Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status hukum terhadap pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim lembaga antirasuah sudah melakukan ekspose dan meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Dalam lanjutan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Pekalongan ini, malam tadi sudah dilakukan ekspose, dan perkara ini dinyatakan naik ke tahap penyidikan. KPK juga sudah menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan, dalam satu kali dua puluh empat jam," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Kendati demikian, Budi menyampaikan pihaknya akan menjelaskan konstruksi perkara dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka secara lengkap pada konferensi pers.

"Untuk kronologi, konstruksi, dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan lengkap nanti melalui konferensi pers," jelas Budi.

KPK telah mengamankan sekitar 14 orang. Mereka terdiri dari Fadia, Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan, ASN, serta pihak swasta.

Mereka diamankan dalam satu hari yang sama, yakni Selasa (3/3/2026) dini hari. Budi menjelaskan perkara ini terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang salah satunya di sektor outsourcing.

"Dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas," kata Budi.

Tim lembaga antirasuah juga telah mengamankan barang bukti berupa perangkat elektronik dan sejumlah kendaraan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada John Field (JF) selaku Bos PT Blueray (PT BR) kooperatif yang melarikan diri saat kegiatan tangkap tangan kasus (OTT) dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pasalnya, terdapat enam tersangka dalam kasus ini yang salah satunya adalah John sehingga hanya lima yang ditahan oleh lembaga antirasuah.

"Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana 1 lagi kan gitu kan? Satu lagi dissat kita akan teman-teman dilapangan akan lakukan tangkap tangan, itu sodara JF melarikan diri," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Asep mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat pencekalan bepergian keluar negeri. Asep mengimbau kepada John agar kooperatif dengan menyerahkan diri ke KPK.

"Sekaligus pada kesempatan kali ini saya mengimbau kami dari KPK menghimbau kepada sodara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadannya segera untuk menyerahkan diri kepada yang bersangkutan," sambung Asep.

Adapun 5 tersangka dalam kasus ini adalah:

1.Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

4. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

5. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Selain itu, Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman Rizal, Orlando, dan PT BR serta lokasi lainnya senilai Rp40,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pati, Sudewo (SDW) diduga mematok harga pendaftaran Calon Perangkat Desa (Capredes) hingga Rp225 juta.

Hal itu terungkap dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026). Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi menjelaskan mulanya Pemerintah Kabupaten Pati membuka 601 jabatan perangkat desa yang kosong.

Sudewo kemudian memanfaatkan momen tersebut dengan meminta uang kepada Capredes dengan membentuk tim 8 yang berisikan para timsesnya. Termasuk Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," kata Asep.

Pengumpulan tersebut setelah YON dan JION menghubungi kepala desa di setiap kecamatan. Harga Rp125 juta untuk posisi Kepala Urusan dan Kepala Seksi, sedangkan Rp150 juta untuk posisi Sekretaris Desa.

Adapun ancaman bagi pihak yang tidak menaati aturan berupa penutupan pendaftaran Capredes di tahun berikutnya.

Alhasil, uang terkumpul sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 Kepala Desa di Kecamatan Jaken dan telah disita oleh tim KPK.

"Uang tersebut dikumpulkan oleh JION dan JAN (Karjan) selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para Caperdes, untuk kemudian diserahkan kepada YON, yang selanjutnya diduga diteruskan kepada SDW," ucap Asep.

KPK kemudian menetapkan Bupati Pati Sudewo; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan sebagai tersangka.

Pihak KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari-8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menampilkan tersangka kasus dugaan suap oleh PT Wanatiara Persada (PT WP) kepada pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

PT WP diduga melakukan suap agar membayar PBB sebesar Rp15,7 miliar dari awalnya Rp75 miliar, untuk periode laporan pajak 2023. Akibatnya, terjadi penurunan pembayaran pajak Rp59,3 miliar atau 80%.

Sebab, umumnya para tersangka dipamerkan saat konferensi pers. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa telah menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku pada 2 Januari 2026.

Sementara, terungkapnya kasus suap tersebut setelah tim lembaga antirasuah menggelar giat tertangkap tangan pada Jumat (9/1/2026). Artinya setelah KUHAP diberlakukan.

"Kenapa misalkan, 'loh kok enggak ditampilkan para tersangkanya' Nah itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHAP yang baru," katanya saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Asep mengatakan bahwa KUHAP terbaru mengedepankan asa praduga tidak bersalah dan fokus kepada hak asasi manusia.

"Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia ada praduga tak bersalah yang dilindungi dari para pihak," ujarnya.

Begitupun penggunaan pasal untuk menyangkakan para tersangka dengan mengadopsi aturan dalam KUHAP dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) terbaru.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 91 berbunyi:

"Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah."

Sementara itu, pada perkara ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi soal peminjaman uang di bank terkait sitaan dan Rp300 miliar di kasus investasi fiktif terkait PT Taspen.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan narasi KPK meminjam uang ke bank itu keliru. Sebab, sejatinya uang tersebut merupakan uang sitaan dari perkara rasuah Taspen.

Namun, ternyata KPK tidak menyimpan uang sitaan di Gedung Merah Putih maupun di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

"KPK tidak menyimpan uang-uang sitaan maupun rampasan di gedung Merah Putih ataupun di Rupbasan," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

Oleh karena itu, aset sitaan khususnya dalam bentuk uang, maka dititipkan ke bank melalui rekening penampungan.

"Maka KPK menitipkannya ke Bank, ada yang namanya rekening penampungan. Jadi jangan sampai keliru, karena ada yang masih sebut KPK pinjam uang Bank," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK resmi menyerahkan uang Rp883 miliar dari terdakwa kasus investasi fiktif PT Taspen (Persero), yakni mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM) Ekiawan Heri Primaryanto.

