Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 13 saksi dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Dalam pemeriksaan ini, tim mendalami terkait pengumpulan uang pemerasan yang diperintahkan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan 13 saksi diperiksa di Polres Semarang, Rabu (25/2/2026). Budi menyampaikan penyidik meminta keterangan terkait Tim 8 yang berisikan bekas anggota tim sukses Sudewo (SDW)

"Para saksi diklarifikasi selaku eks timses dan tim 8 ataupun tim transisi Bupati Pati (SDW) dan kaitannya dengan pengambilan keputusan serta ploting pengadaan barang dan jasa di Kab. Pati," kata Budi.

Budi menjelaskan penyidik lembaga antirasuah turut meminta penjelasan mengenai pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati Tahun 2026.

"Penyidik juga meminta penjelasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati Tahun 2026 dan permintaan serta pengumpulan uang yang diperintahkan oleh Bupati," ujarnya.

Perkara ini terkuak dari peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati nonaktif Sudewo yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi pada Senin (19/1/2026). Dalam dua OTT tersebut, penyidik berhasil mengamankan Bupati Pati Sudewo (SDW) dan Wali Kota Madiun Maidi.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap di Pati adalah Sdr SDW," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

Budi mengatakan pemeriksaan Sudewo dilakukan oleh penyidik di Polres Kudus. Budi belum dapat menjelaskan secara detail konstruksi perkara dan pihak yang diamankan karena tim lembaga antirasuah masih melakukan giat di lapangan

"Nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi pihak-pihak yang diamankan siapa saja, terkait dengan peristiwanya menyoal soal apa itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati," ucap Budi.

Termasuk, katanya, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak selain Bupati Sudewo.

Polres Kudus, Jawa Tengah, menyebutkan adanya peminjaman satu ruangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memeriksa Bupati Pati Sudewo, pada Senin (19/1) dini hari.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo di Kudus, Senin (20/1) malam mengatakan tim KPK tiba di Mapolres Kudus pada Senin (19/1) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB untuk melakukan pemeriksaan.

"Benar hari ini (19/1), dari KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai," ujarnya.

Ia menjelaskan pemeriksaan berlangsung hampir selama satu kali 24 jam, dimulai sejak pukul 03.30 WIB hingga selesai Senin (20/1) malam. Setelah pemeriksaan rampung, tim KPK kemudian bergeser menuju Semarang dengan pengawalan dari Unit Patwal Satlantas Polres Kudus.

"Yang diperiksa hanya satu orang. Untuk hal-hal teknis terkait materi pemeriksaan maupun pihak yang dibawa, kami tidak mengetahui. Silakan rekan-rekan konfirmasi langsung kepada penyidik KPK," ujarnya.

Menurut Kapolres, jumlah penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan di Polres Kudus sekitar enam orang. Polres Kudus hanya meminjamkan satu ruang pemeriksaan untuk kegiatan tersebut.

Sementara itu, selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap camat dan sejumlah perangkat pemerintah desa (Pemdes) di wilayah Pati. Pemeriksaan terhadap camat dan perangkat desa tersebut dilakukan di lokasi berbeda, yakni di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Fakta-fakta OTT Walikota Madiun Maidi

Selain menciduk Bupati Pati Sudewo, KPK juga menggelar kegiatan tertangkap tangan atau OTT di wilayah Maidun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa telah mengamankan 15 orang, di mana 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

"Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun Maidi," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menjelaskan bahwa penyelidikan tertutup ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun.

"Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," jelas Budi.

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun terlihat dibawa ke Jakarta oleh tim KPK setelah diperiksa di kantor Satreskrim Polres Madiun. Salah satunya Wali Kota Madiun, Maidi.

Dilansir dari Antara, sejumlah pejabat tersebut di antaranya, Walkot Madiun Maidi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madiun, Thariq Megah, serta seorang perempuan.

Mereka keluar dari ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun dan langsung naik ke mobil yang disediakan tim KPK pada Senin sore sekitar pukul 17.00 WIB.

"Pagi tadi sekitar pukul 8.30 WIB, ada tim KPK datang ke Polres Madiun untuk meminjam fasilitas tempat yang digunakan untuk pemeriksaan. Untuk teknis pemeriksaan bisa langsung ke jubir KPK, namun memang tadi yang diperiksa dan dibawa tim KPK adalah sejumlah pejabat di seputaran Madiun. Sekarang sudah meninggalkan lokasi," ujar Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara, di Madiun, Senin. (19/1/2026).

Selain itu, sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Madiun juga ikut diperiksa, namun tidak ikut dibawa. Yakni Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, dan mantan Bappeda sekaligus Kepala Dinas PUPR, Suwarno.

KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan terhadap Maidi tersebut terkait dengan dugaan korupsi fee (biaya komitmen) proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Madiun, Jawa Timur.

KPK saat ini sedang berupaya membawa sembilan dari 15 orang yang ditangkap dalam OTT terkait Maidi, ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Wali Kota Madiun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi pada Senin (19/1/2026). Dalam dua OTT tersebut, penyidik berhasil mengamankan Bupati Pati Sudewo (SDW) dan Wali Kota Madiun Maidi.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap di Pati adalah Sdr SDW," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

Budi mengatakan pemeriksaan Sudewo dilakukan oleh penyidik di Polres Kudus. Budi belum dapat menjelaskan secara detail konstruksi perkara dan pihak yang diamankan karena tim lembaga antirasuah masih melakukan giat di lapangan

"Nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi pihak-pihak yang diamankan siapa saja, terkait dengan peristiwanya menyoal soal apa itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati," ucap Budi.

Termasuk, katanya, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak selain Bupati Sudewo.

Polres Kudus, Jawa Tengah, menyebutkan adanya peminjaman satu ruangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memeriksa Bupati Pati Sudewo, pada Senin (19/1) dini hari.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo di Kudus, Senin (20/1) malam mengatakan tim KPK tiba di Mapolres Kudus pada Senin (19/1) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB untuk melakukan pemeriksaan.

"Benar hari ini (19/1), dari KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai," ujarnya.

Ia menjelaskan pemeriksaan berlangsung hampir selama satu kali 24 jam, dimulai sejak pukul 03.30 WIB hingga selesai Senin (20/1) malam. Setelah pemeriksaan rampung, tim KPK kemudian bergeser menuju Semarang dengan pengawalan dari Unit Patwal Satlantas Polres Kudus.

"Yang diperiksa hanya satu orang. Untuk hal-hal teknis terkait materi pemeriksaan maupun pihak yang dibawa, kami tidak mengetahui. Silakan rekan-rekan konfirmasi langsung kepada penyidik KPK," ujarnya.

Menurut Kapolres, jumlah penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan di Polres Kudus sekitar enam orang. Polres Kudus hanya meminjamkan satu ruang pemeriksaan untuk kegiatan tersebut.

Sementara itu, selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap camat dan sejumlah perangkat pemerintah desa (Pemdes) di wilayah Pati. Pemeriksaan terhadap camat dan perangkat desa tersebut dilakukan di lokasi berbeda, yakni di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Fakta-fakta OTT Walikota Madiun Maidi

Selain menciduk Bupati Pati Sudewo, KPK juga menggelar kegiatan tertangkap tangan atau OTT di wilayah Maidun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa telah mengamankan 15 orang, di mana 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

"Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun Maidi," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menjelaskan bahwa penyelidikan tertutup ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun.

"Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," jelas Budi.

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun terlihat dibawa ke Jakarta oleh tim KPK setelah diperiksa di kantor Satreskrim Polres Madiun. Salah satunya Wali Kota Madiun, Maidi.

Dilansir dari Antara, sejumlah pejabat tersebut di antaranya, Walkot Madiun Maidi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madiun, Thariq Megah, serta seorang perempuan.

Mereka keluar dari ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun dan langsung naik ke mobil yang disediakan tim KPK pada Senin sore sekitar pukul 17.00 WIB.

"Pagi tadi sekitar pukul 8.30 WIB, ada tim KPK datang ke Polres Madiun untuk meminjam fasilitas tempat yang digunakan untuk pemeriksaan. Untuk teknis pemeriksaan bisa langsung ke jubir KPK, namun memang tadi yang diperiksa dan dibawa tim KPK adalah sejumlah pejabat di seputaran Madiun. Sekarang sudah meninggalkan lokasi," ujar Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara, di Madiun, Senin. (19/1/2026).

Selain itu, sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Madiun juga ikut diperiksa, namun tidak ikut dibawa. Yakni Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, dan mantan Bappeda sekaligus Kepala Dinas PUPR, Suwarno.

KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan terhadap Maidi tersebut terkait dengan dugaan korupsi fee (biaya komitmen) proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Madiun, Jawa Timur.

KPK saat ini sedang berupaya membawa sembilan dari 15 orang yang ditangkap dalam OTT terkait Maidi, ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Wali Kota Madiun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tertangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Pati Sudewo (SDW).

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap di Pati adalah Sdr SDW," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

Budi mengatakan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Polres Kudus. Budi belum dapat menjelaskan secara detail konstruksi perkara dan pihak yang diamankan karena tim lembaga antirasuah masih melakukan giat di lapangan

"Nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi pihak-pihak yang diamankan siapa saja, terkait dengan peristiwanya menyoal soal apa itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati," ucap Budi.

Termasuk, katanya, masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak.

"Saat ini kawan-kawan masih di lapangan, masih memeriksa pada sejumlah pihak yang diamankan," ujar Budi.