Bisnis.com, PEKANBARU - PT Riau Petroleum (Perseroda) memaparkan arah program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan dalam ajang Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition BSD City (ICE BSD), Tangerang, Banten, Jumat (22/5/2026).

Direktur PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menjadi pembicara dalam booth program Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET). Dalam forum tersebut, Riau Petroleum bersama Jakarta Oses Energi memaparkan dukungan program TJSL/CSR serta pengelolaan participating interest (PI) 10% bagi masyarakat di wilayah operasi migas.

Dalam pemaparannya, Husnul mengatakan perusahaan memfokuskan program Corporate Social Responsibility (CSR) pada pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, keagamaan, budaya dan pariwisata hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Riau Petroleum berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui program corporate social responsibility dengan orientasi pada pemberdayaan masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta dan pengunjung IPA Convex 2026.

Dia menjelaskan, salah satu program yang dijalankan perusahaan adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa. Perseroan juga menyalurkan dukungan untuk pembangunan pondok pesantren serta pembangunan masjid di sejumlah daerah.

Di sektor budaya dan pariwisata, Riau Petroleum turut mendukung penyelenggaraan tradisi Pacu Jalur yang dinilai menjadi salah satu agenda budaya Riau berkelas internasional.

“Ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah,” kata Husnul.

Selain itu, perusahaan juga menjalankan program sosial “Belanjo Baju Rayo Besamo” bagi 1.000 anak yatim piatu dan dhuafa. Menurut Husnul, program tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan agar aktivitas TJSL memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, pembukaan IPA Convex 2026 dilakukan secara resmi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan pemerintah akan menerapkan prinsip kesetaraan perlakuan atau equal treatment terhadap seluruh pelaku usaha dalam pengelolaan sektor hulu migas.

“Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tetapi yang lebih penting adalah memikirkan seluruh kepentingan negara. KKKS lain juga memiliki kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Jakarta OSES Energi (PT JOE), menggandeng Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) untuk memperkuat tata kelola participating interest (PI) 10 persen di sektor migas daerah. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam ajang Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (22/5/2026).

PT JOE merupakan BUMD DKI Jakarta yang mendapat mandat pengelolaan PI 10 persen Wilayah Kerja SES. Direktur PT JOE Astar Simorangkir mengatakan, kolaborasi itu bertujuan memperkuat kapasitas perusahaan daerah pengelola PI 10 persen agar lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas perusahaan pemegang PI 10 persen, membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong keberlanjutan bisnis perusahaan daerah pengelola PI,” ujar Astar dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Menurut Astar, kerja sama tersebut mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola pengelolaan PI 10 persen, hingga pengembangan kolaborasi antarpengelola PI di berbagai daerah.

Selain itu, kedua pihak juga akan memperkuat pemahaman terkait pengelolaan participating interest di sektor migas.

Dalam ajang IPA Convex 2026, PT JOE juga memaparkan sejumlah program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang dijalankan di Pulau Sabira dan wilayah Kepulauan Seribu lainnya.

Program tersebut merupakan bagian dari pengelolaan PI 10 persen Wilayah Kerja SES di DKI Jakarta.

“Fokusnya tidak hanya pada aspek bisnis dan operasional, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak aktivitas industri,” kata Astar.

Dalam sesi tersebut, perwakilan masyarakat Pulau Sabira turut hadir memperkenalkan produk UMKM binaan kepada pengunjung IPA Convex 2026.

Ketua RT 04 Pulau Sabira Siti Fatimah dan Sekretaris RT 01 Pulau Sabira Rohaenah membawa sejumlah produk UMKM hasil pendampingan program TJSL PT JOE.

Astar mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam ajang tersebut menjadi upaya memperluas akses promosi dan pengembangan ekonomi lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten yang mengelola investasi di sektor migas, PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) memperoleh persetujuan pemegang saham untuk merealisasikan rencana ekspansi di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui akuisisi participating interest di Madura Strait PSC.

Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (21/5/2026). Kedua mata acara yang diajukan dalam rapat memperoleh restu dari para pemegang saham.

Pada mata acara pertama, pemegang saham menyetujui rencana akuisisi 100% saham SMS Development Limited (SMSD) oleh PT Raharja Energi Madura (PT REM), perusahaan terkendali RATU. Melalui transaksi ini, PT REM akan secara tidak langsung memperoleh 20% participating interest di Madura Strait PSC yang dioperasikan oleh Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).

Persetujuan tersebut sekaligus mencakup pemberian jaminan kepada penjual dalam rangka pelaksanaan akuisisi, sesuai ketentuan Transaksi Material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020.

Sementara itu, pada mata acara kedua, pemegang saham memberikan persetujuan atas rencana RATU untuk menerbitkan corporate guarantee dan/atau cash deficit guarantee atas fasilitas kredit yang diperoleh PT REM dari bank dan/atau lembaga pembiayaan guna mendanai transaksi tersebut. Persetujuan ini merupakan bagian dari struktur pembiayaan keseluruhan yang dirancang untuk mendukung kelancaran penyelesaian transaksi.

Direktur Utama PT Raharja Energi Cepu Tbk. Sumantri mengatakan persetujuan atas kedua agenda RUPSLB tersebut merupakan pencapaian yang berarti bagi perseroan. Menurutnya, akuisisi participating interest di Madura Strait PSC akan memperluas sekaligus memperkuat portofolio hulu migas perseroan secara signifikan.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tahapan transaksi dan memenuhi kewajiban pasca-RUPS sesuai ketentuan regulasi yang berlaku, demi kepentingan terbaik seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Sebagai informasi, RATU merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi pada sektor hulu minyak dan gas bumi. Perseroan memiliki kepentingan ekonomi pada Production Sharing Contract (PSC) Jabung melalui PT Raharja Energi Tanjung Jabung Ltd. dengan 8% participating interest yang dioperasikan oleh PetroChina Jabung Ltd. Selain itu, perseroan juga memiliki kepentingan tidak langsung pada PSC Cepu dengan 2,242% participating interest.

Raharja Energi Cepu resmi menjadi perusahaan publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 8 Januari 2025 dengan kode saham RATU. Sebagai bagian dari RAJA Group, perseroan berkomitmen mengelola portofolio investasi energi secara berintegritas, efisien, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Temuan cadangan minyak dan gas (migas) raksasa di Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, memicu babak baru hak pengelolaan energi nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara agresif mulai mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak participating interest (PI) sebesar 10% demi memaksimalkan pendapatan daerah.

Namun di tengah euforia penemuan harta karun migas tersebut, Dewan Energi Nasional (DEN) justru mengeluarkan peringatan keras. Menurutnya hak kelola ini berpotensi menjadi bumerang dan masalah besar bagi daerah jika dipaksakan.

Berdasarkan hasil eksplorasi terbaru, Blok Ganal menyimpan potensi yang luar biasa. Sumur Geliga dan Sumur Gula diperkirakan memiliki cadangan fantastis gas alam, mencapai lebih dari 7 triliun kaki kubik. Lalu untuk minyak bumi sekitar 375 juta barel.

RI Temukan Cadangan Gas Jumbo di Kalimantan Timur, Siap Produksi 2028



Anggota DEN, Muhammad Kholid Syeirazi menjelaskan, bahwa Blok Ganal termasuk dalam proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) alias pengeboran laut dalam. Proyek jenis ini terkenal memiliki tingkat kesulitan teknis yang sangat ekstrem, membutuhkan teknologi tinggi, dan modal yang luar biasa besar (capital intensive).

"Dalam praktiknya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan kesulitan untuk menyediakan dana dengan nilai investasi yang sangat besar. Karena ini memang investasinya jumbo," ujar Kholid kepada media.

Persoalan lain, kata Kholid, dalam participating interest, BUMD tidak menjadi operator. Dalam hal ini, BUMD hanya menerima manfaat dari kegiatan hulu migas. Caranya kata dia, adalah dengan menyetor equity yang sudah jelas membutuhkan modal. ”Tetapi, itu pun dalam praktiknya juga susah,” lanjut Kholid.

Karena itulah Kholid menilai, jika BUMD diberikan hak PI di Blok Ganal, justru akan menjadi masalah bagi daerah tersebut. ”Ini proyek IDD yang capital intensive, high tech, begitu juga berisiko tinggi. Tentu saja investasinya juga besar, sehingga jadi masalah biasanya,” kata Kholid.

Memang lanjut Kholid, terdapat juga aturan agar daerah yang mendapat participating interest (PI) 10% mendapat dukungan atau ’digendong’ oleh kontraktor. Pada saatnya bagian BUMD diberikan setelah pay off.

”Jadi nyicil, ditalangi dulu kemudian bagian BUMD dipotong. Sehingga biasanya tahun pertama sampai ke-6, sampai pay off baru dapat bagian. Jadi baru menikmati hasil setelah pay off,” jelasnya.

Karena beratnya kondisi Blok Ganal yang notanebene merupakan proyek IDD, Kholid tidak menutup kemungkinan terhadap opsi lain. Yaitu, penawaran selanjutnya kepada BUMN yang notabene memiliki kemampuan finansial lebih tinggi. ”Ini menimbang tingkat risiko teknis dan modal kegiatan hulu migas lepas pantai,” kata dia.

Sama seperti kemungkinan pemberian PI, menurut Kholid, peluang tersebut tetap ada. Dalam hal ini, juga tergantung ENI dan Sinopec sebagai operator, apakah akan melepaskan bagian interestnya (farm out) atau tidak.

”Jadi kalau misalnya ada share yang ingin dilepas, itu mungkin saja. Dan itu saya kira strategi terbaik. Jadi Pertamina sebagai BUMN tidak menanggung risiko eksplorasi,” terangnya.

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menilai potensi Participating Interest (PI) atau hak partisipasi daerah dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) dapat menjadi sumber penguatan ekonomi daerah jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menerima kunjungan kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara bersama sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Gedung Dekranasda Kepri, Tanjungpinang, belum lama ini.

Ansar mengatakan Kepri memiliki posisi strategis secara geografis dan geoekonomi, khususnya dengan potensi migas di wilayah Natuna dan Anambas yang dinilai mampu menjadi kontributor penting bagi ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pendapatan daerah melalui skema PI.

"Kepri memiliki posisi strategis secara geografis dan geoekonomi sehingga harus menjadi kontributor besar bagi kedaulatan energi nasional," kata Ansar.

Ia berharap hak dan kewajiban daerah melalui skema Participating Interest dapat terus direalisasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga manfaat sektor migas dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Menurut Ansar, keberadaan PI tidak hanya berkaitan dengan pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang peningkatan investasi, penguatan ekonomi lokal, hingga pengembangan sumber daya manusia di wilayah penghasil migas.

Pemprov Kepri, kata dia, juga siap memfasilitasi berbagai proses yang berkaitan dengan industri migas, termasuk membantu komunikasi terkait perpanjangan kontrak kerja sama sejumlah KKKS di tingkat kementerian.

"Yang sedang dalam proses perizinan dan perpanjangan kontrak juga kita doakan semoga berjalan lancar dan lebih cepat," ujarnya.

Selain mendorong optimalisasi PI, Ansar juga meminta program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) industri migas lebih disinergikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, khususnya di Natuna dan Anambas.

Ia berharap masyarakat tempatan dapat lebih banyak terlibat dalam aktivitas industri migas, termasuk melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

"Kita berharap suatu saat anak-anak tempatan Natuna dan Anambas juga dapat ikut terlibat dan mendampingi dalam industri migas di daerahnya sendiri," katanya.

Sementara itu, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut Yanin Kholison mengatakan hubungan antara pemerintah daerah di Kepri dengan industri migas selama ini berjalan baik dan mendukung iklim investasi sektor energi.

Menurut dia, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi sekaligus menyampaikan perkembangan industri migas di wilayah Kepri.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah KKKS juga menyampaikan harapan agar proses perpanjangan kontrak kerja sama dapat berjalan lebih cepat untuk menjaga keberlanjutan produksi migas di Natuna dan Anambas.

Perwakilan Medco E&P Natuna Ltd, Kemal Abduh Rahman Massi, mengatakan pihaknya menargetkan pengeboran sumur eksploitasi baru pada 2026 guna mempertahankan tingkat produksi migas.

"Kami masih menunggu approval perpanjangan kontrak, sehingga dukungan semua pihak sangat kami harapkan," katanya.

Hal serupa disampaikan Harbour Energy yang berencana melakukan 3 sumur eksplorasi baru pada 2026 serta Star Energy (Kakap) Ltd. yang menargetkan produksi sekitar 1.000 barel minyak per hari di wilayah kerjanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) melalui anak usahanya PT Raharja Energi Negeri (REN) resmi mengakuisisi 5% hak partisipasi atau participating interest (PI) di Wilayah Kerja Kasuri dengan nilai transaksi mencapai US$9,647 juta.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), REN yang dimiliki langsung sebesar 99% oleh RATU telah memenuhi kesepakatan dalam Farm-Out Agreement (FOA) dan Joint Operating Agreement (JOA) dengan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. (GOKPL).

Transaksi tersebut dilakukan melalui pembayaran deposit terkait pengalihan 5% participating interest pada Wilayah Kerja Kasuri dari GOKPL kepada REN.

Adapun, GOKPL merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan bertindak sebagai operator sekaligus kontraktor pada Wilayah Kerja Kasuri berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) bersama SKK Migas.

Corporate Secretary RATU Supriyanti Priandini mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang perseroan dalam memperkuat bisnis hulu migas.

“Pelaksanaan kesepakatan sehubungan dengan rencana merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perseroan untuk memperkuat portofolio usaha di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui anak perusahaannya, PT REN,” ujar Supriyanti dalam keterbukaan informasi, Senin (11/5/2026).

Nilai transaksi sebesar US$9,64 juta tersebut setara sekitar 17,05% dari total ekuitas perseroan per 31 Desember 2025. Sehubungan dengan transaksi tersebut, RATU juga memberikan jaminan korporasi atau parent company guarantee kepada GOKPL atas seluruh kewajiban pembayaran REN.

Meski demikian, perseroan menegaskan transaksi tersebut belum masuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 lantaran nilainya masih di bawah ambang batas 20% dari ekuitas perseroan. Dengan demikian, aksi korporasi ini tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun penunjukan penilai independen.

Supriyanti menambahkan hingga saat ini transaksi akuisisi participating interest di Blok Kasuri tersebut belum memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

“Pada saat keterbukaan informasi ini disampaikan, transaksi tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan,” ujarnya.

Perseroan menyebut akan menyampaikan keterbukaan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan material lebih lanjut terkait transaksi tersebut.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menjadikan Papua sebagai pilar strategis ketahanan energi nasional melalui pengembangan sektor hulu migas yang berkelanjutan.
Fokus Pemerintah kini tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), kepemilikan Participating Interest (PI) 10%, serta transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Cendrawasih.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mencatat, terdapat 11 Wilayah Kerja (WK) migas di area Papua yang mencakup tahap produksi, pengembangan, hingga eksplorasi per Mei 2026.
Wilayah produksi antara lain dikelola oleh BP Berau, Petrogas Besin, Petrogas Island Limited, serta PT Pertamina EP. Selain itu, terdapat wilayah pengembangan oleh Genting Oil Kasuri dan beberapa wilayah eksplorasi seperti Bobara, Semai Tiga, dan Gaya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Papua menjadi salah satu kawasan strategis bagi masa depan pengembangan migas di Indonesia. Laode mengatakan, kunci keberhasilan pembangunan Papua terletak pada sinergi antar pemangku kepentingan.
“Kunci keberhasilan pembangunan itu berada di kekuatan sumber daya manusia di daerah maupun di pusat. Kolaborasi ini baik sekali dan bisa dijadikan benchmark untuk kedepannya dengan provinsi-provinsi yang lain. Masa depan Papua tidak hanya digantungkan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya,” kata Laode melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (9/5/2026).
Pemerintah, kata dia, terus memacu produksi minyak bumi Papua yang saat ini berada di angka 14 mbopd dan gas bumi sebesar 2.000 mmscfd.
Selain melalui pengembangan lapangan baru, Ditjen Migas juga mendorong reaktivasi sumur-sumur idle dan menggunakan teknologi seperti fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), serta horizontal drilling untuk peningkatan produksi minyak di lapangan eksisting.
Laode berpendapat, kehadiran industri hulu migas ini dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Menurutnya, pemerintah daerah di Papua memiliki kesempatan besar untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri melalui kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pemberian Participating Interest (PI) sebesar 10%.
“Melalui mekanisme DBH dan PI 10%, Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginvestasikan kembali pendapatan migas tersebut pada sektor pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal," imbuh Laode.
Dia menilai, potensi ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal.
Dia menyebut, industri migas juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Papua melalui penyerapan tenaga lokal. Pada proyek terbaru BP Tangguh yaitu UCC Ubadari, dari total sekitar 4.018 tenaga kerja pada fasilitas UCC, sebanyak 1.330 pekerja atau sekitar 33% merupakan tenaga kerja asal Papua, dan 929 tenaga kerja berasal langsung dari wilayah Bintuni dan Fakfak.
Menurut Laode, data ini menunjukkan bahwa pengembangan industri migas di Papua juga harus berjalan seiring dengan pengembangan kapasitas SDM lokal.
Di samping itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas melalui PEM Akamigas, Pusdiklat Migas serta universitas untuk memperkuat pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi generasi muda Papua.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat memastikan pembangunan sektor energi mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Generasi muda Papua harus mampu menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri,” jelas Laode.
Dia menambahkan bahwa dengan berbagai proyek strategis ini, pihaknya optimis sektor hulu migas akan menjadi motor penggerak utama bagi kemandirian ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan serta dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Papua.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Happy Hapsoro PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) baru saja mengumumkan akuisisi 100% saham SMS Development Limited, perusahaan yang memiliki 20% saham Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), kontraktor kegiatan usaha hulu migas di Wilayah Kerja Selat Madura.

Pengambilalihan tersebut dilakukan RATU melalui anak usahanya, PT Raharja Energi Madura (PT REM) yang telah menandatangani perjanjian jual beli saham pada 25 Desember 2025. Dengan demikian, masih terdapat satu rencana akuisisi baru lagi yang akan dilakukan RATU sebelum Juni 2026.

Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Juan Harahap dan Fadhlan Banny dalam risetnya yang terbit 2 Desember 2025, mengungkap bahwa sekuritas telah mendapat informasi dari manajemen RATU, perseroan tengah menyiapkan tujuh rencana akuisisi dalam tiga tahun mendatang. Potensi nilai akuisisi tersebut mencapai US$10 juta sampai US$150 juta per aset.

"Dalam kuartal IV 2025 hingga semester I 2026, RATU menargetkan menyelesaikan dua akuisisi blok migas. Kedua transaksi ditargetkan selesai pada semester I 2026," tulis sekuritas, dikutip Jumat (26/12/2025).

Akuisisi tersebut menjadi bagian dari transformasi jangka panjang RATU menjadi operator hulu migas. Pada tahap awal, 1-3 tahun, RATU memprioritaskan ekspansi non-operating investment melalui akuisisi participating interest (PI) pada product sharing contract (PSC) berskala besar tanpa mengambil hak operasional aset.

Samuel Sekuritas menjabarkan, dalam fase pertama ini RATU akan berperan sebagai pemilik PI dengan memanfaatkan modal untuk mengamankan kepemilikan strategisnya di PSC besar sambil meminimalkan beban operasional.

Berikutnya pada fase kedua, 3-5 tahun, RATU akan bertransisi ke investasi operasional dengan mengakuisisi PI pada PSC berproduksi skala lebih kecil dan mulai mengelola serta mengoperasikan aset secara langsung.

Kemudian dalam fase ketiga, 6-10 tahun, RATU akan ekspansi melakukan investasi operasional ke PSC dengan skala produksi yang lebih besar.

"Prioritasnya adalah pada aset yang memiliki internal rate of return (IRR) lebih dari 10% dan struktur pendanaan 80% utang dan 20% ekuitas," tulis riset tersebut.

Sebelumnya, Direktur RATU Adrian Hartadi mengatakan saat ini perseroan memiliki fleksibilitas untuk pendanaan ekspansi, diukur dari kondisi arus kas perusahaan yang sehat dengan rasio-rasio keuangan yang cukup baik.

Per akhir September 2025, aset RATU mencapai US$66,32 juta, meningkat 25,56% secara year to date (YtD) dibanding aset perseroan per 31 Desember 2024 mencapai US$52,82 juta.

Ekuitas perseroan dalam periode tersebut melesat 63,95% YtD menjadi US$45,89 juta. Sedangkan, jumlah liabilitas menyusut 19,67% YtD menjadi US$20,42 juta. Liabilitas ini terdiri dari liabilitas jangka pendek US$9,68 juta (turun 3,10% YtD) dan liabilitas jangka panjang US$10,72 juta (turun 19,67% YtD).

"Artinya, kita bisa masih, apabila DER sampai dengan 4, kita masih bisa [menarik pinjaman] sampai US$164 juta. Jadi untuk pendanaannya ini kita masih buka bank loan, itu yang masih ada ruang untuk expand," ujar Adrian.

Adrian juga bilang bahwa tidak menutup kemungkinan RATU akan menerbitkan obligasi, namun kemungkinannya akan dilakukan untuk membiayai ekspansi perseroan di tahun-tahun berikutnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau mencatat hanya mampu menyelamatkan uang negara Rp12,36 miliar dari 137 kasus korupsi yang ditangani. Dengan kata lain, uang negara yang diselamatkan per kasus korupsi yang ditangani rata-rata Rp90 juta.

Kepala Kejati Riau Sutikno menyampaikan pemberantasan korupsi menjadi komitmen utama pihaknya. Dia menyebut dari total perkara yang ditangani sepanjang 2025, sebanyak 78 perkara sudah dalam tahap penyelidikan dan 59 perkara pada tahap penyidikan.

“Dari 78 perkara penyelidikan, 16 ditangani Kejati Riau dan 62 oleh kejaksaan negeri di kabupaten dan kota. Sebagian diantaranya sudah kami tingkatkan ke tahap penyidikan,” ujarnya Rabu (10/12/2025).

Dia menyebut beberapa perkara yang mendapat perhatian publik seperti korupsi pengelolaan barang bukti pabrik kelapa sawit (PMKS) di Bengkalis hingga dugaan pungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada proyek rehabilitasi SD di Rokan Hilir.

Terdapat juga perkara penyimpangan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian BNI KCP Perawang untuk 691 debitur, serta dugaan penyelewengan dana Participating Interest (PI) 10% Blok Rokan. Kasus PI tersebut juga sudah menetapkan seorang tersangka.

Selain empat perkara itu, sedikitnya sembilan perkara lain sedang dalam penyelidikan lanjutan. Di antaranya dugaan penguasaan kawasan hutan produksi terbatas Batang Lipal Siabu, korupsi dana hibah Rebana di Rokan Hilir, kasus jasa pandu dan tunda di perairan Dumai periode 2015–2022

Ada juga dugaan gratifikasi perizinan PBG dan IPAL di Kampar, serta penyimpangan proyek jaringan irigasi di Rokan Hulu, dugaan korupsi uang muka pembangunan Jembatan Selat Akar, penyelewengan sembako Baznas Pekanbaru 2022–2023, dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kampar 2024, dan penyimpangan anggaran Sekretariat DPRD Riau 2024 juga masuk dalam pengusutan.

“Tiga perkara tidak dapat ditingkatkan karena belum cukup bukti. Namun bukan berarti kami menutup perkara tersebut. Jika ditemukan alat bukti baru, penyelidikan akan dibuka kembali,” ujarnya

Pada tahap penyidikan, total 59 perkara ditangani Kejati Riau dan kejaksaan negeri se-Riau. Dari jumlah itu, 10 perkara ditangani langsung oleh Kejati Riau dan 49 perkara oleh kejaksaan negeri.

Dia menyebut kasus besar yang besar seperti dugaan penerbitan SKT/SKGR di kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim, korupsi pengelolaan barang bukti PMKS Bengkalis, serta penyimpangan kredit KUR di Perawang.

Tak hanya itu, satu perkara besar terkait dugaan korupsi pengelolaan perkebunan sawit di kawasan hutan oleh PT Torganda dan PT Torus Ganda telah dilimpahkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. “Perkara ini menjadi salah satu yang kami prioritaskan karena melibatkan kawasan hutan dalam skala luas,” kata Sutikno.

Dalam proses penuntutan dan eksekusi di sepanjang 2025, kejaksaan di Riau telah melakukan penuntutan terhadap 89 perkara dan mengeksekusi 47 terpidana.

Sejumlah tersangka juga telah ditetapkan dalam perkara strategis, antara lain tersangka AA dalam kasus Dana Swakelola DAK SD Rokan Hilir 2023, tersangka S dalam perkara dana PI Rokan Hilir, dan tersangka R yang merupakan mantan Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir

“Dari seluruh rangkaian penanganan perkara tersebut, kami berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp12.363.099.840,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Proses penawaran hak partisipasi (participating​​​​​​interest/PI) maksimal 10 persen di Wilayah Kerja (WK) Jabung berlanjut dengan penandatanganan perjanjian kerahasiaan dan berita acara pemeriksaan pembukaan data.

"Penandatanganan ini merupakan capaian penting dalam proses penawaran PI WK Jabung yang telah berjalan sejak Maret 2023 dan merefleksikan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat," sebut pernyataan resmi PetroChina Jabung yang diterima di Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu dilakukan PetroChina International Jabung Ltd, yang merupakan operator WK Jabung, bersama dengan BUMD Provinsi Jambi, PT Jambi Indoguna Internasional, pada Rabu (12/11/2025).

Jambi Indoguna telah ditunjuk sebagai calon investor alokasi PI maksimum 10 persen, sejalan dengan skema yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 37 Tahun 2016.

Gubernur Jambi Al Haris, Ketua Pansus PI DPRD Provinsi Jambi Abun Yani, Inspektur Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Asep Herman dan perwakilan Kantor SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan turut hadir menyaksikan acara penandatanganan.

PetroChina Jabung, bersama dengan seluruh pemegang PI WK Jabung lainnya, yaitu PT Pertamina Hulu Energi Jabung, Petronas Carigali (Jabung) Ltd, PT GPI Jabung Indonesia, dan PT Raharja Energi Tanjung Jabung, menyatakan dukungan penuh mereka dalam keberlanjutan proses ini dan berharap proses pembukaan data dapat berjalan lancar dan transparan.

Alokasi hak partisipasi bagi BUMD diharapkan dapat meningkatkan peran daerah dalam pengembangan hulu minyak dan gas bumi, serta peningkatan nilai tambah dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja.

Sebagai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di bawah pengawasan SKK Migas, PetroChina juga mendapat dukungan penuh SKK Migas untuk pelaksanaan penawaran PI di Wilayah Kerja Jabung.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SAMARINDA — Alih-alih menuai keuntungan, skema Participating Interest (PI) 10% justru menimbulkan beban fiskal bagi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kondisi ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI yang digelar di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, menyatakan daerahnya berkontribusi 30% lifting gas dan 12% lifting minyak nasional, tapi tidak berbanding lurus dengan penerimaan daerah.

Dari 11 wilayah kerja migas di Kaltim, dua blok yang telah memperoleh PI justru menghasilkan arus kas negatif akibat kewajiban pajak yang memberatkan.

"Intinya setiap daerah memiliki hak untuk menikmati hasil kekayaan sumber daya alamnya yang diatur oleh undang-undang. Jangan sampai terjadi kalimat populer, bahwa daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam adalah daerah-daerah yang rata-rata masyarakatnya miskin, itu yang harus kita perbaiki," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan bahwa temuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Migas untuk melakukan pemeriksaan mendalam.

"Ada beberapa hal yang harus dilakukan akselerasi dan perbaikan. Kalimantan Timur yang sudah mendapatkan PI dua blok migas dari 11 wilayah kerja malah mendapatkan negatif untuk arus kasnya, harus bayar pajak, ini menurut saya tidak baik, karena akan menimbulkan preseden buruk terhadap PI tersebut," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bambang menyatakan pihaknya akan menuntut transparansi dan akuntabilitas operasional dari kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait mekanisme cost recovery di kedua blok migas tersebut.

Adapun, dia menuturkan persoalan ini, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut mengingat PI seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan daerah, bukan sebaliknya.

Bisnis.com,JAKARTA — SKK Migas mengungkapkan pengalihan hak partisipasi atau participating interest (PI) 10% untuk pemerintah daerah (pemda) baru terealisasi di 11 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas). Sementara itu, pengalihan PI 10% di 68 WK lainnya masih berproses.
PI 10% adalah kepemilikan saham maksimum 10% dalam kontrak minyak dan gas yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada badan usaha milik daerah (BUMD).Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, saat ini baru 11 WK yang telah melakukan pengalihan PI 10% kepada pemda, sedangkan 68 WK lainnya masih berprogres.
"Dari 60-an WK yang disampaikan itu masih dalam proses 2%. Kemudian, 11 WK sudah selesai," ucapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (13/11/2025).
Dia memerinci, 11 WK yang telah mengalihkan PI 10% itu adalah WK ONWJ kepada Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat. Lalu, WK Mahakam kepada Pemprov Kalimantan Timur, WK Siak kepada Pemprov Riau, WK Ketapang kepada Pemprov Jawa Timur, serta WK Sebuku kepada Pemprov Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat.
Berikutnya, WK Southeast Sumatra kepada Pemprov DKI Jakarta dan Lampung, WK Rokan kepada Pemprov Riau, WK Kampar kepada Pemprov Riau, WK West Madura Offshore kepada Pemprov Jawa Timur, WK Mahato kepada Pemprov Riau, dan WK Sanga-Sanga kepada Pemprov Kalimantan Timur.
Sementara itu, untuk 68 WK yang masih berprogres mencakup 13 WK yang masih dalam tahap plan of development (PoD) I hingga gubernur menunjuk BUMD. Kemudian, 48 WK masih proses penawaran PI 10%, 3 WK masih tahap permohonan pengalihan, serta 4 WK dalam proses pengajuan kepada menteri ESDM.
Untuk diketahui, pengalihan PI 10% kepada pemda bertujuan untuk meningkatkan peran serta nasional dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pengalihan PI 10% juga bertujuan mendorong transfer teknologi dan kapasitas bagi BUMD atau perusahaan nasional serta menjamin adanya keadilan distribusi manfaat ekonomi dari kegiatan migas.