Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) memastikan kasus hukum yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus Komisaris Perseroan, Silmy Karim, tidak berdampak terhadap operasional maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Penegasan itu disampaikan manajemen Telkom menyusul pemberitaan terkait penetapan Silmy Karim sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing saat yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024.

Corporate Secretary Telkom Jati Widagdo mengatakan informasi yang berkembang dalam pemberitaan tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun posisi Silmy Karim dalam kapasitasnya sebagai komisaris perseroan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa informasi yang berkembang dalam pemberitaan tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun posisi yang bersangkutan dalam kapasitasnya di Perseroan,” ujar Jati dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, Telkom tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga mendukung upaya penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jati menegaskan kasus yang menjerat Silmy tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha Telkom. Operasional perusahaan disebut tetap berjalan normal sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

“Tidak terdapat dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Operasional bisnis Perseroan tetap berjalan secara normal sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak terdampak oleh pemberitaan dimaksud,” katanya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto telah resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pemberhentian Silmy telah ditandatangani Presiden pada Kamis (4/6/2026). Pemerintah, kata dia, menghormati proses hukum yang tengah berjalan sembari memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan normal.

Silmy menjadi salah satu dari delapan tersangka yang ditetapkan KPK dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan dokumen imigrasi warga negara asing. KPK menyebut dugaan tindak pidana tersebut terjadi saat Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023-2024.

Profil Silmy Karim

Silmy Karim dikenal sebagai profesional yang memiliki pengalaman panjang di sektor industri strategis dan pemerintahan. Lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti tersebut juga meraih gelar magister ekonomi dari Universitas Indonesia pada 2007.

Sepanjang kariernya, Silmy pernah menjadi anggota tim nasional pengalihan aktivitas bisnis TNI, Special Advisor BKPM, staf khusus presiden, hingga anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN).

Di sektor korporasi, Silmy pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pindad pada 2014-2016 dan Direktur Utama Krakatau Steel pada 2018-2023. Dia juga sempat menduduki posisi Presiden Komisaris Krakatau Nippon Steel Sinergi.

Silmy tercatat menjabat sebagai Komisaris Telkom sejak 2023 dan masih tercantum dalam susunan pengurus perseroan hingga saat ini.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerjunkan tim kuasa hukum guna melakukan pendampingan terhadap para tersangka kasus tindak pidana korupsi pungutan liar perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

Seperti diketahui, mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono (AM), Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membeberkan latar belakang pihaknya melakukan pendampingan hukum bagi para tersangka tersebut adalah dalam rangka untuk menjamin keadilan dan objektivitas terhadap segenap rangkaian proses hukum yang berjalan.

"Kami sudah tugaskan para pengacara untuk mendampingi mereka kemudian keluarganya. InsyaAllah, mereka sudah berjalan sesuai prosedur,” tutur Adhy di Surabaya, dikutip Senin (27/4/2026).

Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut ditempuh pihaknya bukan dalam rangka mengintervensi proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Namun, tutur Adhy, semata-mata bertujuan memastikan aparatur yang terseret agar tetap mendapatkan haknya.

"Supaya ada keadilan dan objektif, seperti itu ya karena tanggung jawabnya bagaimanapun teman-teman yang ada di ESDM harus mendapatkan hak perlindungan [hukum]," tegasnya.

Lebih lanjut, Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim juga mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam perkara yang tengah berjalan. Selain itu, juga menjaga komunikasi dengan para tersangka melalui para pendamping hukum yang telah ditunjuk.

"Semua itu pasti dalam kondisi agak sulit ya, down, dan sebagainya. Kami juga [menurunkan kuasa hukum] supaya hubungan komunikasi dengan mereka bisa terjalin dan kebutuhannya, barangkali perlu data yang dibutuhkan apa. Kita enggak bisa mengintervensi secara langsung karena memang aturannya silahkan pengacaranya," paparnya.

Adhy juga memastikan bahwa sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim menjalankan evaluasi secara menyeluruh sistem pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) pengurusan perizinan. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan memperkuat pembinaaan serta pengawasan terhadap integritas dari seluruh ASN.

“Hari ini Plt. Kepala Dinas ESDM sudah bekerja, bersama DPMPTSP mengevaluasi semua SOP. Mana yang kurang akan kita perbaiki,” ungkapnya.

Mengenai 19 pegawai Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan mengembalikan aliran dana hasil pungli, Adhy menegaskan hal tersebut menjadi catatan bagi Pemprov Jatim dalam setiap bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada seluruh masyarakat.

"Tentu itu menjadi catatan kami. Bahwa dalam proses pelayanan kemarin secara integritas terganggu, dan kita lakukan pembinaan. Itu dari punglinya hasilnya dikembalikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas. Gugatan ini untuk menentukan sah atau tidaknya status tersangka terhadap Yaqut.

Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, tertanggal 10 Februari 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menghormati hak hukum Yaqut yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia tahun 2023-2024.

"Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

Budi menjelaskan, pihaknya telah melakukan rangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Budi meyakini bahwa proses penegakkan hukum berjalan transparan dan profesional, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah. Saat ini, katanya, KPK masih menunggu pemberitahuan resmi dari pengadilan.

"KPK memastikan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak hukum pihak yang berperkara," turut Budi.

KPK telah menetapkan Yaqut beserta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka pada 9 Januari 2026. Hanya saja keduanya belum ditahan.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menampilkan tersangka kasus dugaan suap oleh PT Wanatiara Persada (PT WP) kepada pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

PT WP diduga melakukan suap agar membayar PBB sebesar Rp15,7 miliar dari awalnya Rp75 miliar, untuk periode laporan pajak 2023. Akibatnya, terjadi penurunan pembayaran pajak Rp59,3 miliar atau 80%.

Sebab, umumnya para tersangka dipamerkan saat konferensi pers. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa telah menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku pada 2 Januari 2026.

Sementara, terungkapnya kasus suap tersebut setelah tim lembaga antirasuah menggelar giat tertangkap tangan pada Jumat (9/1/2026). Artinya setelah KUHAP diberlakukan.

"Kenapa misalkan, 'loh kok enggak ditampilkan para tersangkanya' Nah itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHAP yang baru," katanya saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Asep mengatakan bahwa KUHAP terbaru mengedepankan asa praduga tidak bersalah dan fokus kepada hak asasi manusia.

"Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia ada praduga tak bersalah yang dilindungi dari para pihak," ujarnya.

Begitupun penggunaan pasal untuk menyangkakan para tersangka dengan mengadopsi aturan dalam KUHAP dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) terbaru.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 91 berbunyi:

"Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah."

Sementara itu, pada perkara ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Bisnis.com, JAKARTA — Selama pelaksanaan proses hukum, kerap terlontar istilah-istilah yang mungkin diantaranya masih asing di telinga masyarakat awam, mulai dari praduga tak bersalah, abolisi, hingga amnesti.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut penjelasan istilah-istilah hukum yang perlu diketahui, khususnya ketika Anda sedang mengamati atau mengikuti secara langsung sebuah proses hukum.

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah tahap awal proses penegakan hukum untuk mencari barang bukti atau informasi lainnya. Tahap ini dilakukan oleh penyelidik, mereka menindaklanjuti laporan-laporan guna menemukan suatu unsur pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyelidik merupakan anggota kepolisian.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah tahapan lanjutan dari penyelidikan ketika ditemukan barang bukti yang cukup mengarah ke tindak pidana. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa penyidik berasal dari kepolisian, pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Upaya Paksa

Upaya paksa di KUHAP adalah tindakan penegak hukum berupa penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, hingga pencekalan agar tidak bisa pergi ke luar negeri.

4. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didasarkan atas ditemukannya dua alat bukti.

5. Terdakwa

Setelah ditetapkan tersangka, seseorang akan ditepakan sebagai terdakwa setelah berkas dilimpahkan ke persidangan. Selama proses di meja hijau, seseorang yang melanggar aturan disebut sebagai terdakwa.

6. Terpidana

Status terpidana diberikan ketika seseorang terbukti secara sah oleh pengadilan melakukan tindak pidana dengan diikuti pemberian vonis penjara, denda, dan sanksi lainnya sesuai keputusan majelis berdasarkan pertimbangan tertentu.

7. Praperadilan

Praperadilan adalah kewenangan pengadilan ngeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat maupun pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka.

8. Rehabilitasi

Menurut KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang mendapatkan pemulihan haknya sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harta martabatnya yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang karena kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan hukum.

9. Abolisi

Abolisi adalah penghapusan tuntutan pidana terhadap seseorang akibat penjatuhan hukuman pidana. Abolisi umumnya diberikan untuk perorangan.

10. Amnesti

Amnesti adalah penghapusan pidana yang diberikan secara kelompok yang masing-masing dari mereka telah dijatuhi hukuman pidana. Pemberian rehabilitasi hingga amnesti adalah hak prerogatif presiden berdasarkan pertimbangan DPR atau Mahkamah Agung.

11. Tertangkap Tangan

Umumnya didengar oleh masyarakat adalah Operasi Tangkap Tangan, sedangkan dalam KUHAP hanya tangkap tangan. Kegiatan ini adalah upaya aparat penegakan hukum menangkap seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidsna, beberapa saat setelah tindak pidana, sesaat setelah masyarakat mengetahui tindak pidana, atau setelah ditemukannya benda yang diduga kuat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

12. Asas lex superior derogat legi inferiori

Asas ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undsngaj yang tinggi haru didahulukan dibandingkan yang rendah saat terjadi konflik atau pertentangan anatara aturan tersebut.

13. Delik Aduan

Delik sendiri merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang disengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Delik aduan adalah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dalam hal ini adalah korban.

14. Asa Praduga tak Bersalah

Asas ini menyatakan bahwa seseorang memiliki hak tidak dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu sampai putusan pengadilan bersifat inkrah atau berhukum tetap.

15. Berita Acara Persidangan (BAP)

BAP adalah catatan yang berisi kejadian dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli, hakim, dan.

terdakwa.