JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) dari delapan negara muslim, yakni Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) mengeluarkan pernyataan bersama mengecam pelanggaran berulang yang dilakukan otoritas pendudukan Israel. Terutama pelanggaran terhadap status quo historis dan hukum di situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem

“Khususnya berlanjutnya serangan para pemukim dan menteri-menteri ekstremis Israel ke Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif di bawah perlindungan polisi Israel, serta pengibaran bendera Israel di halamannya,” tulis Kemlu lewat akun media sosial X resminya, Jumat (24/4/2026).

Para menteri delapan negara juga menegaskan kembali bahwa tindakan-tindakan provokatif oleh Israel di Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Serta merupakan provokasi yang tidak dapat diterima bagi umat Muslim di seluruh dunia dan pelanggaran serius terhadap kesucian kota suci tersebut.

“Para menteri menegaskan kembali penolakan tegas terhadap setiap upaya untuk mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan situs-situs suci Islam dan Kristen, serta menekankan pentingnya menjaga status tersebut, dengan mengakui peran khusus pengelolaan Hasyimiyah yang bersejarah dalam hal ini,” tulis keterangannya.

Lebih lanjut, para menteri juga menegaskan kembali bahwa seluruh area Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif, seluas 144 dunam, merupakan tempat ibadah yang diperuntukkan secara eksklusif bagi umat Muslim, dan bahwa Departemen Wakaf Yerusalem dan Urusan Masjid Al-Aqsa, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania, adalah entitas hukum yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengelola urusan Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif serta mengatur akses masuk ke dalamnya.

“Mengecam percepatan aktivitas permukiman ilegal, termasuk keputusan Israel untuk menyetujui lebih dari 30 pemukiman baru, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan Fatwa Hukum Mahkamah Internasional tahun 2024,” paparnya.

Para Menteri pun mengecam kekerasan yang terus berlangsung dan meningkat yang dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk serangan baru-baru ini terhadap sekolah dan anak-anak Palestina, serta menyerukan agar para pihak yang bertanggungjawab dimintai pertanggungjawaban.

“Bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah pendudukan Palestina. Para Menteri secara tegas juga menolak setiap upaya untuk menganeksasi Wilayah Pendudukan Palestina atau memindahkan rakyat Palestina secara paksa,” tegasnya.

Para Menteri menekankan kembali bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan serangan yang disengaja dan langsung terhadap kelangsungan negara Palestina serta terhadap implementasi Solusi Dua Negara, meningkatkan ketegangan, merusak upaya perdamaian, dan menghambat berbagai inisiatif yang sedang berlangsung yang bertujuan de-eskalasi dan memulihkan stabilitas.

“Menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi tanggung jawab hukum dan moralnya serta mendesak Israel untuk menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat yang diduduki, dan mengakhiri praktik-praktik ilegalnya,” tegas pernyataan para menteri.

Selain itu, para menteri pun menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjalankan tanggung jawabnya dan mengambil langkah-langkah yang konkret dan tegas untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Mereka juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengintensifkan seluruh upaya regional dan internasional guna mendorong solusi politik dalam mencapai perdamaian komprehensif berdasarkan Solusi Dua Negara.

“Menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap hak-hak sah rakyat Palestina, khususnya hak atas penentuan nasib sendiri dan perwujudan negara Palestina yang merdeka berdasarkan garis batas 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tutup pernyataan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaparkan secara rinci strategi dan posisi Indonesia dalam merespons konflik Gaza, termasuk keterlibatan dalam forum internasional yang disebutnya sebagai Board of Peace (BOP).

Penjelasan tersebut disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).

Prabowo menegaskan bahwa sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober 2023 antara Hamas dan Israel, Indonesia aktif mendorong upaya perdamaian melalui berbagai jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan.

Dia menggambarkan dampak konflik tersebut sangat besar, dengan kehancuran luas di Gaza serta korban jiwa yang didominasi warga sipil.

“Bisa dikatakan 80% wilayah Gaza hancur dan puluhan ribu korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak,” ujarnya.

