JAKARTA - Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea mempertanyakan putusan perdata dalam perkara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham: CMNP) melawan kliennya yang dimenangkan CMNP di tingkat PN Jakarta Pusat. Padahal, perkara tersebut sebelumnya telah diputus hingga tingkat peninjauan kembali (PK) pada 2008.

Hotman mempertanyakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu kenapa berubah pada 2026. Ia pun menilai kondisi tersebut mencerminkan buramnya penegakan hukum di Indonesia.

"Itu sudah pernah diputus dalam tingkat PK (Peninjauan Kembali, red) Mahkamah Agung dan CMNP kalah telak tahun 2008. Sedih nggak sih melihat wajah buram penegakan hukum di Indonesia? Perkara yang sudah kalah tahun 2008 bisa dibolak-balik lagi tahun 2026, substansi sama," ujar Hotman dalam unggahan video di Instagramnya, Selasa (19/5/2026).

Hotman menjelaskan pokok perkara bermula saat CMNP memiliki 28 sertifikat deposito di Unibank. Namun, bank tersebut ditutup pemerintah saat krisis moneter 2001, sehingga aset dan kewajibannya diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Menurut Hotman, BPPN menolak mencairkan deposito tersebut, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur penjaminan deposito harus menggunakan mata uang rupiah.

"Putusan PK Mahkamah Agung bahwa menolak gugatan CMNP, karena direksi Unibank salah menerbitkan deposito yang bertentangan dengan peraturan penjaminan Bank Indonesia," tegas Hotman.

Ia menilai gugatan dalam perkara ini seharusnya diarahkan kepada direksi Unibank yang menandatangani penerbitan deposito tersebut, bukan kepada pihak lain, seperti MNC Asia Holding maupun Hary Tanoesoedibjo.

"Jadi, yang salah itu adalah salah gugat. Harusnya direksi Unibank yang menandatangani deposito yang bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia," lanjut Hotman.

Belum lagi, kata Hotman, 28 deposito tersebut juga pernah dibukukan dalam laporan keuangan CMNP hingga berujung pada pengajuan restitusi pajak. Ia mempertanyakan bagaimana restitusi pajak bisa dikabulkan, sementara dalam gugatan terbaru deposito itu justru disebut palsu.

Yang paling parahnya lagi, atas 28 kerugian, 28 deposito sertifikat deposito tersebut, CMNP telah mengajukan restitusi pajak, pengembalian uang pajak dari negara, dengan alasan rugi dari pendapatan deposito dan bunga dan negara sudah bayar ke CMNP puluhan miliar," terang Hotman.

Ia menegaskan kantor Pajak Indonesia harus berani meminta uang restitusi yang telah dibayarkan ke CMNP. Bahkan, ia meminta Kantor Pajak untuk berani menyampaikan hal ini kepada Kejaksaan.

"Makanya kantor pajak harus berani sampaikan ke Kejaksaan, minta uangnya kembali ya! Karena salah satu syarat pengembalian pajak restitusi adalah tagihan tersebut harus tidak bisa lagi ditagih ke pihak manapun," tandas Hotman.

OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk tetap mengantisipasi potensi risiko perburukan kredit pada program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen melalui pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan berlaku.

Di samping itu, bank juga diminta tetap menerapkan prinsip character, capacity, capital, collateral dan condition of economy atau disingkat "5C" dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

OJK memandang bahwa langkah pemerintah senantiasa bertujuan menghadirkan berbagai program yang berdampak positif dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Lebih lanjut, program kredit usaha rakyat yang diinisiasi pemerintah dinilai sangat baik yang dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan.

Mempertimbangkan hal tersebut, jelas Dian, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank.

“OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” kata Dian.

Terkait suku bunga perbankan, rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,76 persen, secara tren menurun dibandingkan Februari 2026 dan Maret 2025 yang masing-masing sebesar 8,80 persen dan 9,20 persen.

Penurunan tersebut didorong dari penurunan rata-rata tertimbang suku bunga kredit produktif, baik kredit modal kerja dan kredit investasi secara tahunan (year on year/yoy) masing-masing mengalami penurunan sebesar 67 bps dan 68 bps sehingga menjadi 8,00 persen dan 7,90 persen.