Uang tersebut diberikan secara simbolis sebesar Rp300 miliar ke PT Taspen. Alasannya, penyerahan fisik yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai sitaan itu karena alasan keamanan.

Adapun, Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu sempat menyatakan bahwa uang yang ditampilkan dalam konferensi pers itu merupakan pinjaman dari BNI Mega Kuningan.

"Tapi kita tadi pagi masih bisa komunikasi dengan BNI Mega Kuningan, mohon dipinjamin uang Rp300 miliar. Jadi uang ini kami pinjam dari BNI Mega Kuningan," ujar Leo di KPK, Kamis (21/11/2025).

Setelah dipinjam, Leo mengaku bahwa pihaknya langsung mengembalikan pada sore harinya. Pengembalian itu pun dibantu dengan aparat keamanan, yaitu kepolisian.

"Jadi kalau masalah pengamanan kita sudah amankan dari perjalanan dari sini ke sini. Sebentar mungkin jam 4 sore kita akan kembalikan lagi uang ini," Imbuhnya.

Sementara itu, Leo memastikan bahwa uang rampasan negara itu sudah dikirimkan kepada PT Taspen melalui metode transfer.

"KPK sudah mentransfer uang sebesar Rp883 miliar ke PT Taspen," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah pihak dari hasil OTT di Lingkungan Pemprov Riau. Setelah pemeriksaan, Gubernur Riau Abdul Wahid tampak mengenakan rompi oranye KPK.

Dari pantauan Bisnis di lokasi pada Rabu (5/11/2025), Abdul Wahid turun dari mobil tahanan KPK berbalut rompi orange dan tangan diborgol.

Dia tampak digiring oleh petugas KPK menuju salah satu ruangan sebelum nantinya dihadirkan dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK.

Dalam konferensi pers juga akan disampaikan konstruksi perkara termasuk siapa saja pihak yang terlibat kemudian ditetapkan tersangka dalam perkara ini.

Sebelumnya, pada Senin (3/11/2025), KPK menggelar OTT di lingkungan Pemprov Riau. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saat melakukan operasi senyap, penyidik sempat melakukan pengejaran terhadap Abdul Wahid, sampai akhirnya Abdul ditangkap di salah satu kafe di Riau.

"Kemudian terhadap Saudara AW yang merupakan Kepala Daerah atau Gubernur, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran yang kemudian diamankan di salah satu kafe uang berlokasi di Riau," kata Budi, Selasa (4/11/2025).

Pada hari Selasa itu, KPK juga memeriksa 9 orang lainnya yang diamankan sejak OTT digelar. Mereka di antaranya adalah Kepala Dinas PUPR, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, Arif Setiawan; Sekretaris Dinas PUPR-PKPP; lima kepala UPT; serta Tata Maulana (TM), kader PKB yang juga orang kepercayaan Abdul Wahid.

Selain itu, ada satu orang tambahan, yakni Dani M. Nursalam (DMN) selaku Tenaga Ahli Gubernur. Sehingga total yang diperiksa oleh KPK sebanyak 10 orang.

KPK juga menyita dengan total Rp1,6 miliar dam bentuk pecahan rupiah, USD, pondsterling. Salah satu penyitaan uang berasal dari rumah Abdul Wahid.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan 'jatah preman' terkait tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan hal tersebut usak penangkapan 10 orang di Riau, termasuk salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid. Budi mengatakan bahwa KPK menyidik 10 orang di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan pihak swasta.

"Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu, untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya," kata Budi.

Mereka yang diperiksa diantaranya adalah Kepala Dinas PUPR, Sekdis PUPR, 5 Kepala UPT dan 2 pihak swasta.

Namun, Budi belum dapat merincikan siapa pihak yang melakukan pemerasan, tujuan pemerasan, hingga nominal pemerasan.

"Itu nanti detail ya? Masuk ke materi perkara besok kami jelaskan saat konpers," ujar Budi di Gedung KPK.

Dari pemeriksaan tersebut, kata Budi, tim lembaga antirasuah telah menetapkan tersangka. Namun belum dapat menyebutkan siapa pihak yang dijadikan tersangka.

"Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, berapa dan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan besok di konferensi pers," tutur Budi.

Adapun penyidik juga menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar, ponsterling dengan total sekitar Rp1,6 miliar.

Budi menceritakan bahwa KPK sempat mengejar Gubernur Riau Abdul Wahid saat menggelar OTT dan kemudian ditangkap di salah satu kafe di Riau. Budi menyampaikan kontruksi dan detail perkara akan disampaikan besok, Rabu (5/11/3025).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) usai melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. KPK sempat melakukan pengejaran dan menangkap Abdul di salah satu kafe di Riau.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025), setelah penyidik KPK memeriksa Abdul Wahid.

"Kemudian terhadap Saudara AW yang merupakan Kepala Daerah atau Gubernur, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran yang kemudian diamankan di salah satu kafe yang berlokasi di Riau," kata Budi.

Tak sendiri, pelarian Abdul dilakukan bersama orang berinisial TM selaku orang kepercayaan sang Gubernur. Budi menjelaskan bahwa perkara ini diduga mengenai tindak pidana korupsi terkait pemerasan anggaran tambahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau.

Pada hari ini, Selasa (4/11/2025), KPK memeriksa 10 orang yang diantaranya adalah Kepala Dinas PUPR, Sekdis PUPR, 5 Kepala UPT dan 2 pihak swasta. Dari pemeriksaan tersebut, kata Budi, tim lembaga antirasuah telah menetapkan tersangka. Namun belum dapat menyebutkan siapa pihak yang dijadikan tersangka.

"Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, berapa dan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan esok di konferensi pers," tutur Budi.

Adapun penyidik juga menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah, USD, poundsterling dengan total sekitar Rp1,6 miliar.