PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menggelar Forum Kedaulatan Digital Nasional di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (3/6). Forum bertajuk 'Kolaborasi Ekosistem Digital untuk Inovasi Nasional yang Berdaulat' ini mempertemukan regulator, BUMN strategis, pelanggan enterprise, dan mitra teknologi global.

Acara ini bertujuan menyelaraskan pembangunan infrastruktur awan, kecerdasan artifisial (AI), dan keamanan siber nasional. Langkah tersebut diambil guna memperkuat kolaborasi strategis dalam menjaga kepentingan digital Indonesia.

Forum ini merupakan kelanjutan dari deklarasi 'Kebangkitan Kedaulatan Teknologi Indonesia' yang digelar pada 20 Mei 2026. Jika deklarasi itu menegaskan visi bersama, forum ini dirancang untuk menerjemahkannya ke dalam cetak biru dan peta jalan implementasi yang lebih konkret.

Tiga pilar utama menjadi fokus pembahasan, yakni Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity. Ketiganya dipandang sebagai fondasi penting untuk mendukung pengembangan kapasitas digital nasional secara berkelanjutan.

Kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, regulator, industri, dan penyedia teknologi dalam mengawal transformasi digital nasional.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menekankan pentingnya sinergi antara regulator, industri, dan penyedia teknologi dalam memastikan transformasi digital nasional berlangsung secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.

"Penguatan sovereign cloud, AI, dan cybersecurity menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data nasional, meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia, serta memastikan transformasi digital nasional dapat berjalan secara aman, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menilai kedaulatan digital kini telah menjadi kebutuhan strategis yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

"Kedaulatan digital bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan fondasi daya saing, ketahanan, dan keberlanjutan bangsa di masa depan. Indonesia harus mampu membangun kendali atas data, AI, cloud, dan keamanan sibernya sendiri agar tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi arsitek masa depan digitalnya sendiri," papar dia.

Dirinya melanjutkan, melalui transformasi TLKM 30 Telkom terus memperkuat peran tidak hanya sebagai penyedia konektivitas, tetapi juga sebagai penggerak pengembangan fondasi digital nasional yang lebih mandiri dan resilien.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut Telkom juga memperkenalkan penguatan inisiatif AdyaCakra, yakni sovereign digital stack yang menggabungkan kapabilitas nasional dengan teknologi global untuk mendukung kebutuhan pemerintah, BUMN, dan sektor industri strategis.

AdyaCakra mencakup pengembangan Sovereign Cloud melalui NeuCentrIX, NeutraDC Hyperscale, dan infrastruktur edge. Selain itu, terdapat kapabilitas Sovereign AI melalui AI Hub dan Agentic AI BigBox, serta Sovereign Cybersecurity melalui Telkom CSOC, sovereign threat intelligence, dan layanan managed detection and response.

Forum ini juga melibatkan delapan mitra teknologi global yang berpartisipasi dalam diskusi strategis dan penandatanganan Intentional Collaboration. Komitmen tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan kapabilitas nasional, transfer pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Melalui Forum Kedaulatan Digital Nasional, Telkom mendorong terbentuknya cetak biru kolaborasi yang melibatkan pemerintah, regulator, BUMN, pelaku industri, dan mitra global. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Telkom mewujudkan kedaulatan digital Indonesia sekaligus mendukung Visi Digital Indonesia 2030 dan agenda transformasi TLKM 30.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Forum Kedaulatan Digital Nasional bertajuk “Kolaborasi Ekosistem Digital untuk Inovasi Nasional yang Berdaulat” di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (3/6). Forum ini mempertemukan regulator, BUMN strategis, pelanggan enterprise, serta global technology partners untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun fondasi cloud, kecerdasan artifisial (AI), dan keamanan siber yang aman, resilien, dan berdaulat.

Forum Kedaulatan Digital Nasional merupakan kelanjutan dari deklarasi “Kebangkitan Kedaulatan Teknologi Indonesia” yang diselenggarakan pada 20 Mei 2026. Jika deklarasi tersebut menegaskan visi bersama mengenai pentingnya kedaulatan teknologi nasional, maka forum ini menjadi langkah konkret untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam blueprint dan roadmap implementasi yang lebih terukur melalui tiga pilar utama, yaitu Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity.

Kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator dan pelaku industri dalam membangun fondasi digital nasional yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjaga kepentingan strategis Indonesia di era transformasi digital. Forum ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas ekosistem untuk menyelaraskan arah pembangunan cloud, AI, dan keamanan siber dengan kebutuhan nasional.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Sonny Hendra Sudaryana, menekankan pentingnya sinergi antara regulator, industri, dan penyedia teknologi dalam memastikan transformasi digital nasional berlangsung secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.

“Penguatan sovereign cloud, AI, dan cybersecurity menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data nasional, meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia, serta memastikan transformasi digital nasional dapat berjalan secara aman, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkap Sonny.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menegaskan bahwa kedaulatan digital kini telah menjadi kebutuhan strategis nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas ekosistem.

“Kedaulatan digital bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan fondasi daya saing, ketahanan, dan keberlanjutan bangsa di masa depan. Indonesia harus mampu membangun kendali atas data, AI, cloud, dan keamanan sibernya sendiri agar tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi arsitek masa depan digitalnya sendiri,” ujar Seno.

Seno menambahkan bahwa melalui transformasi TLKM 30, Telkom terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai penyedia konektivitas, tetapi juga sebagai service enabler untuk membangun fondasi digital nasional yang lebih resilien, aman, dan mandiri.

Forum ini mengangkat tiga fokus utama yang menjadi fondasi kedaulatan digital Indonesia, yakni Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity. Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka kolaborasi untuk memastikan Indonesia memiliki kapasitas komputasi, kapabilitas AI, dan sistem keamanan digital yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan di dalam negeri.

Sebagai bagian dari forum tersebut, Telkom juga memperkuat inisiatif AdyaCakra, sebuah sovereign digital stack yang mengintegrasikan kapabilitas nasional dengan teknologi global terbaik untuk mendukung kebutuhan pemerintah, BUMN, dan sektor industri strategis. AdyaCakra mencakup kapabilitas Sovereign Cloud melalui NeuCentrIX, NeutraDC Hyperscale, dan edge infrastructure; Sovereign AI melalui AI Hub dan Agentic AI BigBox; serta Sovereign Cybersecurity melalui Telkom CSOC, sovereign threat intelligence, dan managed detection & response.