Penurunan suku bunga kredit rupiah tersebut sejalan dengan penurunan rata-rata tertimbang DPK rupiah secara tahunan sebesar 55 bps sehingga menjadi 2,66 persen yang juga dikontribusikan dari penurunan BI-Rate selama setahun terakhir dari sebesar 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi sebesar 4,75 persen pada Maret 2026, dengan kondisi penurunan BI-Rate terakhir pada September 2025.

Dian mengatakan bahwa secara umum, penurunan BI-Rate akan direspons oleh bank melalui penurunan suku bunga kredit, oleh karena itu suku bunga kredit diperkirakan masih dalam tren menurun.

Adapun penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana (cost of fund/CoF).

“Untuk itu, perbankan perlu mengelola strategi pendanaan mereka, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga akan menciptakan ruang bagi penurunan suku bunga kredit. Selain itu, upaya penurunan lebih lanjut suku bunga diharapkan juga tetap memperhatikan kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dalam hal ini perbankan secara aktif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebutkan bahwa kinerja kredit UMKM menunjukkan indikasi perbaikan dengan kembali mencatatkan pertumbuhan positif, setelah sebelumnya mengalami kontraksi.

Pada Maret 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.498,64 triliun atau mengalami ekspansi sebesar 0,12 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini lebih baik dibanding bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 0,56 persen (yoy).

Melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Dian menyampaikan bahwa kualitas kredit UMKM juga terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) sebesar 4,60 persen di tengah tekanan daya beli masyarakat serta dinamika perekonomian domestik.

Lebih lanjut, Dian juga merinci pertumbuhan kredit UMKM tersebut dikontribusikan dari Kredit Mikro dan Menengah masing-masing tumbuh sebesar 0,20 persen (yoy) dan 0,90 persen (yoy) yang terkompensasi penurunan Kredit Kecil sebesar 0,49 persen (yoy).

Pertumbuhan kredit UMKM secara tahunan terutama berasal dari pertumbuhan sektor ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp11,91 triliun (4,20 persen); diikuti sektor aktivitas keuangan dan asuransi Rp8,10 triliun (65,40 persen); serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Rp2,53 triliun (3,50 persen).

Menurut Dian, perbankan dan pelaku UMKM perlu mengembangkan ekosistem bisnis yang mampu mendukung pemanfaatan kredit secara optimal dan berkesinambungan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam hal ini perbankan secara aktif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan pasar. Sementara pelaku UMKM secara aktif juga meningkatkan kompetensi dan memperluas jaringan dan sinergi antar pelaku usaha,” kata dia.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan perbankan untuk meningkatkan kredit UMKM antara lain dengan pendekatan rantai pasok, digitalisasi proses kredit, dan peningkatan literasi keuangan kepada pelaku UMKM.

Dian menyampaikan, OJK dan pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan OJK dalam mendorong kredit UMKM antara lain dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).

Menurut otoritas, penerbitan POJK UMKM ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja, mempercepat pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan sebagai agenda prioritas pemerintah.

Dengan POJK UMKM ini, OJK mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan akses pemberian kredit UMKM yang mudah, tepat, cepat, murah dan inklusif.

Selanjutnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terdapat beberapa program pemerintah yang dirancang untuk menguatkan daya beli masyarakat antara lain insentif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM dan PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata dan padat karya.

Dengan adanya inisiatif pemerintah tersebut serta dukungan dari berbagai stakeholder, langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan bisnis dan kredit UMKM lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham membukukan penurunan harga secara signifikan dan masuk daftar top losers sepanjang sepekan perdagangan periode 27 hingga 30 April 2026. Saham HOPE, DSSA hingga CMNP masuk daftar tersebut.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), selama sepekan perdagangan, saham PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. (HOPE) memimpin pelemahan dengan anjlok 27,63% atau 63 poin ke level Rp165 per saham. Disusul saham Grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang ambles 20,05% atau 405 poin ke posisi Rp1.615 per saham.

Selanjutnya diperingkat ke-3 saham paling boncos ada emiten properti PT Purisentul Permai Tbk. (KDTN) yang terkoreksi 19,15% ke posisi Rp950 per saham. Diikuti saham BRNA yang melemah 16,46% ke posisi Rp660 per saham.

Berikutnya, ada saham MAXI yang terkoreksi 16,39% ke level Rp51 per saham. Disusul saham CMNP milik Jusuf Hamka yang turun 15,60% ke posisi Rp1.515 per saham.

