Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pembatasan angkutan barang selama 17 hari pada periode libur Lebaran 2026 di jalan tol maupun arteri, demi keselamatan para pengguna mobil pribadi maupun bus pariwisata.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai kebijakan ini rasional, meski pengusaha angkutan barang keberatan dengan kebijakan pembatasan tersebut.

Melihat dari sisi keamanan dan keselamatan, pembatasan angkutan barang bahkan menjadi keharusan. Mengingat angkutan barang selalu berjalan lambat, hanya kisaran 20 km—30 km per jam, dan sangat mengganggu pergerakan trafik utama di jalan tol.

“Angkutan barang selain lambat seringnya juga mengambil lajur kanan. Ini sangat berisiko, selain menghambat trafik, juga mengancam keselamatan pengguna jalan, khususnya jalan tol,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (23/2/2026).

Menurut analisa trafik Jasa Marga, lanjut Tulus, keberadaan angkutan barang saat mudik Lebaran bisa mendistorsi pergerakan trafik hingga 30%.

Mantan ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu menjelaskan, pembatasan angkutan barang pada musim mudik Lebaran sangat membantu untuk mengurai trafik. Bahkan, mereduksi angka kecelakaan dan fatalitas.

Dalam konteks pelayanan jalan tol, pembatasan angkutan barang akan meningkatkan keandalan pelayanan jalan tol, sehingga kecepatan tempuh rata rata di jalan tol bisa terjaga, setidaknya tidak memicu horor trafik di jalan tol.

Meski demikian, ke depannya informasi mengenai pembatasan angkutan barang harus disosialisasikan jauh jauh hari ke operator. Hal ini agar sektor angkutan barang maupun pengusaha dapat bersiap dan mengantisipasi segala risiko dan dampak bisnis yang akan timbul, sehingga tidak ada kerugian yang terkait profit perusahaan.

Tahun ini, pemerintah menyampaikan informasi pembatasan hanya H-1 bulan. Padahal, pelaku usaha sebelumnya meminta pemberitahuan tersebut setidaknya digaungkan sejak H-2 bulan pelaksanaan.

Lebih lanjut, Tulus meminta para pengusaha angkutan barang tak perlu risau dengan kebijakan ini, karena menjadi ‘hajatan’ setiap tahun.

“Seharusnya para pengusaha angkutan sudah mengantisipasinya jauh jauh hari, misalnya terkait dengan jadwal ekspor-impor, bongkar muat, dan lain-lain,” tambahnya.

Bagi konsumen, pembatasan angkutan barang tidak akan berdampak pada kenaikan harga harga logistik, sebab angkutan logistik dan BBM dikecualikan dalam pembatasan.

Adapun, Pembatasan dilakukan mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 waktu setempat hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00, di jalan tol maupun non tol kedua arah yang telah ditentukan.

Pembatasan ini tidak berlaku bagi beberapa jenis kendaraan angkutan barang. Mulai dari kendaraan pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hewan ternak, pupuk, serta bantuan korban bencana alam.

Pengecualian juga diberikan pada kendaraan pengangkut barang pokok seperti beras, tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka, jagung, gula, sayur dan buah–buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang, serta cabai.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus BalikAngkutan Lebaran 2026.

Beleid yang salah satunya mengatur pembatasan operasional angkutan barang itu tertuang dalam SKB Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026; HK.201/1/21/DJPL/2026; Kep/43/II/2026; 20/KPTS/Db/2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan menjelaskan bahwa SKB itu diteken dalam rangka memastikan pelaksanaan angkutan Lebaran 2026 berjalan dengan lancar.

"Sama halnya seperti angkutan lebaran tahun lalu ataupun Nataru kemarin, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan perlu ada pengaturan pada kendaraan - kendaraan logistik," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

Adapun, pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan secara kontinu mulai 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat. Pengaturan tersebut berlaku baik di jalan tol maupun jalan non tol atau arteri.

Secara teknis, pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Meski demikian, terdapat pengecualian pembatasan bersyarat pada kendaraan yang mengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta barang pokok.

Setidaknya, terdapat 36 ruas tol yang akan dilakukan pembatasan angkutan barang pada periode yang telah ditetapkan.

Berikut daftar ruas tol yang memberlakukan pembatasan angkutan barang Lebaran 2026:

Riau:

- Pekanbaru - Kandis - Dumai

Jambi dan Sumatra Selatan:

- Betung (Simpang Sekayu) - Tempino - Jambi (segmen Bayung Lencir - Tempino - Simpang Ness)

Lampung dan Sumatera Selatan:

- Bakauheni - Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung - Palembang

DKI Jakarta - Banten:

- Jakarta - Tangerang - Merak

DKI Jakarta:

- Prof. DR. Ir. Soedijatmo

- Jakarta Outer Ring Road I (JORR I)

- Cawang - Tomang - Pluit

- Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit)

DKI Jakarta dan Jawa Barat:

- Jakarta - Bogor - Ciawi

- Ciawi - Cigombong - Cibadak;

- Bekasi - Cawang - Kampung Melayu

- Jakarta - Cikampek

Jawa Barat:

- Cikampek - Purwakarta - Padalarang - Cileunyi

- Cikampek - Palimanan - Kanci

- Jakarta - Cikampek II Selatan segmen Sadang - Setu (Fungsional)

- Cileunyi - Sumedang - Dawuan

- Bogor Ring Road (BORR)

Jawa Barat - Jawa Tengah:

- Kanci - Pejagan

Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta:

