Efek pengganda belanja pemerintah pada triwulan I 2026 cukup kuat karena jenis belanjanya langsung menyentuh pendapatan dan permintaan domestik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan efek pengganda (multiplier effect) dari kegiatan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 memberikan pengaruh langsung terhadap permintaan domestik.

“Efek pengganda belanja pemerintah pada triwulan I 2026 cukup kuat karena jenis belanjanya langsung menyentuh pendapatan dan permintaan domestik,” ujar Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan jenis belanja pemerintah pada Januari- Maret 2026 bisa berdampak langsung terhadap permintaan domestik karena disalurkan dalam bentuk pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri dan pensiunan.

Hal tersebut meningkatkan pendapatan siap belanja yang dimiliki masyarakat, sehingga mendorong konsumsi rumah tangga saat Ramadhan dan Idul Fitri.

Josua menyatakan bahwa belanja pemerintah juga direalisasikan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong permintaan pada rantai pangan, katering, logistik, pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha kecil di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Terdapat pula pemberian bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT atau Kartu Sembako) serta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menjaga daya beli kelompok rentan dan menahan pelemahan konsumsi.

Selain itu, belanja pemerintah juga digunakan sebagai modal untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan komunikasi serta pengadaan peralatan dan mesin produksi yang memberikan dorongan terhadap sektor konstruksi, bahan bangunan, perdagangan, angkutan, hingga industri pengolahan.

“Karena itu, dampaknya tidak berhenti pada angka konsumsi pemerintah, tetapi menyebar ke konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, investasi yang tumbuh 5,96 persen dan aktivitas produksi di beberapa sektor utama,” katanya.

Josua menuturkan peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.

Ia mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Ia menyampaikan bahwa kenaikan belanja pemerintah tersebut membantu perekonomian nasional tumbuh 5,61 persen yoy melalui dua cara.

Pertama, secara langsung, yaitu belanja pemerintah masuk sebagai salah satu komponen PDB. Kedua, secara tidak langsung, yaitu belanja pemerintah mendorong pendapatan rumah tangga, permintaan barang dan jasa, belanja ritel, logistik, konstruksi, serta kegiatan usaha pemasok pemerintah.

“Dengan pangsa konsumsi pemerintah sekitar 6-7 persen terhadap PDB dan pertumbuhan 21,81 persen, kontribusi langsungnya terhadap pertumbuhan dapat diperkirakan sekitar 1,3 poin persentase, sebelum memperhitungkan efek lanjutan ke konsumsi rumah tangga dan investasi,” jelas Josua.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencetak level 5,61 persen pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa pemahaman terhadap struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja konsumsi rumah tangga utamanya didorong oleh meningkatnya mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi serta stimulus yang digelontorkan pemerintah turut mendorong konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi sebesar 1,79 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka ini didorong oleh investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta.

Di sisi lain, belanja pemerintah berkontribusi sebesar 1,26 persen pada kinerja pertumbuhan triwulan I, dengan pertumbuhan sebesar 21,81 persen.

Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

Menurut dia, pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.

Pemerintah juga terus menjalankan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sejak awal tahun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Program bantuan pangan berupa penyaluran beras dan minyak goreng secara gratis menjadi salah satu program stimulus ekonomi yang diandalkan pemerintah,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, bantuan pangan menjadi stimulus ekonomi dalam menjaga konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program bantuan pangan berupa penyaluran beras dan minyak goreng secara gratis menjadi salah satu program stimulus ekonomi yang diandalkan pemerintah," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, dia menyampaikan, Bapanas memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng secara nasional sangat memadai, bahkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) semakin kuat mencapai 5,2 juta ton.

"Sekarang ini stok kita untuk (cadangan) beras 5,2 juta ton," beber Amran.

Bapanas mencatat selama triwulan pertama tahun ini, Januari-Maret 2026, program bantuan pangan masih dijalankan Perum Bulog. Januari dan Februari merupakan perpanjangan dari 2025 dan Maret menjadi permulaan bantuan pangan beras dan minyak goreng dengan anggaran tahun 2026.