Dalam upaya menghentikan konflik, Prabowo menyebut Indonesia bersama negara-negara lain, khususnya dari kawasan Timur Tengah, mendorong tekanan kepada Amerika Serikat agar menahan langkah Israel.

Dia juga mengungkap perannya dalam forum internasional seperti Sidang Umum PBB, di mana dia menyampaikan kritik terhadap negara-negara Barat terkait standar ganda dalam isu hak asasi manusia.

Menurutnya, momentum diplomasi menguat ketika sejumlah negara Eropa mulai mengakui Palestina sebagai negara. Dia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara (two-state solution) merupakan satu-satunya jalan damai yang realistis.

“Di situ juga saya tegaskan lagi bahwa The only solution is two state solution,” ucapnya.

Prabowo turut menyoroti peran Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, yang dinilai memiliki posisi kunci dalam memengaruhi kebijakan Israel.

Dalam pertemuan yang melibatkan sejumlah negara Muslim seperti Arab Saudi, Turki, Pakistan, Qatar, dan Yordania, Prabowo menyebut adanya pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh Trump.

Dia mengungkap bahwa dalam forum tersebut, para pemimpin negara Muslim sepakat memberikan dukungan bersyarat terhadap rencana tersebut, sambil menekankan bahwa kunci utama tetap berada pada sikap pemerintah Israel di bawah Benjamin Netanyahu.

“Trump menyatakan akan meyakinkan Netanyahu. Dan setelah itu memang terjadi perkembangan menuju gencatan senjata,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa gencatan senjata yang sempat tercapai berdampak signifikan dalam menurunkan jumlah korban dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Indonesia sendiri disebut berperan aktif dalam pengiriman bantuan, termasuk melalui pesawat Hercules dan kapal rumah sakit. Bantuan tersebut juga didukung oleh lembaga seperti BAZNAS serta partisipasi masyarakat Indonesia.

“Ribuan truk bantuan kini bisa masuk setiap minggu. Ini menyelamatkan banyak nyawa,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace didasarkan pada legitimasi dari PBB, termasuk melalui resolusi Dewan Keamanan.

Dia menegaskan bahwa Indonesia hanya bersedia terlibat jika mendapat persetujuan semua pihak terkait, termasuk negara-negara kawasan dan pihak Palestina.

Namun, Indonesia menetapkan sejumlah batasan tegas (national caveats), antara lain tidak terlibat dalam operasi militer terhadap Hamas, tidak ikut dalam pelucutan senjata dan fokus pada perlindungan warga sipil

“Kita ingin jadi pasukan penjaga perdamaian, bukan bagian dari konflik,” tegasnya.

Rencana Keterlibatan Indonesia di BOP

Kendati demikian, Prabowo menyatakan bahwa situasi terbaru yang kembali memanas membuat seluruh rencana keterlibatan Indonesia dalam BOP untuk sementara ditangguhkan.

“Sekarang semuanya kita on hold. Kalau tidak ada suasana damai, bagaimana kita bisa terlibat,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengevaluasi langkahnya berdasarkan kepentingan nasional dan efektivitas dalam membantu rakyat Palestina. Bahkan, ia menyatakan siap menarik Indonesia dari forum tersebut jika dinilai tidak lagi memberikan manfaat.

“Setelah terjadi perang begini. Kami konsultasi tapi The facto-nya adalah everythingon hold. Ya saya sudah umumkan Menteri luar negeri sudah umumkan bahwa sekarang kita tangguhkan on hold Kita tangguhkan semua [pengiriman pasukan],” tuturnya.

Menanggapi pertanyaan soal “leverage” atau daya tawar Indonesia, Prabowo mengakui pentingnya posisi strategis dalam diplomasi global. Ia menilai Indonesia dilibatkan karena posisinya sebagai negara Muslim besar dengan komitmen historis terhadap perjuangan Palestina.

“Kita harus punya posisi tawar. Tapi kita juga harus realistis, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu,” ujarnya.

Sebagai penutup, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus berhati-hati dalam mengambil langkah, sembari tetap konsisten pada prinsip mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia.

