Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah mencatat hingga Sabtu (17/1/2026) masih ada 9.880 jiwa yang berada di wilayah terisolir akibat bencana banjir Sumatra.

Berdasarkan data Posko Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi Aceh Tengah ribuan masyarakat terisolir itu tersebar di 15 kampung dan 1 kecamatan.

Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kemal mengatakan hingga 1,5 bulan lebih pascabencana, belasan kampung belum bisa diakses via jalur darat.

"Terdapat 13 kampung yang belum bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 21 kampung yang belum bisa dilalui kendaraan roda 4, terutama di Kecamatan Ketol dan Linge," ucap Mustafa dilansir dari laman resmi Pemkab Aceh Tengah, Senin (19/1/2026).

Mustafa mengatakan fokus utama pemerintah saat ini ialah memastikan ketersediaan pangan di belasan daerah terisolir tersebut melalui jalur udara sambil mempercepat pemulihan akses darat.

Sulitnya akses darat membuat distribusi logistik dioptimalkan dengan menggunakan helikopter guna memastikan kebutuhan pokok warga pengungsi tetap terpenuhi.

Dia mengatakan sebanyak 9 sorti penerbangan dilakukan pada Minggu (18/1/2026) menggunakan 3 jenis helikopter milik BNPB untuk menyalurkan bantuan ke titik-titik kritis seperti Kampung Serule, Terang Engon, Buge Ara, Pantan Reduk, Reje Payung, Kute Reje, Linge, Delung Sekinel, dan Atu Payung.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, penyaluran cadangan pangan pemerintah ke seluruh kecamatan terdampak terus dipercepat, termasuk ke dapur umum, rumah sakit, dan posko relawan.

Total kumulatif penyaluran beras di Aceh Tengah selama bencana telah mencapai 1,37 juta kilogram.

Lebih jauh, sektor kelistrikan di wilayah ini juga semakin membaik dengan capaian 87,11%. Sebanyak 257 kampung dari total 295 kampung disebutnya sudah kembali menyala.

"Masih terdapat 38 kampung yang mengalami pemadaman, tersebar di Kecamatan Linge, Ketol, Bintang, dan Rusip Antara," terangnya.

Dia menjelaskan pemulihan kelistrikan ini terus diupayakan PLN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menyediakan bantuan genset bagi setiap kampung yang masih padam.

Mustafa menyampaikan seluruh elemen satgas saat ini berkoordinasi penuh mendukung prioritas pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi meski jalur terputus.

"Kami juga terus memantau pemulihan akses darat agar mobilitas logistik bisa segera beralih ke jalur normal," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) resmi memperpanjang periode fungsional Jalan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum). Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran mobilisasi kendaraan logistik dan tanggap darurat pascabencana di Provinsi Aceh.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa perpanjangan masa operasional ini bertujuan untuk menjaga stabilitas distribusi kebutuhan dasar masyarakat agar tidak terganggu oleh kendala aksesibilitas di jalur reguler.

“Yang paling utama bagi kami adalah menjaga jalur logistik tetap terbuka. Akses masuk untuk bahan kebutuhan masyarakat dan kegiatan industri tidak boleh terputus. Masyarakat tidak boleh sampai mengalami kesulitan akibat terhambatnya distribusi,” ujar Dody dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Berdasarkan kebijakan terbaru, masa operasional fungsional ruas tersebut diperpanjang hingga 22 Januari 2026. Selain durasi hari yang ditambah, jam operasional yang semula terbatas pukul 08.00–18.00 WIB, kini diperluas menjadi 24 jam penuh setiap hari.

Sementara itu, secara teknis ruas tol sepanjang seksi Padang Tiji–Seulimeum ini dibuka untuk dua arah dan dikhususkan bagi Kendaraan Golongan I serta armada angkutan logistik pembawa bantuan.

Mengingat statusnya yang masih dalam tahap konstruksi, pemerintah menerapkan sistem filtrasi kendaraan di Interchange (IC) Seulimeum Jalur B dan akses masuk Padang Tiji.

Kementerian PU dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga telah melakukan penguatan aspek keselamatan dengan penambahan rambu dan penempatan petugas siaga. Pengguna jalan juga diminta mewaspadai titik-titik penyempitan lajur akibat potensi longsoran di beberapa area tertentu.

Meskipun masih berstatus fungsional, para pengguna jalan tetap diwajibkan melakukan tapping kartu uang elektronik di gerbang tol untuk pendataan arus lalu lintas.

Adapun batas kecepatan maksimal yang ditetapkan adalah 60 km/jam demi menjaga keamanan di area yang masih dalam pengerjaan fisik tersebut.

Bisnis.com, BANDA ACEH - Gubernur AcehMuzakir Manaf kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk ketiga kalinya mulai hari ini, Jumat (9/1/2026).

Perpanjangan status tanggap darurat bencana di Aceh diumumkan Muzakir Manaf melalui akun Instagram resminya. "Saya sebagai Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh selama 14 hari ke depan," ujar Muzakir Manaf.

Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 9 Januari hingga 22 Januari 2026, Aceh masih berstatus tanggap darurat bencana. Perpanjangan status ini telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh sebanyak tiga kali.

Muzakir Manaf mengatakan keputusan memperpanjang kembali status tanggap darurat bencana di Aceh diambil untuk memastikan penanganan pascabencana tetap berjalan optimal. Dia pun menyebut telah melakukan rapat virtual dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum mengumumkan keputusan ini.

Dalam masa tanggap darurat bencana Aceh, Muzakir Manaf mengingatkan jajarannya untuk terus memperkuat koordinasi selama berstatus pemulihan pasca bencana, baik dengan kementerian, lembaga, maupun seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

Dia juga menginstruksikan untuk segera melakukan pembersihan lingkungan di permukiman penduduk, sarana ibadah, sekolah, pasar, serta lahan pertanian dan perkebunan warga yang terdampak.

Untuk logistik, Muzakir Manaf menegaskan agar distribusi bantuan logistik dilakukan secara merata, terutama dapat menjangkau pelosok gampong (desa) yang hingga kini masih terisolasi.

"Keputusan ini saya sampaikan dalam rapat perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi secara Virtual di Aceh pada Kamis (8/1/2026)," ujar Muzakir Manaf mengakhiri.

Dilansir dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Jumat (9/1/2026) total korban meninggal akibat bencana Sumatra mencapai 1.180 orang, hilang 154 orang, dan mengungsi sebanyak 238.000 orang.

Aceh tercatat menjadi provinsi dengan korban meninggal dunia terbanyak, mencapai 544 orang di 18 kabupaten/ kota yang terdampak.

Kerusakan fasilitas di Aceh juga tercatat signifikan. BNPB mencatat total rumah warga yang rusak akibat bencana sebanyak 144.865 unit, fasilitas kesehatan sebanyak 141 unit, fasilitas pendidikan 1.312 unit, rumah ibadah 631 unit, serta 776 jembatan 2.060 jalan.

(Penulis: Delfi Rismayeti, Arief Budi Mulya).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra terus bertambah menjadi 1.090 jiwa hingga Sabtu (20/12/2025).

Di sisi lain, pemerintah terus berjibaku memulihkan jalur logistik dan energi yang masih terhambat di sejumlah titik krusial, khususnya di Provinsi Aceh.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan per 20 Desember 2025, tercatat penambahan 19 korban jiwa baru dari posisi hari sebelumnya sebanyak 1.071 jiwa.

"Untuk hari ini 20 Desember, jumlah total korban meninggal dunia bertambah 19 jiwa. Sekali lagi tentu saja simpati dan belasungkawa yang mendalam kami ucapkan," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (20/12/2025).

Berdasarkan rekapitulasi data BNPB, penambahan korban meninggal dunia terbesar terjadi di Provinsi Aceh, yakni dari 455 jiwa menjadi 472 jiwa.

Abdul memerinci penambahan tersebut berasal dari Aceh Utara sebanyak 15 jiwa, Bireuen 1 jiwa, Aceh Tenggara 1 jiwa, dan Gayo Lues 1 jiwa, serta terdapat koreksi data pengurangan 1 jiwa di Aceh Tengah.

Sementara itu, korban meninggal di Sumatra Utara bertambah 1 jiwa menjadi 370 orang (ditemukan di Tapanuli Tengah), dan di Sumatra Barat bertambah 1 jiwa menjadi 248 orang (ditemukan di Agam).

Di sisi lain, jumlah pengungsi menunjukkan tren penurunan. Total pengungsi tercatat sebanyak 510.528 jiwa, berkurang 16.340 jiwa dibandingkan hari sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena sebagian warga mulai kembali ke rumah untuk melakukan pembersihan pascabencana, meski kebutuhan permakanan mereka masih bergantung pada lebih dari 500 dapur umum yang beroperasi.

Tantangan Logistik dan Energi

Dalam operasi penanganan darurat, BNPB menyoroti tantangan distribusi logistik di Aceh. Hingga pukul 15.00 WIB hari ini, telah terlaksana 16 penerbangan logistik dengan total muatan 22,6 ton, serta distribusi darat seberat 3,3 ton.

Abdul menuturkan, hambatan akses darat masih terjadi akibat kerusakan infrastruktur jembatan. Jembatan Kuta Blang yang menjadi penghubung vital Banda Aceh–Lhokseumawe masih dalam proses perbaikan, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif Awe Geutah.

"Karena sangat pentingnya jalur ini, animo masyarakat dan relawan serta dukungan logistik via darat menyebabkan antrean untuk melewati jembatan Awe Geutah karena sistem buka tutup satu jalur," jelasnya.

Pemerintah menargetkan perbaikan sejumlah jembatan, termasuk Jembatan Jeumpa yang progresnya mencapai 86%, serta pemasangan jembatan bailey di jalur Bireuen–Bener Meriah, dapat rampung sebelum 30 Desember 2025.

Terkait pasokan energi, BNPB telah mendistribusikan 37,5 drum BBM dan 60 tabung LPG via udara ke Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta mengirimkan satu truk tangki berisi 3.000 liter solar ke Aceh Tamiang.

Operasi pencarian (SAR) masih terus berjalan optimal di 6 kabupaten di Aceh, sementara di Sumatra Utara dan Sumatra Barat operasi difokuskan secara terbatas di beberapa sektor, termasuk Tapanuli Tengah, Agam, dan Tanah Datar.

Deli Serdang: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama belasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk PT PLN (Persero) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh.

Bantuan tersebut secara resmi dilepas dalam Apel Pelepasan Relawan BUMN Peduli pada Jumat, 19 Desember 2025 di Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara untuk didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak di Aceh.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan BUMN yang telah turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa kehadiran BUMN dalam setiap situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban moral, mengingat BUMN adalah milik rakyat Indonesia.

“BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara,” ujar Dony, Jumat, 19 Desember 2025.

Di bawah koordinasi Danantara, bantuan yang disalurkan oleh belasan perusahaan BUMN mencakup 109 armada truk berisi kebutuhan dasar tanggap darurat. Selain itu, sebanyak 1.066 relawan diterjunkan untuk mempercepat pemulihan di wilayah Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.

Dony menekankan bahwa aksi kemanusiaan ini dilakukan secara nyata dan berdampak langsung di lapangan, bukan sekadar simbolis. Ia menyampaikan kebanggaannya atas keterlibatan relawan BUMN yang terjun langsung membantu masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden untuk hadir bekerja bersama rakyat dalam memperbaiki kondisi pascabencana.

“Saya merasa bangga melihat lebih dari seribu karyawan BUMN yang bersedia turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak. Di saat yang sama, saya mengapresiasi kerja keras rekan-rekan BUMN yang terus memastikan layanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat di wilayah terdampak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dony menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki peran vital bagi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor kelistrikan, harus menjadikan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama. Ia secara khusus mengapresiasi PLN yang bekerja siang dan malam untuk menghadirkan solusi kelistrikan bagi masyarakat terdampak.

