Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 14 saksi terkait kasus dugaan pemerasan seleksi calon perangkat desa (Caperdes) di Kabupaten Pati. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (26/2/2026) di Polres Semarang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan para saksi dimintai keterangan terkait penyerahan uang yang dilakukan atas perintah Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

"Saksi juga didalami soal penyerahan uang atas perintah Bupati melalui koordinator kepala desa," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menambahkan para saksi juga didalami mengenai proses dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati tahun 2026. Sebelumnya, KPK telah melakukan pemeriksaan serupa dengan memeriksa 13 saksi.

Termasuk meminta klarifikasi kepada anggota tim 8 yang berisikan mantan tim sukses Sudewo saat berkampanye.

"Para saksi diklarifikasi selaku eks timses dan tim 8 ataupun tim transisi Bupati Pati (SDW) dan kaitannya dengan pengambilan keputusan serta ploting pengadaan barang dan jasa di Kab. Pati," jelas Budi.

Adapun pemeriksaan 14 saksi pada Kamis (26/2/2026), yakni:

1.ISMKades Purworejo Kec. Margoyoso

2.SUGKades Tambakharjo Kec. Trangkil Kab. Pati

3.UNMCaper utk Sekdes Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

4.SRCaper utk Kasi Tata Usaha Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

5.KUNCaper (Kasi Perencanaan) Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

6.AFCaper kaur Keuangan Ds. Perdopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

7.SEWCaper Kasi Perencanaan Ds. Perdopo Kec. Gunungwungkal Kab. Pati

8.AUKepala Desa Sumbersari (Ketua Paguyupan Kades se Kec. Kayen)

9.EKKasi Pelayanan Desa Sumberejo

10.WIKades Sekarjalak Kec. Margoyoso (Ketua Paguyuban)

11.MZKades Wonosekar Kec. Gombong (Ketua Paguyuban)

12.SUKKepala Desa Sumberagung

13.KUSKepala Desa Sumbersari

14.SUGKepala Desa Banyuurip

Perkara ini terkuak dari peristiwa tertangkap tangan Sudewo yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan caperdes yang total uangnya terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar syukuran dengan memotong tumpeng di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026) usai Bupati Pati nonaktif Sudewo ditangkap dalam kasus dugaan pemerasan seleksi calon perangkat desa (Caperdes).

Mereka datang dari Pati, Jawa Tengah pada Rabu (11/2/2026) sore menuju KPK menggunakan dua bis. Dari pantauan Bisnis di lokasi, mereka membawa karangan bunga bertuliskan dukungan bagi KPK karena telah menangkap Sudewo.

Mereka juga meminta KPK mengusut tuntas kasus yang melibatkan Sudewo. Pasalnya, Sudewo turut terlibat dalam perkara korupsi proyek rel kereta api. Lebih lanjut, mereka tampak membawa 5 tumpeng, lengkap dengan lauk.

Satu tumpeng diberi kepada KPK sebagai bentuk simbolis. Empat lainnya dibagikan ke peserta yang menghadiri acara tersebut.

"Pada kesempatan hari ini, kami masyarakat Pati hadir ke KPK untuk memberikan support kepada KPK terkait tentang OTT pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati yang melibatkan oknum nonaktif Kabupaten Pati SDW. Dengan harapan apa? OTT tersebut bisa ditindaklanjuti secara serius dan menyeluruh bahkan tuntas oleh pihak KPK," kata Jubir AMPB Syaiful Bahri kepada jurnalis.

Pria dengan nama panggilan Ipul itu menyampaikan masyarakat Pati sudah geram dengan tindakan korupsi, terutama yang dilakukan oleh Sudewo.

Ipul juga meminta KPK memberikan pendidikan pencegahan korupsi bagi warga Pati khususnya di pedesaan agar tindakan korupsi serupa tidak terulang kembali.

"Memohon untuk KPK bisa melakukan pendidikan antikorupsi di wilayah Kabupaten Pati yang berbasis pedesaan," jelasnya.