Selama triwulan pertama ini, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan pangan mencapai 1,85 juta KPM dengan total beras 37,1 juta kilogram dan 7,4 juta liter minyak goreng. Adapun target penyaluran bantuan pangan menyasar 33,2 juta KPM di seluruh Indonesia.

Realisasi tersebut terdiri dari Januari dan Februari yang telah disalurkan ke 992,8 ribu KPM dan Maret yang telah berhasil menyasar 864 ribu KPM.

Untuk pelaksanaan bantuan pangan di 2026, Bapanas telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei.

Kebijakan itu berdasarkan permohonan perpanjangan waktu yang diajukan Perum Bulog pada akhir Maret 2026. Semula program bantuan pangan itu merupakan periode Februari dan Maret.

Pertumbuhan ekonomi secara tahunan Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan terhadap seluruh triwulan pertama sejak tahun 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026. Capaian itu belum pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau kita perhatikan di triwulan satu 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi. Kalau kita lihat di triwulan satu (sejak) 2021, belum pernah yang melebihi 5,61," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Data historis BPS menunjukkan perkembangan ekonomi Indonesia secara tahunan 2021 sampai 2026 dimulai pada triwulan pertama tahun 2021 yang berada di -0,69 persen. Kemudian triwulan pertama 2022 melonjak ke 5,02 persen. Triwulan pertama 2023 di 5,04 persen, 2024 di 5,11 persen, dan 2025 sedikit menurun ke 4,87 persen.

Adapun dari sisi pengeluaran, pemerintah dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat secara konsisten. Hal itu tercermin dari porsi kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari konsumsi rumah tangga dengan kontribusi hingga 54,36 persen dan pertumbuhan 5,52 persen.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tertinggi ada di pengeluaran kelompok restoran dan hotel dengan 7,38 persen dan kelompok transportasi dan komunikasi 6,91 persen. Sementara kelompok makanan dan minuman selain restoran punya andil terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga di 4,54 persen.

Amalia menyatakan, berbagai kebijakan ekonomi yang diimplementasikan pemerintah merupakan instrumen yang mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini pun termasuk paket stimulus ekonomi yang mendorong konsumsi masyarakat, seperti program bantuan pangan.

Kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi, tingkat suku bunga acuan, paket stimulus ekonomi dalam rangka mendorong konsumsi serta kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran untuk aktivitas yang lebih produktif, dinilai turut mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan satu 2026.

"Selanjutnya dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan satu 2026, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,94 persen, jelas Amalia.

Hal itu didorong momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta berjalannya program-program prioritas pembangunan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai program fiskal sepanjang tahun ini, termasuk bantuan pangan, guna menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan, pada triwulan pertama, berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi bantalan dalam menghadapi dampak gejolak global yang masih berlangsung.

"Nah kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global. (Termasuk) akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat," kata Airlangga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai daya beli masyarakat yang berkaitan erat dengan konsumsi rumah tangga perlu dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

“Kuartal I kita pertumbuhannya sehat, itu ditopang oleh belanja pemerintah sehingga menyebabkan konsumsi naik,” kata Dipo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I 2026.

Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen serta konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen, seiring peningkatan belanja negara dan berbagai stimulus pada awal tahun.

Dipo menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I juga didukung momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang mendorong aktivitas konsumsi masyarakat.

Menurut dia, kondisi pada kuartal II akan berbeda karena tidak lagi ditopang faktor musiman seperti pada awal tahun.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga konsumsi rumah tangga agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut.

“Walaupun Kuartal I kita sehat, tetapi memang ada kekhawatiran di triwulan dua ini kita akan lebih menghadapi realitas,” ujarnya.