“Sekali lagi kita harus Hitung-hitung benar apa yang bisa kita buat bantu rakyat palestina. Karena kita memang sangat diharapkan rakyat Indonesia bangsa Indonesia sangat diharapkan oleh orang palestina. Akhirnya sekarang kita harus bertindak dengan sangat hati-hati,” jelasnya.

Meski Isra Mikrajmerupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam, namun ada beberapa negara muslimyang justru tidak memperingatinya secara khusus. Siapa dan negara mana saja mereka? Berikut ulasannya.

Isra Mikraj adalah peristiwa agung mengenai perjalanan spiritual Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Di momen itu, Nabi Muhammad SAW juga menerima perintah mengerjakan salat fardhu kepada umatnya.

Peristiwa itu kemudian dianggap sebagai momen penting dalam sejarah Islam. Meski begitu, tidak semua negara Muslim menjadikannya sebagai hari libur nasional atau merayakannya secara besar-besaran. Negara Muslim yang Tak Rayakan Isra Mikraj.

1. Arab Saudi Pertama, ada Arab Saudi

Salah satu alasan negara ini tidak merayakan Isra Mikraj berkaitan dengan pandangan keagamaan di sana yang cenderung menghindari tradisi atau kebiasaan yang dianggap tak punya dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sejalan dengan hal itu, Arab Saudi juga tidak menetapkan hari libur nasional untuk memperingati peristiwa Isra Mikraj. Terlepas dari itu, bukan berarti Muslim di Arab Saudi tidak percaya peristiwa Isra Mikraj. Mereka tetap meyakini peristiwa Isra Mikraj sebagai bagian dari sejarah Islam yang penting, tetapi tanpa ritual atau acara khusus.

2. Yordania

Mengutip RoyaNews, negara ini secara historis tidak menetapkan Isra Mikraj sebagai hari libur umum untuk kementerian, lembaga, atau kantor pemerintah. Meski begitu, momen Isra Mikraj dihormati sebagai salah satu peristiwa penting dalam Islam. Umat Muslim di sini menanggapi momen itu dengan sederhana tanpa menghilangkan pemahaman tentang perjalanan spiritual Nabi Muhammad Saw tersebut.

3. Iran

Muslim di Iran percaya adanya peristiwa Isra Mikraj. Namun, mereka tidak merayakannya secara besar-besaran sebagai perayaan nasional termasuk menjadikannya hari libur. Salah satu alasannya karena Iran adalah negara dengan mayoritas Muslim Syiah, sehingga memiliki tradisi keagamaan sendiri. Di sini, peringatan keagamaan cenderung lebih fokus pada peristiwa dan figur penting dalam sejarah Syiah, seperti Asyura (peringatan wafatnya Imam Husain di Karbala) misalnya.

Namun, Isra Mikraj tetap dihormati dalam konteks ajaran Islam dan dibahas dalam ceramah keagamaan di masjid atau pusat studi keislaman. Mereka sepakat menjadikannya sebagai salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad Saw.

4. Aljazair

Bagi Aljazair, mereka memiliki pendekatan yang berbeda terhadap peringatan Isra Mikraj. Di sini, momen Isra Mikraj biasanya dihormati dengan acara-acara keagamaan, tetapi tidak ada perayaan besar atau libur nasional secara resmi.

Umat Muslim di Aljazair hanya sebatas mengikuti ceramah di masjid atau melakukan ibadah khusus pada malam Isra Mikraj, tanpa perayaan besar seperti di beberapa negara lain. Hal ini sebagian disebabkan pengaruh budaya dan tradisi lokal yang lebih menekankan pada ibadah individual dan kajian agama.

5. Nigeria

Berikutnya ada Nigeria. Negara yang memiliki populasi Muslim signifikan (sekitar 50%) ini, Isra Mikraj dihormati oleh komunitas Muslim. Namun, pemerintah di sana tidak secara resmi menetapkannya sebagai hari libur nasional di seluruh negara. Sebagian umat Muslim lebih memilih memperbanyak ibadah dan mencoba mengambil hikmah dari peristiwa tersebut.

Itulah beberapa negara Muslim yang tak rayakan Isra Mikraj sebagai perayaan besar-besaran.

Jakarta, CNBC Indonesia - Situasi tegang Pakistan dan Afghanistan masih terjadi. Konflik tereskalasi kembali setelah Pakistan pada Kamis menyalahkan warga Afghanistan atas bom bunuh diri di ibu kota Islamabad minggu ini, termasuk sejumlah serangan mematikan lainnya di dekat perbatasan.

Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi mengatakan dalam sidang Senat bahwa pelaku bom bunuh diri di luar gedung pengadilan distrik Selasa tersebut memang berasal dari Afghanistan. Sebelumnya dilaporkan serangan tersebut menewaskan 12 orang tewas dan membuat 27 orang luka-luka.

"Kami telah melacak pelaku bom Islamabad. Pelaku bom bunuh diri itu berasal dari Afghanistan," tegasnya, dikutip AFP, Jumat, (14/11/2025).

"Akan diputuskan di tingkat pemerintah apa yang harus dilakukan," tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa warga negara Afghanistan pun ikut serta dalam serangan pada hari yang sama di Cadet College Wana, sebuah sekolah yang terkait dengan militer di Pakistan barat laut. Serangan itu menewaskan tiga orang.

Tuduhan tersebut muncul di tengah memburuknya hubungan antara Islamabad dan Kabul, karena kemunculan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). TPP adalah militan yang berbasis di Afghanistan, tapi dipercaya Pakistan kerap membuat ulah di negaranya dengan serangkaian serangan.

Islamabad percaya TTP adalah teroris dengan sebutan "Fitna-al-Khawarij" dan disponsori India, musuh lain Pakistan di kawasan. Negeri itu tak puas dengan langkah Afghanistan yana dipimpin Taliban sejak 2021, menyebutnya tidak berupaya maksimal dan cenderung melindungi kelompok tersebut.

Hal ini pada akhirnya membuat hubungan Pakistan dan Afghanistan yang dulunya sekutu menjadi renggang. Hubungan mencapai titik terendah bulan lalu setelah bentrokan lintas batas terburuk dalam beberapa tahun terakhir menewaskan lebih dari 70 orang, termasuk puluhan warga sipil Afghanistan.

"Kami telah memberi tahu mereka (pemerintah Afghanistan) tentang kekhawatiran kami, tetapi mereka masih mendukung teroris," kata Naqvi dalam pernyataan yang disiarkan langsung di televisi.

Sementara itu, belum ada konfirmasi dari Kabul. TTP telah mengancam akan melakukan lebih banyak serangan kecuali hukum Islam garis keras diterapkan di Pakistan, sebuah negara dengan mayoritas Muslim.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah ketatnya aturan konsumsi alkohol di Bangladesh, satu-satunya produsen minuman keras berlisensi di negara itu justru mencetak rekor keuntungan. Carew and Co, perusahaan milik negara yang berdiri sejak era kolonial Inggris, melaporkan laba bersih US$10 juta atau sekitar Rp157 miliar pada tahun fiskal 2024-2025.

"Ini adalah keuntungan tertinggi sejak perusahaan ini berdiri," ujar Direktur Pelaksana Carew and Co, Rabbik Hasan, dikutip dari AFP, Rabu (12/11/2025). "Kami memperkirakan pertumbuhan lebih lanjut di tahun mendatang."

Keberhasilan Carew datang di tengah situasi politik yang bergolak. Pemerintahan otoriter Sheikh Hasina tumbang pada Agustus 2024 setelah gelombang protes besar-besaran.

Sejak itu, kelompok Islamis semakin aktif menuntut pembatasan kegiatan budaya yang mereka anggap "anti-Islam". Meski alkohol dilarang dalam Islam dan penjualannya diatur ketat, industri ini tetap bertahan.

Di sana, sebenarnya pembelian minuman keras di Bangladesh hanya diperbolehkan bagi non-Muslim berusia di atas 21 tahun dengan izin resmi pemerintah. Namun, warga yang mendapat resep dokter juga bisa mengonsumsinya.