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan.

Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni kepada Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Febes Mulyono untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Sudewo.

"Pemeriksaan bertempat di Polda Jawa Tengah atas nama FM selaku Kepala BPKAD Pati," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Selasa (3/2/2026).

Budi mengungkapkan bahwa KPK melakukan pemanggilan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pati berinisial ASH, serta dua aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berinisial GH dan SR sebagai saksi kasus Sudewo.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketiga tahun 2026 di Kabupaten Pati dan menangkap Bupati Pati Sudewo.

Selanjutnya pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Empat tersangka dalam kasus suap pemerasan jabatan Pati:

Bupati Pati Sudewo (SDW)

Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON)

Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION)

Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN)

Selain itu, KPK mengumumkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Pengepul Kembalikan Uang ke Caperdes

KPK telah mendapatkan informasi adanya pengembalian uang dari para pengepul kepada para calon perangkat desa (Caperdes) dalam kasus dugaan pemerasan jual-beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

"Pada beberapa hari yang lalu, kami juga mendapatkan informasi adanya pihak-pihak pengepul ini yang juga kemudian sudah mengembalikan uang kepada para calon perangkat desa," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Sabtu (31/1/2026).

Budi menjelaskan pengembalian uang ini tidak menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung di lembaga antirasuah.

Pengembalian uang sekaligus membantu penyidik melengkapi informasi yang dibutuhkan. Budi mengimbau kepada seluruh pihak-pihak terkait dapat kooperatif dalam perkara ini.

Selain itu, tim juga sudah memeriksa beberapa saksi untuk mendalami proses pengisian jabatan perangkat desa di Pati.

"Dalam serangkaian pemeriksaan yang dilakukan di Pati tersebut, penyidik mendalami bagaimana proses dan tahapan dalam pengisian jabatan untuk perangkat desa di wilayah Pati, termasuk juga praktik-praktik dugaan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa," jelas Budi.

Melalui pemeriksaan tersebut, membuka peluang penyidik mendalami modus-modus yang kemungkinan terjadi di wilayah lainnya.

Perkara ini terkuak dari peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati Sudewo yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pati, Sudewo (SDW) diduga mematok harga pendaftaran Calon Perangkat Desa (Capredes) hingga Rp225 juta.

Hal itu terungkap dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026). Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi menjelaskan mulanya Pemerintah Kabupaten Pati membuka 601 jabatan perangkat desa yang kosong.

Sudewo kemudian memanfaatkan momen tersebut dengan meminta uang kepada Capredes dengan membentuk tim 8 yang berisikan para timsesnya. Termasuk Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," kata Asep.

Pengumpulan tersebut setelah YON dan JION menghubungi kepala desa di setiap kecamatan. Harga Rp125 juta untuk posisi Kepala Urusan dan Kepala Seksi, sedangkan Rp150 juta untuk posisi Sekretaris Desa.

Adapun ancaman bagi pihak yang tidak menaati aturan berupa penutupan pendaftaran Capredes di tahun berikutnya.

Alhasil, uang terkumpul sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 Kepala Desa di Kecamatan Jaken dan telah disita oleh tim KPK.

"Uang tersebut dikumpulkan oleh JION dan JAN (Karjan) selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para Caperdes, untuk kemudian diserahkan kepada YON, yang selanjutnya diduga diteruskan kepada SDW," ucap Asep.

KPK kemudian menetapkan Bupati Pati Sudewo; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan sebagai tersangka.

Pihak KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari-8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati.

Selain Sudewo, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (20/1/2026).

Asep menjelaskan kejadian ini bermula pada akhir tahun 2025 ketika Kabupaten Pati mengumumkan formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026, di mana pembahasan pengisian jabatan berlangsung pada November 2025.

Sudewo bersama timsesnya memanfaatkan momen tersebut dengan meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa. Setiap kecamatan telah ditunjuk kepala desa yang juga bagian dari Timses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8.

