#30 tag 24jam
Ekonom sebut belanja pemerintah triwulan I dorong jumlah uang beredar
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan percepatan belanja pemerintah yang dilakukan selama triwulan I tahun ini turut memberikan dampak terhadap ... [327] url asal
#uang-beredar #pengeluaran-konsumsi-pemerintah #belanja-pemerintah #belanja-konsumtif #pertumbuhan-ekonomi
Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai
Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan percepatan belanja pemerintah yang dilakukan selama triwulan I tahun ini turut memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah uang beredar pada Maret 2026.
“Ini menunjukkan bahwa aktivitas fiskal yang lebih cepat ikut menambah likuiditas dalam perekonomian, sehingga memperkuat transaksi, konsumsi, dan kegiatan usaha,” ucap Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.
Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh 9,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari Februari 2026 yang tercatat sebesar 8,7 persen yoy.
Salah satu pendorong utamanya adalah tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tumbuh 39,2 persen yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2026 yang sebesar 25,6 persen yoy.
Namun, Josua menilai bahwa efek tersebut perlu dimaknai secara hati-hati karena likuiditas yang meningkat tidak serta merta mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, jika tidak diikuti oleh peningkatan produksi, investasi swasta, dan penguatan produktivitas.
Ia mencontohkan, pengeluaran pemerintah yang cenderung bersifat konsumtif, seperti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) saat periode Ramadan dan Idul Fitri, hanya memberikan dorongan sesaat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak berpengaruh lagi pada bulan-bulan berikutnya.
“Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai,” kata Josua.
Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode tersebut.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Ekonom: Efek belanja pemerintah di triwulan mendatang tak sekuat di Q1
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan belanja pemerintah masih bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan selanjutnya, ... [453] url asal
#belanja-pemerintah #pengeluaran-konsumsi-pemerintah #pertumbuhan-ekonomi
Karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang, tetapi tidak sehat bila menjadi satu-satunya sumber akselerasi ekonomi
Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan belanja pemerintah masih bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan selanjutnya, tapi tidak bisa setinggi pencapaian pada triwulan I.
“Ada tiga alasan. Pertama, sebagian kenaikan triwulan I berasal dari efek dasar rendah (low-based effect) tahun sebelumnya, percepatan belanja, THR (Tunjangan Hari Raya), dan momentum Ramadan-Idul Fitri, sehingga dorongannya kemungkinan menurun pada triwulan II dan III,” ujar Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.
Ia menuturkan, alasan kedua adalah ruang fiskal yang menghadapi tekanan karena belanja negara tumbuh tinggi dan kebutuhan pembiayaan meningkat, sedangkan rupiah masih melemah dan harga energi global masih tinggi.
Selain itu, jika belanja pemerintah terus dipacu tanpa perbaikan penerimaan dan efisiensi kinerja, pasar dapat melihat risiko defisit dan pembiayaan meningkat, yang pada akhirnya menekan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah.
“Karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang, tetapi tidak sehat bila menjadi satu-satunya sumber akselerasi ekonomi,” kata Josua.
Ia juga menilai bahwa kualitas efek pengganda (multiplier effect) belanja pemerintah tidak dapat dipastikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan karena hal tersebut sangat bergantung pada jenis belanja yang dilakukan.
Ia menyampaikan, belanja yang paling kuat dampaknya adalah belanja yang masuk ke sektor produktif, perbaikan infrastruktur dasar, percepatan distribusi pangan, penguatan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan partisipasi pelaku usaha kecil dalam rantai pasok lokal.
Sebaliknya, lanjut Josua, belanja yang hanya meningkatkan konsumsi jangka pendek tanpa memperbesar kapasitas produksi akan cepat habis dampaknya dan berisiko menambah tekanan inflasi maupun impor.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya menjaga tekanan impor, mengingat impor pada triwulan I tumbuh lebih tinggi daripada ekspor. Impor pada periode tersebut meningkat 7,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan ekspor hanya tumbuh 0,90 persen yoy.
Kondisi tersebut, menurut dia, bisa menggeser potensi pertumbuhan ekonomi nasional melalui permintaan domestik menjadi dinikmati oleh pelaku usaha di luar negeri melalui impor bahan baku, barang modal, hingga komoditas energi.
“Artinya, efek pengganda akan makin besar bila belanja pemerintah menyerap produk domestik, bukan terlalu banyak bergantung pada barang impor,” imbuh Josua.
Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode tersebut.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Ekonom sebut belanja pemerintah pengaruhi langsung permintaan domestik
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan efek pengganda (multiplier effect) dari kegiatan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 memberikan ... [448] url asal
#belanja-pemerintah #pengeluaran-konsumsi-pemerintah #pertumbuhan-ekonomi #konsumsi-rumah-tangga #belanja-masyarakat
Efek pengganda belanja pemerintah pada triwulan I 2026 cukup kuat karena jenis belanjanya langsung menyentuh pendapatan dan permintaan domestik
Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan efek pengganda (multiplier effect) dari kegiatan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 memberikan pengaruh langsung terhadap permintaan domestik.
“Efek pengganda belanja pemerintah pada triwulan I 2026 cukup kuat karena jenis belanjanya langsung menyentuh pendapatan dan permintaan domestik,” ujar Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Ia menuturkan jenis belanja pemerintah pada Januari- Maret 2026 bisa berdampak langsung terhadap permintaan domestik karena disalurkan dalam bentuk pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri dan pensiunan.
Hal tersebut meningkatkan pendapatan siap belanja yang dimiliki masyarakat, sehingga mendorong konsumsi rumah tangga saat Ramadhan dan Idul Fitri.
Josua menyatakan bahwa belanja pemerintah juga direalisasikan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong permintaan pada rantai pangan, katering, logistik, pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha kecil di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Terdapat pula pemberian bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT atau Kartu Sembako) serta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menjaga daya beli kelompok rentan dan menahan pelemahan konsumsi.
Selain itu, belanja pemerintah juga digunakan sebagai modal untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan komunikasi serta pengadaan peralatan dan mesin produksi yang memberikan dorongan terhadap sektor konstruksi, bahan bangunan, perdagangan, angkutan, hingga industri pengolahan.
“Karena itu, dampaknya tidak berhenti pada angka konsumsi pemerintah, tetapi menyebar ke konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, investasi yang tumbuh 5,96 persen dan aktivitas produksi di beberapa sektor utama,” katanya.
Josua menuturkan peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.
Ia mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Ia menyampaikan bahwa kenaikan belanja pemerintah tersebut membantu perekonomian nasional tumbuh 5,61 persen yoy melalui dua cara.
Pertama, secara langsung, yaitu belanja pemerintah masuk sebagai salah satu komponen PDB. Kedua, secara tidak langsung, yaitu belanja pemerintah mendorong pendapatan rumah tangga, permintaan barang dan jasa, belanja ritel, logistik, konstruksi, serta kegiatan usaha pemasok pemerintah.
“Dengan pangsa konsumsi pemerintah sekitar 6-7 persen terhadap PDB dan pertumbuhan 21,81 persen, kontribusi langsungnya terhadap pertumbuhan dapat diperkirakan sekitar 1,3 poin persentase, sebelum memperhitungkan efek lanjutan ke konsumsi rumah tangga dan investasi,” jelas Josua.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)