Bisnis.com, MATARAM – Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih banyak belum bersertifikat resmi sehingga berpotensi disalahgunakan atau diakui pihak lain.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan total lebih dari 1.400 aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, saat ini baru sekitar 20% yang telah memiliki sertifikat resmi.

"Ke depan, melalui sensus aset yang telah kami lakukan, kami akan mempercepat proses sertifikasi sebagai dasar penguatan nilai ekuitas pemerintah daerah. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mendukung berbagai skema pembiayaan pembangunan ke depan," jelas Iqbal dikutip dari keterangan pers, Senin (13/4/2026).

Iqbal menyebut tata ruang merupakan instrumen krusial yang menjadi titik tolak bagi berbagai kebijakan di bidang investasi, pembangunan, dan sosial.

"Saat ini, pemerintah pusat telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam penyesuaian tata ruang yang belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, termasuk pengembangan industri terkait," ujar Iqbal.

Menyikapi kekhawatiran terkait terhambatnya pembangunan akibat belum sinkronnya tata ruang antara provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov NTB telah mengambil langkah proaktif. Pemerintah provinsi secara terbuka telah mengundang para investor untuk berdiskusi dan menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk memetakan kemungkinan revisi tata ruang yang perlu diakomodasi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menyampaikan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian pihaknya, yakni persoalan pertanahan, tata ruang, serta alih fungsi lahan.

“Kami fokus pada tiga hal. Pertama isu pertanahan, kedua tata ruang secara umum, dan ketiga terkait alih fungsi lahan yang harus dikendalikan,” ujar Nusron.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara akselerasi pembangunan dan perlindungan lahan, khususnya dalam mendukung visi ketahanan pangan nasional. Pengendalian alih fungsi lahan, menurutnya, adalah kunci mutlak agar kebijakan strategis dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup serta produktivitas sektor pertanian.

Pertemuan strategis ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, guna mengurai berbagai tantangan agraria dan tata ruang secara komprehensif demi kemajuan daerah.

Bisnis.com, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan realisasi investasi pada 2026 mencapai Rp64 triliun atau meningkat Rp2,9 triliun dari realisasi 2025 yang mencapai Rp61,10 triliun.

Realisasi investasi di NTB pada 2025 masih didominasi oleh sektor tambang, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan lokasi, investasi paling besar terealisasi di Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan kawasan tambang dengan realisasi mencapai Rp46 triliun, kemudian di Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Irnadi Kusuma menjelaskan target investasi tersebut cukup tinggi dan harus direalisasikan melalui strategi yang tepat.

Salah satu strategi Pemprov NTB adalah dengan aktif melakukan promosi investasi melalui berbagai kanal, baik pameran investasi, forum investasi nasional maupun internasional, hingga kolaborasi lintas sektor seperti Dinas Pariwisata dan Bank Indonesia.

"Bersama Dinas Pariwisata, kami membentuk wadah promosi bersama karena sektor pariwisata juga tidak bisa tumbuh tanpa investasi. Selain itu, kami banyak memanfaatkan forum investasi nasional," jelas Irnadi kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Pemprov NTB juga membidik negara baru sebagai sumber Penanaman Modal Asing (PMA) seperti negara di kawasan Eropa, Oseania, Asia Timur, dan beberapa negara di Asia Tenggara.

Hal ini berbeda dari sebelumnya, di mana Pemprov NTB banyak menargetkan negara Timur Tengah sebagai sumber investasi asing atau PMA.

Menurut Irnadi, perang Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel telah membuat pihaknya mau tak mau mencari investor PMA baru di negara-negara luar Timur Tengah.

Untuk memudahkan investor, Pemprov NTB telah menyiapkan profil investasi dalam satu dokumen yang disebut Investment Project Ready to Offer (IPRO). Dokumen tersebut berisi 7 sektor unggulan NTB, termasuk lokasi yang sudah clear & clear.

Irnadi mengakui bahwa terbatasnya anggaran promosi akibat investasi menjadi tantangan promosi investasi langsung ke luar negeri maupun mengikuti banyak forum.

"Karena keterbatasan anggaran, kami juga memanfaatkan kanal-kanal digital," kata Irnadi.

BI Dukung Masuknya Investasi ke NTB

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K. Pamungkas, menjelaskan bahwa BI aktif mendorong masuknya investasi melalui Regional Investment Relation Unit (RIRU), sebuah lembaga fungsional yang mempromosikan proyek investasi di NTB dan mendukung sektor prioritas nasional secara targeted dan berbasis market intelligence.

Salah satu upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Sasambo Investment Challenge, yaitu platform kurasi, pendampingan, serta promosi proyek investasi daerah. Adapun rangkaian kegiatan Sasambo Investment Challenge adalah capacity building, incubator, dan summit yang bekerja sama dengan OPD terkait.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaring dan meningkatkan kualitas proyek-proyek investasi potensial yang berasal dari Pemda, BUMD, maupun pemilik proyek lainnya agar siap ditawarkan kepada investor nasional maupun global. Selain hal tersebut, secara berkala KPw BI Provinsi NTB juga mempublikasikan berbagai proyek investasi potensial di NTB melalui presentation book yang dapat diakses melalui website Sasambo," kata Hario kepada Bisnis.

Hario menjelaskan sektor prioritas investasi berdasarkan market intelligence, antara lain sektor energi baru terbarukan (EBT). Proyek EBT di Provinsi NTB, misalnya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, serta Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berlokasi di Kebun Kongok, Lombok Barat.

Kemudian, sektor industrialisasi dan hilirisasi, pengembangan industrialisasi, dan hilirisasi di Provinsi NTB diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, baik di sektor pertambangan maupun sektor pertanian.

Kemudian BI juga menawarkan investasi di sektor Infrastruktur strategis yang meliputi proyek Jalan Bypass – Mandalika, Pelabuhan Gili Mas yang dikelola oleh PT Pelindo serta proyek Infrastruktur Strategis lainnya

NTB juga memiliki objek pariwisata utama seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika (termasuk sirkuit), Gili Tramena, Wisata Paus Hiu, Gunung Rinjani yang memiliki daya tarik masing-masing. Salah satunya diarahkan melalui quality tourism.

Menurut Hario, selama ini sektor yang paling diminati oleh investor di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain energi terbarukan (renewable energy), pariwisata, serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.

Minat terhadap sektor energi terbarukan terus meningkat, sejalan dengan komitmen transisi energi dan potensi NTB yang besar, khususnya pada pengembangan PLTS dan proyek energi berbasis limbah (waste-to-energy)/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

"Dalam konteks ini, proyek PLTSa Kebun Kongok, Lombok Barat telah menarik minat investor dari beberapa negara seperti Singapura, Turki, dan Belanda," kata Hario.

Di sektor pariwisata, investasi masih terkonsentrasi pada pengembangan destinasi unggulan dan kawasan strategis pariwisata, termasuk pengembangan akses, fasilitas, dan atraksi pendukung yang mengarah pada pariwisata berkelanjutan dan berkualitas.

Sektor hilirisasi dan pengolahan hasil perikanan serta komoditas unggulan daerah juga mulai menunjukkan peningkatan minat (udang vanamei, tuna, dan rumput laut) sejalan dengan upaya mendorong nilai tambah dan ekspor daerah.

Ekonom Universitas Mataram Firmansyah menjelaskan untuk lebih menarik minat investor, pemerintah harus menyiapkan insentif serta perangkat kebijakan yang memudahkan investor.

"Pemerintah perlu menyiapkan perangkat kebijakan yang mempermudah investasi secara menyeluruh.Lalu petakan kawasan investasi beserta insentif bagi investor," kata Firmansyah.

Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka kembali keran investasi untuk pembangunan Pelabuhan Internasional terintegrasi (Global Hub Kayangan) di Kabupaten Lombok Utara dan kereta gantung ke Gunung Rinjani yang sudah terhenti dan ditinggal investor.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Irnadi Kusuma menjelaskan pemerintah masih membuka peluang untuk pembangunan Global Hub dan kereta gantung Rinjani karena potensinya yang cukup besar jika terealisasi.

Menurut Irnadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara masih berharap agar pembangunan Global Hub terealisasi karena akan membuka lapangan kerja dan menjadi jalur perdagangan baru di kawasan.

Global Hub Bandar Kayangan dapat menarik ceruk jalur laut kapal-kapal pada ALKI III di Pulau Sulawesi yang melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, dan Samudra Hindia.

Menurutnya pembangunan Global Hub semata-mata membangun dermaga atau pelabuhan, melainkan membangun kota baru, sebuah kota cerdas atau smart city.

Pemerintah NTB mendorong pembangunan kota baru yang lengkap dengan infrastruktur dasar, sumber energi yang memadai, transportasi, dan pariwisata.

"Pemkab masih berharap terealisasi sehingga kami kembali menawarkan ke investor. Kami optimistis ada investor yang berminat," kata Irnadi kepada media, Rabu (1/4/2026).

Global Hub sudah lama ditawarkan oleh pemerintah, menurut Irnadi beberapa investor sudah menjajaki, akan tetapi karena sejumlah kendala investor memutuskan mundur, seperti kendala di pengurusan izin lingkungan dan izin lainnya yang prosesnya cukup panjang.

Kemudian proyek kereta gantung Rinjani sebenarnya sudah melakukan groundbreaking pada 2022 oleh investor China.

Akan tetapi karena adanya protes dari sebagian masyarakat yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dari pembangunan tersebut, pembangunan tersebut hingga saat ini tidak dilanjutkan oleh investor.

Selain itu, izin yang belum lengkap juga menjadi kendala proyek senilai Rp6,7 triliun tersebut. Pihak investor belum mengurus izin di Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/BKPM sehingga belum mendapatkan izin resmi.

Irnadi menegaskan jika memang investor serius, Pemprov NTB dan Pemda akan membantu setiap tahapan perizinan.

"Kami bantu fasilitasi, karena memang izin investasi tidak cukup hanya mengurus satu izin," kata Irnadi Kusuma.

Bisnis.com, MATARAM – Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (28/11/2025) melaporkan pertumbuhan ekonomi NTB tetap positif yang didorong oleh sejumlah sektor unggulan daerah.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho menjelaskan bahwa perekonomian NTB tetap terjaga dan tumbuh 2,82% pada triwulan III 2025 setelah terkontraksi pada tiga triwulan sebelumnya.

Perkembangan positif tersebut ditopang oleh akselerasi kinerja konsumsi dan investasi yang tetap tumbuh kuat.

Sementara secara sektoral, akselerasi industri pengolahan seiring dimulainya komersialisasi emas granula serta berlanjutnya kinerja positif sektor perdagangan dan pertanian berhasil mendorong akselerasi ekonomi nontambang mencapai 7,86%.

“Tangguhnya ekonomi NTB di tahun 2025 juga didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang tetap solid yang tercermin dari pertumbuhan kredit tahunan yang mencapai 26,56% dengan kualitas kredit yang tetap terjaga dengan NPL di bawah 2%,” jelas Adhi dalam sambutannya di acara PTBI, Jumat (28/11/2025).

Dari sisi inflasi, tekanan inflasi NTB selama tahun 2025 juga tercatat terkendali. Hingga Oktober 2025, inflasi tahunan Provinsi NTB tercatat sebesar 2,96%.

Capaian inflasi yang tetap terjaga tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga di Provinsi NTB.

Bank Indonesia bersama TPID level provinsi dan kabupaten/kota senantiasa bersinergi dalam berbagai program pengendalian inflasi meliputi koordinasi intensif dalam High Level Meeting, rapat koordinasi, peningkatan kapabilitas, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan dan perluasan tanam bibit unggul.

Bank Indonesia secara aktif bersinergi dengan pemerintah daerah dan otoritas terkait untuk mengakselerasi transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, peningkatan daya saing, serta perluasan lapangan kerja guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas.

Sepanjang 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB telah melaksanakan berbagai program strategis antara lain promosi perdagangan dan investasi untuk mendukung realisasi investasi dan ekspor nontambang.

Kemudian adapula penguatan peran UMKM naik kelas, penguatan ekonomi dan keuangan syariah, pemenuhan ketersediaan uang Rupiah layak edar serta akselerasi digitalisasi pembayaran melalui perluasan akseptasi QRIS baik untuk transaksi komersial, sosial, dan transaksi pemerintah daerah.

Selain itu, Bank Indonesia juga aktif meningkatkan ekspor komoditas non tambang seperti memfasilitasi ekspor kemiri, vanili, home decor, dan craft ke sejumlah negara.

Kemudian memfasilitasi promosi komoditas potensial ekspor melalui pameran shoppe object di New York, Amerika Serikat.

Kemudian untuk meningkatkan investasi Bank Indonesia mempromosikan proyek investasi clean and clear melalui NTB investment challenge. BI NTB juga aktif mempromosikan produk UMKM melalui program Karya Kreatif Indonesia (KKI).

“Kami juga aktif melakukan peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kemudian meningkatkan kapabilitas dan pembiayaan melalui bootcamp UMKM,” kata Adhi.