Asep menyebut dalam tim tersebut, YON dan JION menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan uang dari para Calon Perangkat Desa.

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta s.d Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," jelas Asep.

Pasalnya pengumpulan uang tersebut Calon Perangkat Desa diancam berupa penutupan pendaftaran Calon Perangkat Desa di tahun berikutnya.

Uang yang terkumpul hingga 18 Januari 2026 sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang diduga mengalir ke Sudewo.

"Selain itu, Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita miliaran rupiah dalam mata uang rupiah saat melakukan kegiatan tertangkap tangan di wilayah Pati, Jawa Tengah, Senin (19/1/2026).

Operasi senyap itu menangkap 8 orang yang diantaranya Sudewo, dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa. Penyidik KPK tengah melakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang yang disita diduga berkaitan jual-beli jabatan yang dilakukan Bupati Pati, Sudewo.

"Dalam peristiwa ini, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah, senilai miliaran rupiah, nanti kami akan sampaikan," kata Budi kepada jurnalis, Selasa (20/1/2026).

Lembaga antirasuah menduga Sudewo telah mematok harga bagi pihak tertentu yang ingin mengisi jabatan sebagai sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala urusan daerah. Hanya saja, harga untuk mengisi jabatan tersebut belum disampaikan.

Budi menjelaskan tidak menutup kemungkinan adanya penerimaan ke Sudewo untuk jabatan lainnya.

"Tentu itu nanti akan masuk ke pengembangan penyidikan. Jadi saat ini kita fokus dulu terkait dengan peristiwa tertangkap tangan, lokusnya dimana saja gitu ya, dan tentu nanti tim akan terus mengembangkan apakah dugaan penerimaan-penerimaan seperti ini juga terjadi untuk jabatan-jabatan lainnya," jelas Budi.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status pihak yang diamankan. Rencananya konferensi pers untuk menjelaskan konstruksi perkara dan peran para pihak yang ditetapkan tersangka akan disampaikan hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Pati, Jawa Tengah, tidak hanya menggelandang Bupati Pati Sudewo, tetapi turut mengamankan dua camat serta tiga kepala desa.

Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026). Dalam operasi itu, penyidik mengamankan total delapan orang yang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

“Delapan orang yang diamankan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih, yang pertama kepala daerah atau Bupati Pati, kemudian dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis, Selasa (20/1/2026).

Menurut Budi, perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan di lingkup pemerintah desa. Jabatan yang dimaksud antara lain kepala urusan, kepala seksi, dan sekretaris desa.

Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan uang tunai dalam jumlah besar. Namun, Budi belum merinci nilai pasti uang yang disita dan menyatakan hal tersebut akan disampaikan secara lengkap dalam konferensi pers resmi.

“Dalam peristiwa ini, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah,” ujar Budi.

Ia menambahkan, dugaan praktik korupsi tersebut dilakukan dengan mekanisme pembayaran sejumlah uang oleh pihak-pihak yang ingin mengisi jabatan tertentu di pemerintahan desa.
“Jadi memang ada jumlah tertentu yang dipatok untuk mengisi suatu jabatan di lingkup pemerintah desa,” kata Budi.

Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Hingga Selasa siang, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi pada Senin (19/1/2026). Dalam dua OTT tersebut, penyidik berhasil mengamankan Bupati Pati Sudewo (SDW) dan Wali Kota Madiun Maidi.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap di Pati adalah Sdr SDW," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

Budi mengatakan pemeriksaan Sudewo dilakukan oleh penyidik di Polres Kudus. Budi belum dapat menjelaskan secara detail konstruksi perkara dan pihak yang diamankan karena tim lembaga antirasuah masih melakukan giat di lapangan

"Nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi pihak-pihak yang diamankan siapa saja, terkait dengan peristiwanya menyoal soal apa itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati," ucap Budi.

Termasuk, katanya, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak selain Bupati Sudewo.

Polres Kudus, Jawa Tengah, menyebutkan adanya peminjaman satu ruangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memeriksa Bupati Pati Sudewo, pada Senin (19/1) dini hari.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo di Kudus, Senin (20/1) malam mengatakan tim KPK tiba di Mapolres Kudus pada Senin (19/1) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB untuk melakukan pemeriksaan.

"Benar hari ini (19/1), dari KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai," ujarnya.

Ia menjelaskan pemeriksaan berlangsung hampir selama satu kali 24 jam, dimulai sejak pukul 03.30 WIB hingga selesai Senin (20/1) malam. Setelah pemeriksaan rampung, tim KPK kemudian bergeser menuju Semarang dengan pengawalan dari Unit Patwal Satlantas Polres Kudus.

"Yang diperiksa hanya satu orang. Untuk hal-hal teknis terkait materi pemeriksaan maupun pihak yang dibawa, kami tidak mengetahui. Silakan rekan-rekan konfirmasi langsung kepada penyidik KPK," ujarnya.

Menurut Kapolres, jumlah penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan di Polres Kudus sekitar enam orang. Polres Kudus hanya meminjamkan satu ruang pemeriksaan untuk kegiatan tersebut.

Sementara itu, selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap camat dan sejumlah perangkat pemerintah desa (Pemdes) di wilayah Pati. Pemeriksaan terhadap camat dan perangkat desa tersebut dilakukan di lokasi berbeda, yakni di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Fakta-fakta OTT Walikota Madiun Maidi

Selain menciduk Bupati Pati Sudewo, KPK juga menggelar kegiatan tertangkap tangan atau OTT di wilayah Maidun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa telah mengamankan 15 orang, di mana 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

"Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun Maidi," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menjelaskan bahwa penyelidikan tertutup ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun.

"Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," jelas Budi.

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun terlihat dibawa ke Jakarta oleh tim KPK setelah diperiksa di kantor Satreskrim Polres Madiun. Salah satunya Wali Kota Madiun, Maidi.

Dilansir dari Antara, sejumlah pejabat tersebut di antaranya, Walkot Madiun Maidi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madiun, Thariq Megah, serta seorang perempuan.

Mereka keluar dari ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun dan langsung naik ke mobil yang disediakan tim KPK pada Senin sore sekitar pukul 17.00 WIB.

"Pagi tadi sekitar pukul 8.30 WIB, ada tim KPK datang ke Polres Madiun untuk meminjam fasilitas tempat yang digunakan untuk pemeriksaan. Untuk teknis pemeriksaan bisa langsung ke jubir KPK, namun memang tadi yang diperiksa dan dibawa tim KPK adalah sejumlah pejabat di seputaran Madiun. Sekarang sudah meninggalkan lokasi," ujar Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara, di Madiun, Senin. (19/1/2026).

Selain itu, sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Madiun juga ikut diperiksa, namun tidak ikut dibawa. Yakni Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, dan mantan Bappeda sekaligus Kepala Dinas PUPR, Suwarno.

KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan terhadap Maidi tersebut terkait dengan dugaan korupsi fee (biaya komitmen) proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Madiun, Jawa Timur.

KPK saat ini sedang berupaya membawa sembilan dari 15 orang yang ditangkap dalam OTT terkait Maidi, ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Wali Kota Madiun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi pada Senin (19/1/2026). Dalam dua OTT tersebut, penyidik berhasil mengamankan Bupati Pati Sudewo (SDW) dan Wali Kota Madiun Maidi.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap di Pati adalah Sdr SDW," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

Budi mengatakan pemeriksaan Sudewo dilakukan oleh penyidik di Polres Kudus. Budi belum dapat menjelaskan secara detail konstruksi perkara dan pihak yang diamankan karena tim lembaga antirasuah masih melakukan giat di lapangan

"Nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi pihak-pihak yang diamankan siapa saja, terkait dengan peristiwanya menyoal soal apa itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati," ucap Budi.

Termasuk, katanya, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak selain Bupati Sudewo.

Polres Kudus, Jawa Tengah, menyebutkan adanya peminjaman satu ruangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memeriksa Bupati Pati Sudewo, pada Senin (19/1) dini hari.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo di Kudus, Senin (20/1) malam mengatakan tim KPK tiba di Mapolres Kudus pada Senin (19/1) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB untuk melakukan pemeriksaan.

"Benar hari ini (19/1), dari KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai," ujarnya.

Ia menjelaskan pemeriksaan berlangsung hampir selama satu kali 24 jam, dimulai sejak pukul 03.30 WIB hingga selesai Senin (20/1) malam. Setelah pemeriksaan rampung, tim KPK kemudian bergeser menuju Semarang dengan pengawalan dari Unit Patwal Satlantas Polres Kudus.

"Yang diperiksa hanya satu orang. Untuk hal-hal teknis terkait materi pemeriksaan maupun pihak yang dibawa, kami tidak mengetahui. Silakan rekan-rekan konfirmasi langsung kepada penyidik KPK," ujarnya.

Menurut Kapolres, jumlah penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan di Polres Kudus sekitar enam orang. Polres Kudus hanya meminjamkan satu ruang pemeriksaan untuk kegiatan tersebut.

Sementara itu, selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap camat dan sejumlah perangkat pemerintah desa (Pemdes) di wilayah Pati. Pemeriksaan terhadap camat dan perangkat desa tersebut dilakukan di lokasi berbeda, yakni di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Fakta-fakta OTT Walikota Madiun Maidi

Selain menciduk Bupati Pati Sudewo, KPK juga menggelar kegiatan tertangkap tangan atau OTT di wilayah Maidun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa telah mengamankan 15 orang, di mana 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

"Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun Maidi," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menjelaskan bahwa penyelidikan tertutup ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun.

"Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," jelas Budi.

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun terlihat dibawa ke Jakarta oleh tim KPK setelah diperiksa di kantor Satreskrim Polres Madiun. Salah satunya Wali Kota Madiun, Maidi.

Dilansir dari Antara, sejumlah pejabat tersebut di antaranya, Walkot Madiun Maidi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madiun, Thariq Megah, serta seorang perempuan.

Mereka keluar dari ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun dan langsung naik ke mobil yang disediakan tim KPK pada Senin sore sekitar pukul 17.00 WIB.

"Pagi tadi sekitar pukul 8.30 WIB, ada tim KPK datang ke Polres Madiun untuk meminjam fasilitas tempat yang digunakan untuk pemeriksaan. Untuk teknis pemeriksaan bisa langsung ke jubir KPK, namun memang tadi yang diperiksa dan dibawa tim KPK adalah sejumlah pejabat di seputaran Madiun. Sekarang sudah meninggalkan lokasi," ujar Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara, di Madiun, Senin. (19/1/2026).

Selain itu, sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Madiun juga ikut diperiksa, namun tidak ikut dibawa. Yakni Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, dan mantan Bappeda sekaligus Kepala Dinas PUPR, Suwarno.

KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan terhadap Maidi tersebut terkait dengan dugaan korupsi fee (biaya komitmen) proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Madiun, Jawa Timur.

KPK saat ini sedang berupaya membawa sembilan dari 15 orang yang ditangkap dalam OTT terkait Maidi, ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Wali Kota Madiun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tertangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Pati Sudewo (SDW).

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap di Pati adalah Sdr SDW," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

Budi mengatakan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Polres Kudus. Budi belum dapat menjelaskan secara detail konstruksi perkara dan pihak yang diamankan karena tim lembaga antirasuah masih melakukan giat di lapangan

"Nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi pihak-pihak yang diamankan siapa saja, terkait dengan peristiwanya menyoal soal apa itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati," ucap Budi.

Termasuk, katanya, masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak.

"Saat ini kawan-kawan masih di lapangan, masih memeriksa pada sejumlah pihak yang diamankan," ujar Budi.