“Untuk teman-teman di PLN, saya melihat langsung bagaimana mereka berjibaku tanpa henti. Prioritas kita hari ini adalah bagaimana menyediakan solusi listrik bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Dony.

Dalam kesempatan tersebut, PLN turut berkontribusi dengan menyalurkan berbagai bantuan logistik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bantuan dari PLN meliputi 10 truk air bersih, 6 truk toren air, peralatan kebersihan, selimut, serta perlengkapan ibadah untuk mendukung aktivitas dan kenyamanan warga di lokasi terdampak.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa keterlibatan PLN dalam aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk selalu hadir bersama masyarakat, terutama di saat menghadapi kondisi darurat.

“Selain mengupayakan penormalan listrik secepatnya, PLN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa logistik, dapur umum, air bersih, serta dukungan lainnya agar masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali,” ujar Darmawan.

Sejak awal terjadinya bencana di wilayah Sumatra hingga saat ini, PLN telah menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meliputi beras, minyak goreng, gula, mie instan, telur, makanan siap saji, air minum, perlengkapan bayi, selimut, serta obat-obatan.

Selain itu, PLN juga memberikan bantuan penunjang lainnya berupa pakaian baru, perlengkapan ibadah, alat kebersihan, water purifier, tenda, genset, air bersih, perahu karet, dan pembukaan dapur umum di 24 titik.

Ia menambahkan, kolaborasi antar BUMN yang dikomandoi Danantara menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Kami percaya, dengan bekerja bersama dan saling menguatkan, bantuan yang disalurkan akan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” tutur Darmawan.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima laporan soal 95 jembatan terputus saat melakukan kunjungan di Aceh.

Gibran mengatakan bahwa perbaikan puluhan jembatan ini merupakan tugas dari pemerintah pusat agar pemberian bantuan bisa lebih lancar.

“Tadi dilaporkan ke saya, ada 95 jembatan yang terputus. Jadi, ini PR untuk kami dari [pemerintah] pusat agar segera memperbaiki jembatannya, supaya arus logistik, sembako, dan BBM bisa kembali lancar,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

Dia menambahkan kunjungan ini merupakan upaya mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan infrastruktur yang terdampak.

Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini juga mengimbau kepada seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dan berbagai pihak terkait lainnya.

“Nanti kita gotong royong semua ya dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri juga, jadi saya mohon warga di sini benar-benar diprioritaskan,” imbuhnya.

Adapun, Gibran menekankan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah berupaya mengatasi berbagai kendala infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan.

Wapres menegaskan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian dan BUMN terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.

“Tadi saya bersama Pak Wamen BUMN, Wamen PU, Pertamina, PLN, nanti kita segerakan semua, listrik, BBM,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran membantah keras tuduhan terkait perampasan bantuan bencana oleh prajurit TNI, namun sebaliknya mereka justru mengamankan bantuan tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

“Saya Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, membantah keras atas tuduhan kepada anggota TNI, merampas bantuan yang ada. Salah itu," kata Kolonel Inf Ali Imran, di Lhokseumawe, Aceh, Minggu.

Kolonel Ali Imran menegaskan, TNI melaksanakan perintah dari Menko Polkam dan dan BNPB untuk mengamankan logistik yang turun dari Pelabuhan dan dibawa ke Korem sebagai Posko Bencana yang telah ditetapkan oleh BNPB.

“TNI hanya menjalankan tugas membantu mengangkat bantuan dari pelabuhan ke posko terpadu yang dipimpin oleh BNPB, kemudian bantuan ini akan didistribusikan ke wilayah-wilayah,” ujarnya dikutip dari Antaranews, Senin (15/12/2025).

Putra asli Aceh ini mengatakan, sistem pengambilan bantuan tercatat, baik barang masuk maupun keluar, apalagi proses ini turut didampingi keuchik (kepala desa), Camat, Babinsa dan Babinkamtibmas.

Upaya ini bertujuan agar semua masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan bantuan yang adil dan merata. “Biar kita bisa mendata dengan jelas, desa mana yang sudah dapat dan mana yang belum," katanya.

“Jangan sampai terjadi ada desa yang tidak mendapatkan bantuan, misal, ada desa yang mengaku belum dapat bantuan, namun setelah dicek, ternyata sudah berulang kali dapat, sedangkan masih ada desa lain yang belum dapat bantuan, jadi kita atur dengan jelas,” ujarnya.

Dirinya juga mengaku sejak terjadi bencana alam di Aceh, pihaknya terus berupaya untuk membantu kesulitan masyarakat. Bahkan sampai saat ini, para prajuritnya terus berjuang dan berupaya keras membantu penanggulangan pascabencana Aceh hingga menuju pemulihan.

“Ya, tidak ada niat kami untuk merampas, saya sudah tiga minggu jungkir balik nih, saya orang Aceh, tidak mungkinlah, saya mau merampas bantuan untuk masyarakat saya sendiri,” tegasnya.

Kolonel Ali Imran menjelaskan, bantuan itu untuk seluruh daerah terdampak bencana di 12 kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya, termasuk Bener Meriah, Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo Lues yang masih didistribusikan melalui jalur darat “AirDrop”.

“Bahkan saya perintahkan Dandim Aceh Utara, akan membawa secara estafet sampai ke kilometer 42. Sekarang dari Bener Meriah sudah banyak turun untuk mengambil bantuan,” ujarnya.

Dia juga menuturkan, sempat adanya peristiwa pembegalan oleh sejumlah kelompok orang terhadap kapal pengangkut bantuan beberapa hari lalu di tengah laut. Sebagai pimpinan TNI di Korem, tidak ingin kejadian itu terulang.

“Jadi biar jelas siapa yang mengambil, dan fitnah itu. Kejadian berapa hari kemarin, padahal turut membawa bantuan dengan kapal ada TNI, tetapi dia masih berani, dengan mengatas namakan seseorang, terus ambil. Itu tidak boleh,” katanya.

Danrem Ali Imran menguraikan, bahwa bantuan yang ada bukan punya pribadi, melainkan dari pemerintah pusat, Kementan, Bapanas, relawan-relawan donatur asal Jakarta maupun daerah lainnya yang mengirim ke Aceh.

Dalam kesempatan ini, dirinya juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang terdampak bencana, jangan mudah terprovokasi isu-isu tidak benar.

“Kita minta kepada masyarakat untuk mengerti dan bersabar, kita sedang mengalami bencana dan berupaya agar cepat pemulihan," ujarnya.

"Apalagi kita orang Aceh, mayoritas agama Islam, memfitnah orang lain itu dosa. Keinginan kita bersama, penyaluran bantuan tepat sasaran langsung kepada korban,” demikian Kolonel Ali Imran.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kapusdatinkom BNPB, Abdul Muhari menjelaskan data per Selasa (9/12/2025) pukul 17.00 WIB, korban jiwa bertambah 3 orang atau menjadi 964 orang.

"Dari total 961 korban meninggal dunia di hari Senin, 8 Desember 2025, pada hari ini [Selasa,9 Desember 2025] bertambah 3," katanya dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Penambahan korban jiwa terjadi di Aceh sebanyak 2 orang atau menjadi 391 orang dan Sumatra Barat 1 orang menjadi 235 orang. Abdul mengatakan bagi korban hilang yang sebelumnya 1.057.480 jiwa berkurang menjadi 894.101.

Penurunan jumlah pengungsi terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Abdul menjelaskan pada 7 Desember jumlah pengungsi sebanyak 316.634 jiwa. Kemudian pada 8 Desember menjadi 299.506 jiwa dan berkurang menjadi 166.920 jiwa pada 9 Desember.

Terkait pengiriman logistik telah terdistribusi dengan total 31,62 ton di Provinsi Aceh. 3 sorti (14,08 ton) melalui jalur darat, 17 sorti (17,54 ton) jalur udara.

"Jadi di sini kita bisa bandingkan bahwa tonase dari distribusi menggunakan jalur darat sangat signifikan karena tiga truk saja itu tonasenya sudah hampir sama dengan 17 sort menggunakan jalur udara," jelasnya.

Abdul menyampaikan bahwa akan memaksimalkan pengiriman jalur darat karena memuat tonase yang cukup banyak. Sedangkan jalur udara difokuskan menjangkau wilayah yang terisolir.

Adapun dari data tersebut, pemerintah telah mengirimkan BBM Solar sebanyak 20 drum atau 4 ton menggunakan pesawat CN TNI-AU dan 10 ton bahan makanan menggunakan Hercules TNI-AU untuk didistribusikan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Sejumlah penanganan jalur transportasi dan jembatan di Provinsi Aceh juga tengah dikebut, diantaranya Jalan Nasional Kab. Aceh Utara ke Kab. Bener Meriah sudah dapat diakses roda empat hingga KM 4 Bener Meriah.

Lalu, Jalan Nasional Kab. Pidie Jaya ke Kab. Bireuen ditargetkan rampung pada 12 Desember 2025.

Di Sumatra Barat, revitalisasi Jembatan Sikabau yang menghubungkan Jalan Sikabau dengan Lembah Melintang telah berprogres 18%; Jembatan Bawa Kubang 20%; Jembatan Supayang 3%; dan Jembatan Padang Mantuang 0%.

Bisnis, JAKARTA — Korban bencana banjir dan longsor di wilayah tengah Aceh menghadapi kesulitan pasokan makanan meski pemerintah telah memulai penyaluran logistik ke wilayah terdampak via udara. Tersambungnya akses darat dibutuhkan segera.

Wilayah seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah masih kekurangan bantuan bahan makanan meski bencana telah lewat dua pekan. Tiga wilayah ini terisolasi akibat terputusnya jalan penghubung antardaerah.

Warga Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Tasya menyebutkan bahwa pasokan bahan pokok di daerah tersebut nyaris kosong.

Terakhir kali masyarakat sekitar mendapat bantuan berupa dua liter beras per KK pada akhir pekan kemarin. Pun begitu, tidak semua keluarga mendapat logistik tersebut.

Dia berharap bantuan melalui udara segera masuk ke seluruh wilayah terdampak. Sebab, sejauh ini wilayah tengah Aceh termasuk Bener Meriah masih terisolasi akibat lumpuhnya akses jalan yang terdampak banjir dan longsor.

"Bantuan lain belum terlihat apapun. Bahan pokok memang sudah habis total di pasaran," katanya kepada Bisnis, Senin (8/12/2025).

Senada, warga Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aulia menceritakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, kebutuhan pangan makin berkurang. Bahkan, pedagang beberapa pasar utama di daerah itu tidak lagi berjualan.

Dia menyebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, warga yang telah kehabisan logistik mengambil paksa bahan pangan pokok yang masih tersedia di ritel modern.

Warga kini mulai menyiapkan ubi dan kentang di rumah masing-masing sebagai bahan pokok terakhir bila beras habis.

"Keadaan tidak berubah sejak banjir longsor. Warga sudah banyak yang kesulitan, logistik habis, penjarahan di mana-mana. Bantuan yang diturunkan pakai helikopter bahkan tidak tepat sasaran penyalurannya," katanya.

Dia bersama masyarakat lain menuntut agar pemerintah mempercepat perbaikan akses utama menuju kabupaten/kota lainnya agar bantuan logistik dapat disalurkan melalui jalur darat terutama jalan KKA.

Jalan ini merupakan salah satu urat nadi yang menghubungkan antara kabupaten di dataran tinggi Gayo dengan wilayah utara Aceh. Dirinya juga mengharap agar Pemda Bener Meriah dan Aceh Tengah dapat bekerja sama menyelesaikan perbaikan jalan yang terputus.

"Kami hanya mengharapkan agar akses jalan KKA dapat diselesaikan segera agar bantuan mudah masuk. Kami mengharapkan bantuan segera agar masalah ini cepat diatasi," tuturnya.

Pemerintah Aceh Fokus Perbaikan Jalan

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebutkan bahwa akses jalan KKA menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana Hidrometeorologi Aceh, di Posko Lanud Sultan Iskandar Muda, Jumat (5/12/2025).

Mualem menilai bahwa jalur tersebut menjadi akses vital yang menghubungkan wilayah tengah Aceh dengan utara Aceh. Dia meminta Dinas PUPR dan instansi terkait segera melakukan percepatan pembenahan.

“Kalau [akses jalan wilayah] Juli agak kewalahan, karena ada jembatan putus. Lebih cepat dikerjakan di KKA. PUPR harus cepat benahi,” ujarnya.

Data per 8 Desember 2025, sedikitnya 389 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh dengan 57 orang masih berstatus hilang.

Adapun, bencana ini terjadi di tiga provinsi sekaligus yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Khusus di Serambi Mekkah, 18 kabupaten kota terdampak bencana tersebut dengan 1,92 juta jiwa terdampak.

Peristiwa tersebut ikut merusak 205 unit perkantoran, 209 unit rumah ibadah, 279 sekolah, 15 pesantren dan 145 fasilitas kesehatan. Sementara kerusakan jalan terjadi di 416 titik dan 332 unit jembatan.

Selain itu, banjir dan longsor ikut menghancurkan 156.404 unit rumah, 56.274 ekor hewan mati, 89.286 hektare sawah diterjang lumpur, 14.800 hektare ikut hancur dan merusak 40.328 hektare tambak.

Bisnis.com, JAKARTA - Akses jalan Medan, Sumatra Utara menuju Aceh Tamiang mulai terbuka. Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sejumlah alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum terus bekerja menyingkirkan timbunan tanah, lumpur, dan puing yang sebelumnya menutup jalur utama tersebut.

Hingga Selasa (2/12/2025), kendaraan roda empat sudah dapat melintas dengan kecepatan terbatas. Pemerintah menargetkan jalur itu dapat dibuka sepenuhnya pada Rabu (3/12/2025). Adapun petugas hari ini fokus menyingkirkan material yang masih menumpuk di sisi jalan.

BNPB juga telah mengerahkan tim pendamping ke seluruh kabupaten/kota terdampak, dipimpin Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jarwansyah. Pendampingan mencakup distribusi logistik dan peralatan melalui jalur laut maupun udara, pemutakhiran data, penguatan sistem komando, serta kebutuhan operasional lainnya selama fase darurat.

Untuk distribusi jalur laut, bantuan dikirim dari Banda Aceh menuju Langsa dengan waktu tempuh sekitar dua hari. BNPB melaporkan bahwa Logistik untuk Kota Langsa telah tiba di Kantor Dinas Sosial Langsa, sementara bantuan untuk Aceh Tamiang masih dalam perjalanan dan mulai didistribusikan hari ini.

“Hari ini juga, pendistribusian dukungan ini akan mulai dilakukan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Adapun dari jalur udara untuk untuk Aceh Tamiang, Deputi 4 BNPB telah memerintahkan helikopter untuk mengirimkan dukungan dengan metode air drop di beberapa titik seperti lapangan Dekat Babo dan Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka.

Bantuan tahap awal meliputi 100 paket makanan siap saji, 100 hygiene kit, 50 paket sembako, 100 selimut, 100 matras, dan 25 set alat kebersihan.

Pembukaan kembali akses utama dari Medan menuju Aceh Tamiang, Langsa, hingga Lhokseumawe diharapkan mempercepat penanganan darurat. Dengan jalur yang semakin terbuka, distribusi logistik, pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi, serta pembersihan material diyakini dapat dilakukan lebih optimal dan menyeluruh.

Bisnis.com, MEDAN - Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengungkapkan situasi di wilayahnya darurat pasca dilanda banjir bandang dan tanah longsor.

"Akses vital terputus di 14 kecamatan dan data terbaru mencatat 24 jiwa masih dinyatakan hilang," kata Haili Yoga, dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah, Senin (1/12/2025).

Data sementara BPBD Aceh Tengah, pengungsi akibat bencana di wilayah ini mencapai 54.199 ribu jiwa. Sedangkan korban meninggal dunia berjumlah 21 jiwa.

Haili Yoga mengatakan data itu menunjukkan skala bencana yang dihadapi Aceh Tengah.

Dia juga mengungkap kondisi persediaan bahan pangan bagi warga terdampak. Meski bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat telah masuk, volume bantuan logistik bencana itu tak sebanding dengan jumlah warga terdampak yang mencapai puluhan ribu jiwa.

“Bantuan yang masuk masih sangat kurang. Di sisi penyaluran, masalah utama kami adalah keterbatasan BBM dan banyaknya jalan yang terputus," kata Haili Yoga.

Pemkab Aceh Tengah mencatat bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu mengakibatkan 779 unit rumah warga mengalami rusak berat. Sebanyak 59 ruas jalan sulit dilalui dan menghambat mobilisasi dan distribusi.

Kondisi masyarakat terdampak bencana semakin memprihatinkan karena jaringan listrik dan telekomunikasi sempat terputus di 14 kecamatan.

Lebih jauh, akses air bersih juga tidak tersedia. Sementara stok Bahan Bakar Minyak (BBM) juga sangat terbatas dan digunakan secara prioritas untuk operasional evakuasi maupun pengiriman bantuan.

“Stok obat anti-biotik dan analgetik kami hanya 300 piece saat ini. Untuk kebutuhan cuci darah, BHP hanya tersedia sampai 3 Desember. Ini kritis. Kami butuh pasokan obat-obatan standar sesegera mungkin,” ujarnya.

Saat ini Pemkab Aceh Tengah terus melakukan penanganan pasca bencana. Layanan kesehatan pun telah dijalankan, khususnya menjangkau kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang membutuhkan penanganan medis spesifik. (240)

Bisnis.com,BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menyalurkan bantuan logistik bagi para korban banjir dan longsor di Aceh,Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkoordinasikan bantuan-bantuan yang akan dikirimkan ke wilayah-wilayah terdampak di 3 provinsi tersebut. “Dalam minggu ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mendistribusikan berbagai bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang hari ini mendapat musibah bencana,” katanya, Senin (1/12/2025).

Pihaknya juga menghimbau pada seluruh warga Jawa Barat untuk turut berkontribusi memberikan bantuan musibah yang menyebabkan 300 warga lebih meninggal dunia tersebut. Menurutnya penderitaan warga Sumatera dirasakan pula oleh seluruh warga Jabar.

“Untuk seluruh warga Jawa Barat di mana pun berada, musibah yang dialami oleh saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh adalah derita yang kita alami juga. Kita adalah saudara satu tubuh satu jiwa. Mari bergandengkan tangan bersama-sama meringankan beban mereka dengan turut serta membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang terstimpa bencana secara bersama-sama,” paparnya.

Dedi Mulyadi juga meminta para kepala desa, para camat, para bupati, dan wali kota di Jabar untuk menginisiasi berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Mari kita bersatu padu bergandengan tangan meringankan beban sesama,” tuturnya.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan persiapan sambil menunggu arahan teknis dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. “Prinsipnya kita siap mengirimkan bantuan, akan kita set up,” katanya.

Terkait berapa besar dana bantuan yang akan disalurkan, Herman memastikan pihaknya masih menunggu arahan dari gubernur. “Kami masih menunggu arahan, begitu sudah ada teknisnya akan langsung kami persiapkan,” pungkasnya.