Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang memprotes keputusan China yang memberlakukan pembatasan ekspor terhadap barang-barang yang dikirim ke Jepang dan berpotensi digunakan untuk kepentingan militer.

Langkah tersebut menjadi eskalasi ketegangan diplomatik terbaru antara kedua negara yang berkaitan dengan isu Taiwan.

Melansir Bloomberg pada Rabu (7/1/2026), Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Masaaki Kanai, menyampaikan protes resmi dan menuntut pencabutan kebijakan tersebut kepada Wakil Kepala Perwakilan China di Tokyo, Shi Yong, hanya beberapa jam setelah pengumuman disampaikan pada Selasa (6/1/2026).

Kanai menegaskan kebijakan China tersebut sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan, serta menyimpang jauh dari praktik internasional yang berlaku.

Pada Selasa, Kementerian Perdagangan China menyatakan seluruh barang dual-use yang memiliki potensi penggunaan militer dilarang diekspor ke Jepang dengan segera.

Selain itu, Beijing juga mempertimbangkan pengetatan proses perizinan ekspor untuk sejumlah produk terkait logam tanah jarang kategori menengah dan berat.

Langkah perdagangan itu muncul di tengah kebuntuan diplomatik menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada awal November lalu, yang mengisyaratkan Tokyo dapat mengerahkan militer jika China menggunakan kekuatan untuk merebut Taiwan.

Pernyataan tersebut memicu kemarahan Beijing, yang menuntut agar Takaichi menarik ucapannya. Namun, Takaichi menolak dan menegaskan posisi Jepang terkait Taiwan tidak berubah.

Sejak itu, China telah membatasi arus pariwisata ke Jepang, melayangkan protes di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta meningkatkan aktivitas manuver militernya.

Dampak ekonomi dari pembatasan terbaru terhadap barang dual-use tersebut belum sepenuhnya jelas, namun berpotensi menekan pasokan logam tanah jarang.

Logam tanah jarang merupakan bahan baku penting bagi peralatan militer, termasuk magnet berkekuatan tinggi yang digunakan dalam sistem pemandu rudal dan motor pesawat tempur.

Pembatasan pasokan logam tanah jarang selama ini kerap disebut sebagai salah satu instrumen tekanan strategis Beijing terhadap Tokyo, terutama setelah China memanfaatkan dominasinya di sektor tersebut tahun lalu untuk merespons tarif impor Amerika Serikat.

Berdasarkan data Japan Organization for Metals and Energy Security, Jepang masih bergantung pada China untuk sekitar 70% impor logam tanah jarangnya pada 2024.

Ketergantungan tersebut mengingatkan pada sengketa wilayah pada 2010. Kala itu, China menggunakan pasokan logam tanah jarang sebagai alat tekanan terhadap Jepang, yang mengganggu industri manufaktur Negeri Sakura.

Pernyataan China terkait kontrol ekspor dinilai sengaja disampaikan secara ambigu.

Perang Psikologis

Analis Teneo, James Brady dan Gabriel Wildau, dalam catatan risetnya menjelaskan, dengan memicu kekhawatiran di Jepang mengenai ketersediaan input industri strategis dari China, pengumuman tersebut memberikan tekanan langsung kepada Takaichi agar bersedia memberikan konsesi.

Daftar kontrol ekspor barang dual-use China mencakup lebih dari 800 item, mulai dari bahan kimia, elektronik, sensor, hingga peralatan dan teknologi yang digunakan di sektor pelayaran dan dirgantara.

“Apakah dampaknya akan tetap terbatas atau berkembang menjadi lebih signifikan akan sangat bergantung pada bagaimana aturan ini ditegakkan. Namun, kerangka kelembagaannya jelas memberi ruang bagi tekanan yang berarti jika Beijing memilih untuk menggunakannya,” ujar peneliti senior Institute of Geoeconomics Tokyo, Kenichi Doi.

Dalam pengumuman resminya, juru bicara Kementerian Perdagangan China secara eksplisit mengaitkan kebijakan tersebut dengan pernyataan Takaichi.

“Pemimpin Jepang baru-baru ini menyampaikan pernyataan keliru terkait Taiwan yang mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer di Selat Taiwan. Pernyataan itu berniat buruk dan membawa konsekuensi yang sangat merugikan," kata juru bicara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga tembaga kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high, didorong optimisme kebijakan pro-pertumbuhan China dan aksi penimbunan logam di Amerika Serikat.

Melansir Bloomberg pada Selasa (9/12/2025) harga tembaga di London Metal Exchange (LME) sempat melonjak hingga US$11.771 per ton sebelum ditutup menguat 0,1% pada US$11,635.50 per ton. Catatan tersebut melampaui rekor harga tertinggi yang tercipta pada sesi sebelumnya

Lonjakan terbaru terjadi setelah Beijing pada Senin mengumumkan komitmennya untuk mempertahankan kebijakan fiskal yang proaktif serta sikap moneter yang tetap moderat longgar bagi perekonomian terbesar kedua dunia.

“Pernyataan Politbiro menunjukkan lingkungan makro yang jauh lebih proaktif dibandingkan ekspektasi investor,” ujar analis Cofco Futures Co. Xu Wanqiu.

Menurutnya, harga tembaga akan diuntungkan oleh dukungan kebijakan untuk peningkatan jaringan listrik serta pengembangan daya komputasi. Dia menyebut, momentum pasar masih sangat bullish.

Sentimen positif turut diperkuat oleh data perdagangan China, yang menunjukkan ekspor bangkit pada bulan lalu, melampaui proyeksi pasar sekaligus mendorong surplus dagang negara tersebut menembus US$1 triliun untuk pertama kalinya.

Tembaga, yang merupakan komoditas penting bagi elektrifikasi dan transisi energi, telah melonjak lebih dari 30% di London Metal Exchange (LME) sepanjang tahun ini.

Kenaikan permintaan dari sektor pusat data dan kendaraan listrik menghadapi keterbatasan pasokan global, seiring kapasitas peleburan tumbuh lebih cepat dibandingkan produksi tambang. Sejumlah gangguan operasional di tambang semakin memperparah kelangkaan bahan baku.

Reli harga tembaga semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir dipicu kekhawatiran akan terjadinya aliran besar logam ke AS, seiring antisipasi rencana Presiden Donald Trump memberlakukan tarif impor pada tahun depan.

Kondisi tersebut telah menekan level persediaan dan mendorong premi di pasar lain ke posisi tertinggi sepanjang sejarah, sekaligus membuat harga kontrak berjangka di New York melonjak melampaui harga di bursa LME.

Analis Citic Securities Co. dalam risetnya memperkirakan pasokan global tembaga olahan berpotensi defisit sekitar 450.000 ton pada 2026, sebagian akibat aksi penimbunan di AS.

Mereka menilai, harga tembaga perlu bertahan di atas rata-rata US$12.000 per ton pada tahun depan guna menarik investasi baru di sektor pertambangan, agar pasokan tetap terjaga dalam jangka menengah hingga panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) menawarkan perpanjangan jeda tarif terhadap produk China sebagai imbalan agar Beijing menunda rencana pembatasan ekspor logam tanah jarang (rare earth) yang dinilai dapat mengganggu rantai pasok global.

“Apakah mungkin kita memperpanjang penangguhan tarif sebagai imbalan? Mungkin saja. Namun hal itu akan dibahas dalam beberapa minggu ke depan,” ujar Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dalam konferensi pers dikutip dari Bloomberg, Kamis (16/10/2025).

Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer menyangsikan Beijing benar-benar akan menerapkan pembatasan tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan memutus rantai pasok berbagai produk konsumen yang mengandung sedikit saja unsur rare earth.

“Skalanya tidak masuk akal dan mustahil dijalankan,” kata Greer.

Bessent menambahkan, AS dan sejumlah sekutunya akan menyiapkan langkah terkoordinasi untuk merespons kebijakan China.

“Birokrat di Beijing tidak bisa mengendalikan rantai pasok dunia,” tegasnya dalam forum yang diselenggarakan CNBC di Washington.

Dia menambahkan, seluruh mitra ekonomi utama AS saat ini tengah berada di Washington untuk menghadiri pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Bessent mengatakan, pihaknya akan berbicara dengan Eropa, Australia, Kanada, India, dan negara-negara demokrasi di Asia,.

Ketegangan terbaru antara Washington dan Beijing kembali memicu kekhawatiran pasar akan potensi pecahnya perang dagang penuh antara dua ekonomi terbesar dunia.

Sejak awal tahun, AS dan China telah menyepakati jeda tarif impor selama 90 hari, dengan bea masuk mencapai 145%. Masa berlaku kesepakatan tersebut akan berakhir pada November mendatang.

Fokus pemerintahan Presiden Donald Trump kini adalah mencegah penerapan kebijakan ekspor baru China, dengan menawarkan insentif sekaligus ancaman sanksi jika Beijing tetap melanjutkannya.

China sebelumnya mengumumkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan asing memperoleh izin ekspor dari pemerintah China untuk produk yang mengandung unsur rare earth asal negeri tersebut.

Merespons langkah tersebut, Trump mengancam akan menaikkan tarif hingga 100% terhadap produk China mulai 1 November, dan bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, serta menutup perdagangan minyak goreng — komponen utama dalam produksi biofuel.

Bessent menyebut sejauh ini Trump masih berencana bertemu dengan Xi di Korea Selatan akhir bulan ini. Dia juga membuka kemungkinan dirinya akan melakukan kunjungan ke Asia lebih dulu untuk bertemu Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng.

Selama kunjungan Asia tersebut, Bessent memperkirakan akan ada sejumlah pengumuman kerja sama perdagangan. Trump dijadwalkan menghadiri KTT Asean di Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan ke Jepang dan Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC.

Bessent menegaskan bahwa pelemahan pasar saham tidak akan memengaruhi posisi negosiasi AS dengan China.

“AS tidak akan berunding hanya karena pasar saham turun,” katanya.

Bessent juga menepis anggapan bahwa kenaikan harga emas mencerminkan kekhawatiran terhadap dolar AS. Bessent menilai suku bunga di AS telah menurun dibandingkan negara lain, dan menilai euro seharusnya menguat karena ekspansi fiskal di kawasan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bessent juga melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Menteri Perdagangan China, Li Chenggang, yang disebutnya “datang tanpa undangan” saat kunjungan ke Washington pada Agustus lalu.

“Pejabat itu sangat tidak sopan, bahkan saya bisa bilang dia bertindak di luar kendali,” ujar Bessent. Dia mengatakan Li mengancam bahwa China akan menimbulkan kekacauan global jika AS menerapkan biaya pelabuhan untuk kapal China.

“Jika China ingin menjadi mitra global yang tidak dapat diandalkan, maka dunia akan terpaksa melakukan pemisahan ekonomi (decoupling). Padahal dunia tidak ingin decoupling — kita hanya ingin mengurangi risiko (de-risking). Namun sinyal seperti ini justru mempercepat arah pemisahan yang tidak diinginkan siapa pun," kata Bessent.