Berturut-turut, posisi top losers selanjutnya, yaitu COCO turun 15,34%, DEPO melemah 14,57%, saham MEGA terkoreksi 14,01% dan terakhir ada saham MAIN yang melemah 13,64% ke posisi Rp855 per lembar.

10 Saham Paling Boncos Sepekan:

Kode	Last Week	This Week	Change	%
HOPE	228	165	-63	-27,63%
DSSA	2.020	1.615	-405	-20,05%
KDTN	1.175	950	-225	-19,15%
BRNA	790	660	-130	-16,46%
MAXI	61	51	-10	-16,39%
CMNP	1.795	1.515	-280	-15,60%
COCO	378	320	-58	-15,34%
DEPO	302	258	-44	-14,57%
MEGA	2.570	2.210	-360	-14,01%
MAIN	990	855	-135	-13,64%

IHSG Turun 2,42% Sepekan

Seiring melemahnya emiten-emiten tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) parkir di zona merah dengan turun 2,42% ke level 6.956,80 sepanjang perdagangan pekan ini, 27 hingga 30 April 2026. Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat turun Rp354 triliun menjadi Rp12.382 triliun.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami pelemahan 2,42% pada posisi 6.956,80 dari 7.129,49 pada pekan sebelumnya.

Adapun, kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat mengalami penurunan sebesar 2,78% menjadi Rp12.382 triliun dari Rp12.736 triliun pada pekan sebelumnya.

Sementara rata-rata volume transaksi harian Bursa terpantau mengalami pelemahan 17,32% menjadi 37,11 miliar lembar dari 44,88 miliar lembar pada penutupan pekan lalu. Adapun, rata-rata nilai transaksi harian Bursa juga turut mengalami pelemahan.

"Rata-rata nilai transaksi harian pekan ini mengalami perubahan yaitu sebesar 6,81% menjadi Rp18,27 triliun dari Rp19,61 triliun pada pekan sebelumnya," kata Kautsar dikutip Jumat (1/5/2026).

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa pada pekan ini juga tercatat mengalami penurunan sebesar 15,02% menjadi 2,34 juta kali transaksi dari 2,75 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Menutup pekan ini, tepatnya pada Kamis (30/4/2026), investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp1,48 triliun dan sepanjang tahun 2026 investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp49,87 triliun.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemilik Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), Jusuf Hamka memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah yang hendak memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jalan tol.

Jusuf Hamka menyebut, pihaknya belum mendapat arahan langsung dari Pemerintah mengenai hal itu. Akan tetapi, dia memastikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh segala keputusan yang ditetapkan pemerintah.

“Belum, belum ada omongan, tetapi kemarin begitu ada berita, saya dengan teman-teman direksi mengatakan semua sepakat rapat, kita ikut apa pemerintah punya mau,” kata Jusuf saat ditemui di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai dampaknya terhadap tarif tol, dia masih enggan merinci. Hanya saja, wacana PPN jalan tol diproyeksikan akan mengerek tarif yang ditanggung oleh masyarakat.

“Wallahualam [apakah akan berdampak ke tarif], tapi memang harusnya jadi naik,” ujarnya singkat.

Untuk diketahui, Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dikabarkan tengah mematangkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa jalan tol. Langkah strategis ini dibidik mulai diimplementasikan secara resmi pada 2028.

Rencana tersebut telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP periode 2025—2029. Dokumen krusial ini diteken langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025 lalu.

Secara spesifik, kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk memperluas basis pemajakan nasional. Pemerintah berupaya menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan melalui penambahan objek pajak baru.

“Pemberian landasan hukum bagi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol,” tulis DJP dalam dokumen Renstra.

JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (kode saham: CMNP) kepada PT MNC Asia Holding Tbk belum final, belum berkekuatan hukum tetap, dan belum dapat dilaksanakan. Karena, masih ada upaya banding di Pengadilan Tinggi.

“Dilanjutkan dengan kasasi bahkan upaya peninjauan kembali juga dapat ditempuh apabila ada pihak yang tidak puas,” kata Legal Counsel MNC Group Chris Taufik, Senin (27/4/2026).

PT MNC Asia Holding Tbk (Perseroan) pun bakal mengajukan upaya banding terhadap putusan atas perkara nomor 142/PDT.G/2025/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 April 2026 itu.

“Bahwa perseroan akan mengajukan banding terhadap putusan dikarenakan adanya banyak kejanggalan dalam putusan, antara lain pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pembayaran NCD yaitu PT Bank Unibank Tbk berikut jajaran Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Unibank sebagai penerbit NCD dan pihak yang menjamin NCD dapat dibayarkan tidak digugat tetapi putusan malah membebankan tanggung jawab membayar kepada para tergugat yang hanya broker/arranger,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa seandainya Unibank tidak dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha pada 29 Oktober 2001, atau 2 tahun 5 bulan sejak NCD Unibank diterima oleh CMNP, maka sudah pasti pembayaran akan dilakukan oleh Unibank.

“Bahwa tidak ada keterlibatan dari para tergugat dalam proses Unibank menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha karena bukan pengurus/pemegang saham dari Unibank,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya CMNP sudah memperoleh pembayaran dari Negara berupa restitusi pajak yang diterima pada tahun 2013.

Dia mengatakan, di samping materi putusan yang layak untuk dipertanyakan dan diuji lebih lanjut pada tingkat banding, siaran pers yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 April 2026 juga patut dipertanyakan.

“Karena sudah menyebutkan pertimbangan hakim, sementara putusan belum ada/belum diterima oleh perseroan. Pada tanggal 22 April 2026 perseroan hanya bisa mengakses amar putusan, tanpa pertimbangan apa pun,” pungkasnya.

JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (kode saham: CMNP) kepada PT MNC Asia Holding Tbk memiliki banyak kejanggalan. Maka itu, PT MNC Asia Holding Tbk (Perseroan) bakal mengajukan upaya banding terhadap putusan atas perkara nomor 142/PDT.G/2025/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 April 2026 itu.

Legal Counsel MNC Group Chris Taufik mengatakan bahwa putusan tersebut belum final, belum berkekuatan hukum tetap, dan belum dapat dilaksanakan karena masih ada upaya banding di Pengadilan Tinggi, dilanjutkan dengan kasasi. Bahkan, upaya peninjauan kembali juga dapat ditempuh apabila ada pihak yang tidak puas.

“Bahwa perseroan akan mengajukan banding terhadap putusan dikarenakan adanya banyak kejanggalan dalam putusan, antara lain pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pembayaran NCD yaitu PT Bank Unibank Tbk berikut jajaran Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Unibank sebagai penerbit NCD dan pihak yang menjamin NCD dapat dibayarkan tidak digugat tetapi putusan malah membebankan tanggung jawab membayar kepada para tergugat yang hanya broker/arranger,” ujar Chris Taufik, Senin (27/4/2026).

Dia menuturkan bahwa seandainya Unibank tidak dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha pada 29 Oktober 2001, atau 2 tahun 5 bulan sejak NCD Unibank diterima oleh CMNP, maka sudah pasti pembayaran akan dilakukan oleh Unibank.

“Bahwa tidak ada keterlibatan dari para tergugat dalam proses Unibank menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha karena bukan pengurus/pemegang saham dari Unibank,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa sebenarnya CMNP sudah memperoleh pembayaran dari Negara berupa restitusi pajak yang diterima pada tahun 2013. Lebih lanjut dia mengatakan, di samping materi putusan yang layak untuk dipertanyakan dan diuji lebih lanjut pada tingkat banding, siaran pers yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 April 2026 juga patut dipertanyakan.

“Karena sudah menyebutkan pertimbangan hakim, sementara putusan belum ada/belum diterima oleh perseroan. Pada tanggal 22 April 2026 perseroan hanya bisa mengakses amar putusan, tanpa pertimbangan apa pun,” pungkasnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta klarifikasi kepada emiten Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe, PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), terkait pemberitaan media massa mengenai putusan pengadilan yang menyeret perseroan, baru-baru ini.

Dalam surat yang dipublikasikan melalui keterbukaan informasi BEI pada Jumat (24/4) kemarin, manajemen BHIT memberikan tanggapannya atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan bursa.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menyidangkan perkara ini menghukum Hary Tanoe selaku pendiri dan pemilik BHIT untuk membayar ganti rugi ke PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), emiten milik taipan jalan tol Jusuf Hamka. Nilai ganti yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar serta bunga 6% per tahun.

