Bisnis.com, JAKARTA - Muncul wacana untuk dilakukan penarikan denda apabila masyarakat menghilangkan kartu tanda penduduk (KTP).

Hal ini disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana wacana masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Wacana penerapan denda terhadap KTP yang hilang ini diberlakukan karena menilai kelalaian masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

“Banyak sekali warga itu kurang lebih tidak terlalu bertanggung jawab terhadap penggunaan atau merawat KTP dan identitas kependudukan lain, jadi gampang hilang dan lain-lain. Kalau mau buat lagi itu gratis,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (20/4), dikutip dari Antaranews.

Untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mendorong tertib administrasi, Kemendagri memandang perlu diatur pengenaan biaya terhadap pencetakan ulang dokumen kependudukan.

Namun denda akan dikecualikan pada kondisi tertentu seperti bencana alam, perubahan elemen data, atau kerusakan akibat faktor di luar kendali penduduk.

“Perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar, dikenakan segenap biaya, dendalah, kira-kira begitu. Setiap hari itu ada puluhan ribu (dokumen kependudukan hilang) karena kan gratis, jadi ini cost center juga di sini,” kata Bima Arya.

Wacana ini merupakan salah satu dari total 13 poin usulan substansi revisi UU Adminduk yang dipaparkan Kemendagri dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Cara Mengurus KTP yang Hilang

Pemerintah meminta masyarakat untuk aktif dan segera dalam mengurus kehilangan KTP.

Mengurus KTP yang hilang ternyata bisa dilakukan dengan mudah. Terlebih karena semua data masyarakat sudah tercatat dalam KTP elektronik atau e-KTP.

Berikut cara mengurus KTP yang hilang:

• Meminta surat kehilangan e-KTP dari kantor kepolisian
• Meminta surat pengantar dari kelurahan sesuai domisili
• Mengajukan formulir permohonan e-KTP baru dari kelurahan
• Jangan lupa siapkan fotokopi Kartu Keluarga untuk mengurus pembuatan e-KTP baru
• Siapkan pas foto 4x6

Setelah itu, bawa semua dokumen yang diperlukan ke Kecamatan terdekat. Petugas di kantor kecamatan akan memeriksa dan memverifikasi semua dokumen yang diajukan.

Kemudian proses selanjutnya yakni proses pembuatan KTP baru yang membutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja.

Adapun untuk kasus KTP rusak, tidak perlu surat keterangan kehilangan dari kepolisian, cukup bawa bukti KTP yang rusak saja.

Cara Mengurus KTP yang Hilang secara Online

Melansir dari Kominfo, mengurus KTP yang hilang bisa dilakukan secara online agar tak menyita waktu.

Langkah yang harus ditempuh untuk mengurus KTP yang hilang secara online antara lain:

• Mengunjungi situs resmi Dinas Dukcapil sesuai dengan domisili saat ini
• Melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah disediakan
• Mengunggah dokumen-dokumen yang diminta sebagai persyaratan
• Menunggu proses pengajuan KTP baru
• KTP baru akan dicetak dan pemberitahuan akan diterima oleh pemohon dari Dukcapil untuk pengambilan

Terkait persyaratan yang diperlukan untuk mengurus KTP yang hilang secara online, terdiri atas dokumen-dokumen berikut:

• Foto atau scan Kartu Keluarga (KK)
• Surat kehilangan asli yang dikeluarkan oleh kepolisian.
• Surat keterangan dari kelurahan
• Pas foto 4x6

Penting untuk dicatat bahwa persyaratan ini harus dipersiapkan sebelum memulai proses pengajuan kembali KTP yang hilang.

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan maksud usulan terkait denda kepada setiap warga negara yang mengurus kehilangan e-KTP. Sanksi yang dimaksud merupakan biaya cetak baru e-KTP.

"Yang menjadi masalah, yang dikritik itu adalah kata denda, ya kan, denda. Nah, sebetulnya yang dimaksud adalah biaya cetak baru. Jadi yang pertama itu kan gratis, tapi kalau cetak baru itu dikenakan tarif, gitu kira-kira. Biaya cetak baru," kata Bima Arya dikutip Jumat (24/4/2026).

