#30 tag 24jam
Bahlil: Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Mekanisme Pasar
Harga BBM subsidi tetap diupayakan stabil. [465] url asal
#bbm-nonsubsidi #harga-bbm #bahlil-lahadalia #kebijakan-energi-indonesia #bbm-subsidi #impor-minyak-indonesia #ketahanan-energi-nasional #mekanisme-pasar-bbm #lifting-minyak-indonesia #biodiesel-indone
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi akan terus mengikuti mekanisme pasar di tengah dinamika energi global. Pemerintah memastikan perlindungan tetap diberikan kepada masyarakat melalui stabilitas harga BBM subsidi dan LPG.
Bahlil mengatakan, BBM non-subsidi memang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat mampu sehingga penetapan harganya mengikuti hukum pasar. “Tetapi kalau BBM yang untuk orang yang mampu, mohon maaf, itu dengan sendirinya hukum pasar,” kata Bahlil di Jakarta, Ahad (3/5/2026).
Ia menegaskan pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat rentan melalui kebijakan subsidi energi. “Saya sekali lagi menyampaikan bahwa untuk BBM insyaallah tidak akan ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk LPG. Itu kita jaga dan itulah perintah Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, tantangan energi nasional masih dipengaruhi ketimpangan antara produksi dan konsumsi minyak. Konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara lifting domestik berada di kisaran 605 ribu barel per hari sehingga kebutuhan impor mencapai sekitar 1 juta barel per hari.
Pemerintah merespons kondisi tersebut melalui peningkatan lifting dan diversifikasi energi. Optimalisasi sumur migas menjadi salah satu strategi utama dengan mengaktifkan kembali sumur idle melalui intervensi teknologi dan insentif investasi. “Dari 39.000 atau katakanlah sekarang sudah berubah menjadi 46.000, itu sumur-sumur yang berfungsi tidak lebih dari 20.000,” ujar Bahlil.
Selain itu, pemerintah mempercepat pengembangan wilayah kerja migas yang telah memiliki rencana pengembangan agar segera berkontribusi pada produksi nasional. Eksplorasi blok baru juga terus dilakukan, termasuk temuan gas baru di Kalimantan Timur yang dinilai memiliki potensi signifikan.
Di sektor hilir, program biodiesel menjadi salah satu instrumen penting menekan impor energi. Implementasi B40 yang ditingkatkan menuju B50 dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor solar. “Untuk solar dalam sejarah bangsa kita di 2026 alhamdulillah tidak kita lakukan lagi impor solar karena semua sudah dalam negeri,” kata Bahlil.
Pemerintah juga mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan bioetanol sebagai substitusi bensin. Program mandatory E20 ditargetkan berjalan pada 2028 guna menekan impor bahan bakar.
Dalam menjaga keamanan pasokan, pemerintah mengubah strategi impor minyak mentah dengan mencari sumber baru di luar kawasan Timur Tengah. Pasokan kini diperoleh dari Afrika, Amerika Serikat, hingga Rusia untuk mengurangi risiko gangguan geopolitik di jalur distribusi energi global.
“Begitu terjadi perang saya merubah pola. Ilmu pengusaha saya keluar kalau di sini gak bisa ya kita cari di tempat lain,” tutur Bahlil.
Ia menjelaskan, selama ini impor minyak Indonesia masih bergantung pada Timur Tengah dengan porsi sekitar 20 hingga 25 persen dari kebutuhan nasional. Pemerintah kemudian membuka komunikasi dengan negara produsen lain seperti Angola, Nigeria, Amerika Serikat, hingga Rusia. “Saya kontak Afrika, Angola, Nigeria, Amerika Serikat dan beberapa negara lain, terakhir kemarin kita ambil dari Rusia,” ujarnya.
Bahlil menegaskan diversifikasi impor menjadi bagian strategi menjaga ketahanan energi nasional agar pasokan tetap aman di tengah ketidakpastian global.
Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026
Target lifting minyak Indonesia sebesar 610.000 bph pada 2026 dinilai sulit tercapai. Tantangan utama meliputi kurangnya pengembangan signifikan dan regulasi yang kompleks. [535] url asal
#lifting-minyak #target-lifting-minyak #lifting-minyak-2026 #target-minyak-610000-bph #lifting-minyak-indonesia #apbn-2026 #produksi-minyak-indonesia #sumur-eksplorasi #optimasi-pengembangan-lapangan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 03/12/25 19:45
v/59885/
Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada 2026, sukar dicapai.
Angka 610.000 bph itu merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut meningkat dari target lifting minyak pada APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.
Peningkatan target itu juga didasari optimisme pemerintah, di mana realisasi lifting minyak pada November 2025 diklaim telah mencapai level 610.000 bph.
Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat, upaya untuk mencapai target lifting tahun depan akan berat. Bahkan, jika pemerintah ikut menghitung Natural gas liquid (NGL) dalam lifting minyak.
"Menurut saya cukup berat untuk mencapai 610.000 bph, walau including NGL," ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).
Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, pada 2026 tidak ada Plan of Development (POD) yang menghasilkan minyak secara signifikan.
Menurutnya, pemerinath dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hanya akan melakukan percepatan produksi sumur eksplorasi atau Put on Production (PoP). Selain itu, pemerintah juga akan mendorong Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL).
"2026 tidak ada New POD dengan significant oil production. So far hanya mengandalkan well work program dan POP and OPL. Singkat kata, kurang nendang," tutur Hadi.
Di samping itu, dia juga menilai pada tahun depan pemerintah akan mengandalkan produksi dari sumur rakyat atau sumur tua. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.
Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).
Lebih lanjut, Hadi mengingatkan agar pemerintah dalam jangka pendek segara melakukan Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di lapangan-lapangan Original Oil In Place (OOIP).
Lapangan OOIP adalah lapangan yang memiliki total volume minyak asli yang berada di dalam suatu reservoir sebelum produksi dimulai
"Segera lakukan massive CEO di lapangan2 high OOIP seperti di Rokan misalnya atau tempat-tempat lain yang punya OOIP more than 100 MMSTB [Million Standard Stock Tank Barrels]," ucapnya.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, peningkatan produksi yang signifikan hanya bisa dilakukan melalui program eksplorasi yang masif.
"Dan itu tidak bisa instant. Butuh 5 sampai 10 tahun fastrack project di new basin unexplored," kata Hadi.
Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat lifting minyak pada tahun depan diproyeksi mandek di level 600.000 hingga 610.000 bph.
Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja lifting minyak pemerintah perlu menyederhanakan perizinan. Hal ini juga untuk memperlancar eksekusi sejumlah program.
"Perlu perubahan sistem, mestinya bukan izin, tetapi persetujuan saja untuk melakukan kegiatan, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sebagai leading sectornya," kata Pri Agung.
Di samping itu, dia juga berpendapat bahwa perbaikan disharmoni regulasi seperti pajak tidak langsung, seperti tax loss carry forward untuk kontrak yang berubah dari kontrak bagi hasil (KBH) gross split ke KBH cost recovery, juga perlu dilakukan.
"Itu akan membantu KKKS dalam hal keekonomian proyek, sehingga akan lebih mendorong kegiatan eksplorasi produksi," katanya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)