Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah secara tegas menetapkan bahwa hukum merokok adalah haram.

Ketegasan mengenai hukum merokok ini tertuang dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok.

Fatwa tersebut menegaskan bahwa merokok termasuk perbuatan khabā’its atau perbuatan buruk yang dilarang syariat.

Perbuatan tersebut mengandung unsur menjatuhkan diri pada kebinasaan sebagaimana larangan dalam Q.S. al-Baqarah [2]:195 dan an-Nisā’ [4]:29, serta membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Dalam fatwa tersebut, dijelaskan pula bahwa rokok adalah zat adiktif dan beracun yang bertentangan dengan prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain).

Merokok juga merusak tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs) dan harta (ḥifẓ al-māl).

Lebih lanjut mengenai hukum merokok, Muhammadiyah juga menjelaskan bahwa merokok berdampak pada praktik ibadah, termasuk puasa Ramadan.

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Asep Shalahudin dalam Pengajian Tarjih pada Rabu (11/2/2026), dijelaskan sejumlah hal yang membatalkan puasa.

Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah merokok. Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah, di samping telah mengharamkan rokok dalam fatwanya, juga memahami bahwa aktivitas merokok membatalkan puasa.

"Secara fikih, merokok dipandang sebagai aktivitas memasukkan zat ke dalam tubuh melalui rongga terbuka, dalam hal ini mulut, yang substansinya sampai ke dalam tubuh. Karena itu, dalam konteks puasa, merokok dipersamakan dengan makan atau minum dari sisi adanya materi yang masuk ke dalam tubuh secara sengaja pada siang hari Ramadan," tulis keterangan yang dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Jumat (20/2).

Oleh karena itu dengan tegas Muhammadiyah menjatuhi hukuman haram terhadap rokok karena membahayakan jiwa dan bertentangan dengan tujuan syariat.

MALE - Republik Maladewa, negara yang 100 persen penduduknya Muslim, telah memberlakukan larangan merokok seumur hidup bagi individu yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2007 yang dikenal sebagai Generasi Z. Aturan ini menjadikannya negara kedua di dunia setelah Selandia Baru yang menerapkan larangan tembakau lintas generasi.

Menurut Statistik Kesehatan Maladewa, konsumsi tembakau dan paparan asap rokok merupakan salah satu penyebab utama penyakit dan kematian di seluruh negeri. Hal ini mendorong Presiden Mohamed Muizzu untuk meluncurkan kampanye anti-merokok tahun lalu, melarang vape dan rokok elektrik sekaligus menggandakan bea masuk dan pajak rokok.

Larangan baru ini, yang pertama-tama memengaruhi Generasi Z (Gen Z), telah diratifikasi sebagai amandemen Undang-Undang Pengendalian Tembakau pada bulan Mei dan mulai berlaku sejak Sabtu pekan lalu.

Kebijakan ini juga dilaporkan berlaku bagi pengunjung negara kepulauan yang terkenal dengan pariwisata mewahnya tersebut.

Mengutip laporan The Guardian, Senin (3/11/2025), siapa pun yang lahir setelah 1 Januari 2007 kini dilarang membeli, menjual, atau menggunakan produk tembakau di Maladewa. Pembatasan ini mencakup semua jenis tembakau, dan pengecer harus memverifikasi usia pembeli.

Individu di bawah usia 21 tahun juga dilarang berpartisipasi dalam penjualan atau aktivitas komersial terkait tembakau, sebuah langkah yang digambarkan sebagai "semakin melindungi kaum muda dari paparan tembakau."

Undang-undang baru ini melarang semua bentuk iklan, sponsor, dan promosi tembakau, serta menegakkan larangan total terhadap rokok elektronik dan vape untuk semua usia, termasuk impor, penjualan, distribusi, kepemilikan, dan penggunaannya.

Kementerian Kesehatan Maladewa mengatakan undang-undang baru ini akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan mendorong generasi bebas tembakau.

Ibu Negara Saajidhaa Mohamed memuji langkah tersebut sebagai langkah bersejarah, menyebutnya sebagai langkah berani berbasis bukti untuk memutus siklus kecanduan dan mencegah penyakit. "Ini komitmen untuk menjamin masa depan yang lebih sehat dan lebih kuat bagi kaum muda kita," katanya.

Banyak negara telah menerapkan langkah-langkah untuk mengekang penggunaan tembakau dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari melarang merokok di tempat umum hingga menaikkan pajak tembakau dan menerapkan pembatasan pemasaran dan usia.

Inggris sedang mempertimbangkan undang-undang berbasis usia serupa yang akan melarang penjualan tembakau kepada siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009.

Selandia Baru mencabut larangan tersebut pada November 2023–kurang dari setahun setelah berlaku–dengan alasan risiko menciptakan pasar gelap.