"Alkohol dilarang. Namun ada pengecualian untuk komunitas tertentu," ujar Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Narkotika, Hasan Maruf.

Menjual ke Mereka yang "Sesuai"

Di fasilitas penyulingan Darsana, dekat perbatasan India, mesin-mesin Carew terus beroperasi menghasilkan produk populer seperti Imperial Whisky dan Tsarina Vodka. Manajemen mengatakan tidak pernah menganjurkan siapa pun untuk minum, dan hanya menjual kepada mereka yang "sesuai".

Selain memproduksi minuman keras, Carew juga memiliki divisi gula, pupuk, dan alkohol industri. Hanya segmen gula yang mencatat kerugian tahun ini.

Lebih Murah Terjangkau

Bagi sebagian konsumen lokal, sebenarnya produk Carew dianggap lebih aman dan terjangkau dibandingkan miras ilegal atau impor palsu. Di sisi lain, ada pula pekerja Muslim yang tetap memisahkan keyakinan dari profesinya.

"Lebih murah dan lebih aman daripada merek impor," kata Prince Mamun, pedagang ikan berusia 42 tahun yang telah mengkonsumsi produk Carew selama dua dekade.

"Saya tidak mengonsumsi apa pun dari sini. Yang saya lakukan di sini hanyalah pekerjaan saya," kata karyawan unit pembotolan yang sudah 38 tahun bekerja di Carew, Shah Alam.

Pemerintah sementara Bangladesh kini bersiap menuju pemilu yang dijadwalkan Februari 2026. Namun, di tengah ketegangan politik dan tekanan moral, Carew tetap menjadi satu-satunya produsen minuman keras legal di negara dengan populasi 170 juta jiwa itu, dan kini justru menjadi simbol paradoks ekonomi Bangladesh.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Kazakhstan akan segera bergabung dengan Abraham Accords, yakni kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara mayoritas Muslim. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya Washington memperluas pengaruh di Asia Tengah.

Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump mengatakan dirinya telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

"Kami akan segera mengumumkan upacara penandatanganan untuk membuatnya resmi. Ada banyak negara lain yang juga ingin bergabung dengan klub strength ini," tulis Trump, seperti dilansir Reuters, Jumat (7/11/2025).

Pemerintah Kazakhstan membenarkan bahwa proses negosiasi untuk bergabung dengan Abraham Accords sedang memasuki tahap akhir.

"Aksesi kami ke Abraham Accords merupakan kelanjutan alami dari kebijakan luar negeri Kazakhstan, yang didasarkan pada dialog, saling menghormati, dan stabilitas regional," kata pernyataan resmi pemerintah Kazakhstan.

Meski Kazakhstan telah memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, langkah ini dinilai memiliki makna politik yang lebih luas. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut keputusan tersebut akan membuka peluang kerja sama ekonomi dan keamanan baru.

"Ini bukan sekadar peningkatan hubungan diplomatik, tapi menciptakan kemitraan yang membawa manfaat ekonomi dan strategis," ujarnya.

Trump sebelumnya bertemu dengan Presiden Tokayev serta empat pemimpin Asia Tengah lainnya, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, di Gedung Putih. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya AS menyeimbangkan pengaruh Rusia dan China di kawasan tersebut.

Utusan khusus AS Steve Witkoff mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke Washington untuk menghadiri pengumuman resmi, meski belum menyebutkan negara yang dimaksud. Axios kemudian melaporkan bahwa negara tersebut adalah Kazakhstan.

Masuknya Kazakhstan diharapkan dapat menghidupkan kembali Abraham Accords, yang perluasannya sempat tertunda akibat perang Gaza. Sejak perjanjian itu ditandatangani pada 2020, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko telah menjalin hubungan resmi dengan Israel.

Trump juga menyiratkan optimismenya bahwa Arab Saudi akan bergabung di masa mendatang. Namun, Riyadh menegaskan belum akan melangkah tanpa adanya komitmen terhadap pembentukan negara Palestina. Putra Mahkota Mohammed bin Salman dijadwalkan berkunjung ke Gedung Putih pada 18 November.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik dua negara muslim, Pakistan dan Afghanistan kembali terjadi. Menurut sumber militer Afghanistan dan sejumlah saksi mata, proyektil ditembakkan dari Pakistan ke Afghanistan Kamis.

Padahal kedua negara tetangga itu akan melanjutkan perundingan untuk memperkuat gencatan senjata. Rencananya pembicaraan akan dilakukan di Turki.

"Pakistan menggunakan senjata ringan dan berat dan menargetkan wilayah sipil," kata sumber militer Afghanistan mengenai penembakan tersebut, yang menurut para saksi mata berlangsung selama 10-15 menit, dikutip AFP, Jumat (6/10/2025).

"Kami belum membalas, demi menghormati negosiasi yang sedang berlangsung di Istanbul," tambah sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim.

Bentrokan perbatasan terjadi sejak awal bulan lalu, menyusul ledakan di Kabul menewaskan lebih dari 70 orang, termasuk sekitar 50 warga sipil Afghanistan. Ini merupakan salah satu konfrontasi paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir antara kedua negara tetangga di Asia Selatan tersebut, yang hubungannya memburuk sejak Taliban kembali berkuasa di Kabul pada tahun 2021, terutama karena militansi lintas batas dan masalah keamanan.

Kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata pada 19 Oktober di Qatar, tetapi menemui jalan buntu ketika mencoba menyelesaikan detail gencatan senjata di Turki pekan lalu. Masing-masing pihak menuduh pihak lain tidak bertindak dengan itikad baik dalam proses tersebut.

Negosiasi dijadwalkan dilanjutkan di Istanbul pada hari Kamis ini, tetapi kedua belah pihak tidak segera mengindikasikan apakah para delegasi telah bertemu. Kedua belah pihak memperingatkan akan terjadinya pertempuran baru jika perundingan gagal.

Sementara itu, hingga berita diturunkan, belum ada konfirmasi dari Pakistan soal serangan.

(sef/luc)
[Gambas:Video CNBC]

MALE - Republik Maladewa, negara yang 100 persen penduduknya Muslim, telah memberlakukan larangan merokok seumur hidup bagi individu yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2007 yang dikenal sebagai Generasi Z. Aturan ini menjadikannya negara kedua di dunia setelah Selandia Baru yang menerapkan larangan tembakau lintas generasi.

Menurut Statistik Kesehatan Maladewa, konsumsi tembakau dan paparan asap rokok merupakan salah satu penyebab utama penyakit dan kematian di seluruh negeri. Hal ini mendorong Presiden Mohamed Muizzu untuk meluncurkan kampanye anti-merokok tahun lalu, melarang vape dan rokok elektrik sekaligus menggandakan bea masuk dan pajak rokok.

Larangan baru ini, yang pertama-tama memengaruhi Generasi Z (Gen Z), telah diratifikasi sebagai amandemen Undang-Undang Pengendalian Tembakau pada bulan Mei dan mulai berlaku sejak Sabtu pekan lalu.

Kebijakan ini juga dilaporkan berlaku bagi pengunjung negara kepulauan yang terkenal dengan pariwisata mewahnya tersebut.

Mengutip laporan The Guardian, Senin (3/11/2025), siapa pun yang lahir setelah 1 Januari 2007 kini dilarang membeli, menjual, atau menggunakan produk tembakau di Maladewa. Pembatasan ini mencakup semua jenis tembakau, dan pengecer harus memverifikasi usia pembeli.

Individu di bawah usia 21 tahun juga dilarang berpartisipasi dalam penjualan atau aktivitas komersial terkait tembakau, sebuah langkah yang digambarkan sebagai "semakin melindungi kaum muda dari paparan tembakau."

Undang-undang baru ini melarang semua bentuk iklan, sponsor, dan promosi tembakau, serta menegakkan larangan total terhadap rokok elektronik dan vape untuk semua usia, termasuk impor, penjualan, distribusi, kepemilikan, dan penggunaannya.

Kementerian Kesehatan Maladewa mengatakan undang-undang baru ini akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan mendorong generasi bebas tembakau.

Ibu Negara Saajidhaa Mohamed memuji langkah tersebut sebagai langkah bersejarah, menyebutnya sebagai langkah berani berbasis bukti untuk memutus siklus kecanduan dan mencegah penyakit. "Ini komitmen untuk menjamin masa depan yang lebih sehat dan lebih kuat bagi kaum muda kita," katanya.

Banyak negara telah menerapkan langkah-langkah untuk mengekang penggunaan tembakau dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari melarang merokok di tempat umum hingga menaikkan pajak tembakau dan menerapkan pembatasan pemasaran dan usia.

Inggris sedang mempertimbangkan undang-undang berbasis usia serupa yang akan melarang penjualan tembakau kepada siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009.

Selandia Baru mencabut larangan tersebut pada November 2023–kurang dari setahun setelah berlaku–dengan alasan risiko menciptakan pasar gelap.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan cerita di balik pertemuan delapan negara muslim dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela acara Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhir September 2025.

Pertemuan yang digelar di New York itu dilakukan untuk menyepakati solusi penyelesaian konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina di Gaza. Indonesia, kata Prabowo, dihubungi langsung oleh Trump untuk hadir dalam pertemuan itu.

"Indonesia dianggap sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, jadi kami diundang. Dan beliau memaparkan rencananya. Kami meninjau rencana itu, kami berdiskusi. Rencana itu memberi kami harapan," kata Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, dikutip Kamis (16/10/2025).

Dari hasil pertemuan itu, Prabowo menceritakan, para pemimpin negara muslim dunia, yang terdiri dari Qatar, Jordan, Turkey, Pakistan, Indonesia, Egypt, United Arab Emirates dan Saudi Arabia puas dengan rencana penyelesaian konflik yang Trump ajukan.

"Beberapa pemimpin Arab lainnya berkata bisa menerima rencana ini, menyukainya, memberi kami harapan," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, Trump saat itu juga telah memberikan jaminan kepada delapan pimpinan negara muslim tentang resolusi konflik ini kepada pihak Israel.

Hal ini lah yang pada akhirnya membuat terjadi gencatan senjata di Gaza pada 10 Oktober 2025, diikuti dengan pelepasan para sandera di kedua belah pihak secara berkelanjutan.

"Sekarang kita memiliki gencatan senjata. Bantuan kemanusiaan mulai masuk. Para sandera telah dibebaskan. Saya kira beberapa jenazah masih harus ditemukan. Jadi, ya, saya akan mengatakan masih ada harapan bahwa kita bisa mewujudkannya," kata Prabowo.

Dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku terus menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan solusi dua negara, supaya perdamaian di kawasan Timur Tengah itu tercipta.

"Kita selalu menyerukan penghentian kekerasan dan dimulainya dialog damai. Indonesia mendukung penuh solusi dua negara yang adil dan damai bagi rakyat Palestina dan Israel," ucap Prabowo.

"Saya percaya bahwa tidak akan ada perdamaian sejati tanpa keadilan. Dan kita harus berani menyuarakan kebenaran itu di forum-forum internasional," tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menekankan perdamaian tidak bisa dipaksakan, harus dibangun dengan kesabaran, diplomasi, dan empati. Indonesia akan terus memainkan peran konstruktif, baik melalui PBB maupun kerja sama bilateral.

"Dan Indonesia masih bersedia menjadi bagian dari upaya itu. Jika dibutuhkan pasukan penjaga perdamaian, kami mengatakan bahwa kami siap mengirim pasukan penjaga perdamaian. Jadi, saya pribadi merasa optimistis. Saya berharap hal ini dapat terlaksana," paparnya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang pecah antara dua negara Muslim, Afghanistan dan Pakistan, akhir pekan waktu setempat. Ratusan orang dilaporkan tewas.

Mengutip AFP, Senin (13/10/2025), Taliban menyerang disepanjang perbatasan bersama kedua negara, Sabtu malam. Ini merupakan balasan atas serangan udara yang dilakukan oleh tentara Pakistan di Kabul pada hari Kamis lalu.

Pakistan sebenarnya tidak langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun Islamabad telah berulang kali menyatakan haknya untuk mempertahankan diri dari lonjakan "militansi" yang katanya direncanakan dari tanah Afghanistan.

Juru bicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan pada Minggu bahwa 58 tentara Pakistan tewas dan sekitar 30 lainnya luka-luka dalam bentrokan tersebut sementara sembilan pasukan Taliban tewas. Sedangkan militer Pakistan mengatakan 23 tentaranya dan lebih dari 200 pasukan Taliban dan afiliasinya tewas.

Meski begitu, Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi mengatakan bahwa "situasi terkendali". Ia mengklaim operasi yang dijalankan mencapai tujuannya.

"Dan kemudian teman-teman kami seperti Qatar dan Arab Saudi mengimbau bahwa perang harus dihentikan sekarang, dan perang dihentikan sekarang juga," katanya saat berkunjung ke India.

Afghanistan sendiri mengalami ledakan besar Kamis lalu di ibu kota. Otoritas setempat menyebutnya sebagai "serangan udara".

Tetapi Mujahid justru mengatakan insiden itu merupakan pelanggaran wilayah udara. Meski demikian, ia menambahkan bahwa tidak ada kerusakan yang ditemukan.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan bahwa ia "mengutuk keras provokasi" oleh Afghanistan. Menurutnya, tidak akan ada kompromi terhadap pertahanan Pakistan.

"Setiap provokasi akan ditanggapi dengan respons yang keras dan efektif," kata Sharif dalam sebuah pernyataan, menuduh otoritas Taliban di Afghanistan membiarkan wilayah mereka digunakan oleh "elemen teroris".

Perbatasan Shutdown

Sementara itu, para pejabat mengatakan perlintasan perbatasan utama antar negara ditutup (shutdown) pada hari Minggu. Militer Afghanistan mengatakan pasukan tambahan juga telah dikirim ke perlintasan perbatasan utama di Torkham, yang terletak di perbatasan antara Kabul dan Islamabad, sedangkan para pejabat Pakistan di lokasi yang sama mengatakan tidak ada bentrokan lebih lanjut yang dilaporkan di daerah tersebut sejauh ini.

Perlu diketahui kekerasan terjadi ketika India menjamu menteri luar negeri Afghanistan untuk pertama kalinya sejak Taliban kembali berkuasa. Pakar hubungan internasional Afghanistan, Wahid Faqiri, mengatakan hubungan yang menghangat tersebut telah "membuat Pakistan marah dan mendorong Islamabad untuk melakukan agresi".

Sejak Tahun 2021

SebeKedua belah pihak telah berulang kali bentrok di wilayah perbatasan sejak Taliban menguasai Afghanistan pada tahun 2021. Tetapi pelanggaran wilayah udara yang jauh ke dalam wilayah Afghanistan akan menandai eskalasi yang signifikan.

Awalnya, militansi meningkat di Khyber Pakhtunkhwa barat laut, sejak penarikan pasukan pimpinan AS dari negara Afghanistan dan kembalinya pemerintahan Taliban. Hal ini disebabkan oleh kelompok Taliban Pakistan (TTP).

TTP adalah kelompok terpisah namun terkait erat dengan Taliban Afghanistan. Sebuah laporan PBB tahun ini menyatakan bahwa TTP menerima dukungan logistik dan operasional yang substansial dari otoritas de facto, merujuk pada pemerintahan Taliban di Kabul.

TTP sendiri berkampanyenya melawan pasukan keamanan Pakistan. Kekerasan di wilayah perbatasan telah menjatuhkan hubungan antara kedua negara tetangga ke titik terendah sepanjang masa.

"Namun, diplomasi harus kembali dilakukan untuk menemukan resolusi atas konfrontasi ini," ujar mantan diplomat senior Pakistan, Maleeha Lodhi.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]