Manajemen menyatakan, terkait kewajiban ganti rugi sebagaimana diberitakan, keputusan tersebut masih dalam proses hukum lanjutan. “Keputusan tersebut belum menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Perseroan akan mengajukan banding,” tulis manajemen dalam keterangannya.

Terkait pokok perkara yang ditanyakan BEI, manajemen BHIT menjelaskan bahwa kasus ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Gugatan tersebut diajukan oleh CMNP terkait transaksi lama dengan PT Bank Unibank Tbk. Dalam putusan tersebut, pihak BHIT tercatat sebagai tergugat II.

Adapun transaksi yang menjadi pokok sengketa terjadi sekitar Mei 1999 atau sekitar 27 tahun lalu, dengan nilai mencapai US$ 28 juta. Saat itu, Unibank menerbitkan negotiable certificate of deposit (NCD) kepada CMNP. Dalam transaksi tersebut, BHIT menegaskan posisinya hanya sebagai perantara.

"Perseroan hanya berperan sebagai broker (arranger). Perseroan juga tidak menerima dana pembayaran dari CMNP atas pembelian NCD yang dikirimkan oleh CMNP kepada Unibank sebagai penerbit NCD," kata manajemen BHIT.

BEI lantas menanyakan soal estimasi total kewajiban finansial BHIT atas putusan pembayaran ganti rugi materiil, bunga, dan ganti rugi immateriil yang dibacakan majelis hakim PN Jakpus pada 22 April itu. Merespons pertanyaan tersebut, BHIT menyatakan belum dapat memberikan estimasi nilai ganti rugi yang harus ditanggung. Hal ini karena putusan pengadilan dinilai belum final, sehingga besaran kewajiban masih dapat berubah pada tahap hukum selanjutnya.

BHIT juga memastikan bahwa perkara hukum ini tidak berdampak terhadap kinerja bisnis. Manajemen menyatakan, putusan tersebut tidak berdampak terhadap kondisi keuangan, operasional, dan kelangsungan usaha perseroan. Selain itu, hingga kini tidak terdapat informasi material lain yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha maupun pergerakan saham perseroan di pasar.

Dengan langkah hukum yang akan ditempuh, BHIT menegaskan komitmennya untuk menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham, sembari menunggu kepastian hukum atas perkara yang masih berproses tersebut.

PN Jakpus Menangkan CMNP

CMNP belum lama ini memenangkan gugatan atas perselisihannya dengan BHIT. Majelis hakim menemukan bahwa NCD yang diterbitkan Unibank tidak dapat dicairkan. Pengadilan menilai, pihak tergugat, dalam hal ini Hary Tanoe dan BHIT, seharusnya mengetahui instrumen tersebut tidak memenuhi ketentuan sejak awal.

“Tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan NCD kepada penggugat sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, dalam keterangan resmi, Kamis (23/4).

Dalam perkara ini, CMNP awalnya menuntut ganti rugi sebesar US$ 28 juta atau sekitar Rp 481 miliar serta bunga majemuk 2% per bulan. Namun, majelis hakim menolak sebagian besar tuntutan tersebut.

Pengadilan memutuskan ganti rugi materiil tetap sebesar US$ 28 juta atau setara Rp 481 miliar dengan bunga wajar 6% per tahun. Selain itu, hakim juga mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50 miliar, sehingga total kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar, di luar bunga berjalan.

Majelis hakim menyatakan Hary Tanoe dan BHIT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Putusan ini juga didasarkan pada doktrin piercing the corporate veil, yakni membuka tabir perusahaan karena tergugat dinilai tidak beritikad baik dan memanfaatkan entitas korporasi dalam transaksi.

Kendati demikian, putusan ini masih bersifat tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat lonjakan signifikan jumlah pendaftar dalam rekrutmen empat posisi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjelang penutupan pada hari ini, Jumat (24/4/2026)

Berdasarkan data KKP per Jumat (24/4/2026) pukul 10.00 WIB, jumlah pelamar telah mencapai 118.676 orang. Angka ini jauh melampaui kebutuhan SDM program KNMP yang hanya sebanyak 5.476 orang untuk ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia.

KKP menilai tingginya angka ini mencerminkan besarnya minat masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis kawasan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta mengatakan rekrutmen ini ditujukan untuk mengisi empat posisi kunci di setiap lokasi KNMP, yakni Manajer Operasional, Kepala Produksi, Penjamin Mutu, dan Administrasi Keuangan.