Ia mengatakan kondisi ekonomi domestik masih menghadapi sejumlah tantangan karena daya beli masyarakat dinilai belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, ia menyebut jumlah kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir mengalami tren penurunan.

“Kelas menengah dalam lima tahun terakhir sudah turun sekitar 11 juta orang,” ungkapnya.

Dipo menambahkan tekanan terhadap ekonomi domestik juga dipengaruhi pelemahan rupiah, kenaikan harga energi global, serta risiko inflasi impor.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi biaya produksi industri dan konsumsi masyarakat.

Ia kemudian mengingatkan bahwa dampak ketidakpastian global terhadap sektor usaha juga perlu diantisipasi, termasuk potensi perlambatan aktivitas industri dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ada concern dari beberapa survei seperti misalnya dari Apindo atau KSPI bahwa PHK itu juga kemungkinan bisa terjadi di tahun ini karena ketidakpastian di sektor usaha,” tutur dia.

Sementara itu, pemerintah menyatakan akan mengoptimalkan belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus, antara lain pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) sekitar Rp55 triliun, percepatan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat, serta subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar Rp356,8 triliun.

Lebih lanjut, Dipo menilai ruang peningkatan belanja pemerintah pada kuartal II kemungkinan tidak sebesar pada triwulan pertama sehingga konsumsi rumah tangga perlu terus dijaga sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Tentunya dari sisi pengeluaran, itu konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan dibanding kuartal IV 2025 karena kuartal IV 2025, itu kan di akhir tahun anggaran yang biasanya realisasi anggaran pemerintah itu puncaknya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 terkontraksi 0,77 persen secara triwulanan (qtq) dibandingkan triwulan IV 2025.

Menurut dia, salah satu faktor utama berasal dari komponen konsumsi pemerintah yang biasanya meningkat signifikan pada akhir tahun anggaran.

Konsumsi pemerintah pada kuartal IV 2025 umumnya menjadi puncak realisasi belanja. Karena itu, ketika memasuki awal tahun seperti triwulan I 2026, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“Tentunya dari sisi pengeluaran, itu konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan dibanding kuartal IV 2025 karena kuartal IV 2025, itu kan di akhir tahun anggaran yang biasanya realisasi anggaran pemerintah itu puncaknya ada di kuartal IV,” kata Amalia dalam rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa.

Selain itu, kontraksi juga dipengaruhi oleh kinerja sektor konstruksi. Ia menjelaskan, aktivitas pembangunan infrastruktur dan proyek fisik umumnya lebih tinggi di akhir tahun.

"Kalau kita perhatikan sektor konstruksi di triwulan I dibanding triwulan IV 2025 mengalami kontraksi karena kan penopangnya adalah proyek infrastruktur maupun pembangunan fisik, biasanya memang kalau dibanding sepanjang tahun kuartal IV selalu yang paling tinggi untuk pekerjaan fisik maupun pembangunan infrastruktur,” terang Amalia.

Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tetap tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 juga ditopang oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan sumber pertumbuhan 1,79 persen, sementara konsumsi pemerintah menyumbang 1,26 persen,” ujarnya.

Amalia merinci, konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah turut menopang daya beli, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14, serta kebijakan suku bunga acuan BI rate yang berada di level 4,75 persen.

Komponen lain yang turut mendorong pertumbuhan adalah PMTB yang tumbuh 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah dalam proyek prioritas nasional serta investasi swasta.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen, seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui pembayaran THR serta belanja barang dan jasa, termasuk untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari sisi lapangan usaha, BPS mencatat lima sektor dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I 2026, yakni industri pengolahan (19,07 persen), perdagangan (13,28 persen), pertanian (12,67 persen), konstruksi (9,81 persen), dan pertambangan (8,69 persen).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II- 2026 mencapai angka 5,7%, seiring komitmen pemerintah menjaga stimulus demi mengerek stabilitas ekonomi.Menanggapi kekhawatiran mengenai tren kenaikan harga kebutuhan pokok akibat lonjakan harga energi di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global, Purbaya meyakini bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk menanganinya.