Bima mengungkapkan bahwa untuk mencetak e-KTP memang gratis. Tetapi untuk cetak ulang karena kehilangan perlu dikenakan biaya. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki keterbatasan dalam kebutuhan anggaran tersebut.

"Saya mendapati laporan bahwa jumlah warga yang mencetak karena KTP-nya hilang itu banyak sekali. Sedangkan biaya untuk mencetaknya itu Rp10.000. Jadi kalau misalnya ada berapa ya, ada 1.500.000 saja warga yang hilang seluruh Indonesia, maka paling enggak akan keluar 15 miliar gitu untuk itu. Ya, sementara kan anggaran di Kemendagri kan terbatas juga," ujarnya.

"Anggaran di daerah-daerah terbatas. Mereka perlu bangun sekolah, bangun jembatan, dan lain-lain gitu," tuturnya melanjutkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan adanya penarikan denda terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hilang.

Hal ini direncanakan masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Wacana penerapan denda terhadap KTP yang hilang ini diberlakukan karena menilai kelalaian masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

“Banyak sekali warga itu kurang lebih tidak terlalu bertanggung jawab terhadap penggunaan atau merawat KTP dan identitas kependudukan lain, jadi gampang hilang dan lain-lain. Kalau mau buat lagi itu gratis,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (20/4), dikutip dari Antaranews.

Untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mendorong tertib administrasi, Kemendagri memandang perlu diatur pengenaan biaya terhadap pencetakan ulang dokumen kependudukan.

Namun denda akan dikecualikan pada kondisi tertentu seperti bencana alam, perubahan elemen data, atau kerusakan akibat faktor di luar kendali penduduk.

“Perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar, dikenakan segenap biaya, dendalah, kira-kira begitu. Setiap hari itu ada puluhan ribu (dokumen kependudukan hilang) karena kan gratis, jadi ini cost center juga di sini,” kata Bima Arya.

Wacana ini merupakan salah satu dari total 13 poin usulan substansi revisi UU Adminduk yang dipaparkan Kemendagri dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Adapun usulan lainnya yaitu penguatan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai single identity number. Nantinya NIK akan wajib digunakan sebagai nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

Kemudian, penambahan kartu identitas anak (KIA) sebagai dokumen kependudukan. Adapun KIA adalah bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum kawin.

Selain itu, penyebutan “cacat” dalam dokumen kependudukan saat ini diusulkan untuk diganti menjadi “disabilitas”, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berikutnya, aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan diperkuat, begitu pula dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta posisi adminduk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Adminduk ini belum dinyatakan secara tegas sebagai layanan dasar. Kalau sudah ditegaskan dalam undang-undang bahwa adminduk ini urusan pemerintahan wajib yang berkaitan layanan dasar, maka seluruh pemerintah daerah akan lebih komitmen lagi untuk menganggarkan dan merencanakan,” kata Bima.

Di sisi lain, Bima mengutarakan pendanaan penyelenggaraan adminduk agar dapat diatur menjadi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Dalam dimensi pendanaan ini semua dibebankan pada APBN. Jadi, APBD itu ada ruang yang kosong di sana. Akan bagus sekali apabila undang-undang yang baru nanti ini bisa memberikan dasar hukum bagi daerah untuk mengalokasikan lewat APBD,” katanya.

Usulan lainnya, yakni terkait pemanfaatan dan pelindungan data kependudukan dalam pelayanan publik. Kemendagri menilai perlu penguatan yang menjadi pedoman pelaksanaan interoperabilitas dan pendayagunaan data kependudukan untuk seluruh kementerian/lembaga.

Selain itu, penguatan pendataan dan pencatatan sipil, koordinasi antarlembaga dan antarnegara, serta pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga diusulkan untuk diakomodasi dalam revisi UU Adminduk.

“Selama ini, sering kali kita berdebat menguras energi ini leading-nya siapa, kewenangan siapa. Kami kira di proses nanti pembahasan akan baik sekali apabila kita menyentuh isu tentang kewenangan dan koordinasi antarlembaga tadi,” tuturnya.

Usulan terakhir adalah penghapusan beberapa ketentuan sanksi administratif dan pidana dalam konteks kewarganegaraan.

“Lebih baik kita aktivasi sistem stelsel aktif dari penduduk maupun dari sisi pemerintah,” kata Bima.

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menjelaskan mengenai perbedaan warna latar belakang foto di KTP.

Bila diperhatikan sekilas, warna latar belakang foto di KTP ada yang biru dan merah.

Rupanya perbedaan ini sebagai penanda tahun kelahiran penduduk.

Bila latar belakang foto KTP berwarna biru, maka yang bersangkutan lahir pada tahun genap, misalnya 1990, 1992, 1994, dan 2008.

Sebaliknya untuk latar belakang merah, untuk kelahiran tahun ganjil.

"Foto latar belakang merah digunakan untuk penduduk dengan tahun lahir ganjil, sedangkan warna biru untuk penduduk yang lahir di tahun genap," ujar Teguh dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Perbedaan warna ini sengaja dilakukan untuk mempermudah proses identifikasi kependudukan.

Juga, membantu petugas membedakan dokumen KTP secara cepat.

Selain merah dan biru, latar belakang foto KTP ada yang berwarna oranye, ini untuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia.

Syarat membuat KTP baru

Dikutip dari akun Instagram resmi Ditjen Dukcapil, berikut ini cara mengurus KTP hilang untuk dibuatkan yang baru:

Menyiapkan dokumen

Masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting untuk membuat KTP yang baru dan dibawa ke Dukcapil. Berikut ini dokumen untuk mengurus KTP baru:

• Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Sesuai Pasal 15 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, surat pengantar RT/RW tidak menjadi dokumen persyaratan.

Datang ke kantor Dukcapil

• Masyarakat bisa mendatangi kantor Dukcapil setempat meski sedang di luar domisili.
• Sejumlah daerah juga membuka layanan cetak di kantor desa, kelurahan, atau kecamatan

Selain itu, Dukcapil juga menyediakan layanan keliling atau jemput bola kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

Verifikasi database kependudukan

• Petugas akan melayani dengan melakukan pengecekan data penduduk dalam database kependudukan
• Penduduk atau masyarakat tidak perlu melakukan proses perekaman ulang (foto, sidik jari, dan iris mata), karena KTP elektronik sudah berbasis biometrik

Proses pencetakan KTP

• Apabila data penduduk telah diverifikasi sesuai dan dinyatakan cocok, maka petugas akan mencetak KTP elektronik yang baru
• Petugas akan mencetak KTP baru dengan elemen data yang sama seperti kartu yang sebelumnya telah hilang

Pengambilan KTP baru

• Proses pencetakan berhasil, penduduk kemudian menerima KTP elektronik yang baru tanpa dipungut biaya sepeser pun (gratis).

Sebagai catatan, pengurusan kehilangan berarti hanya mencetak ulang. Jika ingin ganti foto atau status di KTP, maka termasuk prosedur perubahan data.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Perbedaan Warna Latar Belakang Foto KTP Merah dan Biru, Dukcapil Ungkap Artinya" dan "KTP Hilang? Ini Cara Membuat yang Baru di Kantor Dukcapil"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mendukung terbitnya aturan pajakkendaraan listrik yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

Dedi Mulyadi mengatakan adanya aturan tersebut bisa memicu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di wilayah Jawa Barat.

"Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil harus menggunakan jalan," ucap Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (20/4/2026).

Dedi menyebut pajak dari sektor kendaraan begitu penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Jabar. Dia mencontohkan kebijakan bayar pajak tanpa perlu KTP pemilik pertama yang baru saja dicanangkan di Jabar telah meningkatkan jumlah pembayar pajak.

"Hari ini optimistis dengan layanan infrastruktur jalan yang semakin baik dan kelengkapan kenyamanan jalan semakin meningkat, kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat tinggi dengan pemberlakuan misalnya, bayar pajak tidak usah pakai KTP pemilik pertama. Sekarang kan jadi kebijakan nasional, dan ini mendapat sambutan luar biasa dari warga," katanya.

Menurutnya pihak Korlantas Polri menyambut baik skema tersebut. Saat ini, warga Jawa Barat cukup membawa STNK dan KTP pemilik saat ini untuk melakukan perpanjangan pajak tahunan.

"Membayar pajak tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama dari kendaraan yang pajaknya sedang diperpanjang yang selama ini diberlakukan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat karena gubernur mengeluarkan surat edaran, kini mendapat penguatan dari korlantas. Nanti berlakunya bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Masyarakat, khususnya pemilik kendaraan di Jawa Barat diimbau memanfaatkan secara maksimal kesempatan ini.

"Dan ini merupakan anugerah bagi kita semua untuk sama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak tahunan tahun 2026 tanpa harus membawa KTP pemilik pertama. Hatur nuhun ya, gunakan kendaraan dengan baik. Hati-hati di jalan. Jaga keamanan, keselamatan kita semua," imbuh KDM, panggilan akrabnya.

Sebagaimana diketahui, aturan pajak kendaraan listrik yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tertanggal 1 April 2026.

Salah satu poin yang dinilai krusial dalam kebijakan yakni revisi ketentuan objek pajak yang dikecualikan. Jika sebelumnya kendaraan listrik berbasis baterai dibebaskan dari pajak daerah, maka kini status itu berubah.

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tidak lagi otomatis dikecualikan dari PKB dan BBNKB. Pemilik kendaraan listrik kini berpotensi dikenakan pajak layaknya kendaraan konvensional.

JAKARTA - Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT ) 2026berlangsung mulai hari ini, Selasa (21/4/2026) hingga 30 April 2026.Supaya aman, cek kembali dokumen penting berikut sebelum berangkat.

Selain mempersiapkan mental dan batin, para peserta UTBK SNBT 2026 diminta untuk mempersiapkan dokumen yang akan diminta oleh pengawas sebelum ujian dimulai.

Melansir siaran pers IPB University, berikut 5 dokumen yang wajib dibawa saat UTBK SNBT 2026, Senin (21/4/2026).

5 Dokumen yang Wajib Dibawa saat UTBK SNBT 2026

1. Kartu peserta SNBT

Masuk ke Portal SNPMB dan pilih menu pendaftaran UTBK-SNBT untuk mengunduh kartu peserta.

2. Kartu Identitas

Bisa berupa kartu siswa, KTP, atau paspor.

3. Surat Keterangan Lulus (SKL) Asli

Siswa yang belum mempunyai SKL/ijazah, harus membawa surat keterangan siswa kelas 12 sekurang-kurangnya disertai dengan: identitas, meliputi nama, kelas, NISN dan NPSN; pas foto terbaru (berwarna); tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah; dan stempel/cap sekolah.

4. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi (bagi angkatan 2024 dan 2025)

5. Ijazah yang sudah disetarakan (bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri)

Selain itu, jangan lupa mengenakan baju formal rapi dan mengenakan sepatu.

Bagi peserta yang memilih pusat UTBK di IPB University, penting untuk memperhatikan lokasi kampus, jadwal ujian, serta ruang ujian yang tertera pada kartu peserta. Hal ini perlu diperhatikan karena lokasi ujian IPB tersebar di beberapa kampus dengan jarak yang cukup berjauhan.

2 Lokasi UTBK di IPB University

Pelaksanaan UTBK di IPB University tersebar di dua lokasi:

Kampus IPB Dramaga, Jalan Raya Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor

Kampus Sekolah Vokasi IPB Cilibende, Jalan Kumbang No.14, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor

Bisnis.com, CIREBON - Seorang guru honorer di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rizal Nurdimansyah (39), melaporkan dugaan pencatutan identitas setelah namanya tercatat sebagai pembeli mobil mewah Ferrari 458 Speciale Aperta senilai Rp4,2 miliar.

Laporan tersebut disampaikan ke kepolisian setempat belum lama ini setelah ia memastikan adanya data kendaraan atas namanya di kantor Samsat.

Rizal mengaku tidak pernah membeli kendaraan tersebut, apalagi dengan nilai miliaran rupiah. Ia khawatir harus menanggung kewajiban pajak yang besar dari kendaraan yang tidak pernah dimilikinya.

“Saya tidak pernah membeli mobil itu. Tapi nama saya tercatat. Risikonya saya harus bayar pajak yang nilainya ratusan juta,” ujar Rizal, Senin (19/4/2026).

Rizal mengatakan, kasus ini terungkap setelah Rizal menerima telepon dari nomor tidak dikenal pada 2 April 2026. Penelepon tersebut meminta data kartu tanda penduduk (KTP) dengan dalih untuk keperluan pembelian kendaraan. Rizal mengaku menolak permintaan tersebut karena merasa tidak berkepentingan.

