Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum memesan kapal yang direncanakan untuk proyek revitalisasi karena baru kembali dari Inggris mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut proses realisasi proyek tersebut juga panjang.

Pengakuan tersebut terdapat dalam video yang ia unggah di instagram pribadinya @swtrenggono dengan caption "Bocor tipis-tipis dulu", pada Kamis (12/2).

Dalam video tersebut, Trenggono mengatakan dana revitalisasi kapal dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum cair karena prosesnya panjang. Begitu juga dengan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri, yakni Inggris sedang dalam proses.

"Jadi kita harus melibatkan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), untuk dimasukkan dulu dalam Blue Book (daftar calon proyek). Lalu nanti dari Blue Book, lalu turun ke Green Book (daftar proyek yang sudah siap dibiayai). Dari Green Book kemudian daftar kelayakan dan seterusnya begitu ya, daftar isian proyeknya," ujar Trenggono.

Ia menjelaskan setelah dari Bappenas, proyek tersebut akan dilanjutkan ke Kemenkeu yang akan berbicara dengan pihak lender.

Trenggono mengakui baru kembali dari London, Inggris mendampingi Prabowo mengurusi persetujuan dengan pemerintah Inggris terkait proyek revitalisasi kapal.

"Kemarin kan baru pulang saya dari London mendampingi Bapak Presiden, seperti kayak agreement gitu ya dengan pemerintah Inggris melalui Perdana Menteri. Kan prosesnya begitu," ujar Trenggono.

"Perencanaan sudah sedang dalam proses juga. Jadi bukan berarti perencanaannya sudah jadi ya kayak gini gitu loh. Ini masih diproses apakah misalnya 30 GT (Gross Tonnage, ukuran kapal berdasarkan volume total ruang) berapa, 200 GT-nya berapa, 120 GT-nya berapa dan seterusnya gitu," imbuhnya.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, aksi sahut-sahutan Trenggono dan Purbaya sempat mencuri perhatian masyarakat. Keduanya meributkan pencairan dana pembangunan kapal.

Awalnya, pada acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (10/2), Purbaya mendapat jawaban dari pengusaha galangan yang hadir bahwa mereka belum mendapat pesanan kapal dari KKP.

"Berapa dari Anda yang sudah menerima order dari KKP? (Belum, jawab audiens). Kan Aneh, enggak masuk akal, uangnya gue keluarin. Ini mungkin kalian kurang aktif atau gimana nih? Kenapa KKP belum ada order ke sana?" kata Purbaya dalam acara tersebut.

Saat itu, Purbaya keheranan mengapa KKP belum memesan ke industri galangan kapal. Padahal, ia merasa Kemenkeu sudah mengalirkan anggaran untuk pengadaan kapal di KKP.

Purbaya menekankan subsidi akan diberikan jika memang diperlukan, selama tidak melakukan pembelian kapal dari luar negeri. Ia bahkan membuka peluang pemberian dukungan hingga subsidi apabila diperlukan.

"Asalkan dia (KKP) jangan beli kapal luar negeri lagi, kalau beli kapal luar negeri lagi, rugi saya," imbuhnya.

Merespons pernyataan Purbaya tersebut, Trenggono menyindir terkait sumber dana revitalisasi kapal di Tanah Air, lewat media sosial Instagram, Selasa (10/2).

Trenggono menyindir Menkeu untuk lebih memahami dan cerdas terkait dana pembangunan kapal saat ini berasal dari pinjaman luar negeri.

"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda faham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK (Inggris)," tulis Menteri KKP, Selasa (10/2).

Tak segan, Wahyu Trenggono juga menyindir Purbaya untuk menanyakan perihal pendanaan tersebut kepada anak buahnya di Kementerian.

"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, bener enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?" tambahnya.

Sindiran tersebut kemudian direspons oleh Menkeu dengan santai, Sampai saat ini, ia belum melihat adanya realisasi pemesanan kapal, meski program tersebut kerap dipromosikan.

"Ya saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada enggak yang diorder? Belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan, saya enggak tahu," ujar Purbaya, Rabu (11/2).