Nyoman menjelaskan, proses seleksi tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, melainkan juga pada pembentukan karakter serta kepemimpinan peserta. Menurutnya, KNMP membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga memiliki kemampuan memimpin, beradaptasi, serta menciptakan nilai tambah.

“Peserta terpilih akan dibekali pelatihan komponen cadangan untuk membentuk kedisiplinan dan ketahanan, serta pelatihan manajerial dan tematik sesuai kebutuhan lapangan,” kata Nyoman dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Dia menyampaikan pelatihan komponen cadangan menjadi bagian penting dalam seleksi untuk membentuk karakter, kepemimpinan, serta kemampuan problem solving di lapangan, yang diharapkan mampu melahirkan pengelola kawasan perikanan yang profesional, mandiri, dan berorientasi hasil.

Secara terperinci, posisi Manajer Operasional di KNMP nantinya akan menjadi penggerak utama usaha, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, Kepala Produksi bertugas mengoptimalkan kegiatan produksi dan menjaga efisiensi serta kualitas hasil perikanan.

Di sisi lain, Penjamin Mutu memegang peran krusial dalam memastikan standar kualitas produk melalui pengawasan sistem mutu dan rantai dingin. Adapun Administrasi Keuangan bertanggung jawab menjaga kesehatan usaha melalui pengelolaan arus kas dan laporan keuangan secara transparan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan nasional.

Trenggono menjelaskan, saat ini pemerintah telah membangun 100 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang terbagi dalam dua tahap.

“Kita sudah bangun 100 titik, 65 tahap pertama dan 35 tahap kedua. Totalnya 100 dan diperkirakan akhir Mei selesai,” kata Trenggono usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi pesisir. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengawasan dan pengelolaan kampung nelayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) dan PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT) bergerak berlawanan arah pada perdagangan Jumat (24/4/2026), setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan CMNP milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo dan BHIT.

Saham CMNP terpantau melesat 15,20% atau naik 260 poin ke level Rp1.970 per saham hingga pukul 09.45 WIB. Sepanjang perdagangan hari ini, saham CMNP bergerak di rentang Rp1.770 hingga Rp2.130 per saham, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp12,52 triliun.

Secara tren, kinerja saham CMNP juga terbilang solid. Dalam sepekan terakhir, saham ini telah menguat 14,58% dan naik 9,35% sejak awal tahun (year to date).

Sebaliknya, saham BHIT tidak menunjukkan pergerakan signifikan dan cenderung stagnan di level Rp35 per saham. Kapitalisasi pasar BHIT tercatat sebesar Rp3,18 triliun.

Dalam periode yang sama, kinerja saham BHIT justru tertekan. Saham ini turun 2,78% dalam sepekan terakhir dan melemah 10,26% sepanjang tahun berjalan 2026.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (CMNP) milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo serta PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi per 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual-beli.

Majelis menilai tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) kepada penggugat.

Sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim menerapkan doktrin piercing the corporate veil atau doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan. Dengan begitu, tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku," kata Sunoto.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bos Grup MNC Hary Tanoesoedibjo serta perusahaannya PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) dihukum membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 531 miliar serta bunga 6% per tahun kepada emiten Jusuf Hamka PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) pada Rabu (22/4). Putusan tersebut diputuskan atas perkara perdata yang diajukan CMNP.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BHIT ditutup anjlok 7,89% atau 3 poin ke level Rp 35. Sebaliknya, saham CMNP milik Jusuf Hamka justru melonjak 5,23% ke Rp 1.710.

Putusan tersebut bermula dari gugatan CMNP kepada Hary Tanoe yang dianggap melawan hukum dalam transaksi surat berharga yang dimiliki CMNP dan PT Bank Unibank Tbk. Di sana, Posisi Hary Tanoe dalam transaksi tersebut adalah perantara. Dalam transaksi tersebut, CMNP menukar Medium Term Note (MTN) dan obligasi dengan 28 lembar Negotiable Certificate of Deposit (NCD) milik Unibank.

Namun, majelis hakim menemukan bahwa NCD yang diterbitkan Unibank tidak dapat dicairkan. Pengadilan menilai pihak tergugat seharusnya mengetahui instrumen tersebut tidak memenuhi ketentuan sejak awal.

“Tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan NCD kepada penggugat sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, dalam keterangan resmi, Kamis (23/4).

Dalam gugatannya, CMNP awalnya menuntut ganti rugi sebesar US$ 28 juta atau sekitar Rp 481 miliar, serta bunga majemuk 2% per bulan yang jika diakumulasi mencapai sekitar Rp 142 triliun. Namun, majelis hakim menolak sebagian besar tuntutan tersebut.

Pengadilan memutuskan ganti rugi materiil tetap sebesar US$ 28 juta atau setara Rp 481 miliar dengan bunga 6% per tahun. Selain itu, hakim juga mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50 miliar, sehingga total kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar, di luar bunga berjalan.

Majelis hakim menyatakan Hary Tanoesoedibjo dan BHIT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Putusan ini juga didasarkan pada doktrin piercing the corporate veil, yakni membuka tabir perusahaan karena tergugat dinilai tidak beritikad baik dan memanfaatkan entitas korporasi dalam transaksi.

Meski demikian, putusan ini masih bersifat tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan.

Berikut amar pokok putusan gugatan tersebut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar USD 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Dolar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.024.000,-;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Jusuf Hamka buka suara usai pengusaha sekaligus pendiri Partai Perindo, Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe, dihukum membayar denda sejumlah Rp531 miliar kepada perusahaan.

Jusuf bersyukur dengan putusan tersebut. Menurut dia, selama ini dia telah difitnah dalam kasus ini.

"Alhamdulillah kebenaran telah menemukan jalannya sendiri. Selama ini kan difitnah, dibilang kami halusinasi. Ini keputusan yang bagus," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Jusuf kemudian mengungkap poin yang paling penting dalam putusan tersebut. Ia menggarisbawahi transaksi di sini adalah tukar menukar, bukan jual beli, karena Negotiable Certificate of Deposit (NCD) bukan alat pembayaran yang sah.

Dalam putusan ini, Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto menjelaskan perkara ini merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berkaitan dengan transaksi surat berharga pada tahun 1999, yaitu pertukaran Medium Term Note (MTN) dan Obligasi milik Penggugat dengan 28 lembar NCD yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank, Tbk., yang di kemudian hari tidak dapat dicairkan.

"Dalam fakta persidangan terlampir bahwa NCD tidak dapat dipergunakan untuk membeli roti di Indomaret maupun Alfamart. Jadi, tukar-menukar. Clear itu," ujar Jusuf.

Ia mengaku sudah pesimis dalam perkara ini karena menurut dia pihak yang dihadapi adalah sosok yang besar.

Terkait dengan jumlah denda yang harus dibayar Hary Tanoe dan MNC, Jusuf Hamka mengungkap pengacaranya menilai masih diperlukan hitung-hitungan lebih lanjut.

Dalam putusan, Hary Tanoe selaku Tergugat I dan PT MNC Asia Holding Tbk selaku Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar US$28.000.000 ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas dan membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar.

Menurut informasi yang ia dapat dari pengacaranya, angka tersebut belum adil, sehingga dalam beberapa hari ke depan mereka akan memberi pernyataan lagi.

"Menurut lawyer (pengacara), ini belum fair. Kemungkinan lawyer akan mengambil suatu sikap nanti. Tunggu saja lawyer kita akan dalam 1-2 hari ini memberikan pernyataan," ujar Jusuf.

Ia merasa selama ini ada banyak buzzer yang selalu menghina dan memfitnah dirinya. Bahkan, menurut Jusuf, ia juga pernah dikatakan sedang berhalusinasi.

"Kami tidak halusinasi. Ini fakta. Ini uang pemegang saham publik dan kami bertanggung jawab," ucap Jusuf.

Ia pun meminta pemegang saham publik CMNP tak khawatir. Jusuf menyebut ini adalah barangnya pemegang saham publik yang dikejar.

"Insyaallah, saya akan minta izin nanti pemegang saham publik, tentunya setelah dipotong oleh lawyer fee dapatnya berapa, yang pasti kalau kita dapat, orang-orang yang terdzalimi ini kita bayarin dulu semua," ujar Jusuf.

"Barang-barang yang pernah diambil oleh mereka, kita kembalikan. Misalnya ada stasiun-stasiun penyiaran yang diambil dengan tidak proper, kita kembalikan kalau kita nanti sita semuanya. Ini urusan lawyer," imbuhnya.

