Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memperkuat kinerja perdagangan nasional di tengah dinamika dan tantangan perdagangan global.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan program-program prioritas tersebut diarahkan untuk mendorong penguatan perdagangan, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

"Kondisi perdagangan saat ini menghadapi banyak dinamika. Pasar luar negeri memiliki banyak eskalasi tantangan yang harus kita hadapi. Kita juga perlu memikirkan faktor di dalam negeri seperti peningkatan daya saing produk lokal untuk mengisi pasar dalam negeri sekaligus mendorong ekspor," ujar Budi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk memperkuat pasar domestik, ia mengatakan Kemendag memprioritaskan program peningkatan daya saing produk lokal agar mampu mendominasi pasar dalam negeri dan menahan laju produk impor.

Selain itu, Kemendag terus memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat menembus ritel modern melalui berbagai kegiatan penjajakan bisnis.

Menurut Budi, saat ini sekitar 80 persen produk yang dijual di ritel modern telah diisi produk UMKM, yang menunjukkan produk dalam negeri semakin kompetitif.

Kemendag juga akan terus mendorong konsumsi produk dalam negeri melalui berbagai program belanja nasional.

Sepanjang 2025, program Every Purchase Is Cheap (EPIC) Sale mencatatkan transaksi hampir Rp55 triliun, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) sebesar Rp36,4 triliun, serta Belanja di Indonesia Aja (BINA) Great Sale Indonesia 2025 sebesar Rp31 triliun.

Sedangkan di sektor perdagangan luar negeri, Kemendag memprioritaskan perluasan akses pasar melalui penyelesaian berbagai perjanjian dagang.

Sepanjang 2025, Kemendag berhasil menuntaskan lima perjanjian perdagangan, yakni Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA), Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA), dan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (PTA).

Secara keseluruhan, Indonesia telah mengimplementasikan 20 perjanjian dagang, 15 perjanjian masih dalam proses ratifikasi, dan 11 perjanjian masih dalam tahap perundingan.

Selanjutnya, Budi menekankan bahwa fasilitasi ekspor bagi pelaku UMKM didukung 46 perwakilan dagang RI di 33 negara. Sepanjang 2025, Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor telah memfasilitasi business matching yang diikuti oleh 1.217 pelaku usaha. Tercatat, total transaksi sepanjang 2025 mencapai 134,87 juta dolar AS.

"Kami ingin agar pelaku ekspor bukan hanya (pelaku usaha) yang besar. Pelaku usaha menengah dan kecil juga harus bisa ekspor," kata Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merasa terusik dengan banjirnya komoditas impor ilegal di Indonesia, mulai dari tekstil seperti baju bekas atau balpres, rokok, baja, hingga sepatu.

Untuk komoditas tekstil ia menceritakan, telah mendapat informasi bahwa mayoritas dipasok dari China. Bahkan, di tingkat acara fesyen, baju-baju yang ditampilkan berasal dari negara tirai bambu, yang mengusik industri garmen dan tekstil di dalam negeri.

"Saya pernah datang ke fashion show. Wah, ini bagus-bagus. Tapi di sebelah saya ada yang bisik, pak 99% dikuasai China. Waktu saya Ketua LPS, enggak bisa apa-apa. Waduh, jadi ikut acara itu pulang-pulang sedih," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Oleh sebab itu, ia memastikan, saat menjabat sebagai menteri keuangan pada awal September 2025, berkomitmen untuk menutup seluruh celah barang-barang impor ilegal, supaya industri di dalam negeri dapat berkembang dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Bukannya bangga jadi sedih, padahal orang kita jago. Jadi, sekarang rupanya, banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup, nanti pakaian-pakaian yang itu juga garmen, yang ilegal-ilegal kita tutup semua," tegasnya.

Terkait dengan peredaran rokok ilegal, ia mengaku juga telah menemukan banyaknya pasokan dari negara lain, seperti China hingga Vietnam. Karena itu, dia berkomitmen untuk memberantas semua produk rokok ilegal dan mendorong produsen rokok ilegal di dalam negeri menjadi legal. Caranya dengan mendesak mereka masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dengan tarif cukai khusus yang akan dikeluarkan pada Desember 2025.

"Nanti, kalau sudah itu jalan, saya enggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan, pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap, kita sikat. Enggak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan masuk menjadi pemain yang legal di situ," paparnya.

Setelah menutup rapat masuknya barang-barang impor ilegal seperti tekstil, garmen, hingga rokok, Purbaya memastikan, akan menutup celah importir sepatu ilegal hingga baja yang selama ini membuat industri dalam negeri tertekan.

"Nanti sebentar lagi baja, kita akan lihat baja, terus sepatu, kita akan lihat seperti itu. Yang jelas kalau barangnya ilegal kita akan tutup," ucap Purbaya.

Menurutnya, kebijakan ini tak lagi bisa dikesampingkan karena Indonesia masih menjadi pasar utama barang-barang impor. Terutama karena 90% kapasitas ekonomi Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

"Orang bilang sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat, iya tapi merusak industri kita secara keseluruhan, negara kita kan," ujar Purbaya.

"90% domestic demand, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi, yang ilegal, pasar kita dikuasai asing, apa kita mau begitu? nanti kita komplain lagi, enggak ada kerjaan, enggak ada ini-itu," paparnya.

Purbaya mengaku sudah menargetkan sejumlah pelaku yang selama ini menjadi penentang utama kebijakannya. Ia menganggap sudah ada importir ilegal yang mulai bersuara menentang kebijakannya.

"Sebagian pemain yang diuntungkan ribut, saya sih gampang jawabnya, siapa yang paling keras protesnya itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini sudah banyak komentar kan, mereka harus hati-hati karena saya lihat satu-satu, saya perintahkan orang bea cukai periksa mereka satu-satu," tutur Purbaya.

Purbaya menekankan, kebijakan pemberantasan pelaku impor barang-barang ilegal yang mengganggu iklim usaha domestik ini semata untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Kecuali saya punya bisnis pesaingnya berarti saya punya urusan sendiri untuk keuntungan saya, tapi kan ini enggak, kebijakannya untuk kebijakan nasional," kata Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik importir sepatu ilegal, setelah berencana memberantas importir baja ilegal dan importir pakain bekas atau balpres ilegal.

"Nanti sebentar lagi baja, kita akan lihat baja, terus sepatu, kita akan lihat seperti itu. Yang jelas kalau barangnya ilegal kita akan tutup," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Purbaya menjelaskan, kebijakannya ini dalam rangka menyelamatkan seluruh industri lokal yang selama ini tertekan dari gempuran impor barang-barang ilegal murah.

Menurutnya, kebijakan ini tak lagi bisa dikesampingkan karena Indonesia masih menjadi pasar utama barang-barang impor. Terutama karena 90% kapasitas ekonomi Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

"Orang bilang sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat, iya tapi merusak industri kita secara keseluruhan, negara kita kan," ujar Purbaya.

"90% domestic demand, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi, yang ilegal, pasar kita dikuasai asing, apa kita mau begitu? nanti kita komplain lagi, enggak ada kerjaan, enggak ada ini-itu," paparnya.

Purbaya mengaku sudah menargetkan sejumlah pelaku yang selama ini menjadi penentang utama kebijakannya. Ia menganggap sudah ada importir ilegal yang mulai bersuara menentang kebijakannya.

"Sebagian pemain yang diuntungkan ribut, saya sih gampang jawabnya, siapa yang paling keras protesnya itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini sudah banyak komentar kan, mereka harus hati-hati karena saya lihat satu-satu, saya perintahkan orang bea cukai periksa mereka satu-satu," tutur Purbaya.

Purbaya menekankan, kebijakan pemberantasan pelaku impor barang-barang ilegal yang menganggu iklim usaha domestik ini semata untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Kecuali saya punya bisnis pesaingnya berarti saya punya urusan sendiri untuk keuntungan saya, tapi kan ini enggak, kebijakannya untuk kebijakan nasional," kata Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten makanan dan minuman ringan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) mencatatkan penurunan laba bersih 8,23% meski berhasil membukukan kenaikan penjualan sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2025.

Merujuk pada laporan keuangan terbaru, laba bersih MYOR per September 2025 tercatat sebesar Rp1,88 triliun. Angka ini turun dari raihan Rp2,01 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penjualan bersih MYOR tercatat mencapai Rp27,16 triliun hingga kuartal III-2025. Penjualan produsen Beng-beng hingga Kopiko itu tumbuh 5,92% dibandingkan Rp25,64 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Secara rinci, segmen makanan olahan dalam kemasan menyumbang Rp16,63 triliun, sedangkan minuman olahan dalam kemasan mencapai Rp13,21 triliun. Dari sisi lokasi, penjualan domestik naik menjadi Rp16,06 triliun dari sebelumnya Rp14,97 triliun, sementara penjualan ekspor meningkat menjadi Rp11,1 triliun dari Rp10,67 triliun.

Kenaikan penjualan ini diikuti dengan peningkatan beban pokok penjualan menjadi Rp21,39 triliun, naik dari Rp19,52 triliun.

Dari sisi neraca, total aset MYOR tercatat Rp30,71 triliun per akhir September 2025. Angka ini naik dari Rp29,73 triliun di Desember 2024.

Adapun total liabilitas dan ekuitasnya tercatat masing-masing sebesar Rp13,12 triliun dan Rp17,59 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perekonomian Indonesia memerlukan penguatan di tengah ketidakpastian akibat kombinasi atas tekanan global dan domestik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi untuk mendorong perekonomian Tanah Air agar lebih kuat dan resilien, guna mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menuturkan tantangan fluktuasi ekonomi ini harus dihadapi suka atau tidak suka. Namun, dia yakin di tengah ketidakpastian ini, pasti ada peluang yang bisa diambil.

"Ini peran penting resiliensi ekonomi domestik bukan hanya cara bertahan resiliensi kita mampu bertahan di ketidakpastian ini, tetap tumbuh meski krisis," ujarnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Esther menuturkan ada tiga pilar penguatan ekonomi domestik bagi penguatan fundamental.

Pertama adalah penguatan ekonomi domestik. Menurut INDEF, penguatan pasar domestik yang kokoh penting untuk mendorong ekonomi. Kedua adalah kemandirian ekonomi nasional.

"Kemandirian ekonomi nasional ditekankan Prabowo bagaimana kita tidak tergantung pasar impor," ujarnya.

Ketiga, inovasi sumber daya manusia. Inovasi ini, kata Esther, menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, INDEF memandang transformasi digital menjadi keharusan.

Esther juga menegaskan kolaborasi itu adalah kunci sukses untuk membangun satu resiliensi. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri, dibutuhkan sinergi tidak hanya pemerintah tapi dari pelaku usaha, akademisi dan berbagai stakeholder.

"Kita butuhkan peran swasta sangat krusial untuk resiliensi ekonomi pemerintah pusat daerah tidak boleh dilupakan pembangunan jangan Jawasentris, harus di luar Jawa," katanya.

Saya ingin menegaskan bahwa perlindungan pasar domestik adalah prioritas tertinggi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasar domestik merupakan prioritas utama pemerintah guna menjaga ketahanan dan daya saing industri nasional.

‎"Saya ingin menegaskan bahwa perlindungan pasar domestik adalah prioritas tertinggi. Realitas menunjukkan bahwa 80 persen output industri kita diserap di pasar domestik, sementara hanya 20 persen yang diekspor," kata Menperin di Jakarta, Senin.

Menurut Menperin, perlindungan pasar domestik berarti menjaga empat sumber utama permintaan, yakni pemerintah, rumah tangga, swasta, dan investasi.

Untuk pemerintah, kebijakan TKDN harus diperluas cakupannya, sehingga belanja negara benar-benar menjadi mesin penggerak industrialisasi. Sementara untuk rumah tangga dan swasta, perlu memperkuat daya beli masyarakat melalui kebijakan proteksi.

‎"Untuk investasi, kepastian pasar domestik adalah syarat utama agar investor mau menanamkan modalnya," kata Menperin.

Selain itu, menurutnya perlu upaya memperkuat instrumen hambatan dagang berupa tarif dan nontarif barrier, serta menata ulang pelabuhan masuk (entry port) produk impor jadi.

‎"Banyak industri kita kalah bukan karena tidak mampu, tetapi karena pasar dibanjiri produk impor yang masuk tanpa kendali. Kebijakan proteksi ini bukanlah proteksi buta. Tujuannya adalah menciptakan ruang bagi industri nasional agar mereka bisa tumbuh, berinovasi, dan akhirnya menjadi kompetitif," kata Menperin lagi.

‎Lebih lanjut, menurutnya, meski fokus pada pasar domestik, Agus menilai ekspansi ke pasar global tetap penting.

Ia menyebutkan diversifikasi pasar ekspor perlu diperkuat mengingat tingginya ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi.

Beberapa perjanjian dagang, baik bilateral maupun regional, memberikan peluang bagi Indonesia untuk masuk ke rantai pasok global yang selama ini sulit ditembus.

‎"Diplomasi industri harus diperkuat, dan kita harus berani memposisikan Indonesia bukan hanya sebagai eksportir bahan mentah, tetapi sebagai eksportir produk manufaktur bernilai tinggi," katanya.

Menurutnya, industri kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) harus diarahkan untuk ekspor.

‎"Dengan keunggulan kita sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia berpeluang besar menjadi pemain kunci dalam industri baterai global," ucapnya pula.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha menyoroti tantangan di pasar domestik, sehingga penting mendorong ekspor sebagai jalan utama untuk pertumbuhan industri nasional.

Menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, ekspor justru menjadi parameter paling realistis untuk mengukur apakah sebuah produk benar-benar kompetitif di kancah global.

"Kalau saya emang bisanya dagang ekspor, karena lokal itu nggak menunjukkan apakah (produk) kita ini udah bersaing atau belum," katanya, dikutip Kamis (16/10/2025).

Sebagai contoh, sambung Benny, saat ini industri otomotif nasional sudah berada di titik yang mengharuskan mereka melirik pasar luar negeri untuk bertahan dan tumbuh. Apalagi, tekanan terhadap daya beli masyarakat dalam negeri semakin terasa.

"Sekarang ini situasinya mau nggak mau harus ekspor. Industri otomotif, kalau bisa ekspor berarti kompetitif," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menggambarkan pasar ekspor sebagai "pasar becek", istilah yang menurutnya mencerminkan tantangan dan realitas bisnis global yang ketat namun menjanjikan.

"Istilah saya kalau ekspor itu pasar becek, pasar becek itu cuma 2, harus kompetitif, harus bagus," katanya.

Di sisi lain, ia menyayangkan kondisi pasar domestik yang menurutnya justru mengalami penurunan signifikan dari sisi permintaan.

"Kita inginnya dalam negeri market becek, tapi di dalam negeri masalahnya pasar dalam negeri ini kemampuan belinya menurun drastis," lanjut Benny.