Meskipun begitu, Purbaya menegaskan akan melakukan pengecekan lagi ke anak buahnya. Pasalnya, ada kemungkinan data KKP lebih akurat.

Ia juga menyoroti sumber pendanaan program yang disebut Trenggono berasal dari pinjaman luar negeri. Purbaya menjelaskan skema pinjaman tetap harus melalui mekanisme di Kementerian Keuangan.

"Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah. Karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman, tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap aja," katanya.

Meski begitu, Trenggono kembali merespons tanggapan tersebut di Instagramnya dengan santai, Rabu (11/2). Isinya tidak memperpanjang perdebatan dan mengajak Purbaya untuk kembali bekerja.

Dalam unggahan tersebut terdapat dua gambar. Yang pertama, foto tangkapan layar pemberitaan yang memuat judul pengakuan Purbaya soal kemungkinan dirinya salah data terkait anggaran kapal. Yang kedua, foto keduanya duduk bersebelahan dalam suatu forum. Keduanya tersenyum lebar.

"That's all folks. Back to work ya," tutur Menteri KKP, Rabu (11/2).

Aksi sahut-sahutan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, sempat mencuri perhatian masyarakat. Keduanya meributkan pencairan dana pembangunan kapal.

Trenggono menyindir terkait sumber dana revitalisasi kapal di Tanah Air, lewat media sosial Instagram, Selasa (10/2).

Sindiran tersebut kemudian direspons oleh Menkeu dengan santai, sampai Trenggono kembali merespons tanggapan tersebut di Instagramnya dengan damai pula, Rabu (11/2).

CNNIndonesia.com telah merangkum duduk perkara ribut Menteri KKP dengan Menkeu tersebut:

Pemantik Postingan Trenggono

Pada acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (10/2), Purbaya mendapat jawaban dari pengusaha galangan yang hadir bahwa mereka belum mendapat pesanan kapal dari KKP.

"Berapa dari Anda yang sudah menerima order dari KKP? (Belum, jawab audiens). Kan Aneh, enggak masuk akal, uangnya gue keluarin. Ini mungkin kalian kurang aktif atau gimana nih? Kenapa KKP belum ada order ke sana?" kata Purbaya dalam acara tersebut.

Saat itu, Purbaya keheranan mengapa KKP belum memesan ke industri galangan kapal. Padahal, ia merasa Kemenkeu sudah mengalirkan anggaran untuk pengadaan kapal di KKP.

Purbaya mengungkapkan berdasarkan arahan Presiden, terdapat sekitar 2.491 kapal berusia lebih dari 25 tahun yang perlu segera diganti. Kemudian, presiden mempertanyakan berapa yang harus diganti oleh domestik?

"Kalau saya melihat kondisi galangan kapal domestik mungkin seperseratusnya, mungkin lebih sedikit lagi. Alasannya harganya mahal, bahan bakunya mahal, dipajakin, kan kalau gitu bisa datangi saya, kalau perlu saya subsidi," jelas Purbaya.

Purbaya menekankan subsidi akan diberikan jika memang diperlukan, selama tidak melakukan pembelian kapal dari luar negeri. Ia bahkan membuka peluang pemberian dukungan hingga subsidi apabila diperlukan.

"Asalkan dia (KKP) jangan beli kapal luar negeri lagi, kalau beli kapal luar negeri lagi, rugi saya," imbuhnya.

Sindiran di Sosmed

Akibat pernyataan Purbaya yang mengklaim pihaknya sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP, Trenggono langsung merespons di media sosial.

Trenggono menyindir Menkeu untuk lebih memahami dan cerdas terkait dana pembangunan kapal saat ini berasal dari pinjaman luar negeri.

"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda faham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK (Inggris)," tulis Menteri KKP, Selasa (10/2).

Tak segan, Wahyu Trenggono juga menyindir Purbaya untuk menanyakan perihal pendanaan tersebut kepada anak buahnya di Kementerian.

"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, bener enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?" tambahnya.

Penjelasan Purbaya

Purbaya pun merespons sindiran Trenggono. Sampai saat ini, ia belum melihat adanya realisasi pemesanan kapal, meski program tersebut kerap dipromosikan.

"Ya saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada enggak yang diorder? Belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan, saya enggak tahu," ujar Purbaya, Rabu (11/2).

Meskipun begitu, Purbaya menegaskan akan melakukan pengecekan lagi ke anak buahnya. Pasalnya, ada kemungkinan data KKP lebih akurat.

Ia juga menyoroti sumber pendanaan program yang disebut Trenggono berasal dari pinjaman luar negeri. Purbaya menjelaskan skema pinjaman tetap harus melalui mekanisme di Kementerian Keuangan.

"Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah. Karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman, tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap aja," katanya.

Tak lama pernyataan tersebut keluar, Trenggono kembali merespons di akun Instagramnya. Isinya tidak memperpanjang perdebatan dan mengajak Purbaya untuk kembali bekerja.

Dalam unggahan tersebut terdapat dua gambar. Yang pertama, foto tangkapan layar pemberitaan yang memuat judul pengakuan Purbaya soal kemungkinan dirinya salah data terkait anggaran kapal. Yang kedua, foto keduanya duduk bersebelahan dalam suatu forum. Keduanya tersenyum lebar.

"That's all folks. Back to work ya," tutur Menteri KKP, Rabu (11/2).

[Gambas:Instagram]

Dana Pinjaman dari Inggris

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Inggris mendukung rencana Indonesia membangun 1.500 kapal ikan. Pemerintah kini tengah merencanakan investasi besar pada sektor maritim Indonesia.

Prabowo menyampaikan itu usai bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London, Inggris, Selasa (20/1) waktu setempat.

"Mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan karena kita mau besar-besaran investasi itu," kata Prabowo di London, Inggris.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengunggah foto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai sahut-sahutan terkait anggaran pembangunan kapal di Tanah Air.

Trenggono memamerkan foto bareng Purbaya itu di akun Instagram miliknya @swtrenggono.

Dalam unggahan tersebut terdapat dua gambar. Yang pertama foto tangkapan layar pemberitaan yang memuat judul pengakuan Purbaya soal kemungkinan dirinya salah data terkait anggaran kapal.

Lalu, foto kedua memotret kebersamaan Trenggono yang mengenakan batik berwarna coklat, duduk bersebelahan dengan Purbaya yang mengenakan setelan jas berwarna hitam dan dasi biru dalam sebuah acara. Mereka tampak duduk bersebelahan sambil tertawa.

"That's all Folks. Back to work ya," tulis Trenggono, Rabu sore (11/2).

Sebelumnya, Trenggono menyindir pernyataan Purbaya terkait sumber dana pembangunan kapal di Tanah Air. Ia meminta Menkeu untuk lebih memahami dan cerdas terkait sumber dana tersebut, yang berasal dari pinjaman luar negeri.

[Gambas:Instagram]

"Yang terhormat Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK (Inggris)," tulis Menteri KKP dalam unggahan di Instragram pribadinya, Selasa (10/2).

Tak segan, Trenggono juga menyindir Purbaya untuk menanyakan ke anak buahnya di Kemenkeu apakah anggaran yang berasal dari utang luar negeri itu sudah cair.

"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, bener enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?" tambahnya.

Unggahan tersebut merujuk pada pernyataan Purbaya dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (10/2). Purbaya mendapat jawaban dari pengusaha galangan yang hadir bahwa mereka belum mendapat pesanan pengadaan kapal dari KKP.

"Berapa dari Anda yang sudah menerima order dari KKP? (Belum, jawab audiens). Kan Aneh, enggak masuk akal, uangnya gue keluarin. Ini mungkin kalian kurang aktif atau gimana nih? Kenapa KKP belum ada order (kapal) ke sana?" kata Purbaya dalam acara tersebut.

Saat itu, Purbaya menekankan pentingnya memperkuat industri galangan kapal nasional. Tujuannya, untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sejalan dengan kebutuhan peremajaan armada kapal nasional yang terus meningkat.

Kemudian, Purbayabalik merespons sindiran Trenggono. Ia mengaku sampai saat ini belum melihat adanya realisasi pemesanan kapal di galangan meski program tersebut kerap dipromosikan.

"Ya saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke (perusahan) galangan, ada enggak yang diorder, belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan, saya enggak tahu," ujar Purbaya saat ditemui di DPR RI, Rabu (11/2).

Kendati demikian, Purbaya menegaskan akan melakukan pengecekan lagi ke anak buahnya. Pasalnya, ada kemungkinan data KKP lebih akurat.

Ia juga menyinggung soal sumber pendanaan program yang meskipun berasal dari utang, tetapi skema pinjaman tetap harus melalui mekanisme di Kementerian Keuangan.

"Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah. Karena sebagian, katanya, uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap aja," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).

Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, menanggapi komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait sumber pendanaan proyek tersebut.

“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Trenggono, dikutip di Jakarta, Selasa.

Unggahan Trenggono itu merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya dalam diskusi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Selasa.

Purbaya menekankan pentingnya penguatan industri perkapalan nasional. Ia juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia mumpuni, tetapi industri galangan kapal belum berkembang optimal akibat minimnya kesempatan dan kebijakan yang kurang berpihak pada produksi dalam negeri.

Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah kebijakan impor kapal bekas yang menggerus permintaan terhadap kapal buatan lokal.

Ia juga menyoroti rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah untuk mendukung galangan domestik, termasuk dalam program peremajaan kapal.

“Ke depan, kalau mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden bilang ada 2.491 kapal berusia lebih dari 25 tahun, itu pasti akan diganti,” ucapnya dikutip dari siaran pers Kemenkeu.

Purbaya menambahkan bahwa anggaran pengadaan kapal sebenarnya sudah disiapkan, namun belum memberi dampak signifikan bagi industri dalam negeri.

"Kita punya kemampuan, tapi underutilized karena tidak diberi kesempatan. Saya mau dorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarkan,” kata dia.

Rencana besar pembangunan kapal di Indonesia sebelumnya telah mendapat dukungan penuh dari Inggris.

Dalam kunjungan kenegaraan ke London pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Inggris mendukung program pembangunan 1.500 kapal tangkap ikan melalui kerja sama maritim kedua negara.

Dukungan tersebut ditegaskan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dalam pertemuan bilateral di 10 Downing Street.

“Mereka akan dukung rencana kita membangun 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu,” ujar Presiden.

Kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan investasi di bidang maritim dengan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Indonesia dan Inggris menyepakati pembangunan 1.582 kapal yang akan diproduksi dalam negeri, yang diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kerja sama Indonesia dan Inggris di sektor maritim, khususnya pembangunan kapal tangkap ikan dan pengembangan kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia, diharapkan mampu tingkatkan kesejahteraan nelayan.

Menurut Prasetyo, kerja sama tersebut sebenarnya telah diperbincangkan sejak lama antara Pemerintah Indonesia dan Inggris, sebelum Presiden Prabowo Subianto bertemu Pangeran Charles di Inggris, Rabu (21/1).

"Jadi, kita ingin betul-betul meningkatkan potensi laut kita, yang itu tentu saja nanti kita berharap akan meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan kerja sama ini sejalan dengan karakter Indonesia sebagai negara maritim, yang sekitar tiga perempat wilayahnya merupakan lautan.

Pemerintah ingin mengoptimalkan potensi kelautan nasional guna meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis protein ikan.

"Kita ingin mengejar peningkatan produksi protein kita yang berbasis ikan dari laut kita. Karena asupan protein kita dari sisi ikan itu masih cukup rendah. Jadi, ini adalah sebuah kerja sama yang betul-betul sangat strategis begitu," terangnya.

Selain pembangunan kapal tangkap ikan, kerja sama ini juga mencakup dukungan terhadap program pengembangan kampung nelayan di Indonesia.

Saat ini, pemerintah sedang membangun sekitar 100 kampung nelayan di berbagai daerah yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Dalam program tersebut, kampung nelayan akan dimodernisasi secara terpadu, mulai dari pembangunan dermaga, penyediaan fasilitas penyimpanan ikan atau cold storage, hingga kapal dengan tonase yang lebih besar.

Kemudian di tempat itu juga ada kapal yang memang bagian dari program kampung nelayan ini yang harapannya itu bisa mengambil atau kapal menghasilkan tonase yang lebih besar.

"Termasuk SPBU-SPBU-nya yang berada dalam satu kawasan itu. Jadi, kita berharap dengan ini pendapatan para nelayan kita meningkat, hasil tangkapan juga meningkat," ujar Prasetyo.

Prasetyo berharap integrasi antara kerja sama pembangunan kapal dengan Inggris dan pengembangan kampung nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan, pendapatan nelayan, serta mendukung pemenuhan kebutuhan nelayan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan ke Inggris sejak Senin (19/1/2026) hingga Rabu (21/1/2026). Hasil dari kunjungan itu, terdapat kesepakatan investasi hingga kerja sama maritim.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pada 21 Januari 2026 Presiden Prabowo telah selesai melaksanakan kegiatan di Inggris. Telah digelar sejumlah pertemuan, seperti dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer hingga 24 profesor dari 24 universitas top di Inggris Raya.

“Intinya ini Bapak Presiden kalau ke luar negeri itu beliau ingin ada yang didapatkan, ada produknya, ada hasilnya, ada dampak positifnya untuk Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangannya pada Rabu (21/1/2026).

Adapun, terdapat deretan hasil yang telah diraup Indonesia dari kunjungan Prabowo ke Inggris. Dalam pertemuan dengan Starmer, terdapat tiga hasil yang didapat, di antaranya adalah komitmen investasi sebesar 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp90 triliun, kerja sama maritim, dan kerja sama dalam pembangunan 1.582 kapal.

“Jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan dan Perikanan [Sakti Wahyu Trenggono] akan memperkerjakan sekitar 600.000 orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia,” tutur Teddy.

Secara rinci, ribuan kapal itu akan mempekerjakan 30.000 untuk awak kapal. Kemudian 400.000 untuk produksi. Lalu, 170.000 merupakan multiplier efect di luar dari yang berkaitan langsung.

Selain bertemu Starmer, Prabowo bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas terkemuka di Inggris Raya, seperti dari King's College London, Oxford University, Imperial College London, hingga Edinburgh University.

Selain itu, Prabowo bertemu dengan Menteri Pendidikan Inggris hingga Russell Group. Ragam hasil yang diraup antara lain kerja sama pendidikan.

Presiden Prabowo ingin membuat 10 kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran. Kemudian di bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

Pertukaran dosen yang nantinya akan ada profesor dari Inggris yang mengajar di universitas di Indonesia. Prabowo berharap ranking universitas di Indonesia bisa naik di level dunia.

Di sisi lain, Prabowo bertemu dengan Raja Charles III. Dalam pertemuan itu, terdapat kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan pemulihan di 57 taman nasional di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 kapal ikan di Kampung Nelayan Merah Putih berkapasitas 30 gross ton sebagai bagian dari strategi penguatan sektor perikanan nasional.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, mengatakan 1.000 kapal ini membutuhkan sekitar 10.900 tenaga kerja.

Perinciannya, mulai dari nahkoda, perwira, hingga anak buah kapal (ABK) yang direkrut dari lokasi-lokasi spesifik program digulirkan, bukan dari luar daerah.

“Kami juga sedang menyiapkan dalam rangka untuk mengisi tenaga kerja kapal ikan, di mana KKP akan membangun sekitar 1.000 kapal ikan dengan kapasitas 30 gross ton,” kata Nyoman dalam konferensi pers di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Adapun, rencana aksi pemenuhan kebutuhan awak kapal melaluijob fair, seleksi/asessment, pembinaan kompetensi (pelatihan dan magang), dan penempatan. Rencananya, program ini akan dilaksanakan pada 2026 mendatang.

Menurut Nyoman, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran penyuluh, mulai dari membimbing masyarakat, memantau pelaksanaan, hingga memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Selain pembangunan kapal, BPPSDM KP juga mengembangkan pelatihan budidaya tematik sistem bioflok. Pada awal Desember, terdapat 300 peserta yang terdiri dari pengurus koperasi dan penyuluh mengikuti pelatihan yang mencakup instalasi hingga pemasaran produk budidaya.

Program ini direncanakan berkembang menjadi 400 titik pada tahun depan. “Jadi kami melakukan pelatihan kepada 2 pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai lokasi di-installment budidaya bioflok tersebut, ditambah 1 orang penyuluh,” imbuhnya.

Dia menambahkan, KKP juga menyiapkan tenaga kerja untuk operasional 2.000 hektare Tambak Waingapu di Sumba Timur dengan membidik 5.680 orang lokal, terutama lulusan SMA, yang akan mengikuti pendidikan khusus dengan durasi bervariasi. Langkah ini dilakukan agar mereka siap menjadi tenaga kerja on-farm di tambak udang.

Nyoman menilai pendidikan khusus ini penting untuk memastikan SDM lokal mampu mengelola tambak secara profesional dan mendukung produktivitas yang optimal.

Dengan strategi ini, sambung dia, KKP tidak hanya membangun infrastruktur perikanan, melainkan juga memastikan kesiapan sumber daya manusia lokal untuk mendukung keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana mencari sumber pendanaan baru untuk menambah armada kapal pengawas kelautan agar jumlahnya mencapai kondisi ideal sebanyak 70 unit. Langkah ini dilakukan karena hingga saat ini Indonesia baru memiliki 34 kapal pengawas aktif dengan rata-rata usia di atas 15 tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, jumlah tersebut masih jauh dari ideal untuk mengawasi luasnya wilayah laut Indonesia yang terbagi dalam enam zona penangkapan ikan.

"Kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini masih terbatas hanya 34 unit, yang usia rata-rata juga sudah lebih dari 15 tahun, tapi masih beroperasi dengan baik. Idealnya sebetulnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh luasan wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan," kata Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Trenggono menjelaskan, keterbatasan armada pengawasan berdampak pada lemahnya pengendalian praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, baik yang dilakukan kapal asing maupun pelaku dari dalam negeri.

"Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU Fishing yang dari luar, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan-penangkapan yang sifatnya juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau illegal unreported, unregulated (IUU) fishing," jelasnya.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan, KKP saat ini sedang menjalankan proyek pembangunan 10 unit kapal pengawas melalui skema pinjaman dari Pemerintah Spanyol. Dari total itu, empat kapal dibangun di Spanyol, sedangkan enam kapal lainnya dibuat di dalam negeri, dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar 3 tahun.

"Ini sudah diinisiasi sejak sebelum saya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi kami lanjutkan, kita mendapatkan pinjaman dari pemerintah Spanyol untuk pembangunan kapal, di mana totalnya ada sekitar 10 unit kapal, empat kapal dibangun di Spanyol, lalu kemudian enam kapal dibangun di dalam negeri. Dan periodenya atau jangka waktu pembuatannya kira-kira sekitar tiga tahun," ungkap dia.

Meski tambahan kapal tersebut diyakini akan memperkuat sistem pengawasan, Trenggono menegaskan jumlahnya belum cukup untuk menutupi kebutuhan ideal. Karena itu, pemerintah akan mencari kembali pinjaman lunak lainnya, atau menggunakan dana mandiri untuk memenuhi target 70 kapal pengawas.

"Apakah dengan 10 kapal (dari pinjaman Pemerintah Spanyol) ini kemudian seluruh sistem pengawasan kita sudah baik? Belum, tetapi ini akan melengkapi," ujarnya.

"Kalau bisa bangun sendiri, dari dana sendiri. Tapi kalau nggak ada, nanti kita cari lagi pinjaman lunaknya," tambah Trenggono.

Selain penambahan armada, KKP juga menyiapkan sistem pengawasan digital dengan pemasangan broadband dan Vessel Monitoring System (VMS) di seluruh kapal penangkap ikan. Sistem ini akan memungkinkan pemerintah memantau aktivitas penangkapan secara real-time di seluruh perairan Indonesia.

"Berikutnya kami mengusulkan pemasangan seluruh broadband, tentu, yang seluruh kapal yang mau melaut, yang menangkap ikan harus dipasang dengan VMS broadband yang bisa berkomunikasi dengan kita, sehingga kita bisa memonitor apakah yang bersama kita itu menangkap dengan benar atau menangkap dengan tidak benar, dan seterusnya," pungkasnya.

Foto: Rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)