“Pertumbuhannya (kuartal II 2026) 5,7 persen. Kita akan dorong ke sana untuk April, Mei, dan Juni,” kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4).

Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Airlangga Jadi Ketua



Hal tersebut tetap berlaku meski pada periode ini tidak ada perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang biasanya menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi. “Nanti begitu April datanya clear, kita lihat, kita akan kasih dorongan lagi ke ekonomi. Kalau mengalami perlambatan, saya akan monitor terus kondisi perekonomian Indonesia. Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi,” ujar dia.

Bentuk stimulus tersebut, lanjut Purbaya, dapat dilakukan melalui optimalisasi manajemen kas, yakni dengan meningkatkan efektivitas penerimaan serta pengeluaran negara, atau melalui langkah percepatan realisasi belanja oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Purbaya juga menampik anggapan bahwa ketiadaan momen HBKN secara otomatis akan memicu pelemahan ekonomi. “Sebetulnya anggapan bahwa kalau hari besar pertumbuhan ekonomi cepat, itu tidak akurat. Karena biasanya kalau hari besar kan banyak libur, produktivitas cenderung turun,” jelasnya.

Seturut itu, Purbaya bilang bakal menyalurkan bantuan yang tepat sasaran agar roda perekonomian terus bergerak, termasuk memberikan dukungan bagi para pelaku usaha. “Bukan hari besar saja, yang utama adalah kita memaksimalkan stimulus apapun. Nanti kita akan lebih aktif panggil businessman, bantuan apa yang bisa kita berikan,” tuturnya.

Airlangga Incar Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal-II, Berikut Modalnya



Salah satu bentuk bantuan yang direncanakan menyasar sektor padat karya, seperti industri tekstil. Pemerintah berencana menyediakan skema pendanaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi industri tekstil, yang sering kali dianggap sebagai sunset industry dan kerap menemui kendala dalam akses permodalan.

Purbaya menjamin bahwa seluruh stimulus yang dirancang pemerintah akan berjalan secara berkelanjutan dan tidak akan terhambat di tengah jalan.

Sebagai catatan, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,11%, dengan rincian kuartal I sebesar 4,87%, kuartal II 5,12%, kuartal III 5,04%, dan kuartal IV 5,39%.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center menilai ekonomi Indonesia masih berpeluang tumbuh di atas 5 persen pada 2026 meski dibayangi ketidakpastian global dan perbedaan proyeksi dari lembaga internasional.

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan ketahanan ekonomi nasional saat ini sedang diuji di tengah tekanan eksternal yang dinilai semakin tajam.

“Situasi ini merupakan ujian nyata bagi kesehatan ekonomi nasional. Kita harus melihat secara jeli apakah ekonomi kita benar-benar masih sehat atau mulai melorot di bawah tekanan eksternal,” kata Herry berdasarkan keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menilai ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian global, terutama melalui dampaknya terhadap harga energi dan volatilitas pasar keuangan.

Kondisi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi pandangan sejumlah lembaga internasional terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,0 persen menjadi 4,7 persen.

Angka itu lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 yang mencapai 5,11 persen.

Di sisi lain, Asian Development Bank (ADB) justru memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,2 persen pada 2026 atau lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Herry mengatakan perbedaan proyeksi antara Bank Dunia dan ADB menunjukkan bahwa penilaian terhadap daya tahan ekonomi Indonesia masih sangat dinamis.

“Perbedaan angka proyeksi ini membuktikan bahwa faktor ketidakpastian global sangat memengaruhi penilaian terhadap daya tahan ekonomi Indonesia di tahun 2026,” ujar dia.

Untuk membaca arah ekonomi secara lebih objektif, NEXT Indonesia Center menggunakan Composite Leading Indicator (CLI) yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Sinyal CLI adalah kompas arah ekonomi," ujar dia.

Berdasarkan data Maret 2026, CLI Indonesia tercatat berada di level 100,52 atau masih di atas ambang 100 yang menunjukkan ekonomi berada dalam fase ekspansi dan berpotensi tumbuh di atas tren jangka panjang.

Menurut Herry, posisi CLI tersebut menandakan fundamental ekonomi nasional masih cukup terjaga di tengah tekanan global, bahkan lebih kokoh dibandingkan sejumlah negara Asia yang indikatornya berada di bawah level 100.

“Data CLI kita masih berada di atas level 100, yang artinya secara fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki napas untuk tumbuh di atas rata-rata tren jangka panjangnya,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya moderasi momentum yang terlihat dari penurunan tipis CLI Indonesia dari 100,59 pada Februari menjadi 100,52 pada Maret 2026.

Ia menilai pelemahan tersebut perlu dibaca sebagai peringatan dini bahwa motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, yakni konsumsi rumah tangga, mulai mengalami tekanan.

NEXT Indonesia Center mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 53,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Karena itu, Herry menilai pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran investasi dan ekspor agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi domestik.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap moderasi yang mulai terjadi di awal 2026. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya beli, target pertumbuhan bisa meleset,” kata Herry.

Ia menambahkan penguatan kebijakan fiskal yang adaptif serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat bawah menjadi krusial agar fase moderasi tersebut tidak berkembang menjadi perlambatan yang lebih dalam.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menyusutnya jumlah kelas menengah menjadi sorotan, dimana Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan kelas menengah mulai turun sejak 2019 (21,5%), hingga mencapai 16,9% di 2024. Pada saat yang sama, golongan menuju kelas menengah (aspiring middle class) terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 48,8% di 2024.

Padahal, Bappenas pernah memperkirakan Indonesia berpeluang menjadi negara maju pada 2045 jika proporsi kelas menengah mencapai 70% dari total penduduk. Kelas menengah sendiri punya peranan yang krusial dalam perekonomian Indonesia .

Pada 2024, kelompok ini tercatat menyumbang 81,5% dari total konsumsi rumah tangga. Sementara, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang utama (58,8%) produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Fenomena Makan Tabungan Warga RI Belum Berakhir, Habis Buat Makan dan Bayar Cicilan



"Middle class merupakan kunci perubahan negara dan society," ujar Co-founder & CEO Katadata Indonesia, Metta Dharmasaputra.

Laporan flagship Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) membedah kondisi kelas menengah di Indonesia. Metta berharap riset KIMCI bisa menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam memahami kondisi kelompok kelas menengah di Indonesia.

"Mudah-mudahan KIMCI di tahun keduanya bisa menjadi acuan untuk memahami peta lanskap middle class di Indonesia," ujar Metta saat membuka acara IDE Katadata Future Forum 2026 bertema "Adapting to What Comes Next" di Djakarta Theatre, Jakarta, Rabu (15/4).

Dalam acara peluncuran KIMCI, diungkapkan juga temuan bahwa banyak kelas menengah yang tidak merasa cukup dengan memiliki satu pekerjaan. “Bagi kelas menengah satu sumber pendapatan tidak lagi cukup untuk memberikan kepastian karena itu pekerjaan sampingan bukan sekedar tambahan melainkan sebuah lapisan pengaman,” ujar Vice President Finance & Business Development Katadata Ivan Triyogo Priambodo.

Menurutnya, hal ini sebagai sebuah pertanda jika kelas menengah sedang membangun strategi hidup yang lebih adaptif dan lebih tahan terhadap ketidakpastian. “Pada saat yang sama pola konsumsi semakin bijak, keputusan belanja tidak semata-mata ditentukan harga yang paling murah. Yang semakin penting bagi mereka adalah nilai,” katanya.

Sementara itu, Research Analyst Katadata Insight Center Kholis Dana P. yang juga menyampaikan hasil temuan riset. Menurutnya, kebijakan publik memiliki peran penting mulai dari menjaga daya beli, mengendalikan biaya hidup, memperluas akses terhadap pekerjaan, hingga perlindungan sosial yang adaptif.