- Pejagan - Pemalang - Batang - Semarang

- Krapyak - Jatingaleh, (Semarang)

- Jatingaleh - Srondol, (Semarang)

- Jatingaleh - Muktiharjo, (Semarang)

- Semarang - Solo - Ngawi

- Semarang - Demak (seksi Sayung - Demak)

- Yogyakarta - Solo - NYIA Kulon Progo (segmen Kartasura - Klaten - Prambanan)

- Yogyakarta - Solo - NYIA Kulon Progo (segmen Prambanan - Purwomartani) (Fungsional)

- Yogyakarta - Bawen (Seksi Ambarawa - Bawen (Fungsional)

Jawa Timur:

- Ngawi - Kertosono

- Kertosono - Mojokerto

- Mojokerto - Surabaya

- Surabaya - Gempol

- Gempol - Pandaan - Malang

- Surabaya - Gresik

- Gempol - Pasuruan - Probolinggo

- Probolinggo - Banyuwangi (Seksi Gending - Kraksaan - SS Paiton - Besuki) (Fungsional)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menerapkan pelarangan truk angkutan barang melintasi jalan tol dan nontol di ruas tertentu selama 17 hari pada masa Angkutan Lebaran 2026.

Mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyebrangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H), kebijakan ini semata-mata untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa libur Idulfitri.

"[Hal ini] dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan penyebrangan," tulis Ditjen Perhubungan Darat, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Pembatasan dilakukan mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 waktu setempat hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00, di jalan tol maupun non tol kedua arah yang telah ditentukan.

Artinya, truk gandeng yang mengangkut barang tertentu, baru dapat melintasi tol dan jalur nontol pada 30 Maret 2026 pukul 00.01 waktu setempat.

Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil batang dengan tiga sumbu atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, dan mobil barang dengan kereta gandengan.

Peraturan ini juga berlaku pada seluruh mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian, yang meliputi tanah, pasir, batu, hasil tambang, dan bahan bangunan.

Adapun, pembatasan ini tidak berlaku bagi beberapa jenis kendaraan angkutan barang. Mulai dari kendaraan pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hewan ternak, pupuk, serta bantuan korban bencana alam.

Pengecualian juga diberikan pada kendaraan pengangkut barang pokok seperti beras, tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka, jagung, gula, sayur dan buah–buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang, serta cabai.

Dalam ketentuan ini pula berbeda dari SKB sebelumnya, yakni tak mengatur kendaraan hantaran uang maupun paket kiriman.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Muiz Thohir menyampaikan, angkutan barang untuk jenis barang bawaan tersebut tak lagi diatur karena tak menggunakan mobil dengan sumbu tiga atau lebih.

"Iya, karena pada dasarnya dapat dilakukan dengan kendaraan dua sumbu," jelasnya kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan arus logistik dari jalan raya menjadi kereta api maupun kapal laut selama masa angkutan Lebaran 2026.

Dewan Penasihat MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, pembatasan angkutan barang pada momen libur panjang selalu menjadi tantangan bagi para pengusaha karena selalu logistik yang berkorban.

Bukan satu atau dua hari, pasalnya pembatasan bahkan dilakukan berminggu-minggu lamanya. Misalnya pada Lebaran tahun lalu, pembatasan tercatat selam 16 hari dan pada libur Nataru yang lalu selama 11 hari.

“Pemerintah seharusnya tidak terus mengorbankan logistik jalan raya saat mudik, melainkan mulai mengoptimalkan jaringan rel sepanjang 4.536,5 km di Pulau Jawa,” ujarnya, Minggu (25/1/2026).

Sesuai prinsip transportasi, Djoko memandang bahwa kereta api lebih kompetitif untuk jarak menengah (500–1.500 km) dan moda laut untuk jarak jauh.

Dengan mengalihkan beban logistik dari jalan raya ke rel dan laut, alhasil arus mudik akan lebih lancar tanpa harus melumpuhkan urat nadi ekonomi nasional.

Menurutnya, kebijakan pembatasan logistik tidak hanya memukul pengusaha truk yang harus tetap mencicil kendaraan, tetapi juga mematikan penghasilan para sopir.

Djoko mengungkapkan, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan melalui relaksasi angsuran bagi pengusaha dan pemberdayaan sopir truk sebagai relawan mudik.

“Dengan begitu, beban finansial pengusaha teringankan, dan para sopir tetap memiliki pemasukan di tengah masa pembatasan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pemberlakukan pembatasan angkutan barang periode Idulfitri/Lebaran 2026 akan serupa dengan Lebaran tahun lalu. Artinya, pembatasan secara penuh dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama.

“Kami sampaikan angkutan barang kurang lebih kita akan berlakukan sama seperti Lebaran tahun kemarin. Jadi kami akan batasi,” ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (20/1/2026).

Pada Nataru yang lalu, pengusaha pun mengeluhkan pembatasan angkutan yang terjadi cukup lama dan dikhawatirkan berdampak pada pasokan barang yang pada akhirnya mempengaruhi harga logistik dan harga yang konsumen bayar.

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan pembatasan barang.

Khusus untuk ekspor, Anne mengungkapkan bahwa jalur logistik sudah jelas menuju pelabuhan. Menurutnya, pembatasan dapat dilakukan hanya pada H-1 atau H+1 puncak mudik/arus balik Nataru.

“Jadi lebih baik di H-1 atau H-1 puncaknya, cukup. Harapannya yang ekspor, jangan terlalu dibatasin seperti itu,” tuturnya.