Dalam kesempatan yang sama, delapan global technology partners turut berpartisipasi dalam diskusi strategis dan penandatanganan Intentional Collaboration sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung pengembangan ekosistem digital yang aman, resilien, dan berdaulat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan kapabilitas nasional, transfer pengetahuan, serta adopsi teknologi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Melalui Forum Kedaulatan Digital Nasional, Telkom mendorong terbentuknya blueprint dan roadmap kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah, regulator, BUMN, pelaku industri, dan mitra teknologi global. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Telkom dalam memperkuat fondasi cloud, AI, dan cybersecurity nasional guna mendukung terwujudnya kedaulatan digital Indonesia serta pencapaian Visi Digital Indonesia 2030 dan agenda transformasi TLKM 30.

#ElevatingYourFuture

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menggelar Forum Kedaulatan Digital Nasional bertajuk 'Kolaborasi Ekosistem Digital untuk Inovasi Nasional yang Berdaulat' di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Forum ini mempertemukan regulator, BUMN strategis, pelanggan enterprise, serta global technology partners untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun fondasi cloud, kecerdasan artifisial (AI), dan keamanan siber yang aman, resilien, dan berdaulat.

Forum Kedaulatan Digital Nasional merupakan kelanjutan dari deklarasi 'Kebangkitan Kedaulatan Teknologi Indonesia' yang diselenggarakan pada 20 Mei 2026. Forum ini menjadi langkah konkret untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam blueprint dan roadmap implementasi yang lebih terukur melalui tiga pilar utama, yaitu Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Sonny Hendra Sudaryana, menekankan pentingnya sinergi antara regulator, industri, dan penyedia teknologi dalam memastikan transformasi digital nasional berlangsung secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator dan pelaku industri dalam membangun fondasi digital nasional yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjaga kepentingan strategis Indonesia di era transformasi digital. Forum ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas ekosistem untuk menyelaraskan arah pembangunan cloud, AI, dan keamanan siber dengan kebutuhan nasional.

“Penguatan sovereign cloud, AI, dan cybersecurity menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data nasional, meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia, serta memastikan transformasi digital nasional dapat berjalan secara aman, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Sonny.

Membangun Kedaulatan Digital

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji menegaskan kedaulatan digital kini telah menjadi kebutuhan strategis nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas ekosistem.

“Kedaulatan digital bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan fondasi daya saing, ketahanan, dan keberlanjutan bangsa di masa depan. Indonesia harus mampu membangun kendali atas data, AI, cloud, dan keamanan sibernya sendiri agar tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi arsitek masa depan digitalnya sendiri,” ujar Seno.

Seno menambahkan melalui transformasi TLKM 30, Telkom memperkuat perannya tidak hanya sebagai penyedia konektivitas, tetapi juga sebagai service enabler untuk membangun fondasi digital nasional yang lebih resilien, aman, dan mandiri.

Forum ini mengangkat tiga fokus utama yang menjadi fondasi kedaulatan digital Indonesia, yakni Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity. Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka kolaborasi untuk memastikan Indonesia memiliki kapasitas komputasi, kapabilitas AI, dan sistem keamanan digital yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan di dalam negeri.

Inisiatif AdyaCakra

Sebagai bagian dari forum tersebut, Telkom juga memperkuat inisiatif AdyaCakra, sebuah sovereign digital stack yang mengintegrasikan kapabilitas nasional dengan teknologi global terbaik untuk mendukung kebutuhan pemerintah, BUMN, dan sektor industri strategis. AdyaCakra mencakup kapabilitas Sovereign Cloud melalui NeuCentrIX, NeutraDC Hyperscale, dan edge infrastructure; Sovereign AI melalui AI Hub dan Agentic AI BigBox; serta Sovereign Cybersecurity melalui Telkom CSOC, sovereign threat intelligence, dan managed detection & response.

Dalam kesempatan yang sama, delapan global technology partners turut berpartisipasi dalam diskusi strategis dan penandatanganan Intentional Collaboration sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung pengembangan ekosistem digital yang aman, resilien, dan berdaulat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan kapabilitas nasional, transfer pengetahuan, serta adopsi teknologi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Melalui Forum Kedaulatan Digital Nasional, Telkom mendorong terbentuknya blueprint dan roadmap kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah, regulator, BUMN, pelaku industri, dan mitra teknologi global. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Telkom dalam memperkuat fondasi cloud, AI, dan cybersecurity nasional guna mendukung terwujudnya kedaulatan digital Indonesia serta pencapaian Visi Digital Indonesia 2030 dan agenda transformasi TLKM 30.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan operasional penyedia layanan satelit orbit bumi rendah (Low Earth Orbit/LEO) global, seperti Starlink, tetap terikat secara ketat pada sejumlah kebijakan yang selaras dengan koridor peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Otoritas regulasi menerapkan prinsip keseimbangan antara keterbukaan arus investasi asing dan perlindungan kedaulatan digital nasional.

Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan posisi strategis Indonesia yang bertindak sebagai magnet utama bagi pertumbuhan industri satelit di kawasan Asia Tenggara.

Karakteristik geografis wilayah nasional yang sangat luas dan berbentuk kepulauan dinilai tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pemenuhan jaringan telekomunikasi hanya dengan mengandalkan infrastruktur terestrial semata. Oleh karena itu, kolaborasi dan kombinasi antara jaringan bergerak seluler (mobile network), pita lebar tetap (fixed broadband), serta jaringan satelit menjadi pilar integrasi yang sangat kritikal bagi konektivitas nasional.

Pemerintah terus mendorong agar pemanfaatan akses satelit mutakhir ini dapat bertransformasi menjadi layanan pita lebar (broadband) yang mampu menghadirkan solusi riil bagi masyarakat, bukan sekadar menjual kapasitas pita lebar (bandwidth).

Komdigi mengarahkan integrasi jaringan satelit dengan solusi teknologi kecerdasan buatan (AI) agar kemajuan ekosistem digital tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah pelosok dan tertinggal, terutama untuk menopang sektor krusial seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan UMKM.

“Intinya kita balance ya antara keterbukaan dengan hak sovereignity karena mereka juga diwajibkan untuk dibuka market-nya, diwajibkan untuk membangun NOC di Indonesia Jadi hub-nya juga ada dan dia comply terhadap aturan-aturan yang mengenai konten,” ujar Ismail kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/6/2026).

Ismail menambahkan perkembangan investasi asing di sektor ini menunjukkan antusiasme yang positif, salah satunya terlihat dari proyek peluncuran satelit komersial lokal Satelit Nusantara Lima (N5) yang berhasil mengombinasikan pendanaan bersama sindikasi perbankan internasional serta perusahaan asuransi global.

