Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memulai layanan ekspor secara langsung melalui Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, sebagai langkah strategis memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan memperkuat daya saing produk daerah di pasar global.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Terminal Kijing, Senin, mengatakan ekspor perdana yang ditandai dengan pelepasan peti kemas itu menjadi momentum sekaligus tonggak baru pengembangan sektor logistik dan perdagangan internasional Kalimantan Barat.

Nilai ekspor perdana melalui Terminal Kijing mencapai 1,206 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp21,49 miliar, dan melibatkan sejumlah perusahaan dengan berbagai komoditas unggulan di provinsi tersebut.

PT Indonesia Chemical Alumina mengekspor 150 kontainer berisi alumina ke Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Sedangkan PT Borneo Alumina Indonesia mengirimkan 12 kontainer alumina hydroxide dan PT Unicoc Industries Indonesia mengekspor dua kontainer desiccated coconut ke Pasir Gudang, Malaysia.

Untuk PT Ferrindo mengekspor 10 kontainer kelapa bulat menuju Yangpu, China.

Untuk mendukung distribusi internasional, ia mengatakan Terminal Kijing menerapkan dua skema pelayaran, yakni direct call menuju Pasir Gudang, Malaysia. Serta transshipment melalui Pasir Gudang sebelum diteruskan ke Yangpu, China, dan sejumlah negara tujuan lainnya di kawasan Asia.

Ria Norsan menambahkan keberhasilan ekspor perdana melalui Terminal Kijing melengkapi penguatan konektivitas internasional Kalimantan Barat setelah sebelumnya di hari yang sama diresmikan penerbangan langsung Scoot rute Singapura-Pontianak-Singapura.

Menurut dia, kombinasi konektivitas laut dan udara tersebut akan membuka akses yang lebih luas bagi komoditas unggulan Kalimantan Barat, seperti CPO beserta turunannya, karet, kelapa, kakao, hasil perikanan, produk kehutanan, alumina, hingga produk UMKM untuk menembus pasar global.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, operator pelayaran, hingga pelaku usaha untuk terus memperkuat sinergi agar Terminal Kijing berkembang menjadi hub logistik internasional yang efisien, aman, dan berdaya saing.

Serta mampu memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai gerbang perdagangan internasional di wilayah barat Indonesia, ujar dia.

Ria Norsan mengatakan selama ini sebagian besar komoditas ekspor Kalimantan Barat masih harus dikirim melalui pelabuhan di luar provinsi sehingga menyebabkan biaya logistik lebih tinggi dan waktu pengiriman menjadi lebih lama.

"Dengan beroperasinya Terminal Kijing sebagai pintu ekspor langsung, rantai logistik menjadi lebih singkat, biaya distribusi lebih efisien, dan daya saing produk daerah semakin meningkat," katanya.

Menurut dia, operasional Terminal Kijing akan memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya investasi, bertambahnya lapangan kerja, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Terminal Kijing harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Ketika biaya logistik semakin rendah, investasi akan tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Chief Executive Officer PT Pulau Laut Line Welter Ong mengatakan perusahaan pelayarannya memilih membuka layanan di Terminal Kijing karena pelabuhan tersebut memiliki fasilitas modern yang mampu melayani kapal berukuran besar untuk pelayaran internasional.

"Terminal Kijing dibangun untuk kapal yang lebih besar dan pelayaran internasional. Kami fokus pada kargo internasional dan layanan feeder," katanya.

Ia mengaku optimistis kehadiran layanan tersebut akan menarik lebih banyak perusahaan pelayaran internasional untuk beroperasi di Kalimantan Barat sehingga memperkuat posisi Terminal Kijing sebagai pusat logistik baru di kawasan barat Indonesia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengingatkan agar keberadaan Pelabuhan Patimban yang bertaraf internasional tidak menggerus aktivitas ekonomi dan logistik di Pelabuhan Cirebon. Menurut dia, kedua pelabuhan tersebut harus saling melengkapi dan terintegrasi sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional.

“Jangan sampai ada pelabuhan yang mati karena hadirnya pelabuhan baru. Semua fasilitas yang sudah dibangun negara harus tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi,” kata Roberth dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Ia menilai Pelabuhan Cirebon masih memiliki posisi strategis dalam mendukung distribusi logistik nasional. Aktivitas bongkar muat yang masih tinggi menunjukkan pelabuhan tersebut tetap menjadi salah satu simpul penting perdagangan dan distribusi barang di wilayah Pantai Utara Jawa.