Adapun putusan ini berdasarkan putusan perkara nomor: 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang dijatuhkan pada Rabu, 22 April 2026.

"Menghukum Tergugat I [Hary Tanoe] dan Tergugat II [PT MNC Asia Holding, Tbk. (dahulu PT Bhakti Investama, Tbk] secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar US$28.000.000 ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas," demikian bunyi amar putusan sebagaimana dikutip dari rilis resmi Juru Bicara PN Jakarta Pusat Sunoto pada Kamis ini.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diketuai oleh Fajar Kusuma Aji dengan hakim anggota Eryusman dan Purwanto S. Abdullah. Mereka dibantu oleh Panitera Pengganti Min Setiadhi.

Penggugat adalah PT CMNP dengan Tergugat I Hary Tanoe, Tergugat II PT MNC Asia Holding, Tbk, Turut Tergugat I Tito Sulistio, dan Turut Tergugat II Teddy Kharsadi.

Berikut petikan putusan lengkap perkara tersebut:

Dalam Provisi: Majelis hakim menolak tuntutan provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi: Majelis hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara: Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan amar pokok sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar US$28.000.000 ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000.000;

4. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.024.000;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Jika dirupiahkan, US$28.000.00 setara dengan Rp481 miliar. Dengan demikian, total yang harus dibayar adalah sekitar Rp531 miliar.

Majelis hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi tanggal 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual beli.

Majelis menilai para Tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan NCD kepada Penggugat, sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor: 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis menerapkan doktrin piercing the corporate veil (doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan), sehingga tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Tergugat I, dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dipersoalkan tidak semata tindakan pengurus perseroan, melainkan mencerminkan iktikad tidak baik yang memanfaatkan nama korporasi.

Terhadap tuntutan ganti rugi materiil dengan perhitungan bunga majemuk 2 persen per bulan, majelis tidak mengabulkan perhitungan tersebut karena dinilai hipotetis dan tidak proporsional, dan menetapkan bunga wajar sebesar 6 persen per tahun sebagai kompensasi nilai waktu uang.

Tuntutan uang paksa (dwangsom) dan tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak sesuai dengan yurisprudensi MA nomor: 791 K/Sip/1972 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000.

Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukumacara perdata yang berlaku.

"Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan bahwa putusan ini merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Sunoto.

Dikonfirmasi terpisah, Legal Counsel MNC Group Chris Taufik menyatakan pihaknya akan mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut belum final.

"Ini belum final ya, kita akan banding, itu harus. Kenapa? Karena putusan ini banyak yang harus dipertanyakan, jadi keputusan belum berkekuatan hukum tetap," ujar Chris saat dikonfirmasi, Kamis (23/4).

Chris mempertanyakan putusan tersebut. Pasalnya, pihaknya saat itu hanya sebagai arranger dalam jual beli surat berharga yang disebut-sebut Penggugat sebagai tukar menukar.

Terlebih, lanjut Chris, ahli-ahli yang dihadirkan MNC Group selama persidangan tidak diakomodasi majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya.

"Kita kan menghadirkan ahli bukan cuma satu-dua orang, banyak saksi ahli yang kita hadirkan dan semuanya juga sudah diuji," katanya.

Chris menilai gugatan tersebut salah sasaran. Ada pihak-pihak yang sering disebut dalam persidangan, namun tidak menjadi pihak Tergugat.

"Bagaimana kok orang-orang yang disebut-sebut di dalam gugatan, tapi malah enggak digugat," ucap Chris.

[Gambas:Photo CNN]

Dia menyoroti keterangan pers dari PN Jakarta Pusat yang tidak memuat pertimbangan yang terungkap dalam persidangan.

"Tiba-tiba keluar press release dari pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan Itu enggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan. Kalimat-kalimat itu enggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian ahli itu," tutur Chris.

Lebih lanjut, Chris menyatakan MNC Group tengah mempertimbangkan untuk melaporkan majelis hakim yang menangani gugatan CMNP atas MNC Group ini ke Komisi Yudisial (KY) maupun MA.

"Kita lagi mempertimbangkan apakah perlu untuk dilaporkan mungkin ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung, karena banyak hal-hal yang aneh," ungkap Chris.

[Gambas:Youtube]