Fenomena tersebut mencerminkan pandangan dunia internasional terhadap keterbukaan pasar Indonesia, tanpa menanggalkan prinsip utama bahwa Indonesia menolak untuk diposisikan sekadar sebagai target pasar konsumen komoditas digital asing melainkan harus menjadi basis operasi strategis.

Sebelumnya, Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) mengungkapkan bahwa layanan satelit orbit rendah (LEO) milik Elon Musk, Starlink, telah mengusai 45% pangsa pasar satelit di Tanah Air.

Hadir pada Mei 2024, Starlink yang memiliki keunggulan di sisi latensi dan kecepatan ini mampu mendisrupsi pasar Indonesia yang selama puluhan tahun dikuasai oleh satelit orbit geostrasioner atau GEO.

Ketua Umum Assi Risdianto Yuli Hermansyah mengatakan satelit LEO Starlink tumbuh pesat dalam waktu cepat karena berhasil ekspektasi pasar. LEO dapat menghadirkan layanan internet berbasis satelit dengan harga mulai dari Rp700.000-an per bulan, yang jauh lebih murah dari satelit GEO.

“Kalau bicara kapasitas bicara kapasitas antara satelit GEO dan LEO (Starlink) sekitar 60:40. Kalau bisa pangsa pasar mungkin sekitar 55:45,” kata Risdianto di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Diketahui, perbedaan mendasar antara satelit Low Earth Orbit (LEO) dan Geostationary Earth Orbit (GEO) terletak pada aspek teknis yang berdampak langsung pada performa konektivitas.

Satelit LEO, yang beroperasi pada orbit rendah sekitar 500 - 2.000 kilometer di atas permukaan laut, menawarkan keunggulan latensi sangat rendah antara 20 hingga 50 milidetik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi real-time seperti gaming dan konferensi video dengan kecepatan yang menyerupai koneksi fiber. Meskipun memerlukan konstelasi satelit dalam jumlah besar, biaya layanan LEO cenderung lebih kompetitif untuk segmen pengguna ritel.

Sebaliknya, satelit GEO beroperasi pada jarak yang jauh lebih tinggi, yaitu 36.000 kilometer di atas permukaan laut, memiliki latensi cukup besar sekitar 500 hingga 700 milidetik.

Kondisi ini membuat GEO kurang optimal untuk aktivitas interaktif, namun sangat efektif untuk siaran televisi, telemetri, dan backhaul di wilayah terpencil. Walaupun hanya memerlukan tiga satelit untuk mencakup seluruh dunia, kapasitas GEO yang terbagi sering kali menjadikannya solusi yang lebih mahal untuk kebutuhan data berkecepatan tinggi dibandingkan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi LEO.

Risdianto mengatakan masyarakat saat ini mengharapkan layanan internet satelit yang cepat, ringan, mudah dibawa, dan dapat dipasang dengan sederhana. Harapan tersebut dapat dipenuhi oleh Starlink. Sementara itu instalasi layanan GEO lebih memakan waktu dan butuh dukungan teknisi. Meski demikian, kata Risdianto, pangsa pasar satelit GEO masih ada, khususnya untuk melayani penyiaran di daerah pelosok.

“Untuk broadcast dan backhaul itu dominan masih menggunakan satelit GEO,” kata Risdianto.

JAKARTA - Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dalam industri artificial intelligence (AI) . Indonesia harus mampu menjadi pemain dalam global supply chain, yaitu melalui penguatan talenta, industri dan ekosistemnya, riset, dan pengembangan AI karya anak bangsa.

Wamen Komdigi Nezar Patria mengatakan, bicara industri AI, kita bicara tentang bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan dan memperkuat talenta digital itu sendiri. ”Indonesia saat ini belum sepenuhnya masuk dalam rantai pasok global industri AI. Karena itu, kita harus bangun (dari sekarang),” katanya dalam forum diskusi bertajuk “Peta Jalan AI Indonesia untuk Kedaulatan Digital dan Ketahanan Nasional” yang digelar President Club, di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Pemerintah Siapkan Peta Jalan AI Menuju Kedaulatan Teknologi

Nezar Patria menjadi keynote speech di depan 100-an peserta yang berasal dari dunia bisnis, akademisi, dan pemerintah. Lebih dalam, Nezar menambahkan, Indonesia memiliki cukup banyak tenaga kerja yang tumbuh sebagai bonus demografi.

Di sisi lain, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 12 juta tenaga kerja dengan kompetensi digital pada 2030. Namun, memenuhi kebutuhan 12 juta tenaga kerja tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah sendiri.

Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, hingga perusahaan- perusahaan teknologi global. Pemerintah sendiri, kata dia, telah membuka sejumlah kerja sama di bidang semikonduktor dan teknologi digital saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok beberapa waktu lalu.

“Pengembangan talenta digital sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan ekosistem. Karena itu, universitas-universitas akan menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital bangsa ke depan,” jelasnya

Sebagai bagian dari upaya melahirkan talenta-talenta digital yang unggul, dalam forum tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dengan BPSDM Komdigi guna memperkuat pengembangan talenta digital nasional, terutama mahasiswa-mahasiswa President University. Adapun penandatanganan dilakukan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Prof Budi Susilo Soepandji dengan Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto.

“Saya sangat menghargai kerja sama ini. Tidak ada negara maju yang berhasil hanya dengan pemerintah saja. Tidak ada inovasi besar yang lahir tanpa ekosistem. President University sejak awal memang dibangun di tengah kawasan industri agar pendidikan tidak terpisah dari dunia nyata,” kata Founder and Chairman PT Jababeka Tbk, founder President University serta President Club, Setyono Djuandi Darmono.

Memasuki sesi diskusi panel yang dimoderatori Benardinus Boyke Rachmanda selaku Government Relations Advisor Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, pembahasan berkembang keberbagai isu strategis terkait AI nasional. Mulai dari implementasi Peta Jalan AI Nasional, talenta digital, integrasi keamanan siber dan AI, pengembangan riset nasional, tata kelola data, hingga tantangan etika dan keamanan digital.

Diskusi menghadirkan sejumlah panelis. Mereka yakni Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, Anggota Dewan Pengarah BRIN Prof Marsudi Wahyu Kisworo, Founder & Managing Partner Skha Consulting dan Nalar AI Sayed Musaddiq, President Director PT ASIX Indonesia Cerdas Andrie Tjioe, serta Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar.

Salah satu momen menarik dalam diskusi muncul ketika para peserta membahas pentingnya percepatan implementasi AI nasional melalui kolaborasi konkret. Sayed Musaddiq menilai implementasi AI di Indonesia perlu didorong lebih agresif melalui program-program konkret agar tidak tertinggal dari negara lain.

