Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat dua saksi kasus dugaan pemerasan Bupati Pati, Sudewo berupaya menghambat proses penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan kedua saksi adalah NEK selaku Kasubbag TU Puskesmas Tambakromo Pati, dan SDY yang merupakan Kepala Desa Angkatan Lor saat diperiksa pada Rabu (4/3/2026).

"Penyidik mendalami adanya dugaan perbuatan kedua saksi ini yang berupaya mengumpulkan para saksi lain dan mengkondisikan keterangan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Budi menjelaskan upaya tersebut menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung. Dia mengimbau kepada pihak-pihak terkait bersikap kooperatif dan jujur dalam penyidikan ini.

"Untuk itu kami mengimbau, agar para saksi lain kooperatif dengan memberikan keterangan yang jujur dan lengkap kepada penyidik saat dilakukan pemeriksaan," jelas Budi.

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan intervensi kepada keluarga tersangka dalam kasus pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) di Pati.

Hal itu disampaikan boleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo sebagai materi pemeriksaan terhadap dua saksi dalam kasus ini berinisial NPS selaku wiraswasta dan IS selaku karyawan swasta.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan juga kepada saksi didalami berkaitan dengan adanya dugaan intervensi kepada pihak-pihak tersangka ataupun keluarganya dan juga saksi-saksi lainnya," katanya kepada jurnalis, Kamis (12/2/2026).

Budi menjelaskan pihaknya masih mendalami motif dugaan intervensi dan kaitannya dengan kasus ini. Dia mengimbau kepada masyarakat maupun pihak yang mengetahui dugaan intervensi untuk melaporkan kepada lembaga antirasuah secara langsung atau melalui akun resmi KPK.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat Pati khususnya jika mengetahui adanya dugaan pihak-pihak lain yang juga melakukan modus serupa atau ikut terlibat dalam dugaan tindak pemerasan," jelasnya.

Menurutnya, laporan dari masyarakat dibutuhkan untuk mendalami informasi dan konstruksi perkara.

Dalam kasus ini, KPK menggelar kegiatan tertangkap tangan kepada Bupati Pati, Sudewo pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan.

Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendapatkan informasi adanya pengembalian uang dari para pengepul kepada para calon perangkat desa (Caperdes) dalam kasus dugaan pemerasan jual-beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

"Pada beberapa hari yang lalu, kami juga mendapatkan informasi adanya pihak-pihak pengepul ini yang juga kemudian sudah mengembalikan uang kepada para calon perangkat desa," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Sabtu (31/1/2026).

Budi menjelaskan pengembalian uang ini tidak menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung di lembaga antirasuah.

Pengembalian uang sekaligus membantu penyidik melengkapi informasi yang dibutuhkan. Budi mengimbau kepada seluruh pihak-pihak terkait dapat kooperatif dalam perkara ini.

Selain itu, tim juga sudah memeriksa beberapa saksi untuk mendalami proses pengisian jabatan perangkat desa di Pati

"Dalam serangkaian pemeriksaan yang dilakukan di Pati tersebut, penyidik mendalami bagaimana proses dan tahapan dalam pengisian jabatan untuk perangkat desa di wilayah Pati, termasuk juga praktik-praktik dugaan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa," jelas Budi.

Melalui pemeriksaan tersebut, membuka peluang penyidik mendalami modus-modus yang kemungkinan terjadi di wilayah lainnya.

Perkara ini terkuak dari peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati Sudewo yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni:

1. Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken

2. Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken

3. Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 10 saksi diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (28/1/2026) terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan disertai pemerasan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Mereka adalah Kepala Dinas Permendes Kab.Pati, Tri Hariyama; Ajudan Bupati Pati, Wisnu Agus Nugroho; Camat Jakenan, Yogo Wibowo; Kepala Desa Sidoluhur, Sisman; Kepala Desa Angkatan Lor, Sudiyono;

Kepala Desa Gadu, Imam Sholikin; Kepala Desa Tambakharjo, Sugiyono; Kepala Desa Semampir, Pramono; pihak swasta, Mudasir; Kepala Desa Slungkep, Agus Susanto.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan seluruh saksi diperiksa di Polres Kota Pati. Mereka didalami soal pengepulan uang. "Pemeriksaan para saksi berkaitan dengan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa," jelas Budi, dikutip Kamis (29/1/2026).

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo.

Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar. Beberapa uang yang dikumpulkan dari hasil pemerasan dititipkan ke orang terdekat.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni:

1. Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken

2. Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken

3. Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan

Bisnis.com, PATI – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Kantor Bupati Pati pada Kamis (22/1/2026). Aksi ini merupakan kelanjutan penyidikan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Nonaktif Sudewo.
Berdasarkan pantauan langsung, penggeledahan Kantor Bupati Pati di dilakukan semenjak pagi hingga sore pukul 15.15 WIB. Setelah beberapa jam melakukan penggeledahan, petugas KPK terlihat membawa satu buah koper berwarna merah dan dua kardus.
Terdapat lima unit mobil berwarna hitam dan satu unit mobil berwarna putih dengan plat berbeda-beda (B, H, dan AB) meninggalkan area Pendopo Kabupaten Pati pada pukul 15.16 WIB.
Salah seorang pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati yang enggan disebut namanya mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan di Kantor Bupati Pati. “Baru lihat ada mobil-mobil [petugas KPK] itu setelah sholat Ashar tadi,” ujarnya.
Pada Kamis pagi, Budi Prasetyo, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya penggeledahan di kantor dinas Bupati Pati. “Penggeledahan di Madiun masih akan berlangsung, termasuk untuk perkara Pati, tim juga masih di lapangan," ujar Budi dalam keterangannya pada Kamis (22/1/2026).
Sebelumnya, KPK mengamankan uang senilai Rp2,6 miliar saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati nonaktif Sudewo di Kabupaten Kudus pada Senin (19/1/2026).

(Muhammad Robith Faizi)

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Pati, Sudewo telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua kasus yang menjeratnya.

Sudewo ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Selain itu, Sudewo juga menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Pada kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa, KPK menyebut Sudewo memiliki permainan yang melibatkan unsur kepala daerah lainnya.

Pasalnya, selain Sudewo, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Sudewo bersama timsesnya memanfaatkan proses pendaftaran dengan meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa (Caperdes). Setiap kecamatan telah ditunjuk kepala desa yang juga bagian dari Timses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8.

Asep menyebut dalam tim tersebut, YON dan JION menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan uang dari para Caperdes

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," jelas Asep.

Pasalnya pengumpulan uang tersebut Caperdes diancam berupa penutupan pendaftaran ini di tahun berikutnya.

Uang yang terkumpul hingga 18 Januari 2026 sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang diduga mengalir ke Sudewo setelah ditampung oleh JION dan JAN.

"Selain itu, Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

Bantahan Sudewo

Sementara itu, Sudewo mengaku dikorbankan dalam kasus dugaan pemerasan pendaftaran Calon Perangkat Desa (Caperdes).

Dia mengklaim Caperdes belum membahas secara formal maupun informal kepada pihak terkait termasuk kepala desa, camat, dan organisasi perangkat daerah.

Sudewo menjelaskan tempat kejadian OTT di Kecamatan Jaken, hampir seluruh kepala desa tidak mendukungnya saat Pilkada 2024.

"Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali," katanya usai ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (20/1/2026).

Namun dia mengakui terdapat tiga kepala desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka pernah menghadap ke dirinya pada awal Desember, meminta petunjuk pengisian perangkat desa.

Menurutnya, seleksi perangkat desa akan dilaksanakan sesuai ketentuan tanpa adanya celah suap-menyuap.

"Sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain," jelasnya.

Salah satu caranya, kata dia, melalui sistem CAT dan mengundang ormas, LSM, serta stakeholder terkait. Bahkan menurutnya saat pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati eselon 3 dan 2 dilakukan tanpa imbalan.

Sudewo membantah pematokan harga Rp125 juta hingga Rp225 juta untuk pendaftaran Caperdes.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita miliaran rupiah dalam mata uang rupiah saat melakukan kegiatan tertangkap tangan di wilayah Pati, Jawa Tengah, Senin (19/1/2026).

Operasi senyap itu menangkap 8 orang yang diantaranya Sudewo, dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa. Penyidik KPK tengah melakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang yang disita diduga berkaitan jual-beli jabatan yang dilakukan Bupati Pati, Sudewo.

"Dalam peristiwa ini, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah, senilai miliaran rupiah, nanti kami akan sampaikan," kata Budi kepada jurnalis, Selasa (20/1/2026).

Lembaga antirasuah menduga Sudewo telah mematok harga bagi pihak tertentu yang ingin mengisi jabatan sebagai sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala urusan daerah. Hanya saja, harga untuk mengisi jabatan tersebut belum disampaikan.

Budi menjelaskan tidak menutup kemungkinan adanya penerimaan ke Sudewo untuk jabatan lainnya.

"Tentu itu nanti akan masuk ke pengembangan penyidikan. Jadi saat ini kita fokus dulu terkait dengan peristiwa tertangkap tangan, lokusnya dimana saja gitu ya, dan tentu nanti tim akan terus mengembangkan apakah dugaan penerimaan-penerimaan seperti ini juga terjadi untuk jabatan-jabatan lainnya," jelas Budi.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status pihak yang diamankan. Rencananya konferensi pers untuk menjelaskan konstruksi perkara dan peran para pihak yang ditetapkan tersangka akan disampaikan hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Pati, Jawa Tengah, tidak hanya menggelandang Bupati Pati Sudewo, tetapi turut mengamankan dua camat serta tiga kepala desa.

Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026). Dalam operasi itu, penyidik mengamankan total delapan orang yang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

“Delapan orang yang diamankan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih, yang pertama kepala daerah atau Bupati Pati, kemudian dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis, Selasa (20/1/2026).

Menurut Budi, perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan di lingkup pemerintah desa. Jabatan yang dimaksud antara lain kepala urusan, kepala seksi, dan sekretaris desa.

Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan uang tunai dalam jumlah besar. Namun, Budi belum merinci nilai pasti uang yang disita dan menyatakan hal tersebut akan disampaikan secara lengkap dalam konferensi pers resmi.

“Dalam peristiwa ini, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah,” ujar Budi.

Ia menambahkan, dugaan praktik korupsi tersebut dilakukan dengan mekanisme pembayaran sejumlah uang oleh pihak-pihak yang ingin mengisi jabatan tertentu di pemerintahan desa.
“Jadi memang ada jumlah tertentu yang dipatok untuk mengisi suatu jabatan di lingkup pemerintah desa,” kata Budi.

Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Hingga Selasa siang, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK