Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh gubernur di Tanah Air wajib mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 paling lambat pada Rabu (24/12/2025) besok.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingat berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sementara itu, formula kenaikan upah tetap memperhitungkan inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Hanya saja, rentang alfa melebar dari 0,1—0,3 menjadi 0,5—0,9.

Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak sembilan provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2026 hingga Selasa (23/12/2025).

Tujuh gubernur yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2026, tercatat di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, hingga Gorontalo.

Sementara itu, gubernur sejumlah daerah seperti DKI Jakarta akan mengumumkan besaran UMP 2026 sesuai tenggat Rabu (24/12/2025).

Besaran kenaikan ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang disepakati terlebih dahulu pada sidang Dewan Pengupahan masing-masing provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025) malam.

Menurutnya, ketentuan PP Pengupahan itu mengatur bahwa gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli.

Berikutnya, perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

Dia berujar bahwa keputusan ini diambil usai mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.

“Proses penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden,” tutur Yassierli.

Selain itu, dia juga menekankan komitmen pemerintah untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

“Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” pungkasnya.

Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan tenggat waktu bagi gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi tahun 2026. Penetapan tersebut wajib dilakukan paling lambat 24 Desember 2025.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 16 Desember 2025. PP tersebut menjadi dasar hukum terbaru dalam penetapan upah minimum nasional maupun daerah.

Penandatanganan PP Pengupahan ini sekaligus menandai berlakunya formula baru kenaikan upah minimum yang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha.

PP Pengupahan resmi diteken Presiden Prabowo

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa penyusunan PP Pengupahan telah melalui proses kajian dan pembahasan yang panjang sebelum akhirnya ditetapkan.

“Alhamdullah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu, 17 Desember 2025.

Ia menegaskan, proses perumusan kebijakan ini juga telah memperhatikan berbagai masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan, khususnya dari Serikat Pekerja dan Serikat Buruh.

Formula baru kenaikan upah minimum

Dalam PP Pengupahan terbaru, pemerintah menetapkan formula kenaikan upah minimum menggunakan pendekatan ekonomi makro. Formula tersebut adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor Alfa.

“Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9,” jelas Yassierli.

Dengan formula ini, kenaikan upah minimum diharapkan tetap menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha.

Kewenangan dan kewajiban gubernur

PP Pengupahan juga menegaskan peran strategis gubernur dalam penetapan upah minimum. Gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, gubernur juga wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Untuk tahun 2026, pemerintah memberikan tenggat waktu yang jelas.

“Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” ujar Yassierli.

Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian bagi dunia usaha dan pekerja menjelang pergantian tahun.

(ANN)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan upah minimum. Aturan ini menjadi kabar baik bagi para pekerja karena memastikan upah minimum akan naik pada tahun depan.

Penandatanganan PP tersebut memperkenalkan formula baru dalam penetapan upah minimum, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan Alfa. Dalam aturan terbaru ini, rentang Alfa ditetapkan lebih tinggi, yakni 0,5 hingga 0,9 poin.

"Alhamdulillah, PP pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025)," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam keterangan resminya yang dikutip dari Antara, Rabu, 17 Desember 2025.

Formula baru kenaikan upah minimum

Yassierli menjelaskan, PP pengupahan yang baru ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

Dalam aturan lama tersebut, rentang Alfa ditetapkan lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,3 poin.

Pada Pasal 26 ayat (6) PP 51/2023, rentang Alfa ditetapkan 0,1-0,3 poin. Melalui PP terbaru, pemerintah menaikkan rentang Alfa menjadi 0,5-0,9 poin agar kenaikan upah lebih mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja.

"Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP pengupahan ini menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," kata dia.

Tenggat penetapan upah oleh gubernur

Dalam aturan baru ini, pemerintah juga menegaskan peran gubernur dalam menetapkan besaran upah minimum. Yassierli meminta seluruh gubernur menetapkan kenaikan upah minimum selambat-lambatnya pada 24 Desember 2025.

PP tersebut juga mengatur kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan memberikan kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, yang menjadi dasar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2025) malam.

“Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli.

Menurutnya, proses penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Presiden.

Dia menjelaskan bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah minimum adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

Keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.

“Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023,” ujar Yassierli.

Selain itu, perhitungan kenaikan upah minimum disebutnya akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur.

Menurut Yassierli, PP Pengupahan tersebut juga mengatur bahwa gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Kemudian, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Pemerintah pusat memberikan batasan khusus bahwa gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025.

“Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” pungkas Yassierli.