Lalu Andrie Tjioe mengusulkan adanya program pelatihan AI bagi para guru di Indonesia untuk mempercepat lahirnya talenta digital sedari dini – yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Menurutnya, pihaknya siap bekerjasama karena pihaknya telah memiliki training center untuk robotik, AI, dan drone, termasuk pengembangan pusat riset dan inovasi AI di BSD, Tangsel.

Namun, fasilitas tersebut membutuhkan dukungan pihak-pihak yang mau dilatih. “Kalau tidak ada yang dilatih, akan sulit berkembang. Kedaulatan digital bisa tercapai, tetapi mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama,” ujarnya.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Bonifasius Wahyu Pudjianto yang menanyakan kemungkinan penerapan skema pelatihan hybrid agar para guru dapat mengikuti pelatihan secara fisik maupun daring. Menurutnya, pendekatan hybrid akan lebih realistis dibanding harus membawa seluruh peserta ke kawasan BSD.

Usulan itu pun disambut positif Andrie Tjioe yang juga merupakan Alumni Lemhannas Program Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25. Pihaknya siap menjalankan pelatihan AI secara hybrid karena sebelumnya telah memiliki pengalaman menyelenggarakan pelatihan robotic secara daring saat pandemi Covid-19. AS dan China Berlomba Bangun Pusat Data AI di Luar Angkasa

Tak lama setelah itu, tepuk tangan peserta menggema di seluruh ruangan. Momen tersebut menjadi penanda lahirnya potensi kolaborasi strategis yang muncul langsung dari forum President Club Series.

Diskusi ini memperlihatkan bagaimana sebuah forum tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu melahirkan peluang kolaborasi nyata. Sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga riset dinilai menjadi kunci agar Indonesia mampu membangun ekosistem AI yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kedaulatan digital dan ketahanan nasional di masa depan.

Seiring meningkatnya adopsi teknologi digital, isu sovereignty semakin menjadi perhatian di banyak negara.

Ketergantungan terhadap infrastruktur, platform, dan teknologi global dinilai tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek teknologi. Selain itu juga menyangkut ketahanan ekonomi, keamanan data, hingga kepentingan strategis nasional.

Kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya penguatan sovereign digital ecosystem untuk memastikan data, infrastruktur, kapabilitas AI, serta keamanan digital nasional tetap berada dalam kepentingan, hukum, dan kendali negara.

Melalui forum Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mendorong penguatan kolaborasi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital.

Lebih jauh, yakni agar dapat mengembangkan, mengelola, dan memonetisasi aset serta kapabilitas digital nasional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital global.

Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 bertajuk “The Rise of Indonesia Tech Sovereignty” diselenggarakan pada Rabu (20/5) di Telkom Landmark Tower, Jakarta.

Forum ini menjadi ruang kolaborasi strategis lintas sektor untuk memperkuat arah kedaulatan teknologi Indonesia melalui tiga pilar utama, yakni Cloud Sovereignty, AI Sovereignty, dan Cybersecurity Sovereignty. Pilar ini hendak mendorong pengembangan ekosistem digital nasional yang lebih mandiri, aman, dan berdaya saing.

Melalui Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026, Telkom berharap dapat mendorong lahirnya kolaborasi dan gerakan bersama menuju kedaulatan teknologi Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi digital nasional yang mampu menciptakan nilai ekonomi, peluang inovasi, dan daya saing yang berkelanjutan di tingkat regional maupun global.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan, transformasi digital nasional tidak hanya berbicara mengenai percepatan adopsi teknologi. Namun juga bagaimana Indonesia memiliki kapasitas, ketahanan, dan kendali terhadap infrastruktur serta ekosistem digitalnya sendiri.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi global, tetapi juga mampu membangun kapabilitas digital nasional yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Edwin melalui keterangan resmi, Kamis (21/5).

Dari sisi keamanan siber dan perlindungan data nasional, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas menekankan pentingnya penguatan kendali nasional terhadap data dan sistem digital strategis.

Menurutnya, Data strategis nasional perlu dikelola dan berada dalam yurisdiksi Indonesia agar operasional, ownership, dan aspek pengamanannya dapat dikendalikan secara optimal.

“Termasuk di dalamnya penguasaan terhadap sistem enkripsi sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan data nasional, dengan tetap terbuka terhadap perkembangan teknologi global,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan bahwa momentum transformasi digital Indonesia harus menjadi titik balik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem teknologi global.

Pasalnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem teknologi regional. Oleh karena itu, penguatan cloud, AI, dan cybersecurity Indonesia menjadi fondasi penting.

“Ini bertujuan agar data, intelligence, dan nilai ekonomi digital nasional dapat tumbuh serta memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia sendiri,” kata Seno.

Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 mengangkat berbagai isu strategis di antaranya sovereign cloud infrastructure, pengembangan AI berbasis konteks Indonesia, dan penguatan ketahanan siber nasional.

Selain itu juga membahas soal pembangunan kapasitas talenta digital nasional. Ini merupakan upaya memperkuat kemandirian dan daya saing teknologi Indonesia secara berkelanjutan.

Selain menjadi wadah dialog strategis lintas sektor, Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 juga menandai peluncuran Charter of Digital Sovereignty. Ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan ekosistem teknologi nasional.

Di dalam kesempatan tersebut, Telkom turut memperkenalkan inisiatif AdyaCakra sebagai bagian dari pengembangan sovereign cloud, sovereign AI, dan sovereign cybersecurity. Inisiatif ini hendak mendorong peran Indonesia sebagai pengembang dan penggerak ekosistem digital regional.

“AdyaCakra diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi Telkom dalam memperkuat fondasi digital sovereignty Indonesia, sekaligus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem ekonomi digital yang lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing global,” ucap Seno.

Turut hadir dalam forum ini Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, Managing Director Strategic Technology Initiatives Danantara Indonesia Ricardo Irwan Rei, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji, dan Managing Director Gen AI Lead, Sovereign AI Lead for Accenture APAC Kunal Shah.

Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat arah kedaulatan teknologi Indonesia. Sekaligus mendorong pengembangan ekosistem digital nasional yang lebih adaptif dan berkelanjutan di tengah percepatan transformasi digital global.

JAKARTA - Polisi menangkap 321 Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat dalam operasi perjudian online bersifat lintas negara. Jaringan tersebut telah beroperasi secara sistematis dan terorganisir menargetkan warga Indonesia sebagai korban utama dengan memanfaatkan celah regulasi dan infrastruktur digital.

