Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan resmi mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU), menyusul dugaan pelanggaran pengelolaan wilayah konsesi yang memicu kerusakan lingkungan dan memperparah dampak bencana banjir di Sumatra pada November 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi publik pada Selasa (10/2/2026), manajemen INRU telah menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan yang berisi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik perseroan. Dengan begitu, PBPH milik Toba Pulp Lestari dinyatakan sudah tidak berlaku.

"Pada 10 Februari 2026, perseroan secara resmi menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi.

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut manajemen Toba Pulp, pencabutan PBPH berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH.

"Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan telah menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH," imbuh manajemen.

Namun demikian, perseroan tetap melaksanakan kegiatan pemeliharaan aset, pengamanan fasilitas, serta aktivitas operasional esensial lainnya dalam rangka menjaga dan melindungi aset-aset perseroan.

Saat ini, INRU sedang melaksanakan pemenuhan kewajiban finansial serta kewajiban lainnya kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian kegiatan operasional serta melaksanakan evaluasi manajerial secara berkelanjutan terhadap implikasi hukum, operasional, dan keuangan yang timbul, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Dampak Finansial

Manajemen Toba Pulp Lestari mengakui masih melakukan evaluasi terhadap dampak keuangan yang mungkin timbul sebagai imbas dari pencabutan PBPH. Dampak tersebut belum dapat ditentukan secara pasti dan akan terus dipantau serta dikelola melalui langkah-langkah pengendalian biaya, pengelolaan likuiditas, dan optimalisasi aset.

Masa depan usaha INRU pun masih belum jelas. Namun manajemen menyatakan keyakinan mereka soal kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha. INRU pun tengah mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang sedang dan akan dilakukan, termasuk penyesuaian strategi operasional, pengelolaan kewajiban, serta evaluasi peluang usaha dan kerja sama lainnya.

“Oleh karena itu, laporan keuangan Perseroan tetap disusun dengan menggunakan asumsi kelangsungan usaha (going concern). Perseroan terus berupaya memastikan kelangsungan usaha serta berkonsultasi dan meminta arahan dari instansi-instansi terkait,” terang manajemen Toba Pulp Lestari.

Adapun, perseroan memperkirakan dampak penghentian kegiatan operasional signifikan terhadap kontraktor serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha dengan perseroan.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia secara selektif dan bertahap. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha perseroan.

Laporan keuangan terbaru yang dipublikasi Toba Pulp Lestari untuk periode sembilan bulan pada 2025 mengungkap bahwa perusahaan mengantongi penjualan bersih sebesar US$59,67 juta atau sekitar Rp999,86 miliar (asumsi kurs Rp16.763 per dolar AS). Nilai ini turun 28,69% dibandingkan dengan Januari–September 2024 yang mencapai US$83,68 juta atau sekitar Rp1,40 triliun.

Adapun destinasi utama penjualan INRU adalah pasar domestik, dengan nilai US$57,11 juta. Pasar China menyusul di peringkat kedua dengan nilai US$2,20 juta dan India sebesar US$351.000.

Seturut dengan penjualan yang turun, INRU mencatatkan rugi bersih yang membengkak, dari US$2,12 juta per September 2024 menjadi US$12,08 juta pada pengujung September 2025.

Selain PBPH yang dicabut dan memaksa perusahaan menghentikan operasional intinya, Toba Pulp Lestari juga tengah menghadapi gugatan perdata dengan nilai sengketa sebesar Rp3,89 triliun dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Direktur sekaligus Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menjelaskan pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara formal terkait proses hukum ini.

“Saat ini, perseroan masih menunggu tanggapan resmi dari OJK,” ujar Anwar, Rabu (28/1/2026).

Anwar menuturkan langkah INRU terhadap gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan saat ini adalah dalam tahap mempelajari dan mencermati substansi gugatan secara menyeluruh. Hal tersebut termasuk aspek hukum dan strategi pembelaan yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum juga mengemukakan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang sebelumnya santer akan diumumkan pada hari ini, Selasa (16/12/2025).

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengaku belum mendapatkan informasi terkait alasan penundaan pengumuman tersebut. Demikian pula dengan dinamika terakhir mengenai penandatanganan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

Kendati demikian, dia berharap keputusan mengenai kenaikan UMP 2026 dapat diambil pemerintah secara tepat.

“Kita berharap pemerintah bisa memutuskan dengan bijak dan tidak dalam tekanan yang bersifat politisasi isu ketenagakerjaan kita,” kata Bob kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, potensi politisasi isu ketenagakerjaan itu berkaitan dengan kenyataan di tingkat daerah. Bob memandang bahwa pejabat daerah acapkali menaikkan upah minimum, padahal tidak sesuai dengan kondisi perekonomian setempat.

Ketika ditanya perihal dampak maju-mundurnya pengumuman UMP terhadap kepastian dunia usaha, Bob menegaskan bahwa hal tersebut mesti menjadi perhatian utama di samping kepentingan tenaga kerja.

“Pencari kerja dan kelangsungan usaha harus jadi prioritas saat ini,” ujar Bob.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberi sinyal bahwa kenaikan UMP 2026 akan segera diumumkan, mengingat RPP Pengupahan yang telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia melanjutkan, apabila Presiden telah menandatangani rancangan beleid tersebut, maka dirinya akan mengumumkan besaran kenaikan UMP.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli kepada wartawan, kemarin.

Namun demikian, hingga berita ini selesai ditulis, belum ada perkembangan berarti terkait pengumuman UMP 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah menyiapkan dana senilai Rp3 triliun untuk melunasi Medium Term Notes Bank BRI Tahun 2022 Seri B.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan MTN akan jatuh tempo pada 24 November 2025. Untuk itu, perseroan telah menyiapkan dana pembayaran pokok MTN senilai Rp3 triliun untuk melunasi MTN Bank BRI Tahun 2022 Seri B.

“Perseroan telah menyediakan dana pembayaran pokok MTN sebesar Rp3 triliun,” kata Dhanny dalam keterbukaan, dikutip Senin (3/11/2025).

Saat ini, Dhanny menyebut bahwa penempatan dana senilai Rp3 triliun berada pada High Quality Liquid Asset Perseroan. Dia juga memastikan pelunasan obligasi ini tidak memiliki dampak negatif yang dapat mengganggu likuiditas maupun kelangsungan usaha perseroan.

Pada November 2022, BBRI menerbitkan MTN senilai Rp5 triliun. MTN dibagi ke dalam dua seri yakni MTN Bank BRI Tahun 2022 Seri A dan MTN Bank BRI Tahun 2022 Seri B.

Perinciannya, MTN Bank BRI Tahun 2022 Seri A diterbitkan dengan nominal jumlah pokok Rp2 triliun dengan suku bunga tetap sebesar 6,6% dalam jangka waktu 2 tahun.

Sementara MTN Bank BRI Tahun 2022 Seri B diterbitkan dalam jumlah pokok Rp3 triliun dengan bunga tetap sebesar 6,98% per tahun dalam jangka waktu 3 tahun.

Dengan demikian, MTN Bank BRI Tahun 2022 Seri A akan jatuh tempo pada 24 November 2024 dan MTN Bank BRI Tahun 2022 Seri B akan jatuh tempo pada 24 November 2025. Pembayaran bunga pertama baik Seri A maupun Seri B telah dilakukan pada 24 Februari 2023.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) dan PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN).

Saham AMMS dikenakan suspensi karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Sementara saham MENN karena terdapat keraguan atas kelangsungan usaha (going concern) Perseroan.

Suspensi saham MENN telah dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2025 di seluruh pasar, sementara suspensi saham AMMS dilakukan pada sesi I hari ini, 30 Oktober 2025 di pasar reguler dan pasar tunai.

BEI menyebut, dalam pemberlakukan suspensi ini dalam rangka menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Selain itu, juga sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, khususnya pagi pemegang saham kedua emiten tersebut.

Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Sebagai informasi, saham AMMS terbang sebesar 57,6% selama lima hari terakhir dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 607,7 miliar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Soho Global Health Tbk (SOHO), PT Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM), dan PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN).

Pada saham SOHO dan SSTM suspensi dilakukan karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Sementara pada saham MENN karena terdapat keraguan atas kelangsungan usaha (going concern).

Penghentian sementara perdagangan ketiga emiten tersebut dilakukan mulai sesi I di pasar reguler dan pasar tunai pada perdagangan hari ini, 29 Oktober 2025.

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor, khususnya bagi pemegang saham ketiga emiten tersebut. Hal itu juga dilakukan dalam rangka menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien.

Tujuan suspensi juga dilakukan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya pada ketiga emiten tersebut.

Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.