Menurut Roberth, setiap hari terdapat sekitar tujuh kapal tongkang yang bersandar di Pelabuhan Cirebon. Kondisi itu menjadi indikator pergerakan logistik di pelabuhan tersebut masih berjalan aktif dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Selain melayani distribusi berbagai komoditas, Pelabuhan Cirebon dalam beberapa bulan terakhir juga berperan sebagai jalur pengiriman beras ke berbagai wilayah luar pulau. Pengiriman dilakukan setelah daerah Cirebon dan sekitarnya mengalami surplus produksi beras yang kemudian didistribusikan melalui skema logistik yang dikelola Bulog.

“Ini menunjukkan pelabuhan ini masih sangat hidup. Aktivitas ekonomi masih berjalan dan harus terus diperkuat,” ujar politikus Partai Nasdem tersebut.

Roberth mengatakan potensi Pelabuhan Cirebon masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan perdagangan komoditas antarpulau. Dalam pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan daerah, muncul peluang kerja sama distribusi komoditas antara Cirebon dan Natuna yang dinilai dapat membuka pasar baru bagi pelaku usaha.

Menurut dia, peluang tersebut perlu ditindaklanjuti karena dapat memperluas jaringan perdagangan domestik sekaligus meningkatkan volume muatan yang melalui Pelabuhan Cirebon.

Di sisi lain, ia meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai operator pelabuhan untuk mengatur integrasi layanan logistik antara Pelabuhan Cirebon dan Pelabuhan Patimban. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi persaingan yang justru melemahkan salah satu pelabuhan.

Roberth menilai setiap pelabuhan dapat memiliki fungsi yang berbeda sesuai karakteristik dan keunggulannya masing-masing. Pelabuhan Patimban dapat diarahkan untuk melayani kebutuhan ekspor-impor dan logistik internasional, sementara Pelabuhan Cirebon tetap diperkuat sebagai pusat distribusi komoditas domestik dan perdagangan antarpulau.

“Kami ingin Pelindo menjaga konektivitas antar-pelabuhan agar pembagian pengelolaan angkutan bisa berjalan bersama-sama. Pelabuhan Cirebon harus tetap dipertahankan dan eksistensinya tetap hadir karena memiliki peran penting bagi perekonomian daerah maupun nasional,” kata Roberth.

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam membuka peluang kolaborasi investasi dengan Bakrie Group yang menunjukkan minat untuk mengembangkan usaha di Batam, khususnya pada sektor energi yang menjadi salah satu fokus pengembangan ekonomi nasional.

Direktur Promosi dan Fasilitasi Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar, menyambut positif ketertarikan kelompok usaha tersebut dan berharap penjajakan yang dilakukan dapat menjadi langkah awal menghadirkan investasi yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami sangat senang melihat ketertarikan Bakrie Group terhadap perkembangan Batam hari ini. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk bisa berkolaborasi dalam menghadirkan investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi Batam,” kata Dendi, beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, BP Batam memaparkan sejumlah keunggulan kompetitif Batam sebagai salah satu kawasan investasi unggulan di Indonesia. Selain berada di jalur perdagangan internasional, Batam dinilai memiliki dukungan infrastruktur industri yang terus berkembang, konektivitas pelabuhan internasional, serta ekosistem investasi yang semakin matang.

Dendi juga menyoroti peluang pengembangan sektor energi baru dan terbarukan (EBT) yang saat ini menjadi salah satu sektor strategis dalam agenda pembangunan ekonomi nasional.

Menurut dia, kondisi investasi di Batam saat ini menunjukkan tren yang sehat dengan pertumbuhan yang berjalan beriringan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Bahkan, PMDN disebut mulai memainkan peran yang semakin besar sebagai penggerak ekonomi daerah.

“Bakrie Group berminat pada rencana investasi di sektor energi. Dan pertemuan kali ini menjadi bagian penting untuk memperkenalkan potensi strategis Batam di sektor tersebut kepada mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk, Anindra Ardiansyah Bakrie, mengatakan pihaknya melihat Batam sebagai kawasan yang memiliki peluang pengembangan bisnis yang menarik.

Selain sektor energi, Bakrie Group juga menaruh perhatian terhadap keberadaan tiga pelabuhan internasional di Batam yang dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendukung ekspansi usaha.

“Bakrie Group memiliki ketertarikan untuk menjajaki peluang investasi di Batam, khususnya pada sektor energi. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang baik dengan BP Batam dapat membuka ruang kolaborasi yang mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Batam maupun nasional,” ujar Ardi.

Bisnis.com, BATU BARA - Upaya menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai simpul logistik internasional di pesisir timur Sumatera mulai menunjukkan perkembangan baru. PT Prima Multi Terminal (PMT) untuk pertama kalinya melayani pelayaran internasional langsung milik perusahaan pelayaran global asal Perancis, CMA CGM melalui anak perusahaannya CNC, yaitu dengan layanan BBX3 CNC yang menghubungkan Kuala Tanjung dengan sejumlah pelabuhan utama di Asia Tenggara dan China Selatan.

Kapal MV CMA CGM FUJI sandar di dermaga Kuala Tanjung pada Senin (11/5/2026). Kapal sepanjang 185 meter dengan kapasitas 25.283 gross ton itu mengangkut sekitar 250 TEUs peti kemas pada pelayaran perdananya dari Kuala Tanjung.

Layanan tersebut melayani rute Kuala Tanjung–Singapura–Port Klang–Da Nang–Nghi Son–Haiphong–Nansha–Shekou–Chittagong sebelum kembali ke Kuala Tanjung. Kehadiran jalur pelayaran langsung ini dinilai membuka alternatif distribusi logistik baru bagi kawasan industri dan eksportir di Sumatera Utara yang selama ini masih bergantung pada pelabuhan transshipment di luar wilayah.

Direktur Operasi dan Teknik PT PMT Wahyudi mengatakan, masuknya layanan BBX3 CNC menjadi momentum penting bagi pengembangan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional di Selat Malaka.

“Kedatangan CMA CGM FUJI bukan sekadar kunjungan kapal perdana, tetapi menjadi indikator bahwa Kuala Tanjung mulai diperhitungkan dalam jaringan pelayaran global. Selama ini, banyak arus barang dari Sumatera Utara harus melalui pelabuhan lain terlebih dahulu sebelum masuk ke jaringan internasional. Dengan direct call ini, rantai distribusi menjadi lebih singkat, waktu pengiriman lebih efisien, dan biaya logistik berpotensi ditekan,” ujar Wahyudi di sela penyambutan kapal.

Menurut dia, PMT saat ini terus memperkuat kesiapan operasional untuk mendukung peningkatan arus peti kemas internasional, mulai dari efisiensi waktu sandar kapal (port stay), dan waktu barang di Pelabuhan (cargo stay), serta percepatan dwelling time.

“Kami ingin memastikan Kuala Tanjung mampu memberikan standar pelayanan yang kompetitif dibanding pelabuhan internasional lain di kawasan Asia Tenggara. Ke depan, kami menargetkan lebih banyak kapal dengan kapasitas besar melakukan direct call ke Kuala Tanjung. Ini penting untuk memperkuat posisi Sumatera Utara dalam rantai pasok global,” katanya.

Ia menambahkan, keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Potensi tersebut, menurut Wahyudi, harus dioptimalkan agar kawasan industri di hinterland Sumatera Utara memperoleh akses logistik yang lebih efisien menuju pasar ekspor.

President Director CMA CGM Indonesia Ikram Ghazali mengatakan, layanan BBX3 akan beroperasi secara dua mingguan (bi-weekly) dan difokuskan untuk memperkuat konektivitas perdagangan dari Sumatera Utara menuju Singapura, Malaysia, Vietnam, dan China Selatan.

“Kami bangga menjadi lini pelayaran pertama yang menawarkan direct call yang menghubungkan Kuala Tanjung dengan pasar strategis di Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok Selatan melalui layanan BBX3 kami. Pencapaian ini mencerminkan komitmen jangka panjang kami dalam memperkuat rantai pasok yang efisien dan tangguh, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui jaringan maritim yang lebih terkoneksi di Indonesia.” kata Ikram.

Menurut dia, layanan tersebut juga membuka akses yang lebih luas bagi kawasan industri di sekitar Kuala Tanjung, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, untuk terhubung langsung dengan jaringan logistik global CMA CGM tanpa ketergantungan penuh pada pelabuhan penghubung utama.

Kehadiran direct call internasional itu dinilai penting di tengah upaya pemerintah menekan biaya logistik nasional yang masih relatif tinggi dibanding sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Berdasarkan berbagai kajian industri logistik nasional, konektivitas pelabuhan dan efisiensi rantai distribusi menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

Acara penyambutan pelayaran perdana CMA CGM FUJI turut dihadiri perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kuala Tanjung, Bea Cukai Kuala Tanjung, Pelindo Group, asosiasi pelayaran, serta sejumlah pemilik barang dan pelaku industri di kawasan hinterland Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei.

Bagi PMT, masuknya CMA CGM menjadi sinyal awal bahwa Kuala Tanjung mulai bergerak menuju fase baru sebagai gerbang logistik internasional di bagian barat Indonesia. Pelabuhan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi titik bongkar muat domestik, tetapi juga berkembang sebagai pusat distribusi ekspor-impor yang terintegrasi dengan jaringan perdagangan global.

Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka kembali keran investasi untuk pembangunan Pelabuhan Internasional terintegrasi (Global Hub Kayangan) di Kabupaten Lombok Utara dan kereta gantung ke Gunung Rinjani yang sudah terhenti dan ditinggal investor.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Irnadi Kusuma menjelaskan pemerintah masih membuka peluang untuk pembangunan Global Hub dan kereta gantung Rinjani karena potensinya yang cukup besar jika terealisasi.

Menurut Irnadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara masih berharap agar pembangunan Global Hub terealisasi karena akan membuka lapangan kerja dan menjadi jalur perdagangan baru di kawasan.

Global Hub Bandar Kayangan dapat menarik ceruk jalur laut kapal-kapal pada ALKI III di Pulau Sulawesi yang melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, dan Samudra Hindia.

Menurutnya pembangunan Global Hub semata-mata membangun dermaga atau pelabuhan, melainkan membangun kota baru, sebuah kota cerdas atau smart city.

Pemerintah NTB mendorong pembangunan kota baru yang lengkap dengan infrastruktur dasar, sumber energi yang memadai, transportasi, dan pariwisata.

"Pemkab masih berharap terealisasi sehingga kami kembali menawarkan ke investor. Kami optimistis ada investor yang berminat," kata Irnadi kepada media, Rabu (1/4/2026).

Global Hub sudah lama ditawarkan oleh pemerintah, menurut Irnadi beberapa investor sudah menjajaki, akan tetapi karena sejumlah kendala investor memutuskan mundur, seperti kendala di pengurusan izin lingkungan dan izin lainnya yang prosesnya cukup panjang.

Kemudian proyek kereta gantung Rinjani sebenarnya sudah melakukan groundbreaking pada 2022 oleh investor China.

Akan tetapi karena adanya protes dari sebagian masyarakat yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dari pembangunan tersebut, pembangunan tersebut hingga saat ini tidak dilanjutkan oleh investor.

Selain itu, izin yang belum lengkap juga menjadi kendala proyek senilai Rp6,7 triliun tersebut. Pihak investor belum mengurus izin di Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/BKPM sehingga belum mendapatkan izin resmi.

Irnadi menegaskan jika memang investor serius, Pemprov NTB dan Pemda akan membantu setiap tahapan perizinan.

"Kami bantu fasilitasi, karena memang izin investasi tidak cukup hanya mengurus satu izin," kata Irnadi Kusuma.

Jembrana, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, melalui PDAM Tirta Amertha Jati, menggandeng pihak swasta yakni PT Tigalapan Adam Internasional untuk menyuplai kebutuhan air bersih pelabuhan perikanan internasional yang masuk proyek strategis nasional (PSN).

"Kita harus mempersiapkan kebutuhan di pelabuhan perikanan internasional yang masuk PSN. Air bersih merupakan kebutuhan utama," kata Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, dalam keterangannya yang diterima di Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis.

Dia mengatakan dengan peningkatan menjadi bertaraf internasional, pelabuhan ikan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara itu akan memberi dampak ekonomi yang signifikan.

Dengan demikian, kata dia, harus dipersiapkan infrastruktur termasuk air bersih untuk menunjang aktivitas pelabuhan di zona inti maupun penyangga.

"Jaringan air bersih ini akan memenuhi kebutuhan kapal dan nelayan, pengolahan hasil perikanan dan lain-lain," katanya.

Menurut dia, pembangunan pelabuhan ikan bertaraf internasional di Jembrana tidak hanya strategis secara nasional, tapi juga bermanfaat besar bagi daerah tersebut.

Untuk kerja sama sistem penyediaan air minum (SPAM) ini, pihaknya akan mengawal agar selesai tepat waktu seperti yang direncanakan.

"Dengan sinergi lintas sektor ini, kami optimis pelabuhan perikanan akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan di Jembrana," katanya.

Selain dengan pihak swasta, Pemkab Jembrana juga melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Bali terkait pembangunan jaringan SPAM di wilayah lain.

Kembang mengatakan SPAM kerja sama dengan BPBPK di Tibu Tanggang ini akan mensuplai air bersih untuk masyarakat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo dan sekitarnya.

Pewarta: Rolandus Nampu/Gembong Ismadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh diposisikan sebagai salah satu destinasi utama penanaman modal asing atau foreign direct investment (FDI) di Indonesia, dengan fokus pengembangan pada pelabuhan hub logistik internasional, industri energi, dan manufaktur modern yang terintegrasi dengan rantai pasok global.
Chairman Panbil Group Johannes Kennedy mengatakan, kesiapan kawasan menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan investasi di jalur Selat Malaka yang semakin kompetitif.

“Kami mengembangkan KEK Tanjung Sauh dengan orientasi jangka panjang. Kawasan ini dirancang terintegrasi, mulai dari pelabuhan internasional, industri energi, hingga manufaktur modern. Dengan kepastian regulasi dan dukungan kebijakan yang konsisten, KEK Tanjung Sauh akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepulauan Riau,” ujarnya belum lama ini.
Menurut Johannes, keunggulan KEK Tanjung Sauh tidak hanya terletak pada posisi geografis yang strategis, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dasar serta tata kelola kawasan yang mengedepankan kepastian bagi investor.

Dia menambahkan, sinergi antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menjadi prasyarat utama untuk menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dalam skala besar.

“Kehadiran negara dalam mengawal kawasan strategis seperti KEK Tanjung Sauh memberikan sinyal kuat bagi investor global bahwa Indonesia serius menciptakan iklim investasi yang aman dan berkelanjutan,” kata Johannes.
Dari perspektif pasar modal, Johannes menyebut pengembangan KEK Tanjung Sauh membuka ruang bagi pembiayaan jangka panjang, baik melalui skema investasi langsung, kerja sama strategis, maupun potensi pendalaman pasar keuangan domestik.

“Investor global kini tidak hanya melihat insentif fiskal, tetapi juga stabilitas kebijakan, keamanan kawasan, dan keberlanjutan proyek. Dukungan negara terhadap kawasan strategis seperti KEK Tanjung Sauh menjadi faktor penting dalam keputusan investasi,” katanya.
Sinyal kebijakan tersebut diperkuat melalui kunjungan kerja strategis Dewan Pertahanan Nasional (DPN) ke Provinsi Kepulauan Riau pada 21–23 Januari 2026. Kunjungan ini dipandang sebagai penegasan komitmen pemerintah dalam mengawal kawasan-kawasan strategis yang berkontribusi langsung terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

DPN yang diketuai Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan jajaran deputinya untuk melakukan peninjauan lapangan, dipimpin oleh Deputi Bidang Geostrategi DPN Mayjen TNI Ari Yulianto dan Deputi Bidang Geoekonomi DPN Yayat Ruyat. KEK Tanjung Sauh menjadi salah satu lokasi utama yang ditinjau.

DPN menilai pengembangan KEK di wilayah perbatasan seperti Batam memiliki nilai strategis ganda, yakni sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumen penguatan ketahanan ekonomi nasional. Pengamanan aset industri dan kepastian aktivitas logistik internasional dipandang krusial dalam menjaga kepercayaan investor asing.

Selain KEK Tanjung Sauh, rombongan DPN juga meninjau PT Batam Alumina Indonesia serta melakukan pertemuan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur, reformasi perizinan, dan dukungan kebijakan investasi.

Batam dan Kepulauan Riau dinilai memiliki peluang besar untuk memperluas perannya sebagai hub logistik regional yang terhubung langsung dengan Singapura, Malaysia, dan pasar Asia Pasifik. Dengan status KEK yang menawarkan insentif fiskal dan nonfiskal, kawasan ini berpotensi menarik arus FDI baru di tengah meningkatnya relokasi industri global dan diversifikasi rantai pasok.

Integrasi pengembangan logistik internasional, industri energi, dan manufaktur modern di KEK Tanjung Sauh diharapkan mampu meningkatkan volume perdagangan, mendorong penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat kontribusi Batam terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan Riau dan perekonomian nasional.