Operasi tersebut dinilai bukan sekadar penangkapan biasa. Ini adalah hasil dari intelijen yang matang, koordinasi lintas lembaga, dan kerja keras aparat yang berorientasi pada perlindungan rakyat. Adapun perjudian online lintas negara telah menjadi salah satu ancaman nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dana yang mengalir dari kantong rakyat Indonesia ke luar negeri melalui platform ilegal ini mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu, dampak sosial berupa ketergantungan, kehancuran rumah tangga, hingga kriminalitas turunan turut dirasakan oleh masyarakat lapis bawah yang paling rentan.

Keberhasilan Polri menghentikan jaringan ini dianggap sebagai langkah konkret dalam memutus rantai kerugian yang telah berlangsung lama. "Langkah Polri ini adalah bentuk konkret dari kecerdasan Konsep Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, sebuah keberpihakan yang nyata kepada rakyat, terutama bagi mereka yang selama ini menjadi korban," ujar Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas, Jumat (15/5/2026).

Dia memberikan respons positif dan apresiasi tinggi atas kinerja Polri dalam operasi besar ini. Penangkapan 321 WNA bukan sekadar capaian statistik melainkan cerminan dari implementasi nyata sebuah konsep policing modern yang berpihak kepada rakyat.

Korban utama perjudian online adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tergiur oleh janji keuntungan instan. Mereka kehilangan tabungan, terjerat utang, dan dalam banyak kasus, kehilangan keluarga.

Tindakan Polri secara langsung memutus mekanisme eksploitasi yang menargetkan kelompok paling rentan. Fernando menuturkan langkah ini menyentuh kepentingan rakyat yang paling fundamental, perlindungan dari kejahatan yang menggerogoti dari dalam.

Dia mengatakan, penangkapan 321 WNA mengirimkan pesan yang jelas kepada jaringan kriminal internasional bahwa Indonesia bukan lagi wilayah yang mudah dieksploitasi. Keberhasilan Polri menangkap 321 WNA pelaku judi online lintas negara adalah tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menegakkan kedaulatan digitalnya.

"Ini bukan sekadar operasi hukum biasa, ini adalah pernyataan sikap bangsa bahwa Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya menjadi korban kejahatan terorganisir dari luar," ucapnya.

"Momentum ini harus dijaga dan diperkuat dengan regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai," tambahnya.

Dia menambahkan penegakan kedaulatan digital adalah tanggung jawab bersama Polri, pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa harus bersatu padu. "Kejahatan digital tidak mengenal batas, maka perlawanannya pun harus bersifat menyeluruh, terkoordinasi, dan tanpa henti demi masa depan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan," kata Fernando.

Bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, lokapasar awalnya dipandang sebagai “jalan tol” yang lengang bagi jutaan pelaku usaha untuk masuk ke ekonomi digital. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, lokapasar bersalin rupa menjadi tidak lagi ramah bagi UMKM. Lokapasar telah menjadi sebuah ekosistem yang tertutup bagi pedagang online.

Mayoritas pedagang online menerima dengan begitu saja (taken for granted) adanya lokapasar sebab ia memberi banyak manfaat di awal. Misalnya, lokapasar membuka akses pasar, memudahkan logistik, mempermudah pemasaran dan menyediakan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Namun seperti banyak platform digital yang awalnya inklusif, dinamika bisa berubah. Aneka biaya layanan, mulai dari komisi penjualan, biaya iklan, hingga ongkos logistik, kian meningkat. Bagi banyak pedagang online, terutama level UMKM, margin semakin tergerus. Pertanyaannya sederhana. Apakah pelaku usaha yang memanfaatkan platform digital akan terus bergantung, atau perlukah membangun kedaulatan?

Realitasnya, kondisi lokapasar di Indonesia saat ini dikuasai oleh segelintir platform daring. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan riset kuantitatif dan menyebut sekitar 70% masyarakat Indonesia memanfaatkan dua platform lokapasar untuk kegiatan marketingnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya monopoli, sehingga posisi penjual sangat lemah.

Ekosistem platform e-commerce yang monopolistik tidak boleh diterima begitu saja, sebab ia adalah ekosistem tertutup. Ketika biaya naik, pedagang tidak punya banyak ruang negosiasi. Selain sempitnya ruang negosiasi, mereka juga tidak banyak menjumpai lokapasar yang menawarkan produk supplementary, seperti jasa logistik, dompet digital, ruang iklan, instant settlement, bahkan produk pinjaman.

Tantangan bagi pedagang online kelas UMKM semakin berat ketika algoritma berubah karena visibilitas produk bisa turun drastis. Ketika perang harga terjadi, yang bertahan bukan selalu yang terbaik, melainkan yang paling mampu membakar margin. Margin UMKM semakin tipis atau bahkan minus karena ketergantungan pada skema bakar uang untuk iklan. Ketergantungan ini menciptakan risiko sistemik. Usaha yang tampak berkembang di permukaan, tetapi rapuh di dalam.

Rebalancing Power

Tentunya, opini ini tidak bermaksud menolak lokapasar hari ini. Lokapasar tetap sangat relevan sebagai kanal distribusi dan akuisisi pelanggan. Lokapasar adalah pintu masuk seller untuk menuju ekonomi digital. Namun, menjadikan lokapasar sebagai satu-satunya tulang punggung adalah strategi yang kurang elok. Yang dibutuhkan saat ini adalah kita sebut sebagai rebalancing, yaitu membangun kanal alternatif yang memberi kontrol lebih besar kepada pedagang. Setidaknya ada tiga langkah untuk me-rebalancing posisi tawar antara pedagang dan lokapasar.

Pertama adalah membangun kemandirian melalui microsite. Langkah paling mendasar untuk rebalancing adalah memiliki rumah sendiri di dunia digital. Microsite misalnya melalui platform website dapat memberikan cara cepat, murah, dan fleksibel untuk memulai membangun rumah sendiri bagi UMKM. Membuat microsite bisa dilakukan dalam hitungan menit.

Dengan microsite, pedagang bisa mengarahkan trafik langsung dari media sosial tanpa perantara. Selain itu UMKM dapat mengontrol narasi brand dan pelanggan, serta menghindari biaya komisi per transaksi.

Selain itu yang sering terlewat adalah nilai data. Di lokapasar, data pelanggan pada dasarnya dipinjamkan kepada pemilik lokapasar. Sedangkan ketika UMKM membangun microsite, data menjadi aset yang dimiliki pedagang secara utuh. Data seperti email, nomor WhatsApp, preferensi produk pelanggan bisa dikelola untuk membangun hubungan jangka panjang, bukan sekadar transaksi sesaat.

Langkah selanjutnya adalah integrasi dengan fintech untuk pembayaran yang lebih mandiri. Tidak bisa dipungkiri, salah satu kekuatan lokapasar adalah kemudahan dalam menerima dan melakukan pembayaran. Tentu saja, penjual online dapat menerima hasil penjualannya dengan mudah melalui mekanisme pembayaran yang telah disediakan oleh lokapasar.

Namun hari ini, ekosistem fintech sudah cukup matang untuk menjadi alternatif. Dengan bekerja sama langsung dengan penyedia pembayaran, mulai dari payment gateway hingga e-wallet, pedagang dapat menyediakan berbagai opsi pembayaran tanpa harus tunduk pada komisi lokapasar, sehingga margin bisa lebih tebal.

Selain itu bagi UMKM bekerjasama dengan fintech berarti akan mempercepat arus kas dan settlement yang lebih fleksibel. Sekaligus membangun sistem loyalitas berbasis pembayaran seperti cashback, membership, dan sebagainya.

Lebih jauh, kolaborasi dengan fintech membuka peluang inklusi keuangan yang diantaranya akses pembiayaan, paylater, hingga analisa transaksi. Ini bukan sekadar substitusi cara pembayaran, tetapi peningkatan kapabilitas bisnis.

Langkah ketiga adalah diversifikasi logistik melalui e-warehouse dan fulfillment center. Jarang orang yang mengenal, apa itu e-warehouse? Apa itu fulfillment center? Logistik sering menjadi alasan utama pedagang online bertahan di lokapasar. Saat ini layanan e-warehouse dan fulfillment center bisa diakses di luar ekosistem lokapasar sehingga semakin kompetitif dan semakin berkembang.

Dengan menggandeng e-warehouse dan fulfillment center, pedagang bisa mengontrol biaya penyimpanan dan pengiriman secara lebih transparan sehingga pada akhirnya bisa mengurangi ketergantungan pada satu platform. Model ini memungkinkan seller membangun bentuk omnichannel yang sesungguhnya, bukan sekadar hadir di banyak tempat, tetapi terintegrasi secara operasional.

Dari Ketergantungan ke Kedaulatan

Transisi untuk rebalancing ini memang tidak instan dan tidak mudah. Butuh waktu, butuh ketelitian, dan butuh kesabaran. Lokapasar tetap bisa menjadi kanal utama dalam jangka pendek. Namun arah strategisnya jelas, yaitu dari mindset ketergantungan menuju kedaulatan. Pedagang yang mulai membangun aset digital sendiri hari ini akan memiliki daya tawar lebih kuat besok.

Ada tiga pergeseran mindset yang perlu didorong agar pedagang online atau UMKM untuk menemukan kedaulatannya dalam ekosistem ekonomi digital. Pertama, dari sekadar jualan produk di platform menjadi membangun ekosistem sendiri dari nol. Kedua, dari mengejar volume penjualan semata menjadi menjaga margin dan data. Ketiga, dari taktis jangka pendek menjadi strategi menabung untuk jangka panjang.

Kenaikan komisi lokapasar bukan sekadar tantangan biaya, melainkan sebuah sinyal. Sinyal bahwa lanskap digital sedang menjadi lebih dewasa (mature), dan hanya mereka yang beradaptasi yang akan bertahan. Ini merupakan sinyal yang berkata bahwa ketergantungan pada satu moda adalah sebuah kerentanan bisnis.

Bagi para pedagang online, saat ini adalah waktu yang tepat untuk tidak hanya menjadi pengguna ekosistem yang ada, tetapi juga arsitek bagi bisnis dan ekosistemnya sendiri. Manusia sering membahas tentang the future of work. Mungkin ini juga tentang future of commerce. Di mana situasi lebih terdesentralisasi, lebih mandiri, dan lebih berdaulat. Karena pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi di platform mana kita berjualan, tetapi siapa yang benar-benar mengendalikan bisnis kita.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah resmi menyatakan bahwa delapan platform sasaran utama telah mematuhi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.

Meutya mengatakan bahwa kepatuhan delapan platform itu ditutup dengan komitmen Roblox terhadap PP Tunas.

“Jadi ini Roblox hari ini menutup rangkaian delapan platform pertama yang telah kita umumkan di awal Maret,” kata Meutya dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/5/2026).

Sebelumnya, ada delapan platform utama yang disasar Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penegakan PP Tunas guna memberikan perlindungan digital bagi anak-anak di Indonesia. Delapan platform tersebut di antaranya adalah TikTok, Threads, YouTube, Facebook, Instagram, X, Bigo Live dan Roblox.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa langka penerapan PP Tunas tidak hanya berhenti pada delapan platform tersebut. Sebab, jika hanya platform tertentu disasar, maka masih ada kemungkinan celah ketidakpatuhan dari platform lain dan menjadi opsional anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk membuka platform tersebut.

“Tapi kita tidak berhenti di delapan platform ini. Karena ranah digital itu kalau kita atensi atau intervensi satu dua dia akan berpindah ke lainnya. Maka dari itu atas nama keadilan aturan, maka ini akan berlaku untuk semuanya,” tegas dia.

Maka dari itu, Meutya memberikan tengat waktu kepada seluruh platform digital untuk melakukan self assasement dan diserahkan kepada Komdigi. Nantinya, Komdigi akan menilai apakah platform itu telah berkomitmen mematuhi PP Tunas atau masih perlu ada perbaikan dalam berbagai fitur mereka.

“Kami sudah memberikan waktu kita ingatkan juga dalam forum ini bahwa sampai Juni adalah waktu di mana platform melakukan self assasement. Jadi sekali lagi sampai Juni teman-teman platform punya waktu untuk melakukan self assessment kemudian Komdigi akan juga melihat apakah self assessment yang dilakukan adalah betul,” tutur Meutya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aturan pembatasan ruang digital bagi anak di Indonesia melalui PP Tunas sedikit berbeda dengan negara-negara lainnya. Sebab, aturan itu berangkat dari faktor resiko yang kemungkinan terjadi kepada anak.

“Memang aturan di Indonesia agak berbeda dengan aturan di negara lainnya yang sudah memulai, yaitu kita berangkat dari faktor resiko atau risk based approach,” jelas dia.

Sehingga, pemerintah tidak mewajibkan semua platform untuk membatasi penggunaan akun di bawah usia 16 tahun. Menurutnya, masih ada berbagai platform lain yang memang masih aman untuk diakses atau digunakan oleh anak-anak di bawah usia 16 atau 13 tahun.

“Sehingga kita tidak pukul rata bahwa seluruh platform tidak boleh di bawah 16 atau tidak boleh di bawah 16. Kita tetap melihat ada platform-platform yang aman untuk 13 tahun ke bawah, makanya ada dua staging, 16 dan 13,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan Wikimedia Foundation secara resmi memulai proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), seiring komunikasi intensif yang dijalin bersama pemerintah guna menjamin keberlanjutan layanan ensiklopedia daring tersebut di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen Wikimedia mematuhi regulasi lokal sekaligus memperkokoh tata kelola ruang digital nasional.

Sejak 23 April 2026, kata Meutya, telah berlangsung pertemuan dengan Wikimedia Foundation. "Kami menjalin kontak langsung dengan kantor pusat di San Francisco, termasuk kehadiran perwakilan mereka secara fisik di kantor Komdigi,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Kewajiban pendaftaran tersebut bersandar pada landasan hukum Peraturan Pemerintah No.71/2019 serta Peraturan Menteri Kominfo No.5/2020.

Regulasi ini menyasar seluruh penyelenggara sistem elektronik tanpa terkecuali. Meuyta memaparkan seluruh PSE wajib terdata dalam administrasi negara, mencakup entitas mancanegara, lokal, organisasi berorientasi laba, hingga lembaga nirlaba.

Proses pendaftaran Wikimedia Foundation kini memasuki fase awal berupa penyerahan dokumen administratif kepada otoritas terkait. Pemerintah memproyeksikan seluruh prosedur tuntas dalam waktu singkat.

Meutya menyebut kebijakan pendaftaran PSE bukan langkah mendadak, melainkan instrumen yang telah berlaku sejak 2019 demi memberikan jaminan perlindungan konsumen.

“Ini berada dalam kerangka perlindungan pengguna serta penegakan hukum. Seluruh platform wajib tunduk pada regulasi berlaku di wilayah hukum Indonesia,” ucap Meutya.

Pemerintah secara khusus mengapresiasi sikap kooperatif pengelola Wikipedia tersebut karena menghormati kebijakan kedaulatan digital nasional.

Dalam pertemuan terkini, kedua belah pihak mencapai kesepahaman krusial mengenai urgensi pendaftaran. Sebelumnya, platform ini sempat menghadapi tantangan administratif serius berupa potensi pemblokiran akses jika ketentuan tidak terpenuhi. Namun, dialog terbuka antara pemerintah dan perwakilan San Francisco berhasil memitigasi risiko tersebut.

Pemerintah memandang kewajiban pendaftaran PSE sebagai bagian integral dari upaya memperkuat ekosistem digital agar lebih aman dan tertib bagi publik. Langkah Wikimedia ini diharapkan menjadi preseden positif bagi platform global lainnya dalam menjalin kolaborasi dengan pemerintah Indonesia.

Melalui kesepakatan ini, sinergi antara otoritas digital dan platform penyedia pengetahuan diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi inklusif serta berkelanjutan.

Kehadiran dokumen legal dari Wikimedia menjadi fondasi penting bagi jaminan perlindungan data serta akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik di masa depan. Kelancaran proses ini memastikan masyarakat tetap dapat mengakses sumber informasi edukatif secara aman di bawah payung hukum Indonesia.

JAKARTA - Pakar Hukum Perlindungan Data Pribadi dari Universitas Bhayangkara Awaludin Marwan merespons rencana pemblokiran Wikimedia oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) jika Wikimedia masih tidak mematuhi untuk mendaftar. Hal ini adalah konsekuensi logis dari penerapan kedaulatan digital, di mana negara harus memastikan tanggungjawab pengendali data.

Awaludin menyampaikan bahwa hal ini sudah dimulai sejak November 2025 di mana bentuk kepatuhan ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Komdigi ke Wikimedia Foundation. Menurutnya, UU No 1/2024, perubahan kedua atas UU ITE, mempertegas bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus tunduk pada kepentingan nasional dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah, melalui Komdigi, mengetuk Wikimedia merujuk pada PP 71/2019 (PP PSTE). “Aturan ini adalah titah bagi setiap tamu digital, Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pendaftaran. Namun, permintaan itu seperti dilempar ke dalam sumur tak berdasar. Wikimedia meminta waktu, lalu meminta lagi—sebuah tarian penundaan yang disambut pemerintah dengan kesabaran luar biasa, hingga diskresi mencapai batas finalnya pada 20 Januari 2026,” ujar Awaludin di Jakarta Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, relaksasi yang ditawarkan oleh Permenkominfo No 10/2021 seolah diabaikan. Aturan ini sebenarnya hadir sebagai tangan terbuka—memberikan kemudahan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat melalui sistem OSS, namun sekaligus membawa pedang sanksi yang tajam bagi mereka yang ingkar.

“Maka wajar ketika batas waktu 20 Januari dilewati tanpa berkas yang masuk, kesabaran birokrasi pun habis. Surat rencana pemblokiran meluncur pada 28 Januari, sebuah sinyal bahwa kedaulatan digital tidak bisa ditawar dengan alasan kebebasan akses semata. Namun, hingga 25 Februari 2026, yang terdengar hanyalah kesunyian,” jelasnya.

Awaludin berpandangan, di balik drama surat-menyurat ini, terdapat esensi yang lebih mendalam, yaitu kedaulatan Pelindungan Data Pribadi (PDP). Saat Wikimedia enggan mendaftarkan dirinya sesuai mandat Permenkominfo 10/2021, mereka seolah membangun benteng yang tak tertembus oleh yurisdiksi Indonesia.

“Padahal, pendaftaran adalah pintu masuk bagi negara untuk memastikan tanggung jawab pengendali data. Tanpa itu, platform ini menjadi entitas hantu,” pungkas Awaludin.

Bisnis.com, JAKARTA - Tak sulit untuk me­­­mahami bah­­­wa langkah Menteri Ko­­­mu­­­nikasi dan Digital (Men­­­kom­­­digi) Meutya Hafid ke­­­tika melakukan inspeksi men­­­dadak (sidak) ke kantor Meta Platforms, di pekan pertama Maret 2026, dilatari sebagai upaya menegaskan yurisdiksi nasional atas plat­form penyelenggara sistem elektronik (PSE). Selama ini, platform raksasa banyak yang ‘bandel’ dan tak sepenuhnya patuh (comply) pada standar domestik. Pembiaran kon­­­ten narasi antivaksin, hoaks kebencanaan yang ber­­­ba­­­ha­­­ya, hingga lam­­­ban­­­nya pe­­­­nanganan skema penipuan (scam) turut menjadi peman­tik tindakan tegas Bu Menteri kali ini.

Sidak juga menegaskan kem­­­bali relevansi ‘kedaulatan digital’ di tengah lanskap teknologi yang lintas batas. Soalnya, kedaulatan digital bukan sekadar slogan politik atau retorika nasionalisme ruang siber. Ini adalah kapasitas riil sebuah negara untuk mengatur data, infrastruktur, dan platform digital yang beroperasi dalam yurisdiksinya demi kepentingan publik. Huw Roberts (2024) menekankan bahwa kedaulatan digital menuntut legitimasi hukum dan kapasitas institusional yang memadai. Tanpa landasan ini, upaya penertiban platform global akan kehilangan daya paksa dan konsistensi jangka panjangnya.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan regulasi. Ada UU No. 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), hingga PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Namun, efektivitasnya memang masih belum optimal. Banyak PSE global maupun lokal yang tidak sepenuhnya patuh (comply), mungkin juga karena tingginya biaya kepatuhan (compliance cost) dan rumitnya birokrasi teknis.

Ketidakpatuhan memang sering berakar pada ambiguitas operasional. Banyak aturan bersifat normatif, te­­­tapi abu-abu di level teknis, seperti definisi ‘moderasi konten’ yang subjektif. Aki­­­batnya, platform cenderung melakukan pelaporan mandiri (self-reporting) yang sulit diverifikasi kebenarannya. Di sinilah urgensi sidak atau pengawasan langsung muncul: sebagai upaya menutup celah antara laporan di atas kertas dengan realitas operasional di lapangan.

Apalagi, platform global seperti Meta kian menguasai arus komunikasi publik. Bahkan, WhatsApp sudah seperti infrastruktur sosial de facto di Indonesia dan mampu menguasai distribusi kekuasaan informasi (information power). Platform se­­­kuat itu mungkin bisa mengatur algoritma yang menentukan distribusi atensi dan pembentukan opini publik.

Nah, jika tanpa pengawasan negara yang memadai, maka kekuasaan semacam itu berpotensi menciptakan defisit demokrasi. Langkah proaktif menteri untuk hadir secara fisik memiliki makna simbolik bahwa ruang digital bukanlah wilayah tanpa hukum.

Namun, gestur politik ini harus bertransformasi menjadi kedaulatan berkelanjutan. Jadi, setelah melakukan tekanan simbolik melalui si­­­dak, diperlukan arsitektur regulasi yang enabling. Re­­­gulasi yang melindungi kedaulatan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengubah momentum sidak menjadi strategi geopolitik digital jangka pan­­­jang, Indonesia juga me­­­merlukan transformasi mo­­­del regulasi. Pertama, tran­sisi menuju mekanisme ko-regulasi (co-regulation). Ini penting karena kecepatan inovasi teknologi hampir selalu melampaui birokrasi. Jadi, negara tidak mungkin mengawasi setiap baris kode secara mandiri.

Kedua, penguatan kapasitas teknis melalui implementasi Compliance API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi Kepa­­­tuhan). Catalina Goanta, Tha­­­les Bertaglia, dan Adriana Iamnitchi (2022) menekan­­kan bahwa penegakan hu­­­kum digital membutuhkan infrastruktur teknis agar re­­­gulator dapat mengakses data secara sistematis. Tanpa akses langsung, pemerintah hanya akan menjadi penonton pasif. Dengan API ini, audit dapat dilakukan secara digital dan kontinu untuk memastikan platform mematuhi standar etika algoritma dan pelindungan data nasional secara real-time.

Ketiga, mekanisme sanksi yang kredibel dan proporsional. Dalam literatur tata kelola regulasi, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada ancaman sanksi yang dapat ditegakkan (Baldwin, Cave & Lodge, 2012). Sanksi tidak boleh hanya dianggap sebagai ‘biaya parkir’ atau denda nominal kecil. Indo­ne­­­sia perlu konsisten menerapkan denda administratif berbasis persentase pendapatan, sebagaimana diamanatkan UU PDP, agar memiliki efek jera yang signifikan bagi raksasa teknologi global.

Keempat, koordinasi lintas lembaga yang solid. Isu di­­­gi­­tal menyentuh ekonomi, keamanan, hingga hak asasi manusia. Federico Pierucci (2025) mengingatkan bahwa penerapan kedaulatan di ru­­­ang siber harus mempertimbangkan karakter lintas batas teknologi. Tanpa koordinasi antara Komdigi, BSSN, dan oto­­­ritas PDP, regulasi justru berisiko tumpang tindih dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan ekosistem digital domestik.

POSISI TAWAR

Regulasi yang cerdas tidak akan mematikan inovasi. Se­­­baliknya, kepastian hukum adalah kunci pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Salah satu caranya adalah melalui penerapan Regulatory Sandbox, ruang uji coba bagi inovator lokal untuk berkembang di bawah pengawasan fleksibel sebelum aturan berlaku penuh. Ini memastikan kedaulatan tidak berubah menjadi proteksionisme yang kaku, melainkan menjadi pelindung bagi talenta domestik untuk bersaing secara adil.

Selain itu, prinsip portabilitas data dan interoperabilitas harus diperkuat. Dengan me­­­maksa platform global untuk saling terhubung dengan ap­­­likasi lokal, pemerintah mencegah terjadinya monopoli data (data silo). Hal ini memberikan peluang bagi UMKM dan pengembang perangkat lunak domestik untuk tumbuh dalam ekosistem yang inklusif.

Optimasi manfaat ekonomi digital mensyaratkan bahwa nilai tambah—baik dari sisi pajak, data, maupun inovasi—tidak sepenuhnya terpusat pada korporasi global. In­­­donesia, sebagai salah satu pa­­­sar terbesar dunia bagi Meta dan Google, memiliki po­­sisi tawar yang signifikan. Jika diimbangi dengan tata kelola profesional dan in­­­frastruktur audit yang mum­­puni, posisi ini dapat memastikan kontribusi ekonomi yang lebih nyata bagi pembangunan nasional.

Sidak yang dilakukan Menkomdigi merupakan bentuk political will untuk hadir dan mengatur. Namun, sejarah regulasi digital dunia mencatat bahwa kedaulatan negara atas dominasi platform tidak ditentukan oleh seberapa sering pejabat mengunjungi kantor platform—dengan seragam loreng sekalipun—melainkan oleh seberapa kuat sistem hukum dan infrastruktur teknologi audit yang kita bangun.

Tanpa prasyarat hukum, teknis, dan institusional yang matang, klaim kedaulatan digital berisiko terjebak menjadi simbol politik tanpa daya paksa yang nyata. Sebaliknya, jika momentum ini diikuti dengan reformasi regulasi yang konkret—termasuk mekanisme ko-regulasi dan API kepatuhan—maka langkah pemerintah dapat menjadi instrumen strategis untuk menyinergikan kedaulatan negara dan pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan.