Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedikitnya telah mencabut izin usaha empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang 2026. Langkah ini semakin menambah panjang daftar BPR tutup dan bangkrut.

Kebijakan ini sejatinya sebagai upaya otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memperkuat industri perbankan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Hingga Februari 2026, OJK tercatat telah menutup empat BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, BPR Bank Cirebon, dan BPR Kamadana Bali.

Mengawali 2026, OJK resmi mencabut izin usaha BPR Suliki Gunung Mas berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026.

Pencabutan izin dilakukan lantaran BPR Suliki Gunung Mas gagal memenuhi rasio modal minimum. Untuk diketahui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR Suliki Gunung Mas kala itu kurang dari 12%.

“Mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Masih di bulan yang sama, OJK memutuskan mencabut izin BPR Prima Master Bank. Pencabutan izin BPR Prima Master Bank lantaran statusnya tidak sehat dan pengurus serta pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

Adapun pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK NOMOR KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank.

Kemudian pada 9 Februari 2026, OJK kembali melakukan pencabutan izin usaha salah satu bank, yakni BPR Bank Cirebon. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam catatan Bisnis, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyampaikan bahwa sejak tahap awal pengawasan, otoritas menemukan permasalahan serius pada aspek tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

Permasalahan tersebut meliputi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko tidak memadai, serta tingkat kepatuhan rendah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha bank,” kata Agus di Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026).

Terbaru, OJK pada 18 Februari 2026 mencabut izin BPR Kamadana, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana.

Pencabutan izin dilakukan lantaran OJK mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola BPR Kamadana, mencakup fraud, tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian, asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan.

Permasalahan tersebut dinilai memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha BPR Kamadana.

Kendati OJK telah memberikan waktu bagi manajemen untuk melaksanakan rencana tindak penyehatan agar dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai, yang berujung pada penutupan izin usaha.

Berikut Daftar Bank Bangkrut sepanjang 2026:

1. BPR Suliki Gunung Mas
   
2. BPR Prima Master Bank
   
3. BPR Bank Cirebon
   
4. BPR Kamadana

Bisnis.com,BANDUNG — Nasib BPR Cirebon Jabar yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar justru berkebalikan dengan Perumda BPR Bank Cirebon yang izin usahanya ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Deni Hermawan mengatakan pascapenutupan BPR Cirebon pihaknya turut disibukan dengan konfirmasi sejumlah pihak terkait kepemilikan saham Pemprov Jabar.

“Pemprov Jabar memiliki saham di PT BPR Cirebon Jabar Perseroda yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jabar dan Pemerintah Kabupaten Cirebon,” katanya dihubungi Selasa (10/2/2026).

Menurutnya berbeda dengan BPR Cirebon, BPR Cirebon Jabar berada dalam kondisi sehat dan menghasilkan laba yang terbilang fantastis. “Alhamdulillah kondisi dan kinerja PT BPR Cirebon Jabar Perseroda pada akhir tahun 2025 kondisinya sehat dan menghasilkan laba bersih Rp20 miliar,” tuturnya.

Deni juga mencatat jika BPR Cirebon Jabar pada akhir tahun 2025 telah menghimpun tabungan dan deposito masyarakat senilai Rp392 miliar, sementara dari sisi performa penyaluran kredit mengalami peningkatan Rp18,9 miliar dengan total kredit Rp279 miliar.

Sementara itu, aset mengalami peningkatan Rp33 miliar menjadi Rp476 miliar. "Dan mampu memberikan dividen kepada Pemprov Jabar Rp3,2 miliar,” ujarnya.

Adapun BPR Cirebon Jabar juga menerima penghargaan dari Infobank atas Kinerja Keuangan Bank yang Sangat Baik Kategori aset bank Rp250 miliar hingga Rp500 miliar. Juga pada tahun 2025 menerima penghargaan Pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) atas penilaian BPKP Provinsi Jawa Barat.

“Jadi terkait berita penutupan BPR Cirebon yang berada di Kota Cirebon, tidak ada keterkaitan dengan Kepemilikan Saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon di Kota Cirebon, Jawa Barat. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Pencabutan izin ini menandai berakhirnya operasional bank milik pemerintah daerah tersebut setelah serangkaian upaya penyehatan dinilai gagal.

OJK menyatakan, langkah pencabutan izin usaha merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, khususnya sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Dengan dicabutnya izin usaha, Perumda BPR Bank Cirebon tidak lagi diperkenankan menjalankan kegiatan usaha perbankan.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang 2025 telah mencabut izin usaha tujuh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah.

Penutupan dilakukan karena bank-bank tersebut dinilai tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan hingga mengalami masalah likuiditas yang berkepanjangan.

Berdasarkan Pengumuman Umum OJK hingga Desember 2025, pencabutan izin usaha dilakukan setelah berbagai upaya penyehatan tidak membuahkan hasil.

Berikut daftar lengkap bank yang dinyatakan bangkrut sepanjang 2025 seperti dikutip dari berbagai sumber:

1. BPRS Gebu Prima

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima (BPRS Gebu Prima) menjadi bank pertama yang ditutup OJK pada 2025. Bank ini beralamat di Jalan AR Hakim/Jalan Bakti Nomor 139, Kota Medan, Sumatra Utara.

Pencabutan izin usaha dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-23/D.03/2025 tanggal 17 April 2025.

2. BPR Dwicahaya Nusaperkasa

Berikutnya, OJK mencabut izin usaha PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa yang beroperasi di Kota Batu, Jawa Timur. Keputusan ini ditetapkan pada 24 Juli 2025 melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-47/D.03/2025.

BPR Dwicahaya Nusaperkasa dinilai gagal memenuhi Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) serta menghadapi tekanan likuiditas.

3. BPR Disky Surya Jaya

PT Bank Perekonomian Rakyat Disky Surya Jaya menjadi BPR berikutnya yang ditutup. Bank ini beralamat di Jalan Medan–Binjai Km 14,6, Komplek Padang Hijau Blok A No.18, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

Penutupan ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-58/D.03/2025 tanggal 19 Agustus 2025.

4. BPRS Gayo Perseroda

OJK juga mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda pada 9 September 2025. Bank yang berlokasi di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, ini dinilai tidak mampu memperbaiki rasio kecukupan modal dan likuiditas.

Padahal, BPRS Gayo Perseroda telah melalui tahapan BPR Syariah Dalam Penyehatan (BDP) hingga Dalam Resolusi (BDR).

5. BPR Artha Kramat

Selanjutnya, izin usaha PT BPR Artha Kramat dicabut OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025.

Bank yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, ditutup karena pemegang saham memilih untuk lebih fokus mengembangkan BPR lain dalam grup yang sama, yakni BPR Bumi Sediaguna.

6. BPR Nagajayaraya Sentrasentosa

Pada 15 Oktober 2025, OJK mencabut izin usaha PT BPR Nagajayaraya Sentrasentosa yang berlokasi di Jalan Pahlawan PB Sudirman 85, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur.

"Pencabutan izin usaha tersebut merupakan keputusan dan permohonan dari pemegang saham dengan mempertimbangkan belum terpenuhinya modal inti minimum sesuai ketentuan yang berlaku," tulis pengumuman OJK.

7. BPR Bumi Pendawa Raharja

Terakhir, OJK mencabut izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja yang berbasis di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pencabutan tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-88/D.03/2025 tanggal 15 Desember 2025.

OJK menyatakan pengurus dan pemegang saham bank tersebut tidak mampu melakukan penyehatan sehingga izin usaha harus ditarik.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pertengahan Oktober 2025 mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat. Pencabutan izin usaha ini menambah daftar panjang BPR yang telah ditutup.

Dalam catatan Bisnis, OJK mencabut izin usaha BPR Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah atas permintaan pemegang saham (self liquidation).

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Adapun alasan penutupan yakni agar para pemegang saham lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Sebelum BPR Artha Kramat, OJK tercatat telah menutup empat BPR lainnya sepanjang 2025. Pada April 2025, OJK mencabut izin usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima yang berlokasi di Medan, Sumatra Utara.

Tiga bulan berselang, tepatnya pada 24 Juli 2025, OJK kembali mencabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur.

Lalu pada Agustus 2025, OJK menutup BPR Disky Surya Jaya tepatnya di Deli Serdang, Sumatra Utara. BPR ini ditutup lantaran tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan maupun likuiditas.

Selanjutnya pada September 2025, OJK resmi mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda, lantaran dinyatakan tidak mampu memperbaiki rasio kecukupan modal dan likuiditas.

Berikut Daftar Bank Bangkrut Sepanjang 2024-2025:

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital
16. BPRS Kota Juang (Perseroda)
17. BPR Duta Niaga
18. BPR Pakan Rabaa
19. BPR Kencana
20. BPR Arfak Indonesia
21. BPRS Gebu Prima
22. BPR Dwicahaya Nusaperkasa
23. BPR Disky Surya Jaya
24. BPRS Gayo Perseroda
25. BPR Artha Kramat

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup enam bank perekonomian rakyat (BPR) dari awal tahun 2025 hingga 28 Oktober 2025.

Terbaru, OJK menutup BPR Nagajayaraya Sentrasentosa sebab permintaan pemegang sahamnya alias self liquidation. Adapun BPR ini berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman No. 85, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

"Pencabutan izin usaha tersebut merupakan keputusan dan permohonan dari pemegang saham dengan mempertimbangkan belum terpenuhinya modal inti minimum sesuai ketentuan yang berlaku," tulis pengumuman OJK, Selasa (28/10/2025).

Pekan lalu, OJK resmi mencabut izin usaha Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat. Pencabutan izin tersebut juga atas permintaan pemegang saham BPR tersebut.

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha BPR Artha Kramat.

"Pencabutan izin usaha BPR Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan pemegang saham dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan BPR Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan BPR Artha Kramat," tulis pengumuman OJK tersebut, dikutip Minggu (26/10/2025).

Satu bulan sebelumnya, OJK resmi mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda pada 9 September 2025. Bank yang berlokasi di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, ini dinyatakan tidak mampu memperbaiki rasio kecukupan modal dan likuiditas. Padahal perusahaan sudah diberi kesempatan melalui status BPR Syariah Dalam Penyehatan (BDP) dan Dalam Resolusi (BDR).

Selanjutnya, pada 17 April 2025, OJK juga mencabut izin usaha BPRS Gebu Prima yang berkedudukan di Medan, Sumatra Utara. Langkah serupa kembali dilakukan pada 24 Juli 2025 terhadap BPR Dwicahaya Nusaperkasa yang beroperasi di Kota Batu, Jawa Timur.

Pada 19 Agustus 2025, giliran BPR Disky Surya Jaya di Deli Serdang, Sumatra Utara, yang ditutup karena tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan maupun likuiditas. Dengan masuknya BPRS Gayo Perseroda, total bank yang tumbang sepanjang tahun ini mencapai empat.

Daftar bank yang ditutup OJK di Indonesia kembali bertambah. Hingga Oktober 2025, sudah enam bank pembiayaan rakyat (BPR/BPRS) yang izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena gagal melakukan penyehatan permodalan maupun likuiditas.

Berikut Daftar Bank yang Ditutup OJK selama 2025:

1. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda

2. BPRS Gebu Prima

3. BPR Dwicahaya Nusaperkasa

4. BPR Disky Surya Jaya

5. BPR Artha Kramat

6. Nagajayaraya Sentrasentosa.

Bisnis.com, Jakarta — Daftar bank bangkrut di Indonesia kembali bertambah. Hingga Oktober 2025, sudah lima bank pembiayaan rakyat (BPR/BPRS) yang izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena gagal melakukan penyehatan permodalan maupun likuiditas.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat. Pencabutan izin tersebut atas permintaan pemegang saham (self liquidation).

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

"Pencabutan izin usaha BPR Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan pemegang saham dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan BPR Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan BPR Artha Kramat," tulis pengumuman OJK tersebut, dikutip Minggu (26/10/2025).

Satu bulan sebelumnya, OJK resmi mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda pada 9 September 2025. Bank yang berlokasi di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, ini dinyatakan tidak mampu memperbaiki rasio kecukupan modal dan likuiditas. Padahal perusahaan sudah diberi kesempatan melalui status BPR Syariah Dalam Penyehatan (BDP) dan Dalam Resolusi (BDR).

Lalu, pada 17 April 2025, OJK juga mencabut izin usaha BPRS Gebu Prima yang berkedudukan di Medan, Sumatra Utara. Langkah serupa kembali dilakukan pada 24 Juli 2025 terhadap BPR Dwicahaya Nusaperkasa yang beroperasi di Kota Batu, Jawa Timur.

Selanjutnya pada 19 Agustus 2025, giliran BPR Disky Surya Jaya di Deli Serdang, Sumatra Utara, yang ditutup karena tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan maupun likuiditas. Dengan masuknya BPRS Gayo Perseroda, total bank yang tumbang sepanjang tahun ini mencapai empat.

Dalam keterangan resmi terbarunya, OJK menegaskan, pencabutan izin usaha merupakan bagian dari pengawasan demi memperkuat industri perbankan dan melindungi kepercayaan masyarakat.

Berikut Daftar Bank yang Ditutup OJK Selama 2025:

1. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda

2. BPRS Gebu Prima

3. BPR Dwicahaya Nusaperkasa

4. BPR Disky Surya Jaya

5. BPR Artha Kramat