusahaan, mengingat karakter industri EBT yang membutuhkan investasi jangka panjang dengan biaya besar.

"Emiten EBT butuh pinjaman bunga rendah atau green financing untuk ekspansi. Kalau AS cabut, lembaga keuangan global mungkin akan lebih ketat atau menaikkan bunga pinjaman untuk proyek hijau karena risiko politik naik," tandasnya.

Dari sisi pergerakan saham, pada penutupan pasar Kamis (8/1/2026), harga saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) tercatat turun 1,67%. Saham PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA), yang memiliki portofolio proyek PSEL, tergerus 9,71%. Sementara itu, saham PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), yang tengah bertransformasi dari energi fosil ke energi bersih, merosot 10,42%. Adapun saham PT Barito Renewable Energy Tbk. (BREN), yang memiliki portofolio pembangkit listrik panas bumi dan energi angin, turun 0,52%.

Pada perdagangan hari ini, Jumat (9/1/2026) sebagian besar emiten energi bersih ini kembali ke zona hijau dengan PGEO naik 1,27%, OASA (2,15%), hingga TOBA (1,16%). Meski demikian, BREN tercatat turun -0,79%

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melaporkan, penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscription) mencapai 3,10 kali atau Rp15,5 triliun dengan periode book building yang cukup singkat.

Bank Mandiri telah membuka penawaran awal obligasi tersebut pada 28 November hingga 4 Desember 2025, dengan target nominal penerbitan sebesar Rp5 triliun.

Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental kinerja serta prospek pertumbuhan Bank Mandiri di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

Masa penawaran umum dilaksanakan pada 15-16 Desember 2025, diikuti penjatahan pada 17 Desember 2025 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Desember 2025.

“Keberhasilan penerbitan obligasi ini merupakan bukti nyata tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja, stabilitas, serta potensi pertumbuhan Bank Mandiri. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen perseroan untuk terus mengakselerasi transformasi bisnis secara prudent dan berkelanjutan, meskipun di tengah ketidakpastian pasar,” kata Ari.

Kepercayaan investor juga tercermin dari peringkat kredit yang solid, dengan Pefindo memberikan rating idAAA untuk obligasi ini.

Dalam transaksi ini, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Joint Lead Underwriters.

“Ke depan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan guna mempercepat pertumbuhan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi investor dan masyarakat luas hingga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” kata Ari.

Untuk diketahui, obligasi berkelanjutan ini diterbitkan dalam tiga seri. Untuk seri A dengan tenor 370 hari, diterbitkan dengan nilai Rp1 triliun dan kupon 4,85 persen.

Seri B dengan tenor 3 tahun, diterbitkan dengan nilai Rp2 triliun dan kupon 5,45 persen. Sementara seri C dengan tenor 5 tahun, diterbitkan dengan nilai Rp2 triliun dan kupon 5,95 persen.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan perseroan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membuka penawaran awal Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 (Sustainability Bond) dengan target nominal penerbitan sebesar Rp5 triliun yang berlangsung mulai 28 November hingga 4 Desember 2025.

Adapun masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 15-16 Desember 2025, diikuti penjatahan pada 17 Desember 2025 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Desember 2025.

Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi dalam keterangan di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa penerbitan obligasi keberlanjutan ini menunjukkan komitmen perseroan dalam memperkuat praktik pembiayaan yang selaras dengan agenda transisi dan keberlanjutan nasional.

Instrumen yang telah memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo ini disusun untuk menghadirkan pembiayaan yang semakin relevan dengan kebutuhan transformasi ekonomi.

“Dengan sinergi yang tepat, kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan bisnis sejalan dengan keberlanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Ari.

Aksi korporasi ini, catat perseroan, menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur pendanaan, menghadirkan diferensiasi pengelolaan likuiditas, serta memperbesar ruang intermediasi untuk pembiayaan strategis dan berkelanjutan.

Melalui penerbitan ini, Bank Mandiri menargetkan perluasan kapasitas pembiayaan yang memberi nilai tambah bagi perekonomian sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Dana hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek sesuai Kerangka Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial.

Ari menegaskan bahwa kebutuhan pendanaan berkelanjutan terus meningkat di tengah pergeseran praktik bisnis menuju standar environmental, social, and governance (ESG) yang lebih ketat.

“Instrumen ini diharapkan dapat memperluas kapasitas pembiayaan hijau dan sosial, serta memperkuat likuiditas intermediasi sehingga pembiayaan strategis dapat tumbuh lebih inklusif dan adaptif. Hal ini penting untuk mengakselerasi ekonomi kerakyatan,” jelas dia.

Obligasi keberlanjutan ini akan diterbitkan dalam tiga seri dengan tingkat bunga tetap dan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan distribusi awal dijadwalkan pada 19 Desember 2025.

Perseroan menilai, minat investor terhadap instrumen berkelanjutan terus meningkat sejalan dengan ekspansi pembiayaan hijau dan sosial yang semakin dibutuhkan berbagai sektor.

Melalui penerbitan obligasi keberlanjutan, imbuh Ari, Bank Mandiri turut mempertegas posisi sebagai motor intermediasi yang mendukung pembiayaan strategis dan berkelanjutan.

Perseroan berharap alokasi dana dapat terserap optimal dalam satu tahun sesuai ketentuan POJK 18 Tahun 2023 sehingga memberikan dampak ekonomi lebih luas serta menguatkan ketahanan sektor keuangan nasional.

“Melalui aksi korporasi ini, kami mendorong pembiayaan yang lebih produktif dan berkelanjutan agar manfaatnya terasa nyata bagi dunia usaha dan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap keputusan strategis di Bank Mandiri dapat menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan memperkuat momentum pertumbuhan yang inklusif,” kata Ari.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kehadiran bursa karbon dinilai penting dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia. Alasannya, bursa karbon membuka jalan bagi PLN untuk menerapkan skema perdagangan karbon guna pendanaan proyek atau dikenal dengan skema carbon finance.

Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menegaskan bahwa skema ini menghadirkan manfaat ganda, yaitu mendorong reduksi emisi sekaligus membuka peluang keuntungan finansial yang signifikan.

“(Skema) ini dapat mengurangi emisi hingga 250 juta ton CO2e, serta menghasilkan potensi keuntungan sebesar USD 2,5 miliar – USD 10 miliar (Rp 42 triliun – Rp 167 triliun),” jelas Evy dalam sesi dialog Scaling Up Carbon Market, Opportunities For Global Collaboration From National to Global Actor: Advancing Market Through Global Collaboration di COP 30.

Ia menambahkan bahwa bursa karbon menjadi pintu masuk penting untuk pembiayaan inovatif berbasis pengurangan emisi.

“Untuk bisa mendanai proyek transisi energi, kita tidak hanya mengandalkan dari kegiatan komersial, kita juga mengandalkan carbon finance. Carbon finance adalah bagaimana kita mengurangi emisi karbon, dan mengubahnya menjadi carbon credit,” lanjut Evy di Paviliun Indonesia COP 30 Belem, Brazil (12/11).

PLN tengah menjalankan peta jalan dekarbonisasi yang mengarah pada penurunan intensitas emisi secara bertahap hingga 2060. Transformasi portofolio pembangkit diarahkan untuk memperbesar porsi energi terbarukan, baik variable renewable energy seperti surya dan angin, maupun baseload renewable seperti panas bumi dan hidro, seiring dengan pengurangan pembangkit batu bara.

Hingga Januari 2025, PLN telah menerbitkan lima Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) dengan total nilai 5 juta tCO₂e, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pemain utama perdagangan karbon di Indonesia.

Langkah konkret lainnya terlihat pada transaksi perdana karbon internasional PLN pada 20 Januari 2025. Dari penjualan 50 ribu ton CO₂e, PLN mencatat nilai transaksi Rp 4,05 miliar. Inisiatif ini menjadi tonggak awal integrasi proyek energi bersih PLN ke dalam mekanisme keuangan hijau global.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menegaskan Indonesia memiliki potensi karbon yang besar untuk dikembangkan seiring percepatan transisi energi.

“Saat ini Indonesia tengah bertransisi dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan dalam jangka 9 tahun ke depan. Kami memproyeksikan pada 2034 Indonesia sudah memiliki 40% bauran energi yang mana peralihan itu saja sudah menjadi potensi pengurangan emisi karbon yang besar,” terang Eddy.

Peluang ini diperkuat kontribusi sektor berbasis alam seperti hutan dan mangrove, serta program waste-to-energy yang mulai berjalan.

Eddy memastikan pasar karbon Indonesia kini lebih siap bersaing di tingkat global. Berbeda dengan sebelumnya yang terikat pada target NDC, mekanisme saat ini dirancang selaras dengan standar internasional. “Kita sudah memiliki sistem registry real-time dan kerangka regulasi yang lebih terkoordinasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan steering committee di bawah kementerian koordinator memberi fondasi tata kelola yang lebih konsisten. Dengan arsitektur ini, Indonesia mendorong agar sistem karbon nasional dapat menjadi rujukan bagi komunitas internasional.

Dari sisi mitra, Norwegia melihat peluang kolaborasi yang semakin terbuka. Erling Motzfeldt Kravik, Plt. Kepala Bagian Iklim di Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia, mengatakan pihaknya memandang pasar karbon internasional sebagai instrumen penting untuk mencapai target NDC.

“Kerja sama dengan negara berkembang seperti Indonesia menjadi kunci dalam memperluas dampak pengurangan emisi secara global,” ungkapnya.

Orange Forum 2025 mempertemukan lebih dari 300 investor institusional, pembuat kebijakan, dan pemimpin masyarakat sipil untuk meningkatkan solusi Orange Capital secara global.

Lewat Orange Movement dilakukan upaya memobilisasi US$10 miliar pada tahun 2030 guna memberdayakan 100 juta perempuan, anak perempuan, dan minoritas gender, serta mempercepat kemajuan dalam menutup kesenjangan pendanaan SDG.

"Orange Movement membuktikan bahwa solusi yang berorientasi pasar dapat membantu menutup kesenjangan pembiayaan SDG," ujar Durreen Shahnaz, Pendiri dan CEO IIX, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/11).

"Dengan mengakui perempuan sebagai pengganda, kami menunjukkan bagaimana membangun pasar modal yang inklusif mencapai keadilan iklim sejati, transisi yang adil, dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan," tambahnya.

Orange Forum 2025 diinisiasi oleh Impact Investment Exchange (IIX), bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT).

Forum ini menandai pergeseran yang menentukan dari pendekatan pembangunan ekonomi yang terfragmentasi dan berbasis hibah menuju solusi yang berorientasi pasar dan mencakup seluruh ekosistem.

Seiring dengan membengkaknya kesenjangan pendanaan SDG hingga triliunan dolar, para pemimpin dari negara-negara berkembang berkumpul di forum ini untuk memajukan keuangan yang cerdas iklim dan setara gender yang membuka akses modal swasta dalam skala besar.

Acara puncak forum ini antara lain upacara pemukulan lonceng, sebuah perayaan resmi penerbitan Orange Bonds dan Orange Sukuks PT Permodalan Nasional Madani (PNM), senilai sekitar US$980 juta. Hal ini mengukuhkan Indonesia sebagai pemimpin global dalam penerbitan Orange Bonds terbesar di dunia dan Orange Sukuks pertama, yang dirancang untuk memberdayakan 15,7 juta wirausaha perempuan.

Orange Capital yang mencakup Orange Bonds, Orange Sukuks, pinjaman, dan jaminan merupakan kelas aset lintas sektor yang berada di persimpangan antara kesetaraan gender dan aksi iklim.

Beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Orange Bonds, yang mewajibkan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi dampak terhadap perempuan di tahap akhir, Orange Capital merupakan standar emas dalam menangani dampak pencucian modal dalam keuangan berkelanjutan.

Lebih dari 10 Orange Bonds telah mengkatalisasi US$1,4 miliar di Bangladesh, India, Filipina, Jepang, Sri Lanka, Amerika Serikat, Vietnam, dan lainnya.

Leonardo Teguh Sambodo, Wakil Menteri Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, menekankan Orange Bonds melampaui obligasi berkelanjutan tradisional.

Ia menambahkan, tidak seperti obligasi hijau konvensional yang berfokus terutama pada dampak lingkungan, Orange Bonds secara unik membahas persimpangan dampak sosial dan lingkungan sekaligus meningkatkan transparansi.

Leonardo mengatakan, kementerian melihat ini sebagai mekanisme yang ampuh untuk mempercepat kemajuan SDG global dan memperkuat kepemimpinan negara-negara berkembang dalam keuangan berkelanjutan.

“Kepemimpinan Indonesia dengan 62% indikator SDG berada di jalur yang tepat dan lebih dari US$10 miliar yang disalurkan melalui obligasi tematik dan sukuk menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika kita menempatkan perempuan dan komunitas yang kurang terlayani di pusat sebagai mitra yang setara,” katanya.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Pencatatan BEI, menyatakan, Orange Forum 2025 menunjukkan kekuatan Orange Movement dan peran Indonesia dalam keuangan berkelanjutan global.

Menurutnya, forum ini juga mencerminkan komitmen BEI untuk membekali para pelaku pasar modal dalam memimpin investasi yang cerdas iklim dan berwawasan gender, membangun generasi investor baru yang memandang kesetaraan sebagai mesin pertumbuhan.

Orange Forum 2025 mempertemukan lebih dari 300 investor institusional, pembuat kebijakan, dan pemimpin masyarakat sipil untuk meningkatkan solusi Orange Capital secara global.

Lewat Orange Movement dilakukan upaya memobilisasi US$10 miliar pada tahun 2030 guna memberdayakan 100 juta perempuan, anak perempuan, dan minoritas gender, serta mempercepat kemajuan dalam menutup kesenjangan pendanaan SDG.

"Orange Movement membuktikan bahwa solusi yang berorientasi pasar dapat membantu menutup kesenjangan pembiayaan SDG," ujar Durreen Shahnaz, Pendiri dan CEO IIX, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/11).

"Dengan mengakui perempuan sebagai pengganda, kami menunjukkan bagaimana membangun pasar modal yang inklusif mencapai keadilan iklim sejati, transisi yang adil, dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan," tambahnya.

Orange Forum 2025 diinisiasi oleh Impact Investment Exchange (IIX), bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT).

Forum ini menandai pergeseran yang menentukan dari pendekatan pembangunan ekonomi yang terfragmentasi dan berbasis hibah menuju solusi yang berorientasi pasar dan mencakup seluruh ekosistem.

Seiring dengan membengkaknya kesenjangan pendanaan SDG hingga triliunan dolar, para pemimpin dari negara-negara berkembang berkumpul di forum ini untuk memajukan keuangan yang cerdas iklim dan setara gender yang membuka akses modal swasta dalam skala besar.

Acara puncak forum ini antara lain upacara pemukulan lonceng, sebuah perayaan resmi penerbitan Orange Bonds dan Orange Sukuks PT Permodalan Nasional Madani (PNM), senilai sekitar US$980 juta. Hal ini mengukuhkan Indonesia sebagai pemimpin global dalam penerbitan Orange Bonds terbesar di dunia dan Orange Sukuks pertama, yang dirancang untuk memberdayakan 15,7 juta wirausaha perempuan.

Orange Capital yang mencakup Orange Bonds, Orange Sukuks, pinjaman, dan jaminan merupakan kelas aset lintas sektor yang berada di persimpangan antara kesetaraan gender dan aksi iklim.

Beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Orange Bonds, yang mewajibkan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi dampak terhadap perempuan di tahap akhir, Orange Capital merupakan standar emas dalam menangani dampak pencucian modal dalam keuangan berkelanjutan.

Lebih dari 10 Orange Bonds telah mengkatalisasi US$1,4 miliar di Bangladesh, India, Filipina, Jepang, Sri Lanka, Amerika Serikat, Vietnam, dan lainnya.

Leonardo Teguh Sambodo, Wakil Menteri Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, menekankan Orange Bonds melampaui obligasi berkelanjutan tradisional.

Ia menambahkan, tidak seperti obligasi hijau konvensional yang berfokus terutama pada dampak lingkungan, Orange Bonds secara unik membahas persimpangan dampak sosial dan lingkungan sekaligus meningkatkan transparansi.

Leonardo mengatakan, kementerian melihat ini sebagai mekanisme yang ampuh untuk mempercepat kemajuan SDG global dan memperkuat kepemimpinan negara-negara berkembang dalam keuangan berkelanjutan.

“Kepemimpinan Indonesia dengan 62% indikator SDG berada di jalur yang tepat dan lebih dari US$10 miliar yang disalurkan melalui obligasi tematik dan sukuk menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika kita menempatkan perempuan dan komunitas yang kurang terlayani di pusat sebagai mitra yang setara,” katanya.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Pencatatan BEI, menyatakan, Orange Forum 2025 menunjukkan kekuatan Orange Movement dan peran Indonesia dalam keuangan berkelanjutan global.

Menurutnya, forum ini juga mencerminkan komitmen BEI untuk membekali para pelaku pasar modal dalam memimpin investasi yang cerdas iklim dan berwawasan gender, membangun generasi investor baru yang memandang kesetaraan sebagai mesin pertumbuhan.

PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) mengumumkan perolehan Pendanaan Hijau senilai Rp1,29 triliun. Penandatanganan Perjanjian Pendanaan Hijau dilakukan pada tanggal 29 September 2025

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama WTJJ, Rendy Ardiansyah, dengan AVP Commercial VI Banking Bank Mandiri, Dirasia Sitepu. Acara juga disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, serta dihadiri oleh para pejabat dan jajaran direksi dari WTJJ, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Pendanaan ini sendiri menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I, yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Utama WTJJ, Rendy Ardiansyah, menyampaikan bahwa pendanaan hijau ini merupakan kepercayaan para stakeholder terhadap fundamental dan prospek bisnis perusahaan.

“Pendanaan ini akan digunakan untuk menggantikan fasilitas kredit konvensional yang ada dan menambah plafon fasilitas yang bersumber dari dana hijau sehingga semakin memperkuat posisi fundamental bisnis WTJJ. Hal ini diharapkan memberikan manfaat optimal bagi pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat,” katanya dalam pernyataan resmi, Rabu (15/10).

Sementara itu, Direktur Pembina WTJJ, Hadjar Seti Adji, mengungkapkan pendanaan hijau ini mendukung kelangsungan perusahaan sekaligus memperkuat pengakuan prinsip ESG yang dijalankan WTJJ di tingkat nasional, regional, dan global.

“Sebagai pemegang saham mayoritas, PT Wijaya Karya selalu mendorong seluruh anak perusahaannya untuk menerapkan ESG dan manajemen hijau. Kami yakin dapat semakin memperkokoh sebagai pelopor sektor air minum berkelanjutan di Indonesia,” kata dia.

Senada, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, mengatakan langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur air tidak hanya fokus pada ketersediaan, tetapi juga keberlanjutan, tata kelola yang baik, dan kontribusi pada agenda global ESG.

“Proyek SPAM Regional Jatiluhur I yang merupakan Proyek Strategis Nasional dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi kebanggaan, dan pendanaan hijau ini akan semakin meningkatkan kepercayaan terhadap skema KPBU khususnya di sektor air minum,” ujarnya.