Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) dan PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT) bergerak berlawanan arah pada perdagangan Jumat (24/4/2026), setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan CMNP milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo dan BHIT.

Saham CMNP terpantau melesat 15,20% atau naik 260 poin ke level Rp1.970 per saham hingga pukul 09.45 WIB. Sepanjang perdagangan hari ini, saham CMNP bergerak di rentang Rp1.770 hingga Rp2.130 per saham, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp12,52 triliun.

Secara tren, kinerja saham CMNP juga terbilang solid. Dalam sepekan terakhir, saham ini telah menguat 14,58% dan naik 9,35% sejak awal tahun (year to date).

Sebaliknya, saham BHIT tidak menunjukkan pergerakan signifikan dan cenderung stagnan di level Rp35 per saham. Kapitalisasi pasar BHIT tercatat sebesar Rp3,18 triliun.

Dalam periode yang sama, kinerja saham BHIT justru tertekan. Saham ini turun 2,78% dalam sepekan terakhir dan melemah 10,26% sepanjang tahun berjalan 2026.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (CMNP) milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo serta PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi per 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual-beli.

Majelis menilai tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) kepada penggugat.

Sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim menerapkan doktrin piercing the corporate veil atau doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan. Dengan begitu, tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku," kata Sunoto.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah membacakan putusan atas gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (CMNP) kepada PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT). Hasilnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Menanggapi putusan tersebut, Legal CounselMNC Group, Chris Taufik, menyebut keputusan itu belum bersifat final.

Ia memastikan pihaknya akan mengajukan banding karena menilai masih terdapat banyak hal yang perlu dipertanyakan dalam putusan tersebut.

"Ini belum final. Ya yang terang kita akan banding, itu harus. Kenapa? Karena putusan ini banyak yang harus dipertanyakan, jadi keputusan belum berkekuatan hukum tetap," kata Chris dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Chris menilai posisi MNC Group dalam perkara tersebut tidak tepat dijadikan pihak tergugat.

Ia menyebut pihaknya hanya berperan sebagai arranger dalam transaksi jual beli surat berharga, yang oleh penggugat justru diklaim sebagai transaksi tukar-menukar.

Selain itu, ia juga mempertanyakan mengapa keterangan para ahli yang dihadirkan oleh MNC Group selama persidangan tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim.

Menurutnya, pihaknya telah menghadirkan banyak saksi ahli yang telah diuji dalam persidangan.

"Kita kan menghadirkan ahli bukan cuma satu dua orang, banyak saksi ahli yang kita hadirkan dan semuanya juga sudah diuji," paparnya.

Chris juga menilai gugatan yang diajukan CMNP tidak tepat sasaran.

Ia menyoroti adanya sejumlah pihak yang disebut dalam persidangan, tetapi justru tidak dijadikan sebagai tergugat dalam perkara tersebut.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan sejumlah pertimbangan yang muncul dalam keterangan pers PN Jakarta Pusat terkait putusan tersebut.

Menurutnya, sejumlah pernyataan dalam rilis tersebut tidak pernah muncul selama proses persidangan, termasuk dalam kesaksian para ahli.

“Tiba-tiba muncul dalam press release pengadilan, padahal kalimat-kalimat itu tidak pernah disampaikan dalam persidangan maupun dalam kesaksian ahli,” kata dia.

Atas sejumlah kejanggalan tersebut, Chris menyatakan MNC Group tengah mempertimbangkan langkah untuk melaporkan majelis hakim yang menangani perkara ini ke Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung.

Namun, ia menegaskan langkah tersebut masih akan dibahas secara internal bersama tim penasihat hukum.

"Kita lagi mempertimbangkan apakah perlu untuk dilaporkan mungkin ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung, karena banyak hal-hal yang aneh," ungkap Chris.

Di sisi lain, ia menyoroti adanya narasi di sejumlah media menjelang putusan yang meminta aparat penegak hukum mengawasi PN Jakarta Pusat apabila MNC Group memenangkan perkara.

Ia menilai hal tersebut juga perlu disikapi secara serius.

Penting bagi lembaga seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk turut memastikan tidak ada informasi yang menyesatkan atau perlu diluruskan di ruang publik.

Chris menilai gugatan tersebut sejak awal terkesan berlebihan, baik dari sisi pihak yang dituju maupun nilai gugatan yang diajukan.

Ia menyinggung nilai gugatan sebesar Rp 119 triliun yang dinilai jauh dari realisasi putusan hakim.

"Gugatannya kan wah sedemikian besar Rp 119 triliun, yang diputuskan kan bisa dilihat jauh dari angka yang sangat bombastis tersebut," tuturnya.

Ia menambahkan, putusan yang dijatuhkan hakim hanya sebesar 28 juta dollar AS dan itu pun belum berkekuatan hukum tetap.

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan tidak sejalan dengan hasil akhir persidangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah membacakan putusan atas gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (CMNP) kepada PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT). Hasilnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Menanggapi putusan tersebut, Legal CounselMNC Group, Chris Taufik, menyebut keputusan itu belum bersifat final.

Ia memastikan pihaknya akan mengajukan banding karena menilai masih terdapat banyak hal yang perlu dipertanyakan dalam putusan tersebut.

"Ini belum final. Ya yang terang kita akan banding, itu harus. Kenapa? Karena putusan ini banyak yang harus dipertanyakan, jadi keputusan belum berkekuatan hukum tetap," kata Chris dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Chris menilai posisi MNC Group dalam perkara tersebut tidak tepat dijadikan pihak tergugat.

Ia menyebut pihaknya hanya berperan sebagai arranger dalam transaksi jual beli surat berharga, yang oleh penggugat justru diklaim sebagai transaksi tukar-menukar.

Selain itu, ia juga mempertanyakan mengapa keterangan para ahli yang dihadirkan oleh MNC Group selama persidangan tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim.

Menurutnya, pihaknya telah menghadirkan banyak saksi ahli yang telah diuji dalam persidangan.

"Kita kan menghadirkan ahli bukan cuma satu dua orang, banyak saksi ahli yang kita hadirkan dan semuanya juga sudah diuji," paparnya.

Chris juga menilai gugatan yang diajukan CMNP tidak tepat sasaran.

Ia menyoroti adanya sejumlah pihak yang disebut dalam persidangan, tetapi justru tidak dijadikan sebagai tergugat dalam perkara tersebut.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan sejumlah pertimbangan yang muncul dalam keterangan pers PN Jakarta Pusat terkait putusan tersebut.

Menurutnya, sejumlah pernyataan dalam rilis tersebut tidak pernah muncul selama proses persidangan, termasuk dalam kesaksian para ahli.

“Tiba-tiba muncul dalam press release pengadilan, padahal kalimat-kalimat itu tidak pernah disampaikan dalam persidangan maupun dalam kesaksian ahli,” kata dia.

Atas sejumlah kejanggalan tersebut, Chris menyatakan MNC Group tengah mempertimbangkan langkah untuk melaporkan majelis hakim yang menangani perkara ini ke Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung.

Namun, ia menegaskan langkah tersebut masih akan dibahas secara internal bersama tim penasihat hukum.

"Kita lagi mempertimbangkan apakah perlu untuk dilaporkan mungkin ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung, karena banyak hal-hal yang aneh," ungkap Chris.

Di sisi lain, ia menyoroti adanya narasi di sejumlah media menjelang putusan yang meminta aparat penegak hukum mengawasi PN Jakarta Pusat apabila MNC Group memenangkan perkara.

Ia menilai hal tersebut juga perlu disikapi secara serius.

Penting bagi lembaga seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk turut memastikan tidak ada informasi yang menyesatkan atau perlu diluruskan di ruang publik.

Chris menilai gugatan tersebut sejak awal terkesan berlebihan, baik dari sisi pihak yang dituju maupun nilai gugatan yang diajukan.

Ia menyinggung nilai gugatan sebesar Rp 119 triliun yang dinilai jauh dari realisasi putusan hakim.

"Gugatannya kan wah sedemikian besar Rp 119 triliun, yang diputuskan kan bisa dilihat jauh dari angka yang sangat bombastis tersebut," tuturnya.

Ia menambahkan, putusan yang dijatuhkan hakim hanya sebesar 28 juta dollar AS dan itu pun belum berkekuatan hukum tetap.

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan tidak sejalan dengan hasil akhir persidangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT) memberikan penjelasan resmi kepada otoritas Bursa atas permintaan klarifikasi terkait pemberitaan gugatan senilai Rp119 triliun yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP). Perseroan menegaskan bahwa dalam perkara tersebut, peran BHIT hanya sebatas sebagai broker (arranger).

Direktur BHIT Santi Paramita menyampaikan, merujuk pada keterangan perseroan dalam pemberitaan sebelumnya, peranan BHIT bersama Hary Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama pada tahun 1999 adalah sebatas broker (arranger), sedangkan NCD diterbitkan secara langsung oleh PT Bank Unibank Tbk. untuk CMNP.

“Merujuk pada keterangan Perseroan dalam pemberitaan tersebut, peranan Perseroan dengan Bapak Hary Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama pada tahun 1999 adalah sebatas broker (arranger), sedangkan NCD diterbitkan secara langsung oleh PT Bank Unibank Tbk. untuk CMNP,” ujar Santi di keterbukaan informasi, dikutip Senin (27/10/2025).

Terkait langkah mitigasi risiko reputasi, BHIT menyampaikan bahwa perseroan telah menunjuk kuasa hukum serta mempersiapkan seluruh bukti-bukti yang diperlukan.

“Perseroan telah menunjuk kuasa hukum serta mempersiapkan seluruh bukti-bukti yang diperlukan. Perseroan berkeyakinan seluruh bukti-bukti tersebut akan membantah dalil-dalil dari Penggugat sehingga gugatan terhadap kasus ini tidak akan berdampak terhadap kinerja Perseroan,” ungkap Santi.

Ia menambahkan, dalam beberapa kesempatan perseroan telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan posisi perseroan dan menegaskan bahwa gugatan tersebut salah alamat.

“Perseroan juga menegaskan bahwa tidak ada lagi keterlibatan Perseroan maupun Executive Chairman Grup MNC Group dalam pengelolaan NCD setelah transaksi dilakukan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, BHIT menyampaikan perkembangan terkini proses hukum bahwa perkara saat ini telah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak CMNP.

“Saat ini proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (Penggugat), secara umum dapat disampaikan keterangan-keterangan penting berkaitan dengan NCD didominasi oleh jawaban tidak tahu dari para saksi tersebut,” jelas Santi.

“Bahkan pada sidang tanggal 22 Oktober 2025 saksi yang dihadirkan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. malah tidak mengetahui proses finalisasi laporan keuangan tahun 1999 dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk., dimana secara jelas NCD telah dicatat dalam laporan keuangan sebagai produk yang sah dari PT Bank Unibank Tbk. dengan Perseroan sebagai perantara (melalui Perseroan/broker/arranger),” katanya.

BHIT menegaskan tidak terdapat informasi atau kejadian material lain yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup maupun harga saham perseroan.

“Sampai dengan saat ini tidak ada informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan,” tutup Santi.

Sebagaimana diketahui, CMNP telah menggugat BHIT dan Hary Tanoesoedibjo sejak awal tahun ini. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat gugatan itu teregister dengan nomor perkara 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tertanggal 25 Februari 2025.

Dalam petitumnya, CMNP meminta PN Jakarta Pusat agar dapat mengabulkan seluruh gugatannya dan menyatakan secara sah sita jaminan atas harta kekayaan Hary Tanoe sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II.

"Menyatakan Tergugat I (Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo) dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat," demikian dalam SIPP.

Sementara itu, CMNP dalam keterbukaan informasi di laman BEI beberapa waktu lalu menyatakan bahwa alasannya melayangkan gugatan ini lantaran untuk mendapatkan kepastian hukum atas transaksi tukar menukar surat berharga.

"PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap transaksi tukar menukar surat berharga NCD 1999 yang melibatkan pihak terkait sehingga menyebabkan kerugian terhadap perseroan," sebut manajemen CNMP.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.