"Kelas menengah bukan hanya tentang perlindungan, tetapi tentang memastikan mereka tetap tumbuh dan berkontribusi secara berkelanjutan," kata Kholis.

Dalam riset KIMCI dibahas sejumlah solusi bagaimana kelas menengah tetap bisa bangkit atau setidaknya bertahan di tengah berbagai impitan ekonomi. Termasuk, mulai memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung produktivitas, mencari informasi, mempelajari keterampilan baru, hingga menyelesaikan pekerjaan profesional.

KIMCI 2026 memotret kondisi terkini kelas menengah secara mendalam mulai dari perilaku konsumsi hingga sentimen ekonomi secara komprehensif.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, pertumbuhan ekonomi di triwulan II bakal ditopang fundamental ekonomi yang kuat. Sejumlah indikator seperti peningkatan konsumsi rumah tangga hingga realisasi investasi digadang-gadang mempercepat akselerasi perekonomian.

Airlangga menitikberatkan nilai inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut, serta tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi. Seturut itu, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan dengan kontribusi 54% terhadap PDB.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di atas 5,3%. Dan pada kuartal pertama tahun ini, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5%,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan resmi dikutip Selasa (14/4/2026).

Menteri dari Partai Golkar ini juga menjelaskam sektor manufaktur masih berada pada fase ekspansi dengan indeks 50,1, yang diikuti cadangan devisa tetap kuat sebesar USD148,2 miliar. Sektor perbankan juga tak lepas disorot, seiring tetap solid dengan rasio permodalan yang kuat dan risiko kredit yang terkendali.

Risiko yang dimaksud dapat ditekan seperti pengetatan ayuri pemberian pinjaman. Tak hanya itu sumber daya alam turut memperbesar margin pertumbuhan.

Terdapat kenaikan ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium yang mencapai USD47 miliar turut memberikan natural hedging terhadap tekanan dari sektor minyak dan gas.

Konsumsi Masyarakat Bakal Ngebut di Peak Season Nataru Bikin Sektor Ritel Pede Menatap 2026



Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus berfungsi sebagai bantalan ekonomi melalui penyaluran bantuan pangan, diskon transportasi, subsidi bahan bakar, dan kompensasi senilai sekitar Rp11,92 triliun. Selain itu defisit APBN tetap terjaga rendah di level 0,93% terhadap PDB per Maret 2026.

“Lalu transaksi mata uang lokal Indonesia tahun 2025 meningkat menjadi USD25,6 miliar. Angka ini dua kali lipat dibandingkan tahun 2024, dengan negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Jepang, dan China, yang sudah menerima transaksi pembayaran QRIS Indonesia,” ujar Airlangga.

Sebelumnya penekanan soal perbaikan capaian pertumbuhan ekonomi juga diungap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II-2026 tidak akan turun dari capaian pertumbuhan 5,5 persen kuartal awal tahun.

Purbaya bakal menggenjot penerimaan pajak, mengoptimalkan belanja pemerintah hingga memacu tingkat permintaan seperti yang sudah berjalan pada kuartal pertama. "Akan terus membaik (pertumbuhan ekonomi) Kalau program kita betul (optimalkan). Saya pikir, kalau di atas 5,5 persen kan sudah clear," kata Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG berhasil mendorong peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga di berbagai daerah dalam setahun terakhir.

Dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, Presiden menyampaikan bahwa sejumlah kepala daerah mulai melaporkan dampak nyata dari kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Setelah kita bekerja satu tahun, mulai beberapa hari ini, beberapa minggu ini, saya dapat laporan dari kepala-kepala daerah, beberapa gubernur, beberapa bupati, sekarang mereka baru melihat hasil riil, dampak riil dari berbagai kebijakan kita," kata Prabowo saat berpidato pada topik MBG.

Menurut Presiden, laporan dari para kepala daerah tersebut juga diperkuat para pelaku industri dan perdagangan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Apindo baru-baru ini di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kata Presiden, para pelaku usaha melaporkan bahwa konsumsi rumah tangga pada Januari mengalami peningkatan.

Presiden mengatakan kenaikan tersebut tidak terlepas dari dampak MBG yang mampu mendorong aktivitas ekonomi hingga ke tingkat desa dan kecamatan.

"Mereka katakan, (pelaku bisnis, red) bahwa MBG telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dari sinilah, dari lapisan paling bawah Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis," kata Prabowo.

Kepala Negara juga menyatakan keyakinannya bahwa kinerja ekonomi Indonesia pada tahun ini akan menunjukkan hasil yang sangat baik.

Presiden menyatakan bahwa pemerintah berfokus bekerja untuk kepentingan rakyat, terlepas dari berbagai pandangan pesimistis terhadap kemampuan bangsa.

Selain peningkatan konsumsi, Presiden mengungkapkan bahwa para kepala daerah turut melaporkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di wilayah masing-masing.

"Para kepala daerah melaporkan, di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun, mereka juga melihat tren bahwa jumlah orang bekerja meningkat," kata Presiden.

Mengenai program MBG, Presiden menambahkan hingga saat ini program tersebut telah menjangkau sekitar 60,2 juta penerima manfaat, yang meliputi anak-anak, ibu hamil, serta lanjut usia yang hidup sendiri tanpa pendamping.

Program ini dinilai menjadi salah satu pendorong utama pemerataan kesejahteraan sekaligus penguatan fondasi ekonomi nasional.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Tanpa penguatan (kedua) fondasi tersebut, masyarakat akan semakin berhati-hati dalam berbelanja, yang berpotensi membatasi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depannya,

Jakarta (ANTARA) - Senior Analyst NEXT Indonesia Center Sandy Pramuji menyatakan, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan pendapatan riil yang lebih merata dan penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menuturkan, saat ini tantangan utama dalam meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia bukan lagi karena ketiadaan konsumsi, tapi pendapatan yang tidak merata dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

“Tanpa penguatan (kedua) fondasi tersebut, masyarakat akan semakin berhati-hati dalam berbelanja, yang berpotensi membatasi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depannya,” ujar Sandy Pramuji di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, daya beli masyarakat memang masih tumbuh dan terjaga, tapi keinginan untuk berbelanja justru semakin tertahan akibat meningkatnya tekanan biaya hidup, ketidakpastian ekonomi, hingga kehati-hatian pascapandemi.

Ia menyatakan, masyarakat menahan konsumsi bukan karena tidak punya uang, tapi karena memprioritaskan keamanan finansial untuk mengantisipasi kondisi perekonomian di masa mendatang.

Sandy menjelaskan, kondisi tersebut tercermin pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap stabil dan konsisten di kisaran 4,53 persen hingga 5,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada 2023-2024, serta bertahan pada level 4,98 persen pada 2025.

Angka tersebut mengindikasikan bahwa ekonomi domestik belum melemah dan permintaan domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Namun, upah riil pekerja mulai tertekan pada paruh kedua tahun lalu. Data pada Agustus 2025 menunjukkan kenaikan upah hanya sebesar 1,94 persen yoy, lebih rendah dibandingkan laju inflasi yang mencapai 2,31 persen yoy.

“Kondisi ini menyebabkan upah riil terkontraksi sekitar 0,37 persen, sebuah sinyal tertekannya daya beli, karena pendapatan tidak lagi mampu mengimbangi kenaikan harga,” tutur Sandy.

Penurunan gairah ekonomi tersebut juga terlihat dari Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) yang menurun dari 120,2 pada Juni 2025 menjadi 112,9 pada September 2025, sebelum pulih terbatas di akhir tahun kembali ke level 120,2 pada Desember 2025.

Ia menyampaikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa penghasilan yang dirasakan rumah tangga mulai tergerus oleh kenaikan biaya hidup.

Sementara dari aspek ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja pada Agustus 2025 hanya bertambah 1,89 juta orang, jauh lebih rendah dibanding peningkatan pada Agustus 2024 sebesar 4,79 juta orang.

Sandy juga menyoroti kondisi keuangan rumah tangga yang semakin tersegmentasi dan tidak merata, terutama terkait tabungan.

Tabungan masyarakat secara total memang tumbuh hingga 12,1 persen yoy pada November 2025, tapi kenaikan tersebut didominasi oleh kelompok simpanan besar dengan saldo di atas Rp1 miliar.

Sebaliknya, kapasitas menabung kelompok menengah dan bawah justru mengalami stagnasi. Rata-rata tabungan per rekening untuk kelompok simpanan di bawah Rp100 juta cenderung menurun, dari sekitar Rp2 juta pada awal 2023 menjadi sekitar Rp1,7 juta pada 2024-2025.

“Fenomena precautionary saving ini mempertegas bahwa ruang finansial rumah tangga tidak membaik secara merata. Kelompok berpendapatan tinggi lebih memilih menabung dan berinvestasi, sementara kelompok menengah-bawah berjuang menjaga sisa bantalan keuangan mereka yang mulai tergerus inflasi,” imbuh Sandy.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5 persen year-on-year (yoy) pada tahun 2026.

Meskipun proyeksi tersebut menunjukkan stabilitas perekonomian domestik, ia meminta pemerintah agar tidak hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan nasional.

“Mengaktifkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang lain itu suatu hal yang fardhu ain (wajib) gitu ya. Jadi cukup sudah ya, konsumsi rumah tangga ini sudah terlalu lama ya mendominasi dan berkontribusi secara dominan terhadap pertumbuhan ekonomi (domestik),” ujarnya di Jakarta, Senin.

Esther menilai tantangan ekonomi ke depan masih cukup berat, mengingat perkembangan geopolitik global dan dinamika fragmentasi perdagangan internasional masih sulit diprediksi.

Sementara itu, pemulihan ekonomi domestik Indonesia masih belum maksimal karena tekanan harga komoditas pangan dan energi serta daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Selain itu, lanjut dia, Indonesia juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor, mulai dari barang modal hingga bahan pangan, sehingga devisa negara justru kembali mengalir ke luar negeri.

Esther mengatakan, berbagai faktor tersebut membuat fundamental ekonomi Indonesia relatif lebih rentan dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, sehingga mengurangi daya saing Indonesia.

“Kalau dilihat ya, negara tetangga itu kan ada Singapura, Malaysia, Thailand, dan seterusnya, mereka memang terdampak (dinamika perekonomian global), tetapi karena imunitas pertumbuhan ekonominya itu relatif kuat, jadi terdampaknya enggak parah-parah banget gitu,” katanya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pihaknya mendorong penguatan fundamental ekonomi domestik dengan tidak meletakkan seluruh beban pertumbuhan pada daya beli masyarakat semata.

Ia menuturkan, belanja pemerintah (government spending) harus berperan lebih efektif dalam menghasilkan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian rakyat, sedangkan sektor ekspor perlu dikembangkan untuk memproduksi lebih banyak komoditas bernilai tambah tinggi.

“Investasi, kemudian ekspor, dan pengeluaran pemerintah ini juga harus aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga peran dari investasi, ekspor, dan pengeluaran pemerintah ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tidak hanya 5 persen tapi bisa mencapai lebih dari 5 persen,” ucap Esther Sri Astuti.

Berikut ringkasan proyeksi Indef mengenai perekonomian Indonesia pada 2026.

• Pertumbuhan ekonomi: 5 persen
• Nilai tukar rupiah per dolar AS: Rp17.000
• Tingkat inflasi: 3 persen
• Tingkat Pengangguran Terbukan (TPT): 4,75 persen
• Tingkat kemiskinan: 8,45 persen
• Rasio Gini: 0,373

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025