BONTANG - Kota Bontang kian memantapkan langkahnya sebagai motor penggerak ekonomi utama di Kalimantan Timur (Kaltim) demimenapaki tahun 2026. Kota Taman ini diproyeksikan menjadi episentrum penanaman modal dengan target yang cukup ambisius.

Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspian Nur mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Konsolidasi dan Sinkronisasi Data Realisasi Investasi se-Kaltim yang digelar 2 April 2026, pihaknya dipatok untuk menyumbang angka investasi sebesar Rp3,42 triliun.

“Target ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 11,24 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3,08 triliun,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Meski target yang diberikan Pemprov Kaltim lebih tinggi dari rencana awal pemerintah daerah, optimisme justru terpancar dari realisasi di lapangan. Tercatat, pada Triwulan I (Januari-Maret) 2026, Kota Bontang sudah tancap gas dengan mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp796,78 miliar.

Komposisi modal pada awal tahun ini masih dipimpin para pemodal dalam negeri, namun minat investor asing tetap terjaga dengan baik. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) tercatat menyumbang Rp707,31 miliar atau sekitar 88,77 persen. Disusul PMA (Penanaman Modal Asing) yang mencatatkan angka Rp89,46 miliar atau sebesar 11,23 persen.

Investasi di Bontang terbagi dalam tiga zona strategis yang memiliki karakteristik unik di masing-masing wilayah:

1. Bontang Utara (Jantung Industri): Masih menjadi penyumbang terbesar melalui sektor industri kimia dasar dan farmasi. Nama-nama besar seperti Kaltim Methanol terus memperkuat produksinya di sini

2. Bontang Selatan (Kawasan Urban): Fokus pada pembangunan perumahan, kawasan industri, dan perkantoran seiring meningkatnya populasi dan aktivitas ekonomi

3. Bontang Barat (Hub Perdagangan): Sektor jasa dan kuliner (restoran) mendominasi diperkuat dengan hadirnya pemain besar seperti Fast Food Indonesia yang menunjukkan kuatnya daya beli warga

Dampak nyata dari derasnya arus investasi ini adalah terciptanya lapangan kerja. Tercatat pada Triwulan I 2026 saja, aktivitas investasi telah berhasil menyerap 939 Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Terlebih lagi, dengan dukungan infrastruktur mapan seperti Pupuk Kaltim dan Badak LNG. Kemudian, kemudahan perizinan melalui sistem OSS RBA, Bontang kini bersaing ketat dengan wilayah kaya lainnya seperti Balikpapan dan Kutai Timur dalam jajaran pemilik target investasi tertinggi di Bumi Etam.

"Tentunya optimistis dapat mencapai target Rp3,4 triliun pada 2026. Dengan dukungan infrastruktur yang ada dan kemudahan perizinan yang terus kami perbaiki, kami yakin para investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Bontang," ucapnya.

Aspian juga turut mengundang para pelaku usaha untuk melirik potensi kota ini lebih dalam. "Kami mengundang investor untuk melihat Bontang bukan hanya sebagai kota industri, tapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan di masa depan," katanya.

Palembang (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (DPMPTSP Sumsel) mencatat realisasi investasi di wilayah itu sepanjang tahun 2025 mencapai Rp62,67 triliun.

Kepala DPMPTSP Sumsel Lusapta Yudha Kurnia di Palembang, Selasa, mengatakan sepanjang tahun 2025, realisasi investasi di Sumsel mencapai Rp62,67 triliun, dengan rincian penanaman modal asing (PMA) senilai Rp15,47 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp47,19 triliun, serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 61.529 orang.

Terdapat lima negara penyumbang terbesar terhadap realisasi investasi di Sumsel, yaitu Singapura Rp10,27 triliun, China Rp1,88 triliun, Jepang Rp1,18 triliun, Malaysia Rp700 miliar, dan Inggris Rp509 miliar.

Sebaran lokasi investasi PMA berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Palembang, Banyuasin, dan Musi Rawas. Adapun investasi PMDN tersebar di Kota Palembang, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, dan Ogan Ilir.

Capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 sebesar Rp42,5 triliun atau mencapai 147,46 persen. Namun demikian, realisasi investasi tersebut masih berada di bawah target nasional tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp78,85 triliun atau sekitar 79,48 persen dari target tersebut.

Secara tahunan, realisasi investasi di Sumsel juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024 realisasi investasi tercatat sebesar Rp70,92 triliun, sedangkan pada 2025 sebesar Rp62,67 triliun atau turun sekitar Rp8 triliun.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melandainya optimalisasi investasi PMA, terutama karena proyek besar seperti PT OKI Pulp & Paper telah mencatatkan nilai investasi yang signifikan pada tahun sebelumnya.

“Meskipun belum mencapai target nasional sebesar Rp78,85 triliun, capaian ini tetap menunjukkan performa yang melampaui rencana daerah,” katanya.

Pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai sektor industri di kabupaten dan kota melalui peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha, fasilitasi investasi, serta penyesuaian regulasi.

Saat ini pemerintah juga tengah menghadapi masa transisi regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menuju Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada pengaturan tata ruang di masing-masing wilayah.

Maka dari itu, DPMPTSP Sumsel melakukan sosialisasi serta pembinaan pengendalian agar kendala yang dihadapi investor dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan solusi secara responsif.

Selain itu, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Selain melakukan workshop di kabupaten dan kota melalui layanan jemput bola, kami juga akan melakukan sosialisasi keliling atau roadshow terkait pembinaan PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai langkah proaktif dalam pengawasan dan pembinaan bagi para pelaku usaha,” kata Lusapta.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi mencapai Rp13.032 triliun hingga 2029, yang berasal dari skema Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Atas dasar itu, pemerintah terus menggencarkan sosialiasi agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem One Singgle Submission (OSS) , dapat masif dipahami para pelaku usaha.

"Ada angka konsolidasi dalam 5 tahun pemerintahan ini realisasi investasi sekitar 13.000 triliun. Pelayanan perizinan ini adalah salah satu hal yang penting dalam memberikan kontribusi terhadap pergerakan angka realisasi investasi," kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Investasi 2025 Tembus Rp1.931 T Belum Selaras dengan Keamanan dan Kesejahteraan Pekerja



Todotua menekankan, PP 28/2025 soal perizinan berusaha pada sistem OSS ini merupakan reformasi pelayanan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum pada dunia usaha maupun investor. Mulai dari kepastian batas waktu proses perizinan berusaha hingga memastikan mekanisme perizinan satu pintu hanya melalui sistem OSS.

"Jadi dalam berusaha, berbisnis, dunia usaha itu yang dibutuhkan adalah kepastian. Salah satunya misalnya, pelayanan perizinan perhotelan, itu 28 hari kita sudah bisa memberikan kepastian izinnya pasti keluar. Pelaku usahanya sudah bisa apa namanya merealisasikan investasinya," ujar dia.

Ia juga menitikberatkan kemudahan bagi perizinan usaha bakal berkolerasi dengan iklim investasi. Seturut itu, investasi yang masif akan mendatangkan keuntungan perekonomian nasional.

70% Modal Asing, Proyek Hilirisasi Sepanjang 2025 Tarik Investasi Rp581 Triliun



Efek keuntungan ekonomi dari investasi ini, dikatakan Todutua sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% di akhir pemerintahannya.

Dalam catatan BKPM, setidaknya Indonesia membutuhkan realisasi investasi dari PMA maupun PMAD sebesar Rp13.000 triliun sampai 2029 untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hampir dua digit tersebut. Adapun pada 2026 ini, ditargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.175 triliun atau bisa mengerek pertumbuhan ekonomi setara 6,30%.

"Bagaimana growth daripada investment ini bisa tumbuh dan tercapai sesuai dengan target yang diberikan, tetapi juga tidak secara angka saja, tetapi juga value daripada pertumbuhan investasi itu sendiri," kata Todotua.

JAKARTA - Perekonomian DKI Jakarta catatkan akselerasi pertumbuhan sebesar 5,71% pada akhir 2025. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,96%.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Iwan Setiawan menjelaskan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat DKI Jakarta masih menopang perekonomian nasional sebesar 16,61%.

"Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi didukung oleh menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh LU Perdagangan, LU Jasa Keuangan, serta LU Konstruksi," terang Iwan, Kamis (5/2/2026).

Dalam data itu pula, Iwan melihat pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan yang tercatat sebesar 5,11%.

Secara rinci, Iwan menjelaskan peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 5,51% didorong oleh momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan MICE pada akhir tahun, serta didukung oleh perbaikan pendapatan masyarakat seiring dengan implementasi paket insentif pemerintah, seperti bantuan sosial dan diskon pajak.

Selain itu, adanya investasi juga turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan laju pertumbuhan sebesar 6,81%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 3,67%.

Lihat video: Q3, Ekonomi jakarta Tumbuh 4,93 Persen



"Peningkatan investasi didukung oleh tingginya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), akselerasi penyelesaian proyek menjelang tutup buku akhir tahun, berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multitahun, serta meningkatnya impor barang modal," jelas Iwan, Kamis (5/2/2026).

Sekalipun konsumsi Pemerintah tetap tumbuh positif sebesar 8,60%, namun mengalami perlambatan secara tahunan dibandingkan triwulan sebelumnya 19,96%. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh akselerasi pelaksanaan program prioritas pemerintah yang telah dilakukan sejak triwulan III 2025, frontloading realisasi belanja pada triwulan sebelumnya yang tercermin dari tingginya pertumbuhan konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2025, serta lebih rendahnya realisasi belanja modal non-bangunan.

Begitupun dengan ekspor tetap tumbuh sebesar 7,62 persen, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 8,62 persen. Pertumbuhan ekspor terutama ditopang oleh ekspor otomotif, pakaian, produk kimia, dan barang manufaktur. Sementara, impor tumbuh sebesar 8,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (7,96%; yoy), terutama dari impor barang konsumsi, serta impor barang modal dan bahan baku.

Sementara dari sisi Lapangan Usaha, perekonomian DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU Perdagangan yang tumbuh 6,55% dibandingkan triwulan sebelumnya 5,15%. Kinerja positif ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi rumah tangga pada akhir tahun.

Ke depan, Iwan menegaskan pihaknya akan terus memperkuat peran dan kontribusi dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain difokuskan pada sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan ekonomi kreatif serta penyelenggaraan event strategis seperti Jakarta Economic Forum (JEF) dan Jakarta Kreatif Festival (JKF).

"Upaya tersebut diharapkan dapat berperan sebagai game changer dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di DKI Jakarta sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi, inklusif, dan berkelanjutan," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan berbagai capaian strategis Indonesia selama partisipasi pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, mulai dari ajang promosi di Paviliun Indonesia hingga pertemuan bilateral bisnis.

Dalam pernyataan di Jakarta, Senin, ia menjelaskan, sejak 19 hingga 23 Januari 2026 Indonesia memanfaatkan Indonesia Pavilion sebagai platform utama diplomasi investasi.

Pavilion ini dikelola bersama Danantara Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dengan fokus pada isu-isu prioritas nasional, mulai dari energi hijau dan hilirisasi industri, pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, sektor keuangan, ekonomi digital, hingga kesehatan.

Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan minat serta memperluas pemahaman investor global terhadap potensi Indonesia.

“Kita menampilkan beberapa hal di Indonesia Pavilion, baik dari pihak pemerintah, dunia usaha, Kadin dan lain-lain. Kita menampilkan rencana Indonesia ke depan, bagaimana kita bisa semakin terbuka, baik dari segi kebijakan dan regulasi. Kita juga menampilkan berbagai peluang prioritas, terutama di bidang energi baru terbarukan, sumber daya manusia, keuangan dan lain-lain,” kata Rosan.

Kata dia yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan CEO Danantara, partisipasi Indonesia di WEF Davos 2026 diperkuat oleh kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyampaikan pidato khusus bertajuk Indonesia’s Story: Stability and Growth pada forum utama WEF, serta dialog dengan President and CEO WEF, Børge Brende.

Menurut dia kehadiran kepala negara tersebut menegaskan komitmen Indonesia terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Kami mendampingi pak Presiden di forum utama WEF yang menunjukkan gambaran yang sangat komprehensif mengenai apa yang sudah kita lakukan, dan juga nilai-nilai yang akan kita praktikkan ke depannya. Bapak Presiden menyampaikan bahwa stabilitas bisnis merupakan kekuatan kita yang harus selalu kita jaga, dan ini berdampak positif baik dari segi perekonomian, investasi, politik dan lain-lainnya,” kata Rosan.

Presiden juga menyempatkan diri mengunjungi Indonesia Pavilion, yang semakin menegaskan peran pavilion sebagai pusat promosi investasi dan dialog strategis Indonesia di tingkat global.

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rudy Salahuddin menambahkan, partisipasi Indonesia di WEF Davos 2026 menghasilkan capaian yang konkret dan terukur.

Selama penyelenggaraan forum, Indonesia Pavilion menjadi tuan rumah bagi sembilan seminar dan diskusi panel, empat pertemuan pemerintah dengan pemerintah (G-to-G), sembilan pertemuan pemerintah dengan pelaku usaha global (G-to-B), serta puluhan pertemuan antarpelaku usaha (B-to-B).

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah tindak lanjut penting, antara lain penandatanganan framework agreement dengan Pemerintah Yordania, serta pertemuan strategis dengan Pemerintah Swiss dan Bahrain.

Selain itu, Indonesia juga melakukan diskusi intensif dengan perusahaan global seperti Apple, Sumitomo, Bosaq, ACWA, dan Embraer, yang menunjukkan minat kuat terhadap peluang investasi berkualitas di tanah air.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Nurul Ichwan menegaskan, kehadiran Indonesia di WEF Davos menjadi langkah krusial untuk memastikan posisi Indonesia tetap berada dalam radar pengambilan keputusan global. Forum ini menjadi ruang strategis bagi para pemimpin dunia dalam menentukan arah kebijakan dan investasi global.

Sebagai bagian dari diplomasi ekonomi, Indonesia juga kembali menggelar Indonesia Night yang dihadiri lebih dari 1.000 undangan dari kalangan pemimpin global, pelaku usaha, pejabat pemerintah, dan komunitas WEF. Acara ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra investasi yang kredibel, terbuka, dan berorientasi jangka panjang.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani melaporkan, realisasi investasi Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target Rp1.905,6 triliun. Capaian tersebut tumbuh 12,7% secara tahunan (year on year/YoY) dan menunjukkan kinerja investasi nasional yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi global.

"Target investasi realisasi investasi 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun, Alhamdulillah tercapai dan melebihi sedikit. Sepanjang tahun 2025 total investasi Rp1.931,2," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

70% Modal Asing, Proyek Hilirisasi Sepanjang 2025 Tarik Investasi Rp581 Triliun



Dari sisi dampak terhadap ketenagakerjaan, investasi sepanjang 2025 mampu menyerap 2.710.532 tenaga kerja Indonesia, meningkat 10,4% (YoY). Penyerapan tenaga kerja ini berasal dari berbagai sektor, khususnya industri pengolahan, transportasi, pertambangan, hingga kawasan industri dan perkantoran.

Secara wilayah, investasi mulai semakin merata. Realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp991,2 triliun atau 51,3%, dengan pertumbuhan 10,7% (YoY). Sementara itu, Pulau Jawa menyumbang Rp940,0 triliun atau 48,7% dengan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 14,8% (YoY).

Distribusi ini menunjukkan pergeseran investasi yang semakin kuat ke luar Jawa, sejalan dengan agenda pemerataan pembangunan dan penguatan kawasan industri baru.

Berdasarkan jenis penanaman modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp1.030,3 triliun atau 53,4% dari total investasi, tumbuh signifikan 26,6% (YoY). Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp900,9 triliun atau 46,6%, dengan pertumbuhan relatif stabil 0,1% (YoY). Lonjakan PMDN mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap prospek ekonomi nasional.

Untuk sebaran lokasi, lima provinsi dengan realisasi PMA dan PMDN terbesar pada 2025 adalah Jawa Barat di posisi pertama dengan Rp296,8 triliun (15,4%), diikuti DKI Jakarta Rp270,9 triliun (14,0%), Jawa Timur Rp145,1 triliun (7,5%), Banten Rp130,2 triliun (6,7%), dan Sulawesi Tengah Rp127,2 triliun (6,6%). Masuknya Sulawesi Tengah dalam lima besar mencerminkan kuatnya arus investasi ke kawasan berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Jika dilihat khusus untuk PMA, Jawa Barat menjadi tujuan utama dengan nilai sekitar USD 9,2 miliar (16,3%), disusul Sulawesi Tengah USD 7,4 miliar (13,2%), DKI Jakarta USD 6,0 miliar (10,6%), Maluku Utara USD 5,2 miliar (9,2%), dan Banten USD 3,6 miliar (6,3%). Dominasi wilayah Sulawesi dan Maluku pada PMA menunjukkan dampak langsung dari proyek-proyek smelter dan industri berbasis mineral.

Rosan Kejar Target Investasi Rp13.032 Triliun, Dua Kali Lipat dari 10 Tahun Terakhir



Sementara untuk PMDN, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai Rp175,3 triliun (17,0%), diikuti Jawa Barat Rp149,8 triliun (14,5%), Jawa Timur Rp101,8 triliun (9,9%), Banten Rp73,2 triliun (7,1%), dan Kalimantan Timur Rp70,9 triliun (6,9%). Kalimantan Timur tetap menjadi magnet investasi domestik seiring pembangunan kawasan industri dan pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara.

Dari sisi sektor usaha, realisasi investasi terbesar masih didominasi sektor manufaktur dan logistik. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya menempati posisi pertama dengan nilai Rp262,0 triliun (13,6%).

Posisi kedua ditempati transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp211,0 triliun (10,9%), disusul pertambangan Rp199,6 triliun (10,3%), jasa lainnya Rp170,5 triliun (8,8%), serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp140,4 triliun (7,3%). Sementara sektor lainnya secara kumulatif menyumbang 53,2% dari total investasi.

Capaian investasi 2025 ini memperkuat sinyal bahwa strategi hilirisasi, pembangunan kawasan industri, serta perbaikan iklim usaha mulai memberikan dampak nyata, tidak hanya pada nilai investasi, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi antarwilayah. Pemerintah menargetkan tren positif ini dapat terus berlanjut pada 2026 dengan fokus pada proyek industri bernilai tambah, energi, dan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi baru.

Jakarta (ANTARA) - Senior Economist DBS Bank Radhika Rao meyakini, prospek penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia tetap kuat pada tahun 2026, dengan sebagian besar aliran investasi masih difokuskan pada industri pengolahan logam dasar.

Ia mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, Indonesia selalu mencatat rekor FDI tertinggi setiap tahunnya, meski FDI pada tiga kuartal pertama tahun ini mengalami sedikit moderasi. Meski begitu, prospek untuk tahun depan tetap positif.

“Pandangan keseluruhan saya terhadap prospek FDI masih cukup optimistis, total sekitar 50-60 miliar dolar AS. Sekitar 60-70 persen dari FDI selama ini masuk ke pengolahan logam dasar, dan saya memperkirakan komposisi itu akan tetap kurang lebih sama,” kata Radhika di Jakarta, Rabu.

Dalam pemaparannya, Radhika menjelaskan bahwa tren investasi global kini bergeser. Sebelumnya, banyak FDI masuk ke Tiongkok, tetapi kini Tiongkok semakin banyak menanamkan modalnya ke luar negeri (outbound FDI/ODI), terutama ke negara-negara ASEAN.

Meskipun pertumbuhannya sedikit lebih lambat, secara total nilai investasi langsung Tiongkok ke kawasan ASEAN masih besar.

Investasi dari Tiongkok tidak hanya terkonsentrasi di satu negara, tetapi tersebar ke berbagai tujuan, termasuk Singapura, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya.

Radhika memperkirakan tren ini akan berlanjut, seiring upaya Tiongkok memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke luar negeri untuk mengurangi persaingan domestik. Menurutnya, dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) juga tidak akan menghambat tren ini.

Di Indonesia, FDI terus mencatat rekor selama beberapa tahun terakhir. Sektor pengolahan logam dasar dan hilirisasi logam menjadi tujuan utama investasi, dengan realisasi FDI dari Tiongkok meningkat signifikan.

Selain Tiongkok, Radhika mencatat bahwa Singapura, Hong Kong, dan Jepang juga merupakan investor penting bagi Indonesia.

Terkait sektor logam dan pertambangan, ia memandang bahwa Indonesia memiliki posisi strategis berkat cadangan nikel, bauksit, batu bara, dan berbagai mineral strategis. Indonesia juga mulai mengolah mineral mentah menjadi produk hilir yang bermanfaat bagi industri teknologi tinggi.

Radhika mengingatkan, persaingan global dalam industri logam dan pertambangan semakin ketat. Tiongkok masih memimpin kapasitas pengolahan mineral, sementara negara lain yang memiliki cadangan mulai meningkatkan kemampuan hilirisasi mereka.

Adapun produk hilir logam kini semakin banyak digunakan di sektor teknologi tinggi, termasuk baterai kendaraan listrik, semikonduktor, telekomunikasi, dan data center. Upaya transisi hijau juga mendorong pergeseran penggunaan energi dari fosil ke sumber yang lebih bersih.

Meski fokus bahan baku untuk baterai mulai bergeser dari nikel ke lithium, Radhika meyakini permintaan utama terhadap nikel tetap tinggi, tidak hanya untuk kendaraan listrik melainkan juga untuk keperluan industri lain.

Menurutnya, nikel bukanlah komoditas yang memiliki siklus naik-turun yang ekstrem (boom and bust). Permintaan nikel diperkirakan tetap kuat dalam jangka menengah hingga panjang.

“Kami tidak melihat nikel sebagai komoditas yang mengalami siklus boom and bust. Kami justru menilai permintaan tetap kuat, baik dari kendaraan listrik, baterai, maupun beberapa penggunaan industri lainnya,” kata Radhika.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Investasi tersebut dinilai banyak manfaatnya, di antaranya permukaan air tak mudah menguap, memelihara kondisi waduk, dan lainnya.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyebutkan setidaknya ada 25 investor asal Malaysia yang menanamkan modal senilai Rp6,9 triliun di wilayah ini.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa rencana penanaman investasi itu sudah dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Dalam menggenjot investasi tersebut, kata dia, salah satu prioritasnya adalah di sektor energi terbarukan, khususnya solar panel, dan proyek itu sudah masuk tahap surat perintah kerja (SPK).

Ia mengatakan ada sejumlah waduk di Jateng yang akan menjadi sasaran investasi untuk solar panel di atas air.

Menurut dia, investasi tersebut dinilai banyak manfaatnya, di antaranya permukaan air tak mudah menguap, memelihara kondisi waduk, dan lainnya.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Dato’ Indera Hermono mendorong kerja sama Jateng dengan pengusaha-pengusaha Malaysia.

Rencana investasi yang sudah dilakukan penandatanganan MoU tersebut segera ditindaklanjuti dan direalisasikan.

"Kami di kedutaan dengan senang hati mengawal setiap MoU, sehingga betul-betul direalisasikan. Kalau ada apa-apa, kami bisa bantu. Apalagi saya juga orang Jawa Tengah," katanya pula.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi di provinsi itu pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal.

Capaian ini, diikuti dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 pekerja, terbanyak nomor dua se-Pulau Jawa.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan realisasi investasi, yang masuk di wilayahnya mencapai Rp46,96 triliun hingga triwulan III 2025.

"Nilai investasi yang masuk ke Karawang pada tahun ini cukup tinggi, melebihi capaian realisasi investasi tahun lalu pada periode yang sama," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karawang Iwan Ridwan saat dihubungi di Karawang, Jabar, Minggu.

Ia menyampaikan berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal per triwulan III 2025, nilai investasi yang masuk ke Karawang mencapai angka Rp46,96 triliun.

Jumlah capaian investasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai Rp45,86 triliun.

Catatan investasi itu merupakan laporan investasi dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Iwan menyebutkan tingginya capaian investasi itu menunjukkan bahwa iklim investasi yang kondusif di wilayah Karawang.

Hal itu juga menandakan, Karawang masih menjadi daerah sasaran investasi para investor baik dalam negeri maupun asing.

Capaian investasi sebesar Rp46,96 triliun itu terdiri atas penanaman modal asing Rp30,94 triliun dan dalam negeri mencapai Rp16,01 triliun.

Dari pencapaian realisasi investasi itu serapan tenaga kerjanya mencapai 19.777 orang dengan rincian dari penanaman modal asing 11.741 orang dan 8.036 orang dari penanaman modal dalam negeri.

Pewarta: M Ali Khumaini
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Patra Jasa, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) di sektor properti perhotelan, dan resor, meraih pengakuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas komitmen investasi perseroan dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Perusahaan dianugerahi penghargaan dalam ajang Jakarta Investment Award (JIA) 2025 untuk kategori 'Perusahaan dengan Kontribusi Realisasi Investasi Terbesar Tahun 2024' yang secara spesifik menyoroti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran.

Pj. VP Corporate Secretary Patra Jasa Fadjar Djoko Santoso dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi validasi atas strategi bisnis perusahaan yang tidak hanya mengejar nilai ekonomi semata.

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Patra Jasa dalam menghadirkan investasi yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ajang apresiasi tersebut diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengusung tema ‘Menguatkan Daya Saing Global Jakarta melalui Investasi Berkualitas’.

Acara tersebut dilaksanakan sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk membangun iklim investasi yang sehat di ibu kota.

Fadjar menuturkan penghargaan tersebut menegaskan kinerja positif Patra Jasa, yang beroperasi melalui tiga pilar bisnis, yakni Property Investment & Development, Hotels & Resorts, serta Services, dalam mendorong penciptaan nilai ekonomi di sektor properti dan pengelolaan aset strategis.

Pihaknya pun berkomitmen untuk senantiasa bertransformasi menjadi perusahaan yang adaptif dan inovatif, sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdaya saing global di Indonesia.

Ia menambahkan, perusahaan akan terus berinovasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah serta pelaku industri lainnya untuk menghadirkan investasi yang memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara nyata.

“Langkah ini menjadi wujud nyata kontribusi perusahaan dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia yang selaras dengan Asta Cita,” imbuh Fadjar Djoko Santoso.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan lebih dari satu semester belum menunjukkan sikap pro terhadap ekonomi hijau. Ekonomi hijau yang digaungkan dalam Asta Cita kedua belum mendarat pada tataran aksi dan masih sebatas omon-omon. Realitanya, tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan dan publik tersandera dalam ilusi Astacita.

Jelas ini merupakan ilusi pembohongan publik, sebab, narasi ekonomi hijau yang digaungkan tidak selaras dengan apa yang dikerjakan pemerintah hari ini. Rentetan kebijakan seperti Food Estate, perluasan perkebunan sawit, rencana produksi dimethyl ether (DME), dan tambang nikel Pulau Gag Raja Ampat berpotensi merusak lingkungan. Dampaknya, daerah menjadi korban sebagaimana yang terjadi di Morowali hari ini.

Ilusi Manipulatif
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ilusi sebagai khayalan; pengamatan yang tidak sesuai dengan pengindraan; dan tidak dapat dipercaya. Ya, diksi ilusi tepat disematkan pada implementasi janji ekonomi hijau dalam Asta Cita hari ini. Gagah dalam bicara namun sumbang pada fakta.

Pada aras tata kelola, tidak ada iktikad pemerintah untuk mengubah kebijakan secara ekstrem. Revisi UU 25/2007 tentang Penanaman Modal tidak masuk dalam Daftar Prolegnas 2025-2029, padahal UU ini usang dan konservatif dari segi terminologi maupun konseptual.

Hingga kini, tata kelola investasi hijau di tingkat pusat masih tambal sulam-tanpa dokumen perencanaan khusus, anggaran yang terfragmentasi, kebijakan tanpa arah, dan kelembagaan yang belum jelas. Tidak ada peta jalan nasional yang mengikat, tidak ada kebijakan insentif yang konkret, dan belum ada lembaga khusus yang memimpin orkestrasi investasi hijau lintas sektor.

Pemerintah seolah bicara besar soal transisi hijau, tapi fondasinya rapuh dan belum siap menampung investasi berkelanjutan yang serius. Tidak ada upaya pemerintah untuk mengharmonisasikan definisi investasi hijau. Bappenas, Kemenperin, KLH, Kementerian Kehutanan, semuanya berjalan masing-masing dengan interpretasi sektoralnya. Akibatnya, implementasi ekonomi hijau rancu dan jalan di tempat.

Pada sisi program, proyek DME yang diklaim sebagai energi bersih justru menghasilkan emisi lima kali lebih besar dari LPG-mencapai 824.000 ton CO₂ per tahun (catatan AEER). Rencana Danantara Indonesia membiayai proyek senilai Rp180 triliun ini jelas keliru dan bertentangan dengan prinsip investasi berkelanjutan, jauh dari praktik Temasek (Singapura) yang mengutamakan portofolio hijau.

Proyek Food Estate dan hilirisasi nikel menunjukkan ilusi pembangunan berkelanjutan. Perusakan hutan dan tindakan represif terhadap masyarakat adat mencerminkan kegagalan memahami prinsip no one left behind.

Pola serupa tampak di Pulau Gag, Raja Ampat, di mana tambang nikel mengabaikan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Obsesi alih fungsi lahan untuk bisnis eksploratif-destruktif terus melaju, "tabrak-tabrak masuk", menabrak batas etis dan ekologis pembangunan.

Itu sebabnya dunia tak melirik Konoha (sebutan sinis Indonesia di medsos) sebagai kawasan ideal investasi hijau. Southeast Asia's Green Economy 2024 Report menujukkan bahwa pada 2023, investasi hijau di Indonesia tercatat sebesar Rp 24,4 triliun (sekitar USD 1,594 miliar), hanya sekitar 1,7% dari total realisasi investasi nasional yang mencapai Rp 1.418,9 triliun (Kementerian Investasi, 2023).

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia kerap menarasikan komitmen ekonomi hijau, kenyataannya masih belum menjadi arus utama dalam strategi ekonomi nasional. Kita belum sepenuhnya merdeka dari kepentingan politis-pragmatis kaum elit yang menghendaki jalan destruktif.

Pertobatan Ekologis
Alasan utama sepinya minat investor untuk mendukung ekonomi hijau di Indonesia adalah hambatan regulatif-struktural di sejumlah aspek seperti dominasi batu bara; regulasi yang tidak kompatibel; minimnya infrastruktur energi terbarukan; dan terbatasnya akses pendanaan hijau. Kurangnya edukasi lembaga keuangan, persepsi risiko tinggi terhadap proyek hijau, serta insentif pemerintah yang belum optimal turut memperburuk keadaan.

Perwujudan ekonomi hijau semestinya berangkat dari kesadaran bahwa mengejar pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan komitmen menjaga lingkungan. Raworth (2012) dalam Doughnut Economy mengajarkan kita untuk beralih dari model ekonomi klasik yang mengejar pertumbuhan menjadi fokus pada pemenuhan kebutuhan manusia dan tetap berada dalam batas alami bumi. Maka, berhentilah bicara soal pertumbuhan 8% yang hipokrit dan sekedar terjemahan diksi "Asta" itu sendiri.

Ekonomi restoratif bisa menjadi jalan menuju implementasi ekonomi hijau. Celios (2024) memperkirakan bahwa strategi ini akan mendorong pertumbuhan inklusif-dengan potensi dampak Rp2.208 triliun dalam 25 tahun dan penurunan rasio gini hingga 15%. Cambridge Econometrics turut memperkirakan bahwa setiap Rp. 20.000 yang dikeluarkan untuk penghijauan akan kembali sebesar Rp. 57.000 dalam bentuk benefit ekonomi dan sosial.

Kajian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif adalah solusi ilmiah untuk mengatasi ketimpangan, pertumbuhan, dan krisis ekologis secara simultan. Tentunya, dilakukan secara teknokratik dan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, hingga dunia usaha secara deliberatif.

Indonesia tentu saja membutuhkan sokongan investor untuk merealisasikan ekonomi hijau. Ekonomi restoratif perlu digaungkan dalam tata kelola investasi pusat hingga daerah, mulai dari perencanaan, kebijakan, kelembagaan, hingga penganggaran. Tentunya diawali dengan political will dan pertobatan ekologis lingkaran istana.

Tidak ada kata terlambat bagi pemerintah untuk melakukan pertobatan ekologis sebagaimana amanat Paus Fransiskus dalam Laudato Si. Pandangan beliau ihwal cinta pada ibu bumi semestinya selaras dengan kita yang kerap mempersonifikasikan Indonesia dengan frasa "ibu pertiwi".

Berhentilah menciptakan ilusi yang menyilaukan simpatisan dan penjilat politik, namun melukai rakyat di pelosok nusantara. Jika pemerintah tidak melakukan perubahan signifikan, maka benarlah kata Itachi Uchiha (tokoh dalam serial Naruto): "pengetahuan dan kesadaran yang tidak jelas, mungkin lebih baik disebut ilusi". Mungkin ekonomi bertumbuh, namun akan melambat dan alam kian rusak akibat ketidaksadaran dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri.

(miq/miq)

Jakarta, CNBC Indonesia - Realisasi penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) yang merosot selama dua kuartal terakhir tahun ini dibanding 2024 mendapat perhatian serius dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebagaimana diketahui, hingga kuartal III-2025, angka FDI yang dicatat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM masih senilai Rp 212 triliun, lebih rendah dari kuartal III-2024 yang sebesar Rp 232,7 triliun. Kondisi serupa juga terjadi pada kuartal II yang hanya Rp 202,2 triliun, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu Rp 217,3 triliun.

Purbaya mengatakan, pelemahan aliran FDI yang merosot itu tak terlepas dari kondisi lesunya perekonomian Indonesia pada periode itu, akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan otoritas terkait yang menahan laju peredaran uang.

"Jadi policy memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik waktu itu, akan juga mempengaruhi FDI secara otomatis," papar Purbaya di kawasan kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

"Karena seperti saya bilang, mereka masuk ke sini ingin menikmati kue kita. Pertumbuhan ekonomi kita dan enggak mau kalau ekonomi yang melambat kan instability. Mereka enggak mau investasi di tempat yang enggak stabil," tegasnya.

Oleh sebab itu, Purbaya memastikan, di bawah kepemimpinannya sebagai menteri keuangan sejak September 2025, kebijakan ekonomi akan terus diarahkan untuk mendorong perekonomian lebih cepat sambil menjaga stabilitas, supaya investor terus percaya diri menanamkan modalnya di dalam negeri.

"Saya pikir sih ke depan akan bisa memberi sinyal pelan-pelan bahwa kita menjalankan kebijakan ekonomi yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Jadi mereka akan masuk," ungkap Purbaya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]