Namun pada 13 April 2026, perangkat desa setempat memberi tahu namanya muncul dalam data kepemilikan kendaraan bermotor. Mendapat informasi tersebut, Rizal langsung mendatangi kantor Samsat untuk melakukan pengecekan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

Hasil penelusuran menunjukkan adanya tiga kendaraan yang terdaftar atas namanya, terdiri dari dua unit mobil dan satu sepeda motor. Salah satu mobil yang tercatat adalah Ferrari dengan nilai fantastis.

“Setelah dicek, ternyata benar ada tiga kendaraan atas nama saya. Salah satunya Ferrari. Itu jelas bukan milik saya,” katanya.

Merasa dirugikan, Rizal segera mengajukan pemblokiran terhadap kendaraan-kendaraan tersebut melalui aplikasi resmi, sesuai arahan petugas Samsat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kewajiban pajak maupun risiko hukum lain di kemudian hari.

Selain beban pajak, Rizal juga mengkhawatirkan potensi implikasi hukum apabila kendaraan tersebut digunakan untuk aktivitas melanggar hukum. Ia menegaskan tidak pernah memberikan data pribadi ataupun menandatangani dokumen apa pun terkait transaksi pembelian kendaraan.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan, Iptu Abdul Aziz, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan kasus sedang dalam penanganan penyidik.

“Pelapor sudah datang dan membuat laporan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan pemalsuan identitas,” kata Abdul Aziz.

Menurut dia, polisi akan menelusuri bagaimana data identitas korban dapat digunakan dalam proses registrasi kendaraan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memalsukan dokumen atau menyalahgunakan data kependudukan.

Bisnis.com, PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Provinsi Riau memastikan masyarakat yang akan direlokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tetap memiliki akses terhadap identitas resmi, meskipun alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak lagi diperbolehkan berada di dalam kawasan hutan tersebut.

Bupati Pelalawan H Zukri menyebutkan di tengah proses relokasi yang masih berlangsung, dokumen kependudukan dinilai menjadi kebutuhan penting bagi warga untuk mendukung berbagai urusan administrasi, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.

Sebagai solusi, pemerintah menyediakan surat keterangan pengganti identitas yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan administratif selama masa transisi. Menurutnya dokumen tersebut dapat diurus dengan mudah dan memiliki fungsi yang berlaku luas.

“Negara sudah menyiapkan surat keterangan pengganti identitas, bisa diurus dan berlaku di mana pun. Namun sebagian masyarakat belum mengetahui atau belum mengurusnya,” ujar Zukri, Senin (13/4/2026).

Dia menegaskan, ketentuan alamat KTP di luar kawasan TNTN merupakan bagian dari penataan kawasan yang harus dipatuhi.

“Yang jelas tidak boleh beralamat di TNTN,” tegasnya.

Untuk pengurusan dokumen, masyarakat dapat langsung mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemerintah daerah juga siap memfasilitasi apabila pengurusan dilakukan secara kolektif.

“Tinggal datang ke Dukcapil akan dilayani. Jika jumlahnya banyak, bisa kita fasilitasi,” jelasnya.

Meski proses relokasi masih berjalan, Pemkab Pelalawan memastikan aktivitas masyarakat tetap berlangsung normal tanpa gangguan.

“Sekolah jalan, aktivitas berjalan, ekonomi juga tetap berjalan,” tambahnya.

Dengan adanya surat keterangan pengganti identitas ini, diharapkan masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik secara optimal, sekaligus menjadi solusi efektif selama masa transisi relokasi dari kawasan TNTN.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler seperti PKH, BPNT, hingga PIP pada April 2026. Masyarakat penerima manfaat dapat mengecek status bansos secara online menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui laman resmi Kemensos.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa pemerintah akan mempercepat siklus pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penyaluran bansos lebih cepat dan tepat sasaran.

Adapun, proses penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Link Resmi untuk Cek Bansos 2026

Kemensos menyediakan layanan resmi pengecekan bansos untuk memastikan transparansi data penerima bansos. Masyarakat diimbau untuk hanya menggunakan situs resmi guna menghindari kesalahan informasi.

Cek Bansos Kemensos (PKH & BPNT)

Situs resmi: cekbansos.kemensos.go.id

Melalui laman ini, masyarakat dapat mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH maupun BPNT.

Cek Bansos PIP

Situs resmi: pip.kemdikbud.go.id

Program Indonesia Pintar (PIP) dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga pengecekannya dilakukan melalui sistem terpisah.

Dilansir dari laman resmi Kemendikdasmen, pengecekan PIP dilakukan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan data identitas lainnya.

Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Pakai NIK KTP

Masyarakat penerima manfaat dapat melakukan pengecekan status bansos PKH dan BPNT dengan menggunakan NIK KTP. Berikut langkah-langkah untuk mengecek status penerima bansos melalui situs resmi Kementerian Sosial:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
3. Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
4. Isi kode captcha yang muncul
5. Klik “Cari Data”

Sistem akan menampilkan status apakah nama yang dimasukkan terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

Cara Cek Bansos PIP

Selain PKH dan BPNT, masyarakat juga dapat mengecek bantuan PIP untuk siswa melalui laman resmi Kemendikdasmen. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs resmi PIP di pip.kemdikbud.go.id
2. Pada kolom Cari Penerima PIP, masukkan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan)
3. Klik tombol pencarian, kemudian tunggu sistem memproses data
4. Sistem akan menampilkan informasi status penerima PIP, meliputi nama siswa, sekolah asal, jenjang pendidikan, serta status pencairan dana

Namun, jika data tidak ditemukan, sistem akan menampilkan keterangan bahwa NIK atau NISN tidak tercantum dalam daftar penerima PIP.

Syarat dan Kriteria Penerima Bansos

Penetapan penerima bantuan sosial (bansos) mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data resmi pemerintah untuk memastikan penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Adapun syarat dan kriteria penerima bansos 2026 meliputi:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri

Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Program Keluarga Harapan (PKH) difokuskan pada keluarga dalam kelompok desil 1 hingga 4. Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kini diprioritaskan untuk kelompok desil yang sama dan tidak lagi mencakup desil 5.

Bisnis.com, JAKARTA - Tengah viral Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung karena dinilai tidak menjalankan surat edaran terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama.

Langkah tegas tersebut diambil setelah ditemukan masih ada petugas yang tidak memberikan pelayanan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Padahal pada aturan terbaru, membayar pajak kendaraan di Jabar tidak memerlukan KTP pemilik lama,

Kebijakan tersebut sudah diberlakukan di seluruh layanan Samsat di Jawa Barat sejak 6 April 2026.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat resmi melakukan terobosan dalam birokrasi pelayanan publik.

Terhitung mulai Senin, 6 April 2026, warga Jawa Barat tidak lagi diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik pertama saat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.

Kebijakan baru ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pria yang akrab disapa KDM tersebut menegaskan bahwa penyederhanaan syarat ini bertujuan untuk memotong jalur birokrasi yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.

Syarat Lebih Sederhana

Kini, bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban pajaknya, cukup menyiapkan dua dokumen utama:

• Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
• KTP pihak yang menguasai kendaraan (pembayar pajak saat itu).
• Kemudian, silahkan ke Samsat untuk membayar pajak.

"Semoga kemudahan ini memperlancar seluruh layanan Samsat di Jabar dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak," ujar Dedi Mulyadi di Kota Bandung (6/4/2026).

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung karena dinilai tidak menjalankan surat edaran terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama.

Langkah tegas tersebut diambil setelah ditemukan masih ada petugas yang tidak memberikan pelayanan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Padahal, kebijakan tersebut sudah diberlakukan di seluruh layanan Samsat di Jawa Barat sejak 6 April 2026.

Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah melakukan penelusuran terkait efektivitas penerapan surat edaran tersebut.

Berdasarkan temuan di lapangan, masih ada petugas yang belum melayani masyarakat sesuai ketentuan baru.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah melakukan investigasi mengenai efektivitas surat edaran gubernur terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang tidak lagi memerlukan KTP pemilik pertama. Namun faktanya masih ada petugas yang belum memberikan pelayanan dengan baik,” katanya, Rabu (8/4/2026).

Menindaklanjuti temuan itu, Dedi langsung mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sementara pimpinan Samsat tersebut.

Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah laporan tersebut diproses sejak malam sebelumnya.

“Informasi itu langsung kami tindak lanjuti tadi malam, dan hari ini Kepala Samsat Soekarno-Hatta kami nonaktifkan sementara,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebijakan tersebut belum berjalan optimal.

"Proses investigasi akan melibatkan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," katanya.

Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah berharap dapat menemukan faktor yang membuat surat edaran gubernur belum sepenuhnya diterapkan di lapangan.

Dedi Mulyadi menegaskan, seluruh petugas Samsat harus berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal dan memudahkan masyarakat, khususnya dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Ia juga mengingatkan seluruh penyelenggara layanan Samsat di Jawa Barat agar mematuhi surat edaran gubernur dan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Dedi turut mengapresiasi peran masyarakat yang aktif melaporkan persoalan pelayanan publik. Menurutnya, informasi dari warga sangat membantu pemerintah dalam memperbaiki kualitas layanan.

“Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah menerbitkan surat edaran yang menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Kebijakan tersebut berlaku mulai 6 April 2026.

Dalam aturan yang tertuang dalam surat edaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026, masyarakat cukup membawa STNK untuk memperpanjang pajak kendaraan di kantor Samsat.

Dengan kebijakan tersebut, proses pembayaran pajak kendaraan diharapkan menjadi lebih mudah dan praktis bagi masyarakat

KOMPAS.com – Informasi cek penerima bansos online semakin banyak dicari masyarakat pada April 2026. Hal ini seiring dimulainya penyaluran bantuan sosial tahap II (April–Juni 2026) untuk berbagai program pemerintah.

Masyarakat kini bisa dengan mudah memastikan apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP masih terdaftar sebagai penerima bansos.

Pengecekan ini penting dilakukan secara berkala karena data penerima dapat berubah mengikuti pembaruan pemerintah.

Dengan sistem yang sudah terintegrasi, proses cek penerima bansos online bisa dilakukan langsung dari HP tanpa perlu datang ke kantor.

Cara cek penerima bansos online April 2026

Ada dua metode resmi yang bisa digunakan untuk melakukan cara cek penerima bansos online, yaitu melalui aplikasi dan situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

1. Cara cek penerima bansos online lewat aplikasi Cek Bansos Kemensos

Pemerintah menyediakan aplikasi khusus bernama “Cek Bansos” yang bisa diunduh di ponsel. Berikut langkah-langkahnya:

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos”
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Klik “Cari Data”

Setelah itu, hasil pencarian cek bansos akan menampilkan informasi berupa nama, kelompok desil, jenis bantuan yang diterima, status penerimaan, serta periode pencairan.

2. Cara cek bansos Kemensos lewat situs resmi

Selain aplikasi, cek bansos Kemensos juga dapat dilakukan melalui laman resmi. Berikut panduannya:

• Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Ketik kode verifikasi yang muncul
• Klik “Cari Data”

Hasil pencarian akan menampilkan informasi yang sama dengan di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Jika terdaftar, akan ada muncul status penerimaan, jenis bansos, dan periode pencairannya.

Jenis bansos yang cair April 2026

Pada tahap II tahun 2026, beberapa bantuan sosial kembali disalurkan secara bertahap, antara lain:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bansos beras
• PBI-JKN (BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah)

Penyaluran bansos kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Karena itu, status penerima bisa berubah sewaktu-waktu.

Besaran bansos 2026

Mengacu pada skema sebelumnya, berikut estimasi nilai bantuan yang diterima:

• BPNT: Rp 200.000 per bulan (Rp 600.000 per tahap)
• PKH: berbeda tergantung kategori penerima
• Bansos beras: 20 kg per bulan
• PBI-JKN: iuran Rp 42.000 per orang per bulan

Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta kantor pos di sejumlah wilayah.

Melakukan cek penerima bansos online secara rutin sangat disarankan agar masyarakat tidak tertinggal informasi pencairan terbaru. Apalagi, data penerima kini lebih dinamis dan bisa berubah sesuai hasil pemutakhiran pemerintah.

Dengan akses yang semakin mudah, masyarakat cukup menggunakan NIK KTP untuk mengetahui status bantuan secara cepat, akurat, dan real-time.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang