JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan upah minimum 2026 berpeluang lebih tinggi seiring berlakunya formula pengupahan terbaru yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan simulasi, UMP Jakarta 2026 diperkirakan menembus kisaran Rp 5,7 juta per bulan, bergantung pada nilai indeks alfa yang ditetapkan pemerintah daerah.

Saat ini, UMP Jakarta masih berada di level Rp 5.396.761 per bulan. Angka tersebut menjadi dasar penghitungan kenaikan UMR Jakarta 2026 atau UMR 2026 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang baru disahkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025).

Dalam PP tersebut, formula kenaikan upah minimum ditetapkan sebagai berikut:

• Kenaikan upah = inflasi + (pertumbuhan ekonomi × alfa).

Pemerintah juga menaikkan rentang nilai alfa menjadi 0,5–0,9, lebih tinggi dibanding aturan sebelumnya dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang hanya berada di kisaran 0,1–0,3.

Perubahan ini membuka ruang kenaikan upah minimum yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, PP Pengupahan diharapkan menjadi kebijakan yang adil bagi pekerja dan dunia usaha. Ia juga meminta seluruh gubernur menetapkan besaran upah minimum paling lambat 24 Desember 2025.

Simulasi UMP Jakarta 2026

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jakarta, perekonomian Jakarta pada triwulan III-2025 tumbuh 4,96 persen secara tahunan, sementara inflasi berada di level 2,69 persen.

Dengan asumsi tersebut, berikut simulasi kenaikan UMP Jakarta 2026 berdasarkan nilai alfa dalam PP Pengupahan terbaru:

- Kenaikan UMP 2026 menggunakan Alfa 0,5

• Kenaikan 5,17 persen atau sekitar Rp 278.528
• UMP Jakarta 2026 menjadi Rp 5.673.641

- Kenaikan UMP 2026 menggunakan Alfa 0,6

• Kenaikan 5,67 persen atau sekitar Rp 305.504
• UMP Jakarta 2026 menjadi Rp 5.700.617

- Kenaikan UMP 2026 menggunakan Alfa 0,7

• Kenaikan 6,16 persen atau sekitar Rp 332.210
• UMP Jakarta 2026 menjadi Rp 5.727.323

- Kenaikan UMP 2026 menggunakan Alfa 0,8

• Kenaikan 6,66 persen atau sekitar Rp 359.186
• UMP Jakarta 2026 menjadi Rp 5.754.299

- Kenaikan UMP 2026 menggunakan Alfa 0,9

• Kenaikan 7,15 persen atau sekitar Rp 385.892
• UMP Jakarta 2026 menjadi Rp 5.781.005

Seluruh angka tersebut merupakan simulasi dengan asumsi inflasi 2,69 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,96 persen. Besaran final UMP Jakarta 2026 tetap menunggu keputusan resmi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Penetapan UMP 2026 Ditargetkan Sebelum 24 Desember 2025

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan UMR Jakarta 2026 akan ditetapkan sebelum batas waktu yang ditentukan pemerintah pusat.

“Pasti ada kenaikan. Karena alfa-nya ada rentang. Tinggal menyesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha dalam menetapkan UMR 2026, agar tetap adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Syaripudin menyebut penetapan UMP akan dibahas melalui Dewan Pengupahan Provinsi sesuai pedoman terbaru dari pemerintah pusat.

Kebijakan pengupahan ini juga merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa kenaikan upah minimum harus berbasis inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu yang adil.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul Simulasi UMP Jakarta 2026: Berapa Upah yang Bisa Diterima Pekerja?

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

KOMPAS.com - Kenaikan upah minimum 2026 resmi menggunakan formula baru yang ditetapkan pemerintah.

Aturan ini menjadi dasar penentuan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK 2026), hingga upah minimum sektoral di seluruh Indonesia yang mulai berlaku per 1 Januari 2026.

Mengacu pemberitaan Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang memuat formula terbaru kenaikan upah minimum. Kebijakan ini mencakup penetapan UMP, UMR 2026, hingga upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Rumus baru kenaikan upah minimum 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, sebelum PP Pengupahan diteken, Presiden Prabowo terlebih dahulu menyerap berbagai aspirasi dari pemangku kepentingan, khususnya perwakilan serikat pekerja dan buruh.

Hasilnya, pemerintah menetapkan formula baru yang digunakan dalam perhitungan kenaikan upah minimum 2026.

“Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9,” ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025) malam.

Dalam formula tersebut, alfa merupakan indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kehadiran variabel ini membuat kenaikan UMP dan UMR 2026 di setiap daerah tidak bersifat seragam, melainkan menyesuaikan kondisi ekonomi lokal.

Peran Dewan Pengupahan Daerah dan Gubernur

Yassierli menegaskan, perhitungan teknis kenaikan upah minimum 2026 sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Daerah. Dewan ini bertugas menghitung besaran kenaikan sesuai formula yang berlaku, lalu menyampaikannya kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan.

“Perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah,” kata Yassierli.

Dalam PP Pengupahan juga diatur bahwa gubernur wajib menetapkan UMP dan dapat menetapkan UMK 2026.

Selain itu, gubernur harus menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan memiliki kewenangan menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Khusus penetapan upah minimum tahun 2026, gubernur di seluruh Indonesia diwajibkan menetapkan besaran upah paling lambat 24 Desember 2025.

Setelah itu, hasil penetapan wajib diumumkan ke publik sebagai bentuk transparansi kebijakan pengupahan.

Prediksi dan simulasi kenaikan UMP 2026

Berdasarkan formula baru dalam PP Pengupahan, berikut simulasi kenaikan upah minimum 2026 menggunakan UMP 2025 sebagai dasar perhitungan.

Simulasi ini memakai asumsi:

• Inflasi: 3 persen
• Pertumbuhan ekonomi: 5 persen
• Indeks alfa: 0,7

Dengan asumsi tersebut, estimasi kenaikan UMP 2026 berada di kisaran 6,5 persen.

Perlu dicatat, angka ini bersifat simulasi nasional dan bisa berbeda dengan penetapan resmi masing-masing daerah. Berikut prediksi UMP 2026 di setiap provinsi:

• Aceh: dari Rp 3.685.616 menjadi sekitar Rp 3.925.181
• Sumatera Utara: dari Rp 2.992.559 menjadi sekitar Rp 3.187.075
• Sumatera Barat: dari Rp 2.994.193 menjadi sekitar Rp 3.188.816
• Sumatera Selatan: dari Rp 3.681.571 menjadi sekitar Rp 3.920.873
• Kepulauan Riau: dari Rp 3.623.654 menjadi sekitar Rp 3.859.192
• Riau: dari Rp 3.508.776 menjadi sekitar Rp 3.736.847
• Lampung: dari Rp 2.893.070 menjadi sekitar Rp 3.081.120
• Bengkulu: dari Rp 2.670.039 menjadi sekitar Rp 2.843.592
• Jambi: dari Rp 3.234.535 menjadi sekitar Rp 3.444.780
• Bangka Belitung: dari Rp 3.623.653 menjadi sekitar Rp 3.859.190

• Banten: dari Rp 2.905.119 menjadi sekitar Rp 3.093.952
• DKI Jakarta: dari Rp 5.396.761 menjadi sekitar Rp 5.747.550 (Sering juga disebut sebagai UMP Jakarta 2026 atau UMR Jakarta 2026)
• Jawa Barat: dari Rp 2.191.232 menjadi sekitar Rp 2.333.662
• Jawa Tengah: dari Rp 2.169.349 menjadi sekitar Rp 2.310.357
• Jawa Timur: dari Rp 2.305.985 menjadi sekitar Rp 2.455.874
• DI Yogyakarta: dari Rp 2.264.081 menjadi sekitar Rp 2.411.246
• Jawa Tengah: dari Rp 2.169.349 menjadi sekitar Rp 2.310.357
• Bali: dari Rp 2.996.500 menjadi sekitar Rp 3.191.273
• Nusa Tenggara Timur: dari Rp 2.328.969 menjadi sekitar Rp 2.480.352
• Nusa Tenggara Barat: dari Rp 2.602.931 menjadi sekitar Rp 2.772.122

• Maluku Utara: dari Rp 3.408.000 menjadi sekitar Rp 3.629.520
• Maluku: dari Rp 3.141.700 menjadi sekitar Rp 3.345.911
• Sulawesi Tengah: dari Rp 2.915.000 menjadi sekitar Rp 3.104.475
• Sulawesi Tenggara: dari Rp 3.073.551 menjadi sekitar Rp 3.273.332
• Sulawesi Utara: dari Rp 3.775.425 menjadi sekitar Rp 4.020.828
• Sulawesi Selatan: dari Rp 3.657.527 menjadi sekitar Rp 3.895.266
• Gorontalo: dari Rp 3.221.731 menjadi sekitar Rp 3.431.144
• Sulawesi Barat: dari Rp 3.104.430 menjadi sekitar Rp 3.306.218
• Kalimantan Barat: dari Rp 2.878.285 menjadi sekitar Rp 3.065.374
• Kalimantan Tengah: dari Rp 3.473.621 menjadi sekitar Rp 3.699.406
• Kalimantan Selatan: dari Rp 3.496.194 menjadi sekitar Rp 3.723.447
• Kalimantan Utara: dari Rp 3.580.160 menjadi sekitar Rp 3.812.870
• Kalimantan Timur: dari Rp 3.579.314 menjadi sekitar Rp 3.811.969

• Papua: dari Rp 4.285.850 menjadi sekitar Rp 4.564.430
• Papua Barat: dari Rp 3.393.500 menjadi sekitar Rp 3.614.078
• Papua Tengah: dari Rp 4.285.848 menjadi sekitar Rp 4.564.428
• Papua Barat Daya: dari Rp 3.614.000 menjadi sekitar Rp 3.848.910
• Papua Selatan: dari Rp 4.285.850 menjadi sekitar Rp 4.564.430
• Papua Pegunungan: dari Rp 4.285.847 menjadi sekitar Rp 4.564.427

Simulasi ini menunjukkan bahwa besaran UMP 2026 berpotensi meningkat secara merata, namun tetap bergantung pada hasil perhitungan Dewan Pengupahan Daerah dan keputusan akhir gubernur di masing-masing provinsi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang mengatur rumus kenaikan upah minimum, mulai dari upah minimum provinsi (UMP) hingga upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, penetapan rumus tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo mempertimbangkan berbagai aspirasi, termasuk dari serikat pekerja.

Yassierli menjelaskan, Presiden Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah minimum berupa inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu.

“Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa),” kata Yassierli dalam keterangan resminya, Selasa (16/12/2025) malam.

Ia menyebutkan, indeks atau alfa dalam formula tersebut berada pada rentang 0,5 hingga 0,9. Indeks ini merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan rumus tersebut, besaran kenaikan upah minimum di setiap daerah akan berbeda-beda, menyesuaikan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.

Dewan Pengupahan Hitung, Gubernur Menetapkan

Perhitungan kenaikan upah minimum menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Daerah. Hasil perhitungan itu kemudian diserahkan kepada gubernur sebagai rekomendasi penetapan.

“Perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah,” ujar Yassierli.

Dalam PP tersebut juga ditegaskan, gubernur wajib menetapkan UMP dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Selain itu, gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” tutur Yassierli.

KSPI Tolak UMP 2026 Berbasis RPP Pengupahan

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang kemungkinan diumumkan pemerintah pada Selasa (16/12/2025).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, penolakan tersebut berkaitan dengan rencana penetapan UMP 2026 yang mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

“KSPI menolak peraturan pemerintah tentang pengupahan yang terbaru, dan menolak nilai kenaikan upah minimum 2026 yang berasal dari peraturan pemerintah yang dimaksud,” ujar Said dalam konferensi pers daring, Selasa (16/12/2025).

Buruh Nilai Tak Dilibatkan dalam Penyusunan RPP

Said menuturkan, kalangan buruh tidak banyak dilibatkan dalam proses penyusunan RPP Pengupahan. Ia menyebut, perwakilan KSPI di Dewan Pengupahan Nasional hanya mengikuti satu kali rapat pembahasan RPP tersebut.

Rapat itu berlangsung pada 3 November 2025 dengan durasi sekitar dua jam dan tidak membahas pasal demi pasal dalam RPP Pengupahan.

Menurut Said, minimnya pembahasan tersebut membuat pengesahan RPP Pengupahan terkesan dipaksakan.

“Jadi bagaimana mungkin sebuah peraturan yang mengatur tentang upah minimum berlaku mungkin 10 tahun, 15 tahun, tapi 10 tahun ke depan hanya dibahas satu hari. Itu pun dua jam, enggak masuk akal,” kata dia.

Definisi KHL dan Indeks Alfa Dipersoalkan

Alasan lain penolakan RPP Pengupahan, lanjut Said, berkaitan dengan definisi kebutuhan hidup layak (KHL) yang dinilai tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia mengatakan, definisi KHL dalam RPP tersebut mengabaikan 64 item kebutuhan hidup layak yang selama ini ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.

Selain itu, KSPI juga menyoroti penetapan indeks tertentu atau alfa yang merepresentasikan kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, indeks tersebut berada pada kisaran 0,3 hingga 0,8.

“KSPI menolak kenaikan upah minimum 2026 yang besarannya sekitar 4 sampai 6 persen kalau menggunakan indeks tertentu 0,3 sampai dengan 0,8,” tegas Said.

Artikel ini bersumber dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya dengan judul:

Diteken Prabowo, Ini Rumus Kenaikan UMP yang Baru

KSPI Tolak Penetapan UMP 2026 yang Mengacu Aturan Baru

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan tenggat waktu bagi gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi tahun 2026. Penetapan tersebut wajib dilakukan paling lambat 24 Desember 2025.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 16 Desember 2025. PP tersebut menjadi dasar hukum terbaru dalam penetapan upah minimum nasional maupun daerah.

Penandatanganan PP Pengupahan ini sekaligus menandai berlakunya formula baru kenaikan upah minimum yang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha.

PP Pengupahan resmi diteken Presiden Prabowo

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa penyusunan PP Pengupahan telah melalui proses kajian dan pembahasan yang panjang sebelum akhirnya ditetapkan.

“Alhamdullah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu, 17 Desember 2025.

Ia menegaskan, proses perumusan kebijakan ini juga telah memperhatikan berbagai masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan, khususnya dari Serikat Pekerja dan Serikat Buruh.

Formula baru kenaikan upah minimum

Dalam PP Pengupahan terbaru, pemerintah menetapkan formula kenaikan upah minimum menggunakan pendekatan ekonomi makro. Formula tersebut adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor Alfa.

“Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9,” jelas Yassierli.

Dengan formula ini, kenaikan upah minimum diharapkan tetap menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha.

Kewenangan dan kewajiban gubernur

PP Pengupahan juga menegaskan peran strategis gubernur dalam penetapan upah minimum. Gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, gubernur juga wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Untuk tahun 2026, pemerintah memberikan tenggat waktu yang jelas.

“Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” ujar Yassierli.

Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian bagi dunia usaha dan pekerja menjelang pergantian tahun.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2026 dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) pada 8 Desember 2025.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz mengamini bahwa pihaknya masih menunggu rancangan peraturan pemerintah (RPP) dari Kementerian Ketenagakerjaan terbit.

Dia menyampaikan bahwa aturan tersebut akan menjadi landasan pembahasan upah minimum 2026 di Jateng. Menurutnya, RPP itu mencantumkan tanggal penetapan UMP dan UMSP pada 8 Desember 2025.

“Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota [UMK] dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” imbuh Aziz.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa Pemprov Jateng telah menjalin komunikasi dengan serikat pekerja, pengusaha, serta dewan pengupahan dan satgas pemutusan hubungan kerja (PHK) tingkat provinsi.

Aziz berujar, pihaknya telah mendapatkan masukan bahwa penetapan UMSP dan UMSK harus berdasarkan usulan dewan pengupahan dan mempertimbangkan beragam kriteria.

“Harapannya dalam RPP ini ada penjelasan detail, termasuk datanya dari mana. Kami akan sampaikan pada sarasehan nasional pada tanggal 25 November nanti, supaya di dalam PP-nya nanti lebih detail,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengumumkan UMP 2026 pada 21 November seiring pembahasan PP baru tentang pengupahan.

Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

Namun demikian, Yassierli enggan menjawab kapan PP itu akan terbit. Dia hanya menyampaikan bahwa draf beleid tersebut akan kembali dibahas dalam dialog sosial bersama pemangku kepentingan terkait pada awal pekan depan.

“Rumusan draf kita sampai sekarang tidak mengarah kepada [kenaikan UMP] satu angka,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

KOMPAS.com – Pembahasan kenaikan UMP 2026 terus bergulir dan menjadi perhatian publik, khususnya para pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum tahun depan tidak lagi menggunakan satu angka yang sama untuk seluruh daerah.

Kebijakan ini diambil karena pemerintah ingin mengurangi disparitas atau kesenjangan upah minimum antarprovinsi maupun kabupaten/kota.

“Jadi tidak dalam satu angka karena dalam satu angka berarti disparitasnya tetap terjadi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menurut Yassierli, pendekatan baru tersebut dapat memberikan ruang bagi setiap daerah untuk menyesuaikan kebijakan pengupahan berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing.

Hal ini menjadi penting menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penghitungan kenaikan upah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Skema baru pengupahan masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Menaker menjelaskan, skema penghitungan upah minimum yang baru tidak lagi dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), seperti kebijakan sebelumnya.

Tahun ini, regulasi pengupahan akan diatur lebih tinggi, yakni dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Karena berbasis PP, pemerintah tidak lagi wajib mengumumkan kenaikan upah minimum 2026 pada tanggal 21 November seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Tidak ada lagi kewajiban mengumumkan pada tanggal 21 November,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa penyusunan regulasi masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah tengah merampungkan draf PP sambil terus melakukan kajian bersama Dewan Pengupahan dan pemerintah daerah.

Daerah punya kewenangan lebih besar menetapkan besaran kenaikan

Sesuai amanat Putusan MK Nomor 168 Tahun 2024, Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota kini memegang peran lebih besar dalam penghitungan upah minimum. Kajian mereka akan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi daerah dan KHL pekerja.

Hasil kajian tersebut kemudian diserahkan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai UMP 2026.

“Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tentu kajiannya berbeda dengan daerah yang pertumbuhannya rendah,” ujar Yassierli.

Dengan skema ini, kenaikan upah minimum 2026 tidak lagi seragam. Tiap daerah dapat menetapkan besaran upah yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Latar belakang putusan MK

MK sebelumnya memerintahkan pemberlakuan upah minimum sektoral (UMS) kembali sebagai bagian dari penetapan UMP. Putusan tersebut juga memperkuat posisi pengupahan di tingkat daerah dan menegaskan pentingnya aspek KHL.

Sementara itu, serikat pekerja melalui Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan UMP sebesar 8–10 persen.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut angka itu menjadi acuan perjuangan buruh di Dewan Pengupahan di masing-masing daerah.

“Angka 8,5 hingga 10,5 persen itulah yang menjadi acuan bagi serikat buruh di seluruh daerah, baik di Dewan Pengupahan provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, kami juga memperjuangkan adanya upah minimum sektoral yang nilainya harus lebih besar daripada UMK,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (12/11/2025).

Hingga kini, pemerintah belum menyebutkan kapan PP akan ditandatangani Presiden. Menaker hanya mengatakan proses penyusunan terus berjalan dan pemerintah daerah telah diberi sosialisasi mengenai mekanisme baru.

“Kapan akan diumumkan, insyaallah akan kami informasikan,” kata Yassierli.

Dengan perubahan besar dalam regulasi pengupahan ini, masyarakat saat ini menanti bagaimana formula baru tersebut akan memengaruhi kenaikan UMP 2026 nantinya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menaker Sebut Kenaikan UMP 2026 Tak Satu Angka, Beda dengan Tahun Lalu" dan "Batal Umumkan Kenaikan UMP 2026 Besok, Pemerintah Masih Tunggu PP".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) batal mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja (UMP) 2026 hari ini, Jumat (21/11/2025).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menggodok dasar hukum yang menjadi rumus penghitungan kenaikan UMP.

Yassierli mengaku pihaknya pemerintah ingin melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024.

Dasar hukum itu nantinya tidak lagi berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), melainkan Peraturan Pemerintah (PP).

“Jadi tidak ada terikat dengan tanggal harus berapa tadi? 21 November. Jadi tidak ada terikat dengan itu,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Yassierli mengatakan, melalui PP itu pemerintah ingin menuangkan spirit Putusan MK. Disparitas atau kesenjangan upah antar provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu perhatian utama.

Selain itu, melalui PP tersebut pemerintah bakal memasukkan sejumlah variabel baru dalam formula penghitungan kenaikan upah.

Di antarnya adalah komponen Kehidupan Hidup Layak (KHL) hingga kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi dan kabupaten/kota dalam perhitungan kenaikan UMP.

“Kapan akan diumumkan insyaallah kami akan beritahukan kepada kawan-kawan semua,” ujar Yassierli.

Kenaikan UMP 2026 Tidak Sama

Menurut Yassierli, melalui PP itu nantinya kenaikan UMP 2026 antarprovinsi dan kabupaten/kota tidak lagi sama.

Berbeda dengan tahun lalu ketika besaran UMP ditetapkan satu angka secara nasional, tahun ini pemerintah ingin kenaikan itu berbeda-beda setiap wilayah, bergantung pada pertumbuhan ekonomi setempat.

Dewan Pengupahan Daerah akan dikinta membuat kajian dan menyerahkan hasilnya kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk kemudian ditetapkan.

Meski demikian, Yassierli enggan mengungkap lebih detail kapan pemerintah mentargetkan PP itu selesai.

“Hari Senin insyaallah kita akan melakukan sarasehan dengan para kepala dinas tenaga kerja seluruh Indonesia,” tutur Yassierli.

Formula Perhitungan UMP, Variabel Alpha Diperluas

Bocoran formula perhitungan kenaikan UMP dijelaskan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Menurut Indah, formula yang tengah digodok pemerintah memperluas komponen dalam variabel alpha.

Sebagaimana dijelaskan Yassierli, formula perhitungan UMP bakal mempertimbangkan KHL, Dewan Pengupahan setempat, dan proporsionalitas daya beli pekerja dan kemampuan perusahaan.

“Sehingga dengan tiga itu, maka kita harus membuat semacam kata Pak Menteri milestone, mikir jangka panjang,” kata Indah saat ditemui di Kantor Kemenaker.

Meski demikian, kata Indah, rumus formula UMP tetap merujuk pada PP Nomor 51 Tahun 2023. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penentuan UMP 2025.

PP itu mengatur, rumus perhitungan kenaikan upah “UM (t+1) = UM (t) + Nilai Penyesuaian UM (t+1)”.

UM (t+1) merupakan upah minimum yang akan ditetapkan. Sementara, UM 8t) merupakan upah minimum tahun berjalan.

Nilai Penyesuaian didapatkan dari perhitungan dengan rumus “Nilai Penyesuaian UM (t+1) = (Inflasi + (PE X alpha)) X UM (t).

Simbol (alpha) adalah indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

Alpha menjadi variabel dengan rentang nilai 0,10 sampai 0,30.

Berbeda dengan rumus formula kenaikan upah 2025, pemerintah bakal memperluas variabel alpha.

“Perluasan alphanya ini dari berapa sampai berapa? Tidak lagi 0,1 sampai 0,3,” tutur Indah.

Diketahui, MK menerbitkan Putusan Nomor 168/PUU-XXII/2024 memerintahkan pemberlakuan upah minimum sektoral (UMS) untuk penentuan UMP pada 31 Oktober 2024.

Putusan itu mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan sejumah serikat pekerja terkait kluster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

“Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota'," tulis MK dalam putusannya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang